Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menetapkan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. sebagai mitra operator fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bogor Raya.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan pemilihan mitra operator ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah terpadu di Indonesia.

Adapun, penetapan mitra operator tersebut dilakukan setelah melalui proses seleksi yang komprehensif dan ketat yang melibatkan sejumlah perusahaan internasional berpengalaman.

Langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di berbagai daerah di Indonesia.

Pandu menilai pemilihan mitra ini menjadi tonggak penting dalam program pengolahan sampah menjadi energi yang tengah dikembangkan Danantara Indonesia. Program tersebut bertujuan memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA).

“Ini menjadi langkah penting dalam upaya kami menghadirkan solusi pengelolaan sampah terintegrasi yang didasarkan pada tata kelola yang baik dan standar operasional tertinggi,” ujar Pandu dalam keterangan resminya, Jumat (13/3/2026).

Lebih jauh dia menjelaskan dalam skema kerja sama tersebut, mitra operator diwajibkan membentuk konsorsium bersama perusahaan lokal. Tujuannya adalah memastikan adanya transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri dalam negeri, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

"Pembangunan fasilitas PSEL di Bogor Raya nantinya dirancang dengan fokus pada keandalan operasional, keberlanjutan lingkungan, serta keterlibatan pemangku kepentingan lokal," sambungnya.

Selain itu, Pandu juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat sejak tahap awal proyek. Seluruh proses implementasi dilakukan secara transparan dan disertai mitigasi risiko yang matang.

Dia berharap mitra yang terpilih diharapkan mampu menjaga konsistensi kinerja operasional, mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar proyek.

Danantara sendiri telah mengumumkan pemenang tender proyek PSEL di empat lokasi, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Proses kontrak juga telah dirampungkan dan tahap groundbreaking bakal dimulai pada Juni 2026.

Pemerintah sendiri menargetkan sebagian fasilitas PSEL dalam pipeline pembangunan akan siap beroperasi pada 2027. Kemudian empat fasilitas lain beroperasi pada awal 2028 dan 12 lainnya menyusul pada pertengahan 2028.

Pemerintah menyiapkan teknologi baru untuk menangani persoalan sampah nasional yang sebagian besar belum tertangani. Ini mengingat kemampuan pengolahan sampah berbasis energi listrik (waste to energy) Tanah Air baru menyelesaikan 20 persen persoalan sampah. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini masih ada sekitar 80 persen persoalan sampah yang perlu ditangani melalui pendekatan lain.

"Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, itu baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum bisa kita selesaikan," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Zulhas menjelaskan pemerintah menilai persoalan sampah sebagai isu mendesak yang harus segera ditangani. Ia mengatakan pemerintah telah menggelar beberapa kali rapat setelah arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi darurat sampah nasional.

Menurut dia, program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) tetap dijalankan di 33 kota. Khusus Jakarta, fasilitas tersebut direncanakan berada di beberapa lokasi, termasuk di kawasan Bantargebang dan Sunter.

Meski demikian, pemerintah menilai pendekatan tersebut belum cukup menyelesaikan keseluruhan persoalan sampah.

Untuk menangani sisa persoalan yang mencapai 80 persen, pemerintah memutuskan pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis empat kategori, yakni Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (RDF), TPST berbasis RDF, Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), serta pengolahan sampah organik dari sumber atau tingkat masyarakat.

Zulhas mengatakan pengembangan teknologi tersebut akan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Lingkungan Hidup (LH) untuk merumuskan alat dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Jadi ada empat kategori. Alatnya seperti apa dan seterusnya kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegakan hukum akan dilaksanakan dengan konsisten, open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah menargetkan teknologi pengolahan sampah tersebut segera tersedia agar masyarakat dan pemerintah daerah memiliki alternatif selain praktik pembuangan terbuka. Pemerintah juga akan memperketat penegakan aturan terhadap sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping).

Zulhas menargetkan perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah nasional dapat terlihat dalam dua tahun ke depan, termasuk penanganan tempat pembuangan terbuka berskala besar.

"Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantargebang, seperti di Bali. Ya, 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan," katanya.

Langkah percepatan penanganan sampah tersebut dilakukan di tengah berbagai persoalan pengelolaan limbah di daerah, termasuk praktik pembuangan terbuka di sejumlah tempat pembuangan akhir yang dinilai masih sulit dihentikan serta meningkatnya volume sampah akibat bencana maupun aktivitas masyarakat.

Bisnis.com, DENPASAR – Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar, ditunda oleh Menteri Lingkungan Hidup setelah menuai banyak protes dari warga Bali.

Protes penutupan TPA Suwung ramai di media sosial karena dilakukan tanpa memberikan solusi terlebih dahulu terhadap masalah sampah di Bali, seperti belum adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berskala besar di Pulau Dewata.

Gubernur Bali, Wayan Koster, Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung kemudian bersurat ke Menteri Lingkungan Hidup untuk meminta penundaan penutupan TPA Suwung.

Koster menjelaskan telah memberikan jawaban berupa keputusan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban sanksi administratif hingga tanggal 28 Februari 2026 terkait batas waktu penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung yang rencananya ditutup tanggal 23 Desember 2025.

"Berdasarkan Surat Gubernur, Wali Kota, dan Bupati Badung, maka Bapak Menteri telah menugaskan Tim untuk melakukan peninjauan ke Bali, sehingga menghasilkan penilaian bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya perbaikan terhadap kewajiban sanksi administratif," kata Koster dikutip dari siaran pers, Selasa (23/12/2025).

Koster juga menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengawasan ketaatan penerapan keputusan sanksi administratif pada tanggal 14 November 2025.

Hasilnya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah melaksanakan kewajiban menghentikan pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (open dumping) dengan menutup menggunakan tanah (urug) sebanyak ± 51,37%.

Memiliki dokumen rencana penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (Open Dumping). Memiliki persetujuan lingkungan untuk kegiatan operasional TPA Regional Sarbagita Suwung.

Memiliki desain instalasi pipa gas pada 19 titik, dan melaksanakan ketentuan berupa pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kementerian LH juga mencatat Bali belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lindi pada instalasi pengolahan lindi berdasarkan hasil pengujian kualitas lindi yang melebihi baku mutu untuk parameter BOD, COD, TSS, Total Nitrogen, dan Merkuri.

Memfungsikan instalasi pipa penanganan gas melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala. Melaporkan pengelolaan dan perlindungan mutu udara secara berkala; dan menutup seluruh area zona open dumping TPA Regional Sarbagita Suwung.