Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kemasan kertas, PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja pada kuartal II/2026 di tengah tantangan industri kemasan, termasuk kenaikan harga bahan baku plastik dan dorongan penggunaan kemasan ramah lingkungan yang semakin kuat.

Direktur Utama Paperocks Irsyad Hanif mengatakan tren kenaikan harga plastik serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengurangan ketergantungan terhadap kemasan berbasis plastik dinilai membuka peluang bagi industri kemasan kertas.

Dia melanjutkan pemerintah saat ini mendorong diversifikasi bahan baku kemasan. Meski kemasan fleksibel berbasis plastik masih mendominasi sekitar 48% pangsa industri kemasan nasional, penggunaan kemasan kertas telah mencapai sekitar 28% dan terus menunjukkan peningkatan.

Melihat katalis positif tersebut, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp80,53 miliar pada kuartal II/2026 atau tumbuh 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba kotor ditargetkan mencapai Rp12,88 miliar, meningkat 6,01% secara tahunan.

"Sedangkan untuk laba tahun berjalan, Perseroan memproyeksikan angka senilai Rp1,89 miliar, atau naik sebesar 5,07% dibanding realisasi laba tahun berjalan di periode sama di tahun sebelumnya," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, target tersebut akan dicapai melalui peningkatan kualitas produk dan layanan, pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan, serta ekspansi pasar yang lebih agresif.

Dengan fokus utama pada industri pengemasan berbahan dasar kertas, perseroan melihat perubahan tren kemasan kertas tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat posisi bisnis berkelanjutan.

Irsyad menjelaskan perseroan terus meningkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan pada produk-produknya. Selain mengandalkan kertas sebagai bahan baku utama yang berasal dari sumber daya terbarukan, perusahaan juga aktif mengembangkan produk berbahan daur ulang.

Dia juga menyebut prospek bisnis kemasan kertas juga ditopang oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional yang masih solid.

Menurutnya produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman sejauh ini masih tumbuh 6,49%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang sebesar 5,58%.

Menurut Irsyad, besarnya pasar domestik dan ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman, yang pada akhirnya akan mendorong permintaan terhadap kemasan berbasis kertas.

Selain itu optimisme pada tahun ini juga muncul setelah erseroan berhasil menjaga pertumbuhan kinerja sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, PPRI membukukan penjualan sebesar Rp154,8 miliar, meningkat 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp147,6 miliar. Laba kotor juga naik tipis menjadi Rp23,7 miliar dari Rp23,6 miliar pada periode sebelumnya.

Irsyad menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan bisnis Perseroan di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik, volatilitas pasar, gangguan rantai pasok energi hingga perlambatan ekonomi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Industri Kimia Hulu pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti, memastikan keamanan ketersediaan bahan baku bagi industri petrokimia nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Wiwik menjelaskan bahwa kondisi stok bahan baku, khususnya yang bersumber dari nafta, gas, maupun alternatif lainnya, saat ini relatif terjaga. Hal tersebut ditopang oleh langkah industri dalam mengamankan pasokan dari berbagai sumber serta strategi pengelolaan persediaan yang lebih adaptif.

“Kondisi hulu, petrokimia sudah mulai membaik. Kita bisa pastikan bahwa stok aman,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialogue terkait dampak konflik Timur Tengah terhadap industri dan ekonomi Indonesia, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, Wiwik mengakui bahwa tantangan masih muncul, terutama terkait fluktuasi harga bahan baku yang dipengaruhi kondisi global. Namun demikian, industri dinilai dalam posisi yang cukup stabil dari sisi ketersediaan fisik.

Dia menambahkan ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti nafta masih menjadi perhatian. Saat ini, sebagian besar kebutuhan nafta industri petrokimia nasional masih dipasok dari luar negeri, sehingga rentan terhadap gejolak eksternal.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong diversifikasi sumber bahan baku, termasuk melalui pemanfaatanLiquefied Petroleum Gas (LPG). Pemerintah diketahui telah membebaskan bea impor LPG dalam 6 bulan ke depan untuk membantu sektor industri.

“Alternatif ini diupayakan supaya ketergantungan nafta bisa diselesaikan,” sebut Wiwik.

Kondensat juga diharapkan bisa dikonversi untuk membantu industri petrokimia dalam negeri. Kondensat adalah hidrokarbon cair ringan yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari pengolahan gas alam atau sumur minyak, yang sering disebut juga sebagai bensin alam ataunatural gas liquids(NGL).

“Ke depan dengan memanfaatkan batu bara. Dengan teknologi, batu bara bisa menjadi bahan baku yang bernilai dikembangkan menjadi produk kimia,” tutur Wiwik.

Selain itu, Kemenperin juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung industri petrokimia. Pertama, yakni pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan tax deduction. Kemudian, kemudahan akses bahan baku industri. Terakhir, dukungan terhadap pengembangan energi dan teknologi alternatif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) menjalankan program revitalisasi terhadap 7 pabrik dalam lima tahun ke depan guna mendorong efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kinerja produksi.

Program revitalisasi industri ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan efisiensi energi dan optimalisasi penggunaan bahan baku. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi industri pupuk nasional yang lebih hemat energi dan berdaya saing.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira mengatakan bahwa program revitalisasi tersebut tidak hanya mencakup peremajaan fasilitas produksi lama, tetapi juga pembangunan pabrik baru untuk menggantikan unit yang sudah tidak efisien.Upaya ini ditujukan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi sekaligus menekan konsumsi energi dan penggunaan bahan baku.

“Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Di tengah dinamika geopolitik yang terjadi, kami memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman sehingga petani dapat terus menanam, tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk,” kata Yehezkiel dalam keterangan resminya, Selasa (17/3/2026).

Dengan kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia menilai efisiensi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga energi global.

Revitalisasi pabrik juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi secara signifikan, sekaligus memperbaiki utilisasi bahan baku dalam proses produksi.

Secara fundamental, efisiensi ini ditopang oleh ketersediaan bahan baku gas bumi dari dalam negeri yang membuat produksi pupuk urea relatif lebih stabil dan kompetitif.

“Pupuk Indonesia merupakan produsen urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Dengan kapasitas produksi yang kuat tersebut, kami memiliki kemampuan untuk menjaga pasokan pupuk tetap optimal bagi petani Indonesia,” ujarnya.

Selain revitalisasi pabrik, perusahaan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku melalui diversifikasi sumber pasokan, khususnya untuk fosfat dan kalium yang diperoleh dari luar negeri. Strategi ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan produksi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Adapun, pihaknya memperkuat ketahanan rantai pasok melalui diversifikasi sumber bahan baku strategis pupuk yang diimpor. Beberapa bahan baku pupuk memang tidak tersedia secara alami di Indonesia, seperti fosfat (P) dan kalium (K) yang menjadi komponen penting dalam produksi pupuk NPK.

Saat ini, Pupuk Indonesia memperoleh pasokan fosfat (P) dari negara-negara di kawasan Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara itu, pasokan kalium (K) diperoleh dari Kanada dan Laos yang berada di luar wilayah konflik Timur Tengah, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.

Bahan baku pupuk lainnya yang berpotensi terdampak langsung oleh eskalasi konflik di TimurTengah adalah sulfur (S). Sulfur (S) merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untukmemproduksi asam sulfat, yang menjadi komponen pendukung dalam pembuatan pupuk NPK.

Saat inisebagian pasokan sulfur memang diperoleh dari negara-negara di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (UAE), Qatar, dan Kuwait.

Meski demikian, risiko gangguan pasokan relatif dapat dimitigasi karena sulfur juga dapat diperoleh dari negara lain seperti Kanada dan Kazakhstan. Selain itu, sebagian kebutuhan terhadap asam sulfat juga dapat dipenuhi dari sumber-sumber domestik.

Dengan diversifikasi sumber bahan baku tersebut, Pupuk Indonesia mampu menjaga proses produksi tetap berjalan optimal sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga.

Penguatan manajemen stok bahan baku juga menjadi bagian dari upaya efisiensi operasional, terutama dalam mengantisipasi potensi lonjakan biaya logistik akibat kenaikan harga minyak dunia.

Dengan revitalisasi tujuh pabrik, efisiensi energi, dan optimalisasi bahan baku, Pupuk Indonesia optimistis dapat meningkatkan kinerja operasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan pupuk nasional.“Fokus utama kami tetap memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri terpenuhi dengan optimal,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menyampaikan klarifikasi terkait pemberitahuan force majeure yang ditujukan kepada pelanggan di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi jalur distribusi energi dan rantai pasok internasional, termasuk perkembangan situasi di kawasan Selat Hormuz.

Perseroan menjelaskan bahwa pemberitahuan force majeure merupakan langkah preventif yang secara administratif dilakukan sesuai ketentuan kontraktual, sebagai bentuk mitigasi risiko kerugian serta transparansi atas kondisi eksternal di luar kendali perusahaan.

Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporasi Chandra Asri Group Suryandi mengatakan, penyampaian force majeure merupakan prosedur umum dalam praktik bisnis global ketika terdapat potensi gangguan, termasuk pada jalur logistik internasional.

“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk transparansi dan pencegahan timbulnya kerugian yang besar kepada mitra usaha serta pemangku kepentingan. Pemberitahuan force majeure tidak serta-merta mencerminkan penghentian operasional Perusahaan, melainkan bagian dari mitigasi risiko atas dampak situasi eksternal yang semakin berkembang,“ ujar Suryandi dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini kegiatan operasional perusahaan masih berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, perseroan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat dan melakukan evaluasi berkala terhadap potensi implikasi yang dapat menimbulkan gangguan operasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko yang terukur, Chandra Asri menjalankan penyesuaian tingkat operasional (run rates) secara selektif sesuai dengan kondisi pasokan dan kebutuhan produksi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan usaha serta stabilitas pasokan kepada pelanggan.

Selain itu, perseroan memiliki kerangka manajemen risiko dan sistem perencanaan operasional yang dirancang untuk merespons dinamika pasar secara adaptif. Upaya tersebut mencakup diversifikasi sumber bahan baku, pengelolaan inventori secara prudent, serta penguatan koordinasi dalam rantai pasok guna menjaga fleksibilitas operasional.

Komunikasi dan koordinasi dengan pelanggan, pemasok, serta mitra logistik juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keselarasan informasi dan kesiapan dalam mengantisipasi kondisi yang dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban kontraktual.

Dalam situasi global yang dinamis ini, Chandra Asri menegaskan fokus pada kesinambungan operasional dan ketahanan bisnis, dengan tetap melakukan evaluasi berkala atas perkembangan yang terjadi.

Sebelumnya, TPIA menyampaikan pemberitahuan force majeure atau keadaan kahar kepada mitra usahanya menyusul konflik militer di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah. Langkah ini diambil akibat terganggunya distribusi bahan baku dalam rantai pasok global.

Gangguan tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang berdampak pada arus pelayaran energi serta bahan baku strategis dunia. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair global melintasi perairan tersebut.

Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporat Chandra Asri Group Suryandi mengatakan pihaknya telah mengumumkan kondisi kahar kepada mitra usaha.

“Sehubungan dengan konflik militer di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah, yang berdampak pada kelancaran distribusi bahan baku dalam rantai pasok, Perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan force majeure kepada mitra usaha sesuai ketentuan kontraktual yang berlaku,” kata Suryandi dalam keterangan yang diterima Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, pemberitahuan tersebut merupakan langkah administratif yang dilakukan secara terukur setelah perusahaan melakukan kajian menyeluruh atas potensi implikasi terhadap pemenuhan kewajiban kepada pelanggan.

Sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia, Chandra Asri mengandalkan pasokan feedstock impor untuk mendukung operasionalnya. Konflik di kawasan tersebut dilaporkan telah mengganggu arus kapal tanker, termasuk pengiriman bahan baku petrokimia seperti nafta.

“Kami secara aktif memantau perkembangan situasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang terus berkembang dan mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketahanan operasional di seluruh unit bisnis kami,” tuturnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Timur Tengah pada awal 2026 yang mengganggu pasokan bahan baku industri menjadi momentum untuk memperbaiki struktur manufaktur nasional. Rencana jangka pendek dan kebijakan jangka panjang yang pro-industri pun dinantikan pelaku usaha.

Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa Pemerintah RI dan para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi global maupun domestik. Seluruh skenario tersebut disusun secara komprehensif untuk memastikan kinerja manufaktur dan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan tidak masuk ke dalam situasi krisis. “Kami sudah menyiapkan berbagai macam skenario yang bisa dibayangkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).