Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membeberkan sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak tahun 2025 belum optimal.

Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Retno Sri Sulistyani mengungkapkan sepanjang 2025 realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut mencapai Rp16,63 triliun atau 90,68% dari target.

Menurutnya, belum tercapainya sasaran di tahun lalu dipengaruhi oleh penurunan harga batu bara, aktivitas penegakan hukum sektor timah, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga pada 2025 dari target Rp18,34 triliun, realisasinya sebesar 90,68% atau belum optimal,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Retno menuturkan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2026, terdapat sejumlah langkah yang akan dilakukan.

Pertama, memfokuskan strategi pada pengawasan efektif terhadap wajib pajak serta ekstensifikasi perpajakan berdasarkan pada program Quick Wins DJP, termasuk penggalian potensi dari sektor shadow economy.

Kedua, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui implementasi perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah (PKS OP4D) dan memanfaatkan data perpajakan dari instansi, lembaga, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain.

“Kita juga akan melakukan upaya pencairan tunggakan pajak terhadap penunggak prioritas dan memasifkan langkah penegakan hukum di bidang perpajakan,” jelasnya.

Retno menyebut hingga 31 Januari 2026 penerimaan pajak di Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,06 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 4,83% dari total target yang ditetapkan tahun ini, dengan pertumbuhan 1,4% (year on year/YoY).

Lebih lanjut, dia juga menyebut hingga 3 Februari 2026, jumlah aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik mencapai 278.976 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri dari 264.766 wajib pajak pribadi dan sebanyak 14.210 merupakan wajib pajak badan.

“Di tahun ini (2026) seluruh wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan melalui Coretax. Dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik menjadi langkah awal sebelum wajib pajak melaporkan (SPT tahunan),” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan restitusi pajak sepanjang 2025 tembus Rp361,2 triliun. Angka ini tumbuh 35,9% secara year on year dibandingkan tahun sebelumnya, di tengah pelebaran shortfall penerimaan pajak yang mencapai Rp271,7 triliun.

Berdasarkan nilai sementara realisasi APBN 2025 hingga 31 Desember yang disampaikan Kamis (8/1/2026), penerimaan pajak secara neto tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau baru mencapai 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sebesar Rp271,7 triliun.

Sementara itu, apabila dihitung secara bruto atau sebelum dikurangi pengembalian pajak, penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp2.278,8 triliun. Dengan selisih tersebut, restitusi pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp361,2 triliun.

Nilai restitusi itu meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp265,7 triliun. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak bruto mencapai Rp2.197,3 triliun, sementara penerimaan pajak neto yang masuk ke kas negara tercatat Rp1.931,6 triliun.

Dari realisasi tersebut juga terlihat bahwa penerimaan pajak neto pada 2025 turun 0,7% dibandingkan capaian 2024.

Kemenkeu menjelaskan, penurunan penerimaan pajak neto dipengaruhi oleh kombinasi moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha.

Secara nominal, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 terdiri atas pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp321,4 triliun; PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 sebesar Rp248,2 triliun; PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 sebesar Rp345,7 triliun; serta penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp790,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa hampir seluruh jenis penerimaan pajak mengalami kontraksi pada semester I 2025. Penurunan terdalam terjadi pada PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 yang terkontraksi 19,4% secara year on year, sementara PPN dan PPnBM turun 14,7%.

Kinerja penerimaan pajak mulai berbalik positif pada semester II 2025. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 yang tumbuh 17,5% secara tahunan. Adapun PPh badan serta PPN dan PPnBM juga kembali tumbuh positif, meski terbatas masing-masing sebesar 2,3% dan 2,1%.

“Ini dinamika perekonomian yang tercermin di dalam penerimaan pajak. Nah, karena itu in line dengan tadi Pak Menteri mengguraikan tabel mengenai sektor keuangan. Inflow SBN, SRBI dan juga saham di Q4 itu membaik, itu in line dia sejajar dengan di dalam penerimaan pajak di Q3 dan Q4nya membaik. Ini menjadi modal kami masuk ke 2026 perbaikan dari kondisi ekonomi,” terang Suahasil, dikutip Minggu (11/1/2026).

Kemenkeu juga mencatat bahwa restitusi pajak terjadi di hampir seluruh sektor utama perekonomian. Pada sektor industri pengolahan, restitusi tinggi terutama terjadi pada industri minyak kelapa sawit. Di sektor perdagangan, restitusi dipicu oleh subsektor perdagangan besar bahan bakar minyak.

Sementara itu, pada sektor pertambangan, restitusi tinggi tercatat terutama pada komoditas batu bara. Kondisi ini sebelumnya mendorong pemerintah mewacanakan pengenaan bea keluar terhadap ekspor batu bara.

Strategi Purbaya

Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau meningkat 7,69% dibandingkan target APBN 2025. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi sementara hingga akhir 2025, target tersebut mencerminkan kenaikan hingga 22,9% akibat rendahnya basis penerimaan.

Untuk mengejar target tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah langkah regulasi sejak akhir 2025. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang memperluas cakupan pelaporan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI), termasuk aset kripto.

Selain itu, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mempertegas kewenangan fiskus dalam melakukan uji kepatuhan, mulai dari permintaan klarifikasi secara digital hingga kunjungan fisik ke lokasi usaha. Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 112 Tahun 2025 mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran. Ia menilai pendekatan pengumpulan penerimaan negara secara business as usual tidak lagi memadai.

“Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kami begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kami akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pertemuan di Hambalang, Selasa (6/1/2026). Presiden mempertanyakan keberlanjutan praktik kecurangan yang merugikan negara.

Dalam konteks itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing ekspor, khususnya pada komoditas kelapa sawit dan batu bara. Berdasarkan temuan tim Lembaga National Single Window (LNSW), terdapat sekitar 10 perusahaan sawit besar yang diduga melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

“Kami bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi,” jelasnya.

Incar Pabrik China

Selain sektor sawit, otoritas fiskal juga membidik praktik industri ilegal yang dijalankan oleh warga negara asing, terutama dari China, di sektor baja dan bahan bangunan. Modus yang digunakan antara lain penjualan tunai langsung ke konsumen tanpa pemungutan PPN, dengan indikasi pembiaran oleh oknum aparat.

“Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tetapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih,” ungkap Purbaya.

Purbaya menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak tercapai, ia menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai sebagaimana disampaikan Presiden bukan sekadar wacana.

“Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan restitusi pajak sepanjang 2025 tembus Rp361,2 triliun. Angka ini tumbuh 35,9% secara year on year dibandingkan tahun sebelumnya, di tengah pelebaran shortfall penerimaan pajak yang mencapai Rp271,7 triliun.

Berdasarkan nilai sementara realisasi APBN 2025 hingga 31 Desember yang disampaikan Kamis (8/1/2026), penerimaan pajak secara neto tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau baru mencapai 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sebesar Rp271,7 triliun.

Sementara itu, apabila dihitung secara bruto atau sebelum dikurangi pengembalian pajak, penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp2.278,8 triliun. Dengan selisih tersebut, restitusi pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp361,2 triliun.

Nilai restitusi itu meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp265,7 triliun. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak bruto mencapai Rp2.197,3 triliun, sementara penerimaan pajak neto yang masuk ke kas negara tercatat Rp1.931,6 triliun.

Dari realisasi tersebut juga terlihat bahwa penerimaan pajak neto pada 2025 turun 0,7% dibandingkan capaian 2024.

Kemenkeu menjelaskan, penurunan penerimaan pajak neto dipengaruhi oleh kombinasi moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha.

Secara nominal, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 terdiri atas pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp321,4 triliun; PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 sebesar Rp248,2 triliun; PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 sebesar Rp345,7 triliun; serta penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp790,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa hampir seluruh jenis penerimaan pajak mengalami kontraksi pada semester I 2025. Penurunan terdalam terjadi pada PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 yang terkontraksi 19,4% secara year on year, sementara PPN dan PPnBM turun 14,7%.

Kinerja penerimaan pajak mulai berbalik positif pada semester II 2025. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 yang tumbuh 17,5% secara tahunan. Adapun PPh badan serta PPN dan PPnBM juga kembali tumbuh positif, meski terbatas masing-masing sebesar 2,3% dan 2,1%.

“Ini dinamika perekonomian yang tercermin di dalam penerimaan pajak. Nah, karena itu in line dengan tadi Pak Menteri mengguraikan tabel mengenai sektor keuangan. Inflow SBN, SRBI dan juga saham di Q4 itu membaik, itu in line dia sejajar dengan di dalam penerimaan pajak di Q3 dan Q4nya membaik. Ini menjadi modal kami masuk ke 2026 perbaikan dari kondisi ekonomi,” terang Suahasil, dikutip Minggu (11/1/2026).

Kemenkeu juga mencatat bahwa restitusi pajak terjadi di hampir seluruh sektor utama perekonomian. Pada sektor industri pengolahan, restitusi tinggi terutama terjadi pada industri minyak kelapa sawit. Di sektor perdagangan, restitusi dipicu oleh subsektor perdagangan besar bahan bakar minyak.

Sementara itu, pada sektor pertambangan, restitusi tinggi tercatat terutama pada komoditas batu bara. Kondisi ini sebelumnya mendorong pemerintah mewacanakan pengenaan bea keluar terhadap ekspor batu bara.

Strategi Purbaya

Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau meningkat 7,69% dibandingkan target APBN 2025. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi sementara hingga akhir 2025, target tersebut mencerminkan kenaikan hingga 22,9% akibat rendahnya basis penerimaan.

Untuk mengejar target tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah langkah regulasi sejak akhir 2025. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang memperluas cakupan pelaporan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI), termasuk aset kripto.

Selain itu, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mempertegas kewenangan fiskus dalam melakukan uji kepatuhan, mulai dari permintaan klarifikasi secara digital hingga kunjungan fisik ke lokasi usaha. Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 112 Tahun 2025 mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran. Ia menilai pendekatan pengumpulan penerimaan negara secara business as usual tidak lagi memadai.

“Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kami begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kami akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pertemuan di Hambalang, Selasa (6/1/2026). Presiden mempertanyakan keberlanjutan praktik kecurangan yang merugikan negara.

Dalam konteks itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing ekspor, khususnya pada komoditas kelapa sawit dan batu bara. Berdasarkan temuan tim Lembaga National Single Window (LNSW), terdapat sekitar 10 perusahaan sawit besar yang diduga melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

“Kami bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi,” jelasnya.

Incar Pabrik China

Selain sektor sawit, otoritas fiskal juga membidik praktik industri ilegal yang dijalankan oleh warga negara asing, terutama dari China, di sektor baja dan bahan bangunan. Modus yang digunakan antara lain penjualan tunai langsung ke konsumen tanpa pemungutan PPN, dengan indikasi pembiaran oleh oknum aparat.

“Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tetapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih,” ungkap Purbaya.

Purbaya menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak tercapai, ia menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai sebagaimana disampaikan Presiden bukan sekadar wacana.

“Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan resmi Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis pedoman teknis terbaru mengenai pengawasan kepatuhan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/2025.

Beleid ini mempertegas kewenangan fiskus dalam melakukan uji petik kepatuhan, mulai dari permintaan penjelasan secara digital hingga kunjungan fisik ke lokasi usaha.

Dalam pertimbangannya aturan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 ini, Kementerian Keuangan menegaskan perlunya pengawasan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP).

"Bahwa untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak," jelas poin b pertimbangan PMK 111/2025, dikutip Selasa (6/1/2026).

Dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan WP mematuhi ketentuan self-assessment. Pengawasan ini mencakup berbagai jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea Meterai, pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga pajak karbon.

Mekanisme SP2DK Digital

Instrumen utama pengawasan tetap mengandalkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau yang bisa disebut 'Surat Cinta'. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa penyampaian SP2DK kini diprioritaskan melalui saluran digital, yakni Akun Wajib Pajak atau pos elektronik (email) yang terdaftar.

Bagi pelaku usaha, poin pentingnya adalah tenggat waktu respons. Pasal 6 ayat (2) menetapkan Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan paling lama 14 hari setelah tanggal kirim atau tanggal penyerahan surat.

Jika Wajib Pajak belum siap memberikan jawaban dalam kurun waktu tersebut maka Pasal 6 ayat (5) memberikan kelonggaran perpanjangan jangka waktu paling lama 7 hari. Perpanjangan ini harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu normal berakhir.

Kunjungan Lapangan dan Geotagging

Selain surat-menyurat, beleid ini memberikan wewenang luas bagi Account Representative (AR) untuk melakukan 'sidak' langsung atau kunjungan lapangan.

Pasal 4 ayat (1) huruf d mencantumkan "Kunjungan" sebagai salah satu bentuk kegiatan pengawasan resmi. Secara lebih spesifik, Pasal 28 ayat (2) merinci bahwa dalam kunjungan tersebut, petugas pajak berwenang melakukan pengamatan kegiatan ekonomi, wawancara, hingga pengambilan gambar (foto) aset.

Bahkan, Pasal 28 ayat (2) huruf c mengatur metode field geotagging terhadap lokasi usaha atau aset wajib pajak untuk memperkaya basis data perpajakan.

Konsekuensi Pengabaian

Pemerintah memperingatkan risiko bagi WP yang tidak kooperatif. Merujuk Pasal 8 ayat (1), jika permintaan penjelasan tidak ditanggapi atau data yang diberikan tidak sesuai maka fiskus dapat mengambil langkah tegas.

Tindakan tersebut mulai dari perubahan data secara jabatan, pengusulan pemeriksaan (audit), hingga pengusulan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan.

Adapun, PMK ini juga mengatur pengawasan terhadap subjek yang belum memiliki NPWP. Pasal 15 ayat (1) memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SP2DK kepada pihak belum terdaftar tetapi terindikasi memiliki kewajiban perpajakan subjektif dan objektif.