Berakhirnya pandemi Covid-19 menjadi babak baru bagi hidup Miswanto. Kesehariannya dipadatkan dengan berkeliling untuk menjemput sampah, di samping rutinitas utamanya sebagai satpam.

Kegiatannya menggerakkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, ini berbuah manis. Dia menjadi penerima penghargaan Kalpataru Adya 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kategori Pembina Lingkungan.

Perjalanan ini dimulai pada 2021. Miswanto bersama tim Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) membentuk beragam program pengelolaan sampah, sembari melakukan edukasi masyarakat.

“Kami sebut Gebermas, Gerakan Edukasi bersama Masyarakat,” ujar Miswanto, saat ditemui usai menghadiri acara penganugerahan Kalpataru 2026 di Jakarta, pada Kamis (11/6).

Dia bersama tim membangun program bank sampah ‘Rumah Pilah’ di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, yang sampai kini telah berhasil mengelola 140 ton sampah anorganik.

Sampah-sampah itu diperoleh dari sekitar 800 kepala keluarga nasabah bank sampah, yang berasal dari Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, dan Teluk Sebong. Sampah yang masih bisa diolah akan dijadikan barang bernilai tambah, sedangkan sisanya disalurkan ke industri daur ulang.

Keuntungan yang diperoleh dari mengelola dan menjual sampah itu sebagian digunakan untuk operasional bank sampah di kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan sebagian lainnya, untuk program tabungan, seperti tabungan anak-anak, tabungan anak sekolah, tabungan hari raya, hingga tabungan emas.

“Tidak mengotori lingkungan dan menjadi tambahan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Agar lebih banyak menjangkau masyarakat, Miswanto bersama tim juga membentuk program ‘Donasi Sampah Indonesia untuk Menjaga Alam Semesta’. Dia mengatakan, program ini khusus menyasar masyarakat yang belum berkenan menjadi nasabah bank sampah.

“Kami sentuh dengan mengajaknya mendonasikan atau sedekahkan sampahnya,” kata dia.

Program sedekah ini baru dimulai pada 2024. Meski begitu, sebanyak dua ton sampah berhasil dikelola dan menghasilkan kurang lebih Rp1,7 juta. Hasilnya sudah disalurkan ke pondok pesantren, rumah yatim piatu, dan lokasi lainnya.

Untuk memudahkan masyarakat, dia membuka layanan Bintan Ojek Sampah alias BOS. Ini adalah layanan gratis untuk menjemput sampah di rumah masyarakat dan fasilitas umum seperti rumah ibadah.

Eks-Pimpinan Kecamatan Pemuda Pancasila

Sudah 23 tahun berseragam satpam, Miswanto mengaku senang berorganisasi sejak kecil. Keputusannya terjun menjadi pegiat lingkungan diambil setelah selesai menjabat sebagai pimpinan Pemuda Pancasila di Kecamatan Bintan Utara.

Ini piala Kalpataru pertama yang diterima Miswanto, usai mencoba tiga kali mendaftarkan diri di ajang ini, tepatnya pada 2022, 2023 dan 2026. Selama itu, Miswanto menyiapkan inovasi yang bermanfaat dan lebih berdampak bagi masyarakat.

“Saya tidak bisa memberi uang, tapi saya ingin bantu. Jadi saya beri ilmu, bantu dengan program-program,” ujarnya.

Usai didapuk sebagai peraih Kalpataru Adya, dia bertekad mengoptimalkan program saat ini sekaligus menciptakan inovasi-inovasi baru. Menurutnya, sebuah program tidak dibentuk hanya untuk menjadi juara atau meraih penghargaan.

“Tapi, kalau juara, pasti berdampak, kan?” ujarnya.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Japto keluar Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan batik cokelat dibalut jaket hitam sekitar pukul 13.26 WIB. Japto diperiksa penyidik selama 4,5 jam sejak kedatangannya pukul 09.00 WIB.

Japto enggan memberikan keterangan atau menjawab pertanyaan awak media saat ditemui di halaman gedung KPK. Dia juga enggan mengomentari penyitaan 11 mobilnya. "Jangan tanya sama saya dong. Tanya penyidik," ujar Japto.

Kedatangannya untuk memenuhi tanggung jawab di mata hukum. "Saya datang memenuhi tanggung jawab hukum saya kan," tegas Japto sambil berjalan menuju mobilnya.

Dalam kasus ini, KPK menelisik aliran dana gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bakal mengonfirmasi aliran dana kasus tersebut ke Ketua Umum MPN PP Japto Soerjosoemarno.

"Ini masih terus kami telusuri, termasuk kaitannya dengan penyitaan yang penyidik lakukan terhadap kendaraan-kendaraan dalam penguasaan saudara JP," kata Budi, Selasa (10/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kediaman Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). Penyidik menyita 11 mobil hingga uang saat penggeledahan tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo mengunggah tulisan mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di akun media sosialnya, Instagram, @bambang.soesatyo.

Bambang mengemukakan kekagumannya dengan sosok Purbaya. Dia pun menceritakan kalimat Purbaya yang membuka cakrawala publik.

Dalam satu acara, Purbaya mengatakan: "Negeri ini selama sepuluh tahun menambah utang lebih dari tujuh ribu triliun, dikorupsi tiga ribu triliun, dan anehnya... kok tidak bisa bayar cicilan bunga tiga ratus triliun."

Bambang menilai kalimat Purbaya tersebut meluncur tanpa diksi akademik dan tidak dibungkus eufemisme teknokratik, tetapi mampu membuka ruang diskusi.

"Hanya kalimat lugas, tapi cukup untuk membuka ruang kuliah ekonomi terbesar di republik ini," tulisnya di laman Instagram.

Bambang yang akrab dipanggil Bamsoet pun menilai selama bertahun-tahun, ekonomi di Indonesia seolah hanya menjadi konsumsi masyarakat menegah atas. Pasalnya, kalimat-kalimat dalam ekonomi tidak pernah dapat dimengerti oleh masyarakat kecil. Termasuk, dia mencontohkan, apa manfaat 'surplus' perdagangan atau fiskal hingga ke dapur masyarakat.

"Selama bertahun-tahun, ekonomi di negeri ini adalah bahasa kasta atas. Kata "defisit" terdengar seperti ancaman kiamat. Kata "surplus" seolah kabar gembira, meski rakyat tak pernah tahu surplus itu mampir ke dapur siapa," katanya.

Kini ketika Purbaya hadir, batasan-batasan ini runtuh. Kalimat-kalimat seperti 'kebocoran' muncul dan ini membuka dialog di masyarakat.

"Kalimatnya (Purbaya) terasa seperti "kebocoran kebenaran" dari ruang steril kekuasaan. Ia bukan sedang membakar, tapi menyalakan. Bukan sedang menyerang, tapi menggugah," paparnya.

Alhasil, efek domino muncul di masyarakat. Bamsoet menilai masyarakat mulai menghitung. Bukan lagi sekadar mengeluh harga sembako, tapi menelusuri kenapa anggaran tak sampai ke mereka.

"Semua belajar, semua bicara. Freire menyebutnya conscientização - kesadaran kritis yang membuat rakyat tak lagi pasif, tapi partisipatif dan mampu membaca kekuasaan," katanya.

Menurut Bamsoet, Purbaya telah membuka kotak Pandora yang selama ini dibiarkan tertutup. Bamsoet menilai Purbaya mampu menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti masyarakat dan tidak bisa disangkal.

"Ia menjelaskan dengan bahasa yang tak bisa disangkal: uang daerah yang parkir di deposito itu seperti mobil dinas yang diparkir di garasi tanpa kunci. Secara formal diam, tapi sebenarnya bisa dikendarai siapa saja. Pejabat dapat fee dari orang bank, uang rakyat tetap diam, ekonomi tidak berputar," ujarnya.

Bamsoet pun menceritakan paparan Purbaya soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menggugahnya.

"Ekonomi, kata Purbaya, bukan hanya soal APBN. Ia adalah cermin moral bangsa. Bagi yg hatinya kotor, pembangunan hanyalah panggung dan angka kesejahteraan hanyalah statistik yang menipu," tulis Bamsoet.

"Disinilah bangsa ini diuji. Bukan apakah kita mampu menambah anggaran, tapi apakah kita berani menegakkan integritas di tengah sistem yang gemar berkelit."

"Negeri ini tidak kekurangan uang, kata Purbaya, yang kurang itu keberanian menjaga uang agar tetap terang," tutup Bamsoet dalam tulisannya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]