Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mengumumkan penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta. Hal tersebut patut dilihat sebagai langkah konkret yang tidak sekadar administratif.
Kebijakan itu adalah sinyal politik yang jelas. Negara hadir. Negara berpihak. Terutama kepada umat Islam yang ingin menunaikan rukun Islam dan selama ini mesti menghadapi beban biaya ibadah yang terus meningkat.
Penurunan biaya di tengah tekanan global bukan hal sederhana. Harga avtur naik dan ketidakpastian kawasan Timur Tengah masih terasa. Namun, keputusan itu justru menunjukkan arah keberpihakan.
Pemerintah tidak membiarkan logika pasar bekerja sendirian. Ada intervensi. Ada keberanian mengambil posisi. Dan di situlah letak makna kebijakan ini.
Bagi jutaan calon jemaah, angka Rp2 juta bukan sekadar nominal. Itu adalah harapan. Itu adalah jeda napas. Dalam konteks antrean panjang yang bahkan pernah mencapai puluhan tahun, setiap keringanan menjadi sangat berarti.
Maka kebijakan ini tidak bisa dibaca sempit sebagai angka pengurangan. Ini adalah bentuk empati yang diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.
Lebih jauh, langkah ini juga mencerminkan kreativitas dalam merespons krisis. Perang di Timur Tengah membawa efek domino. Biaya logistik naik. Risiko meningkat. Namun alih-alih menyerah pada keadaan, pemerintah justru mencari celah efisiensi. Ini penting. Karena kebijakan publik yang baik tidak hanya reaktif, tetapi juga inovatif.
Salah satu inovasi yang patut dicatat adalah gagasan pembentukan joint venture antara maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Saudia Airlines. Selama ini ada inefisiensi yang nyata. Pesawat berangkat penuh, pulang kosong. Atau sebaliknya. Ini pemborosan yang sudah lama terjadi, tetapi belum disentuh serius.
Ketika Presiden mendorong kolaborasi dua maskapai ini, logikanya sederhana tetapi berdampak besar. Kursi pesawat harus terisi dua arah. Tidak boleh ada perjalanan tanpa penumpang. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekan. Ketika biaya turun, jemaah yang memperoleh manfaatnya secara langsung. Hal ini tentu patut menjadi contoh bagaimana kebijakan yang tepat sasaran bisa lahir dari cara berpikir yang praktis namun strategis.
Di sisi lain, komitmen untuk membenahi tata kelola haji juga tidak kalah penting. Sejak awal, Presiden menekankan perlunya membersihkan praktik-praktik yang merugikan.
Dugaan kartel, permainan biaya, hingga oknum yang mengambil keuntungan dari sistem yang tidak transparan menjadi perhatian serius. Tanpa pembenahan ini, penurunan biaya hanya akan menjadi solusi sementara.
Langkah-langkah seperti pengurangan antrean, pengadaan lahan di Makkah, hingga upaya memiliki terminal khusus haji menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan kebijakan parsial. Ini adalah upaya membangun ekosistem haji yang lebih efisien dan berkeadilan.
Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Artinya, setiap kebijakan di sektor ini memiliki dampak luas. Tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi citra negara dalam pengelolaan ibadah. Karena itu, inovasi dan keberanian mengambil keputusan menjadi kunci.
Pada akhirnya, penurunan biaya haji ini bukan sekadar angka. Ini adalah simbol arah kebijakan. Ada keberpihakan. Ada kreativitas. Dan ada upaya serius membenahi sistem dari hulu ke hilir.
Tentu pekerjaan belum selesai. Masih banyak tantangan. Namun langkah ini layak diapresiasi sebagai awal dari perubahan yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

Berikut perbandingan biaya haji di Indonesia dari tahun ke tahun

Biaya Haji Tahun 2015
Tahun 2015, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp37,49 juta dengan nilai manfaat Rp24,07 juta sehingga total BPIH menjadi Rp61,56 juta.

Biaya Haji Tahun 2016
Pada tahun 2016, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp34,60 juta dengan nilai manfaat Rp25,40 juta sehingga total BPIH mencapai Rp60 juta.

Biaya Haji Tahun 2017
Biaya yang dibayar per jamaah pada tahun 2017 adalah Rp34,89 juta dengan nilai manfaat Rp26,90 juta sehingga total BPIH adalah Rp61,79 juta.

Biaya Haji Tahun 2018
Di tahun 2018, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp35,24 juta dengan nilai manfaat Rp33,72 juta sehingga total BPIH mencapai Rp68,96 juta.

Biaya Haji Tahun 2019
Pada tahun 2019, biaya yang dibayar per jamaah tetap Rp35,24 juta dengan nilai manfaat Rp33,92 juta sehingga total BPIH menjadi Rp69,16 juta.

Biaya Haji Tahun 2022
Setelah pandemi, tahun 2022, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp39,89 juta dengan nilai manfaat Rp57,91 juta sehingga total BPIH mencapai Rp97,79 juta.

Biaya Haji Tahun 2023
Pada tahun 2023, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp49,9 juta dengan nilai manfaat Rp40,2 juta sehingga total BPIH menjadi Rp90 juta.

Biaya Haji Tahun 2024
Untuk tahun 2024, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp56,04 juta dengan nilai manfaat Rp37,36 juta sehingga total BPIH mencapai Rp93,41 juta.

Biaya Haji Tahun 2025
Untuk tahun 2025, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp55,43 juta

Biaya Haji Tahun 2026
Untuk tahun 2026, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp54,2 juta