Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengusulkan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap ke angka 8 persen mulai tahun 2026 hingga 2028 untuk memulihkan konsumsi dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Senin menyatakan pihaknya mengusulkan penurunan tarif PPN bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028, yaitu 10 persen pada 2026, lalu 9 persen pada 2027, dan 8 persen pada 2028.

Skema bertahap ini kata dia, dinilai lebih realistis bagi pemerintah, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pertumbuhan konsumsi dan ekspansi kawasan industri, mengingat kenaikan PPN sebelumnya menjadi 11 persen memberikan dampak kurang baik bagi industri domestik.

“Kami melihat penjualan turun dan ekspansi tertunda di banyak sektor. Bukan karena satu faktor saja, tetapi PPN yang tinggi ikut memberi tekanan pada pasar. Penurunan tarif secara bertahap akan membantu memulihkan keyakinan konsumen dan menggerakkan kembali produksi,” ucap Ma’ruf.

Menurut HKI, dampak penurunan PPN tidak dapat dihitung secara statis hanya dari sisi penerimaan negara. Setiap penurunan 1 persen tarif PPN memang diproyeksikan mengurangi pendapatan sekitar Rp70 triliun, namun perhitungan tersebut tidak memasukkan efek peningkatan transaksi.

“Ketika tarif turun, konsumsi naik, dan volume transaksi meningkat. Dalam banyak skenario, total penerimaan PPN justru bisa membaik karena basis pajaknya menjadi lebih besar,” ucap Ma’ruf.

Lebih lanjut, HKI menilai bahwa penurunan PPN tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga meningkatkan aktivitas industri di kawasan industri.

Menurutnya, saat permintaan kembali membaik, pabrik akan meningkatkan kapasitas produksi, membuka shift tambahan, melakukan ekspansi fasilitas, hingga mencari lahan industri baru.

Siklus ini kata dia yang kemudian menggerakkan pertumbuhan kawasan industri.

“Tarif 10 persen pada 2026 akan mengembalikan stabilitas. Penurunan lebih lanjut ke 9 persen dan 8 persen pada 2027–2028 akan menjadi akselerator pertumbuhan kawasan industri. Dampaknya langsung terasa: permintaan lahan naik, investasi baru masuk, dan kawasan industri menjadi pusat kegiatan ekonomi,” kata Ma’ruf.

HKI juga mengaitkan usulan ini dengan target besar pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurut HKI, target tersebut hanya bisa dicapai bila konsumsi rumah tangga kuat dan industri bergerak agresif.

HKI juga menilai bahwa kebijakan penurunan PPN harus berjalan beriringan dengan percepatan realisasi investasi, terutama untuk mendorong pengembangan kawasan industri prioritas di periode 2025–2029.

Menurut Ma’ruf, pembentukan Satgas Percepatan Investasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa arus minat investasi dapat segera diubah menjadi proyek nyata.

“Penurunan PPN akan meningkatkan permintaan, tetapi itu harus diikuti dengan percepatan investasi agar kapasitas industri bisa segera bertambah. Kami melihat urgensi percepatan dari satgas atau pokja khusus yang fokus mengawal percepatan investasi di kawasan industri mulai dari penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan, hingga percepatan utilitas dan infrastruktur,” ujarnya.

Satgas ini, menurut HKI, dapat menjadi jembatan antara pemerintah, kawasan industri, dan calon investor agar hambatan di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih terkoordinasi.

HKI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skema penurunan PPN bertahap ini dan membuka ruang dialog dengan dunia usaha untuk memastikan kebijakan fiskal ke depan selaras dengan kebutuhan industri dan strategi pembangunan kawasan industri nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah mulai dari antidumping, perlindungan pasar (safeguard), hingga penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terbukti memberikan dorongan besar bagi kemajuan sektor tersebut.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan bahwa tiga kebijakan berpihak pada industri dalam negeri tersebut memberikan dampak berkelanjutan (multiplier effect) yang sangat positif pada pelaku industri.

“Tahun ini terdapat tambahan kapasitas produksi baru hingga 25 juta meter persegi dan berhasil menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja baru,” ujar Edy dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Efek lanjutan dari meningkatnya kapasitas produksi tersebut adalah kemampuan industri nasional untuk sepenuhnya menggantikan keramik impor, yang sebelumnya mencapai 80 juta meter persegi per tahun.

Menurut Edy, kabar baik lainnya adalah para importir kini bersinergi dengan produsen lokal melalui skema Original Equipment Manufacturing (OEM). Dengan konsep tersebut, importir tidak lagi harus mendatangkan produk dari luar negeri, tetapi bekerja sama dengan pabrikan dalam negeri untuk memproduksi keramik dengan jenama mereka sendiri.

“Hampir 90 persen importir besar yang bonafid telah menandatangani kontrak OEM dengan industri keramik nasional, dan mereka mengaku lebih puas dibanding mengimpor sendiri,” kata Edy.

Industri keramik nasional menawarkan sejumlah kelebihan yang membuat konsep OEM semakin diminati. Beberapa di antaranya yaitu, kepastian suplai dan ketepatan waktu pengiriman, sehingga tidak ada keterlambatan akibat proses logistik internasional.

Selanjutnya, harga lebih stabil karena tidak dipengaruhi fluktuasi kurs valuta asing, serta pelayanan purna jual dan garansi kualitas yang tidak mungkin diperoleh jika melakukan impor langsung.

Keunggulan tersebut membuat ekosistem industri keramik nasional semakin kompetitif, sekaligus memperkuat substitusi impor di sektor penunjang pembangunan dan properti.

Asaki menilai bahwa keberhasilan ini menunjukkan efektivitas sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pelaku pasar, ujar dia.

Edy berharap kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dapat terus dipertahankan sehingga pertumbuhan positif dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan permintaan keramik nasional yang terus meningkat, ditambah kemampuan produsen dalam negeri yang semakin kuat, sektor keramik diproyeksikan akan menjadi salah satu motor penggerak industri manufaktur nasional pada tahun 2026.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan tarif balasan atau resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia sebesar 19 persen sudah kompetitif di pasar global.

"19 persen itu sudah kompetitif," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie ditemui usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan guna memaksimalkan potensi penguatan daya saing dari tarif yang diterapkan oleh AS, pemerintah perlu memastikan kemudahan perizinan dalam melakukan bisnis di Indonesia, serta memperkuat infrastruktur agar menciptakan rasa nyaman untuk para investor.

Lebih lanjut Anindya mengatakan, supaya ekonomi nasional tumbuh optimal, Indonesia seharusnya tak hanya fokus dalam penguatan belanja pemerintah dan konsumsi domestik saja tetapi turut memacu investasi serta perdagangan.

Selain itu, menurut dia, tarif resiprokal 100 persen yang diterapkan oleh AS terhadap produk China, bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan memperkuat hilirisasi mineral kritis agar bisa memberikan nilai tambah signifikan terhadap perekonomian.

"Saya ga bisa bilang ini peluang dalam kesempitan, tapi Indonesia punya mineral kritis banyak," katanya.

Anindya menekankan penggunaan sumber daya mineral kritis yang dimiliki Indonesia sebagai cara untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan negara lain.

Adapun sumber mineral kritis yang ada di Indonesia yakni nikel, tembaga, kobalt, bauksit, timah dan potensi litium. Untuk nikel, Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia yakni mencapai 48 persen dari total cadangan global, serta cadangan tembaga dengan total mencapai 28 juta ton yang menempatkannya di peringkat ketujuh dunia.

Selanjutnya, cadangan kobalt Indonesia diperkirakan mencapai 600 ribu ton, cadangan bauksit diperkirakan mencapai 1,2 miliar ton, serta Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 16 persen dari cadangan global.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS, dan berhasil menurunkan tarif yang semula 32 menjadi 19 persen.

Tarif yang diperoleh Indonesia lebih rendah dibanding negara lain, misalkan Vietnam memperoleh tarif balasan 20 persen, Kanada 35 persen, India 50 persen, dan Brasil 50 persen.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia menyatakan negosiasi tarif tersebut belum rampung, dengan kemungkinan bisa membuat tarif yang dikenakan ke produk domestik menjadi lebih rendah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Timur Tengah pada awal 2026 yang mengganggu pasokan bahan baku industri menjadi momentum untuk memperbaiki struktur manufaktur nasional. Rencana jangka pendek dan kebijakan jangka panjang yang pro-industri pun dinantikan pelaku usaha.

Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa Pemerintah RI dan para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi global maupun domestik. Seluruh skenario tersebut disusun secara komprehensif untuk memastikan kinerja manufaktur dan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan tidak masuk ke dalam situasi krisis. “Kami sudah menyiapkan berbagai macam skenario yang bisa dibayangkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).