Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah enam perjalanan kereta Whoosh untuk mengantisipasi puncak arus balik libur panjang pada peringatan Hari Waisak dan Hari Lahir Pancasila.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dengan penambahan tersebut total perjalanan Whoosh meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari.

“Tambahan perjalanan tersebut menyediakan kapasitas tambahan sekitar 3.600 tempat duduk per hari sehingga total kapasitas harian Whoosh kini mencapai sekitar 40 ribu tempat duduk,” kata Eva di Bandung, Senin.

Ia menjelaskan penambahan jadwal juga memperpanjang jam operasional perjalanan dari wilayah Bandung menuju Jakarta.

Keberangkatan terakhir dari Stasiun Tegalluar Summarecon menuju Halim yang sebelumnya tersedia hingga pukul 21.05 WIB kini bertambah menjadi pukul 21.20 WIB.

Sementara itu, keberangkatan terakhir dari Stasiun Padalarang menuju Halim yang sebelumnya tersedia hingga pukul 21.23 WIB kini bertambah menjadi pukul 21.38 WIB.

“Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat pada periode arus balik libur panjang,” kata Eva.

Adapun jadwal tambahan yang disediakan yakni tiga perjalanan dari Tegalluar Summarecon menuju Halim pada pukul 15.20 WIB, 18.25 WIB, dan 21.20 WIB. Sedangkan dari Padalarang menuju Halim tersedia pada pukul 15.38 WIB, 18.43 WIB, dan 21.38 WIB.

KCIC juga menambah layanan KA Feeder relasi Bandung–Padalarang pada pukul 15.02 WIB, 18.09 WIB, dan 21.00 WIB untuk mendukung konektivitas penumpang.

Menurut Eva, hadirnya perjalanan tambahan memberikan fleksibilitas lebih bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan arus balik sekaligus memperpanjang waktu liburan karena tersedia lebih banyak pilihan jadwal hingga malam hari.

“Kami mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan perjalanan kereta Whoosh tambahan, mengecek ketersediaan tempat duduk, dan segera melakukan pemesanan tiket secara daring agar memperoleh jadwal perjalanan yang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Minyakita adalah minyak DMO. Artinya, jika produsen ingin ekspor, ada hitungannya, mereka harus memenuhi pasokan dalam negeri dulu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) untuk produk minyak goreng Minyakita menjadi 65 persen, masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Budi menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

"Kalau 65 persen masih memungkinkan, karena 35 persen itu adalah batas minimal. Namun, kalau 100 persen sepertinya sulit. Mengapa? Karena kita harus berbagi dengan distributor lain yang juga melibatkan banyak UMKM dan pihak swasta, bukan hanya BUMN Pangan. Selama produsen dan Bulog mampu mendistribusikan lebih banyak, itu tidak masalah," ujar Budi kepada ANTARA saat berkunjung ke ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

Usulan penambahan kuota DMO Minyakita disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di sejumlah pasar.

Budi menyebutkan pasokan Minyakita yang diterima Bulog saat ini bahkan sudah melampaui batas minimal tersebut. Pemerintah juga meminta agar tambahan pasokan yang diterima dapat segera disalurkan kembali ke pasar rakyat serta dimanfaatkan untuk program bantuan pangan.

Budi juga menekankan peningkatan distribusi Minyakita tidak akan mengganggu pasar minyak goreng premium. Minyakita merupakan produk berbasis skema DMO yang wajib dipenuhi produsen sebelum melakukan ekspor, sehingga memiliki segmen pasar berbeda dengan minyak premium.

"Minyakita adalah minyak DMO. Artinya, jika produsen ingin ekspor, ada hitungannya, mereka harus memenuhi pasokan dalam negeri dulu melalui Minyakita dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditetapkan," jelas Budi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mendorong produsen menghadirkan merek alternatif atau second brand dengan kualitas dan harga setara Minyakita agar pilihan masyarakat semakin beragam. Produk tersebut dapat dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan agar tetap terjangkau.

Kuota DMO ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat diberlakukan.

Permendag baru ini memperkenalkan sejumlah aturan baru, seperti mekanisme pengusulan penggunaan merek Minyakita yang kini dilakukan secara elektronik melalui sistem Inatrade Kementerian Perdagangan, sedangkan sebelumnya dilakukan secara manual.

Selain itu, Kemendag juga mewajibkan produsen untuk menyalurkan minimal 35 persen dari kewajiban DMO Minyakita kepada Perum Bulog atau ID FOOD.

Regulasi ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita sehingga harga ditingkat konsumen bisa segera normal atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk,

Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah atau membangun tiga dermaga baru di lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) untuk meningkatkan layanan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu, menyampaikan bahwa penambahan atau membangun tiga dermaga baru di dua sisi (Ketapang dan Gilimanuk) penting untuk optimalisasi pengoperasian 56 unit kapal di penyeberangan Selat Bali itu.

"Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk," kata dia.

Khoiri mengaku telah menyampaikan kepada Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana, mengenai pentingnya pembangunan dermaga baru di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Kemarin kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Menteri Perhubungan saat berkunjung ke ASDP Cabang Ketapang, dan direspons baik," tutur dia.

Menurut dia, di penyeberangan lintasan Ketapang-Gilimanuk sejauh ini tidak pernah kekurangan kapal feri, dan bahkan kelebihan kapal.

"Sejatinya di lintasan Ketapang-Gilimanuk ini tidak pernah terjadi kekurangan kapal, yang ada kelebihan kapal. Idealnya di sini dengan fasilitas dermaga yang untuk 28 unit kapal saja, sedangkan kapal kami yang ada di sini 56 unit," kata Khoiri.

Dia menyampaikan bahwa moda transportasi penyeberangan merupakan moda transportasi yang sangat vital, dan terbukti pejabat dan bahkan Wamenhub terus mengawal arus mudik/balik Lebaran di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk maupun di tempat lainnya.

"Moda transportasi penyeberangan ini betul-betul punya fungsi angkutan massal dan fungsi infrastruktur yang tidak tergantikan, dan apabila sedikit ada keterlambatan dan kekeliruan dalam manajemen, maka antrean seketika bisa mencapai 40 kilometer seperti yang terjadi saat arus mudik sebelum Hari Raya Nyepi dan Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk," kata Khoiri.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.

"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.

Yossi mengajak operator kapal lainnya (swasta) juga mengganti armadanya yang lebih besar dari yang ada saat ini dan beroperasi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Menurut dia, puluhan kapal feri yang beroperasi di Selat Bali saat ini rata-rata berkapasitas kecil, sehingga daya tampung atau daya angkut tidak maksimal.

"Karena pertumbuhan penduduk terus tinggi, dan ini harus pula diiringi dengan menyediakan kapal-kapal berukuran besar," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah menguatnya ekonomi digital Indonesia, kinerja startup kerap diukur dari valuasi dan putaran pendanaan. MDI Ventures menambahkan satu dimensi lain: sejauh mana teknologi dan model bisnis yang didukung benar-benar mengubah akses layanan, peluang ekonomi, dan cara pelaku usaha bekerja di lapangan.

Melalui peluncuran rangkaian MDI Portfolio Impact Report 2025, corporate venture capital di bawah Telkom Group ini merangkum berbagai bentuk dampak portofolionya, dari pemberdayaan pelaku usaha kecil hingga efisiensi operasional di sektor publik dan swasta.

Peluncuran rangkaian laporan ini menjadi langkah strategis MDI Ventures untuk menunjukkan bahwa investasi yang dikelola tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang dapat diukur.

MDI Ventures Suntik Modal ke Startup Keamanan Siber Cyfirma

“Sebagai investor, kami tidak hanya berfokus pada perusahaan yang tumbuh dengan tata kelola dan keberlanjutan yang baik, namun ada hal yang sama pentingnya yaitu bagaimana mereka menjawab persoalan yang terjadi secara nyata di masyarakat dan lingkungan. Hal itulah yang ingin kami dokumentasikan melalui rangkaian impact report ini,” ujar VP of Corporate Communications & Strategy MDI Ventures, Alvin Evander.

Laporan tahun 2025 ini menyajikan hasil pengukuran dampak portofolio sepanjang 2024 dan terkoneksi dengan strategi jangka panjang Telkom Group dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, di mana inovasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Di balik laporan-laporan tersebut, MDI Ventures mengembangkan sebuah impact framework sebagai panduan pemilihan portofolio yang diangkat setiap tahun. Kerangka ini membantu memastikan bahwa perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan memiliki dampak nyata, dapat diukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat.

MDI Ventures memberi prioritas kepada perusahaan yang memiliki theory of change atau peta perubahan yang jelas dan relevan dengan tujuan investasi, menunjukkan tata kelola yang kuat termasuk perlindungan data, serta menjalankan misi sosial lingkungan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang lebih luas.

Pada saat yang sama, masing-masing startup diminta mengukur dan melacak metrik dampak yang paling relevan dengan model bisnisnya mulai dari jumlah penerima manfaat hingga penghematan sumber daya untuk kemudian dikompilasi MDI Ventures ke dalam rangkaian impact report yang terintegrasi.

Rangkaian MDI Portfolio Impact Report 2025 menyoroti delapan perusahaan portofolio yang bergerak di berbagai sektor: akuakultur (Delos), logistik (Paxel), insurtech (Qoala), solusi AI dan orkestrasi data (Volantis), loyalty dan rewards (Tada), digital identity (Privy), travel dan manajemen perjalanan (Opsigo), hingga manajemen tiket dan pengalaman (Goers).

Laporan ini memberikan gambaran bahwa dampak portofolio MDI Ventures 2024 tersebar di banyak titik: dari desa tambak hingga kota besar, dari UMKM hingga mitra korporasi. MDI Ventures Dukung Sinergi Startup dan BUMN Garap Pasar Logistik



Sejumlah angka dalam laporan menggambarkan skala perubahan yang terjadi. Di bidang logistik, Paxel mengembangkan layanan Paxel Recycle yang memungkinkan pelanggan mengirim sampah anorganik rumah tangga untuk dikelola bersama mitra pengelola limbah.

Sepanjang 2024, tercatat 430 kiriman dari 69 pelanggan berbeda yang dikumpulkan lewat layanan ini. Paxel juga menggunakan kemasan ALVAboard yang dapat digunakan kembali lebih dari 100 kali untuk menggantikan karton sekali pakai, sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah kemasan di rantai logistik.

Di sektor insurtech, Qoala mencatat 445 juta polis microinsurance di Indonesia pada 2024, naik sekitar 166% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bagaimana produk asuransi dengan biaya terjangkau dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas serta memperkuat literasi perlindungan finansial.

Melalui platform loyalty dan rewards Tada, laporan mencatat jangkauan hingga sekitar 2 juta UMKM merchant dengan nilai gross merchandise value kumulatif sekitar USD300 juta sejak berdiri. Survei kepuasan pelanggan 2024 mencatat skor 90/100, sementara salah satu studi kasus dari jaringan frozen yoghurt Sour Sally menunjukkan aktivitas anggota program loyalti lebih dari 2,5 kali dibanding pelanggan walk-in dan imbal hasil sekitar lima kali dari biaya insentif setelah beralih ke kartu digital.

Di sektor pengalaman dan event, Goers telah mengelola lebih dari 6,5 juta tiket dan melayani lebih dari 2 juta pelanggan, serta bekerja sama dengan lebih dari 4.500 penyelenggara acara dan atraksi di Indonesia. Program Goers Crew yang dikembangkan perusahaan ini memberi kesempatan kerja pertama bagi 372 anak muda sepanjang 2024, sekaligus membantu penyelenggara mengelola operasional acara secara lebih profesional.

Di sisi lain, laporan Delos, Volantis, Privy, dan Opsigo menyoroti bagaimana teknologi akuakultur berkelanjutan, AI, identitas digital, dan digitalisasi agen perjalanan dipakai untuk mendorong praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan, pengurangan penggunaan kertas, peningkatan keamanan data, serta keberlanjutan bisnis pelaku usaha kecil yang beradaptasi dengan pasar digital.

MDI Ventures melihat laporan-laporan ini bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Temuan dampak digunakan sebagai rujukan dalam pendampingan ke start up, diskusi pendanaan lanjutan, hingga penyesuaian bentuk kerja sama dengan Telkom Group dan mitra lain.

Pada tingkat yang lebih luas, rangkaian laporan yang telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor, regulator, dan pelaku industri yang ingin memperkuat agenda keberlanjutan dan tata kelola.

“Pada akhirnya, kami ingin menunjukkan bahwa ekosistem digital Indonesia bisa tumbuh cepat sekaligus bertanggung jawab,” ungkap Alvin.

“Kalau investasi dikelola dengan tepat, terarah, dan berjangka panjang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh jutaan pengguna dan komunitas di sekitarnya.”

Rangkaian MDI Impact Report 2025 akan tersedia bagi publik dan para pemangku kepentingan melalui kanal resmi MDI Ventures. Pembaca dapat menelusuri laporan per perusahaan untuk melihat lebih dekat bagaimana teknologi, kewirausahaan, dan tata kelola yang baik diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan.

Penguatan armada operasional ini merupakan momentum penting bagi Citilink untuk memperluas jaringan dan memperkuat keandalan layanan

Tangerang, Banten (ANTARA) - Maskapai penerbangan nasional Citilink mereaktivasi armada tambahan sebagai upaya memperkuat kapasitas operasional dan meningkatkan layanan kepada pelanggan.

"Penguatan armada operasional ini merupakan momentum penting bagi Citilink untuk memperluas jaringan dan memperkuat keandalan layanan," kata Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro di Tangerang, Banten, Jumat.

Menurut dia, dengan reaktivasi armada tambahan ini meningkatkan kapasitas dengan total pesawat yang saat ini beroperasi mencapai 31 unit.

"Langkah ini merupakan bagian dari program reaktivasi armada tambahan yang tengah dijalankan perusahaan untuk memperkuat kapasitas operasional dan meningkatkan layanan kepada pelanggan," jelasnya.

Darsito menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam reaktivasi, termasuk tim teknis, operasional serta mitra strategis perusahaan.

"Kami terus menjaga komitmen untuk memberikan pengalaman terbang yang aman, nyaman dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan," ujarnya.

Proses reaktivasi armada tambahan telah dilakukan oleh GMF AeroAsia melalui proses pemeliharaan secara menyeluruh, inspeksi ketat, serta pemenuhan seluruh standar yang ditetapkan oleh regulator untuk memastikan keamanan dan kesiapan pesawat sebelum kembali beroperasi.

Langkah ini menjadi bentuk kolaborasi strategis antara Garuda Indonesia Group dalam menjaga kualitas dan mendukung operasional penerbangan secara optimal.

Ia mengatakan Program Reaktivasi Armada Citilink ditargetkan dapat mencapai 36 pesawat beroperasi hingga akhir tahun, meningkat signifikan dari 21 pesawat pada pertengahan tahun.

"Pencapaian ini menunjukkan progres positif dari rangkaian perbaikan dan upaya pemulihan yang terus dilakukan oleh perusahaan," tuturnya.

Ia mengungkapkan atas keberhasilan reaktivasi armada ini juga membuka ruang bagi Citilink untuk menyesuaikan kapasitas penerbangan, memperluas jejaring, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

"Citilink akan terus melanjutkan program reaktivasi armada secara bertahap sesuai rencana, sekaligus memastikan seluruh proses pemeliharaan dan perawatan dilakukan sesuai standar keselamatan penerbangan yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta. Prabowo memuji fasilitas dan kenyamanan stasiun dan kereta, khususnya di Stasiun Tanah Abang, setelah dipugar selama hampir 2 tahun.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 04/11/2025) berikut ini.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan rangkaian kereta (train set) tambahan hasil pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA) dan perusahaan asal China untuk memperkuat layanan KRL Commuter Line Jabodetabek.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa perusahaan telah memesan 12 train set dari INKA dan 11 train set dari China.

"Kita sudah order kepada INKA 12 train set, kita sudah order kepada China itu 11 train set," kata Bobby di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bobby menjelaskan, dari total pesanan kepada China, delapan rangkaian telah beroperasi penuh, sementara tiga lainnya tengah menjalani proses technical qualification bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan ditargetkan beroperasi dalam waktu dekat.

"Di bulan ini kita akan operasikan tiga lagi, jadi total sampai akhir tahun kita akan operasikan 11," kata dia.

Sementara itu, lanjutnya, empat dari 12 rangkaian produksi INKA telah diterima oleh PT KAI dan kini dalam tahap uji teknis. Seluruh rangkaian tersebut ditargetkan dapat beroperasi secara penuh pada pertengahan tahun depan.

"Target dengan kereta INKA sampai dengan pertengahan tahun depan sudah akan beroperasi 12," kata Bobby.

Dirut KAI menambahkan penambahan armada KRL tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar layanan transportasi publik, khususnya KRL Jabodetabek, semakin nyaman bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut penumpang, terutama pada jam-jam sibuk.

"Beliau sampaikan bahwa harus senyaman mungkin, tadi saya jelaskan juga bahwa sekarang itu pada jam sibuk, KRL kita itu sudah berdempet-dempetan, beliau sangat concern sekali dengan itu, maka beliau sampaikan secepatnya, agar impact bagi rakyat sangat positif sekali, cepatnya kita dalam menambah gerbong," kata dia.

Pada Juli 2024, Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengonfirmasi terkait pemesanan delapan rangkaian kereta (trainset) tambahan dari pabrikan China, CRRC Sifang.

Dengan penambahan pesanan tersebut, total 11 rangkaian kereta akan diimpor dari China dan rencananya mulai dikirim ke Indonesia tahun 2025.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dalam waktu dekat kami menambah 30 SPKLU tiang yang disiapkan di masing-masing Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN UID Sumbar

Padang (ANTARA) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) segera menambah 30 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) tiang untuk mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik di Ranah Minang.

"Dalam waktu dekat kami menambah 30 SPKLU tiang yang disiapkan di masing-masing Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN UID Sumbar," kata Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumbar Heri Kurniawan Indarto di Padang, Senin.

Heri mengatakan saat ini terdapat 73 SPKLU tiang (pole mounted charging) maupun nontiang yang tersebar di 18 kabupaten dan kota di Sumbar.

Rinciannya 12 SPKLU dengan daya tujuh kiloWatt (kW), 52 SPKLU berdaya 22 kW, masing-masing satu unit SPKLU berdaya 25 kW, 200 kW dan 60 kW serta enam unit SPKLU dengan daya kelistrikan 50 kW.

Tidak hanya itu, pada 2026 PLN UID Sumbar juga berencana menambah sekitar 20 unit SPKLU yang saat ini sedang dalam tahap menunggu pagu anggaran guna membangun fasilitas kendaraan listrik di Ranah Minang.

Heri menyebutkan untuk 30 SPKLU tiang yang segera dibangun menggunakan daya 22 kW, dan 100 kW untuk pengadaan 2026.

Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat yang sudah menggunakan kendaraan listrik.

Selain itu, pemasangan tersebut juga dalam rangka menyiapkan sekaligus mengantisipasi peningkatan volume kendaraan listrik saat Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Berdasarkan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Sumbar saat ini tercatat 630 unit kendaraan listrik roda dua, serta 139 kendaraan listrik roda empat. Artinya, puluhan SPKLU tiang maupun nontiang sudah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

"Paling dominan SPKLU itu berada di Kota Padang dan sisanya tersebar di 17 kabupaten dan kota lainnya," kata dia.

Ia mengatakan hingga saat ini hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki SPKLU karena belum adanya kendaraan listrik di pulau terluar Indonesia tersebut.

Namun, PLN UID Sumbar memastikan perusahaan itu siap mendirikan SPKLU jika masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan listrik.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025