JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) KPH Japto S Soerjosoemarno, Rabu (3/6/2026). Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar untuk tersangka korporasi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026).

KPK juga menjadwalkan pemanggilan 6 saksi lain yakni Yospita Feronika BR Ginting selaku Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Barapratama, Robert Priantono B selaku Wiraswasta, dan Dharma Setyawan selaku Direktur PT Kaltim Global Indonesia.

Kemudian, H Moh Said Amin selaku Wiraswasta, Noval Elfarveisa selaku Advokat, serta Febby Sagita selaku Direktur PT Kaltim Global Indonesia periode Juli-November 2012.

Sebelumnya, KPK menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). Tiga korporasi itu yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

"Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metric ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya saudari RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (19/2/2026).

"Tiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud," tambahnya.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Japto keluar Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan batik cokelat dibalut jaket hitam sekitar pukul 13.26 WIB. Japto diperiksa penyidik selama 4,5 jam sejak kedatangannya pukul 09.00 WIB.

Japto enggan memberikan keterangan atau menjawab pertanyaan awak media saat ditemui di halaman gedung KPK. Dia juga enggan mengomentari penyitaan 11 mobilnya. "Jangan tanya sama saya dong. Tanya penyidik," ujar Japto.

Kedatangannya untuk memenuhi tanggung jawab di mata hukum. "Saya datang memenuhi tanggung jawab hukum saya kan," tegas Japto sambil berjalan menuju mobilnya.

Dalam kasus ini, KPK menelisik aliran dana gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bakal mengonfirmasi aliran dana kasus tersebut ke Ketua Umum MPN PP Japto Soerjosoemarno.

"Ini masih terus kami telusuri, termasuk kaitannya dengan penyitaan yang penyidik lakukan terhadap kendaraan-kendaraan dalam penguasaan saudara JP," kata Budi, Selasa (10/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kediaman Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). Penyidik menyita 11 mobil hingga uang saat penggeledahan tersebut.