Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menekankan pentingnya penguatan kesiapan infrastruktur teknologi sebagai pilar utama dalam mengoptimalkan adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia, alih-alih sekadar berfokus pada pengembangan model komputasi (models).

Guna merealisasikan potensi penuh ekosistem digital tersebut, emiten telekomunikasi ini gencar menanamkan investasi strategis pada infrastruktur pendukung, mulai dari pusat data (data center) berbasis GPU berdensitas tinggi hingga kesiapan jaringan berlatensi rendah di seluruh tanah air.

Director and Chief Legal & Regulatory Indosat Reski Damayanti menyampaikan pengembangan teknologi AI yang berkelanjutan dan berdaya guna tinggi mustahil terwujud tanpa ditopang oleh fondasi konektivitas serta kapasitas pemrosesan data yang mumpuni.

Menurutnya, lanskap industri digital saat ini kerap terlalu menitikberatkan perhatian pada pembaruan algoritma maupun aplikasi AI, sementara fondasi fisik yang menggerakkan sistem tersebut sering kali luput dari prioritas investasi jangka panjang korporasi.

Bagi Indosat, komitmen investasi di sektor infrastruktur AI didasari oleh kebutuhan riil untuk mengikis kesenjangan digital sekaligus memosisikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Dampak positif dari penguatan infrastruktur ini diyakini akan menstimulasi produktivitas lintas sektor industri, mempercepat transformasi pelayanan publik, serta membuka jalan bagi lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kebutuhan pasar domestik.

Keberadaan jaringan yang kuat juga menjadi jaminan operasional yang berkelanjutan bagi adopsi teknologi di era industri modern saat ini.

"Ketika kita berbicara tentang mengoptimalkan pemanfaatan AI, tantangannya tidak berhenti pada penyediaan models atau algoritma pintar saja. Kita butuh dukungan infrastruktur yang kokoh, tangguh, dan merata untuk memastikan teknologi ini dapat diakses serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Reski acara Indonesia Ethical AI Summit, dikutip Jumat (19/6/2026)

Dalam peta jalan transformasinya, Indosat telah bermitra dengan raksasa teknologi global untuk menghadirkan layanan komputasi awan berbasis GPU berkinerja tinggi.

Fasilitas ini ditujukan guna memfasilitasi kebutuhan korporasi maupun startup lokal yang ingin mengembangkan kecerdasan buatan secara mandiri.

Langkah investasi ini juga dinilai krusial untuk menjaga kedaulatan data nasional, di mana pemrosesan data skala besar dapat dilakukan secara domestik dengan standar keamanan siber tertinggi. Tanpa fondasi lokal yang kokoh, ketergantungan pada infrastruktur luar negeri akan membatasi fleksibilitas industri dalam negeri.

Reski menambahkan kehadiran infrastruktur AI yang andal akan langsung memicu multiplier effect terhadap ekosistem industri di Indonesia. Dari sisi operasional, jaringan logistik dapat dioptimalkan, prediksi sektor pertanian menjadi lebih akurat, hingga kualitas layanan kesehatan jarak jauh dapat ditingkatkan melalui analisis data medis secara seketika (real-time).

Namun, realisasi seluruh skenario tersebut membutuhkan konsumsi daya yang efisien dan jaringan transmisi data tanpa jeda di seluruh wilayah kepulauan.

"Alasan utama kami menanamkan investasi besar pada infrastruktur ini adalah untuk menciptakan landasan operasional yang stabil. Tanpa infrastruktur konektivitas dan pusat data yang memadai, aplikasi AI secanggih apa pun tidak akan mampu bekerja secara optimal di lapangan," kata Reski.

Melalui pendekatan terintegrasi ini, Indosat optimistis langkah investasi infrastruktur digital yang dijalankan saat ini akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital nasional di masa depan.

Pengembangan kapasitas ini sekaligus memastikan para pelaku usaha lokal memiliki daya saing yang sejajar di tingkat global dalam menghadapi gelombang disrupsi teknologi berikutnya, sekaligus mempercepat realisasi visi Indonesia Emas di bidang digital.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa upaya restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh masih membutuhkan proses dan waktu.

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal secara intensif langkah-langkah penyelesaian agar proyek strategis nasional tersebut tetap berjalan berkelanjutan.

AHY mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik terkait restrukturisasi proyek itu.

"Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik ini masih butuh proses, butuh waktu dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan, bahkan semakin maju," katanya.

Keberlanjutan proyek tersebut dinilai penting, tidak hanya dari sisi transportasi, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, lanjut AHY.

“Karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta yang diharapkan juga akan menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dalam jalurnya,” ujar dia.

Sebelumnya, AHY menyebutkan bahwa pemerintah juga mengkaji pembentukan komite nasional kereta cepat untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan proyek tersebut.

"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat, karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," ujar dia di Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut dia, komite nasional tersebut dirancang melibatkan berbagai kementerian terkait, dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai koordinator serta Kementerian Keuangan guna memastikan aspek pendanaan dan tata kelola fiskal berjalan secara hati-hati.

Sementara itu, Pemerintah China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

"Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (25/10).

Hal itu terkait dengan adanya permintaan dari pemerintah Indonesia untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan China terkait kereta cepat Whoosh.

"Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil," kata Guo Jiakun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bontang, Kalimantan Timur (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Wahana Mitra memperkuat pengembangan dan optimalisasi Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) guna meningkatkan sistem logistik nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

‎‎Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dengan perusahaan tersebut yang berlangsung di Jakarta, Rabu.

‎‎Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud dalam pernyataan yang diterima di Bontang, Kalimantan Timur mengatakan Pelabuhan Patimban memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik nasional serta memperkuat konektivitas kawasan industri, khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

‎Menurut Masyhud, kerja sama ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan prasarana fisik berupa jalan dan pintu akses, tetapi juga pengembangan sistem konektivitas yang terintegrasi antara pelabuhan dan kawasan industri pendukung.

‎‎“Dengan perencanaan yang terukur dan berorientasi jangka panjang, infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan serta memperkuat daya saing logistik nasional,” ungkapnya.

‎Melalui kerja sama tersebut, kata dia, pihaknya memastikan seluruh infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Lebih lanjut, dampak positif dari kolaborasi ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna jasa dan masyarakat luas.

“Akses yang lebih baik akan mempercepat distribusi logistik, menurunkan biaya angkut, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun internasional,” katanya lagi.
‎
Selain itu, pengembangan kawasan pendukung Pelabuhan Patimban diyakini akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Subang dan sekitarnya.

‎Aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong berkembangnya berbagai usaha penunjang sektor kepelabuhanan dan logistik.

Pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kerja sama yang transparan dan berorientasi pada kepentingan nasional, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎Masyhud berharap perjanjian kerja sama ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga bagi peningkatan pelayanan kepelabuhanan, kelancaran arus barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT Brantas Abipraya (Persero) menunjukkan komitmen mempercepat pemulihan/rekonstruksi infrastruktur di 10 daerah terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar).

Upaya pemulihan infrastruktur 10 wilayah itu meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Menteri PU Dody Hanggodo dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan kementeriannya bersama Brantas Abipraya dan BUMN Karya lainnya, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus bekerja hand in hand dalam pemulihan wilayah terdampak agar dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Menurut Dody, percepatan penanganan ini dilakukan agar masyarakat wilayah terdampak dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan lebih tenang dan optimal.

Direktur Operasi I Brantas Abipraya Muhammad Toha Fauzi mengatakan kesiapan perusahaan mendukung penuh program pemulihan tersebut.

“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bentuk bantuan yang paling dibutuhkan, khususnya pada sektor rekonstruksi prasarana, dan setiap langkah pemulihan dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak,” ujar dia.

Sebagai BUMN konstruksi berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, Brantas Abipraya terus berkomitmen mendukung langkah Kementerian PU dalam mempercepat penanganan usai bencana.

Kolaborasi ini difokuskan pada percepatan pemulihan infrastruktur vital, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, hingga infrastruktur sosial lainnya, guna memastikan layanan publik kembali berjalan dan aktivitas masyarakat pulih secara normal.

Kehadiran Brantas Abipraya di lokasi bencana juga menjadi bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga konektivitas dan keselamatan aktivitas masyarakat. Melalui koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan para pemangku kepentingan, proses penanganan dilakukan secara cepat, terukur, serta mengedepankan aspek keselamatan.

Bupati Agam Benni Warlis mengapresiasi komitmen Brantas Abipraya dalam mendukung pemulihan daerah. Dirinya menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian PU, dan BUMN konstruksi menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi usai bencana.

Pemulihan itu tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang kembali berfungsi, diharapkan aktivitas warga dapat segera pulih dan roda perekonomian daerah kembali bergerak.

Melalui kolaborasi solid antara Brantas Abipraya dan Kementerian PU, pemulihan wilayah terdampak di Sumatera Barat diharapkan berjalan lebih cepat, serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama dengan Rusia untuk pengembangan teknologi maritim modern seperti kapal hovercraft, kapal hydrofoil, dan kapal penangkap ikan yang ramah lingkungan dan juga efisien.

‎"Kami ingin menjajaki kemitraan dengan Rusia untuk mengembangkan teknologi maritim modern seperti hovercraft, hydrofoil, kapal penangkap ikan, dan kapal berkecepatan tinggi yang efisien dan ramah lingkungan," ucap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Konsultasi Bilateral Pemerintah Indonesia dan Dewan Maritim Federasi Rusia di Jakarta, Kamis.

‎Dengan pengalaman panjang Rusia di bidang industri kapal, kata AHY, pihaknya berharap dapat mengembangkan rantai pasok peralatan kapal yang tangguh untuk mendukung industri kapal nasional secara lebih efisien.

‎Lebih lanjut, guna memaksimalkan kolaborasi ini, dikatakan AHY pemerintah telah mengambil langkah konkret melalui berbagai program pelatihan teknis di bidang operasi pelabuhan dan transformasi galangan kapal.

‎Lewat kolaborasi ini pula, ke depan, Indonesia membuka peluang untuk memperluas kolaborasi riset termasuk dalam efisiensi pelabuhan, pengembangan sumber energi terbarukan bagi galangan kapal, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

‎Selain bekerja sama mengembangkan teknologi maritim modern, kedua negara juga memperkuat kolaborasi yang mencakup enam bidang yang dikukuhkan dalam nota kesepahaman (MoU), yaitu peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kegiatan angkutan laut melalui alih teknologi dan transisi energi.

‎Selanjutnya mendorong kerja sama ilmiah dan teknis di bidang maritim, mengembangkan transformasi infrastruktur pelabuhan yang berlandaskan lingkungan, serta memajukan kerja sama di bidang industri galangan kapal.

‎Selain itu, melaksanakan pendidikan dan pelatihan di sektor maritim, serta memajukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

‎"Kerangka MoU ini dirancang untuk memastikan langkah-langkah nyata, inovatif dan berkelanjutan antara kedua negara," katanya lagi.

‎Sementara itu, Ketua Dewan Maritim Federasi Rusia Nikolai Patrushev menyatakan lewat kolaborasi ini Indonesia memungkinkan untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim, dan pihaknya siap berbagi pengetahuan dengan Indonesia.

‎"Rusia memperoleh pengalaman besar di bidang perindustrian, pengetahuan, teknologi. Kami siap berbagi pengalaman itu," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tengah bergeliat melakukan transformasi. Hasilnya, kredit bermasalah pun menyusut secara signifikan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga pembiayaan ekspor milik negara itu untuk keluar dari bayang-bayang persoalan yang sempat membebani kinerja dan reputasi lembaga selama beberapa tahun terakhir. Setelah mengatasi masalah kredit dan dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah debitur, LPEI kini berupaya membangun fondasi baru melalui perbaikan tata kelola, manajemen risiko, sumber daya manusia, hingga digitalisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tengah bergeliat melakukan transformasi. Hasilnya, kredit bermasalah pun menyusut signifikan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga pembiayaan ekspor milik negara itu untuk keluar dari bayang-bayang persoalan yang sempat membebani kinerja dan reputasi lembaga selama beberapa tahun terakhir. Setelah menghadapi lonjakan kredit bermasalah dan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah debitur, LPEI kini berupaya membangun fondasi baru melalui perbaikan tata kelola, manajemen risiko, sumber daya manusia, hingga digitalisasi.