SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menunjukkan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu ditandai dengan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Sultra, dan Pemprov Sultra yang digelar pada di Gedung Set A Kantor DPRD Sultra, Kendari Rabu, 6 Mei 2026.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Rapat ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi. Inisiasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diharapkan mampu mendorong langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

ASR menegaskan korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan daerah. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).

ASR menambahkan seluruh program pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan.

Lihat video: Kadin Sultra Sukses Galar Rapimprov di Kendari



“Seluruh program pembangunan daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmennya, ASR juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk konsisten menjalankan arahan dari KPK agar setiap kegiatan terhindar dari praktik yang melanggar aturan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada KPK yang terus mendampingi daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya

ASR berharap rapat koordinasi ini dapat menciptakan kesamaan persepsi dan langkah nyata antarlembaga. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK menjadi kunci utama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat ini menjadi momentum berharga bagi Sultra untuk terus meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta inspektorat mendalami secara menyeluruh kasus laporan warga soal parkir liar yang dibalas dengan foto diduga hasil kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Ia menyebut Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan pendalaman terhadap Lurah Kalisari dan Suku Dinas (Sudin) terkait.

"Jadi sekarang ini kan Inspektorat sedang melakukan pendalaman baik itu kepada Lurah Ibu siapa yang di Kalisari, kemudian PPSU-nya, kemudian Sudin-nya. Semuanya nanti pada saatnya pasti akan ketahuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sekadar informasi, persoalan parkiran liar ini viral di media sosial, karena laporan warga melalui aplikasi JAKI justru dibalas dengan foto diduga buatan AI. Dari dua foto hasil tindak lanjut laporan tersebut menampilkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berada di lokasi.



Pada foto pertama, kendaraan masih terlihat terparkir di sisi jalan, sementara pada foto kedua mobil tersebut sudah tidak tampak, yang dicurigai merupakan hasil AI.

Dari hal tersebut, Pramono menegaskan bila kesalahan terhadap tindakan lanjutan pengaduan tersebut tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada PPSU. Menurutnya, petugas PPSU bukalah orang yang memanipulasi foto rekayasa AI tersebut.

"Kalau kemudian menyalahkan ke PPSU juga enggak bisa, PPSU-nya pasti bukan orang yang melakukan atau memanipulasi tentang AI-nya," kata Pramono.

Maka dari itu, Pramono meminta inspektorat untuk menelusuri siapa pihak yang membuat konten AI dan menggugah foto tersebut. Ia mengenakan lurah Kalisari sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu, penyelidikan tetap akan tetap berjalan.

"Yang saya minta untuk didalami dicari siapa yang melakukan AI-nya itu kemudian yang meng-upload-nya, dan walaupun apa Ibu Lurahnya sudah minta maaf saya tetap minta untuk Inspektorat mendalami hal ini," pungkasnya.