Depok (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) terus mendampingi dan mengurasi produk fesyen Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar semakin berdaya saing tinggi.

Kepala Disdagin Kota Depok, Widyati Riyandani di Depok, Senin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program kurasi terhadap ratusan produk IKM sektor fesyen dan kerajinan tangan yang telah dilakukan tahun lalu.

Melalui pembinaan, pelaku usaha dibekali penguatan mental, manajemen usaha, hingga strategi pemasaran.

"Kami berharap para pelaku usaha terus naik kelas, yang saat ini berada di kategori pemula bisa menjadi madya, kemudian menjadi utama melalui proses pembinaan dan evaluasi yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan Disdagin bersama Dekranasda akan terus melakukan pendampingan dan kurasi agar semakin banyak produk IKM Kota Depok mampu menembus pasar regional, nasional, hingga global.

Pada seminar inspiratif dan workshop teknis ini, Disdagin menghadirkan narasumber ahli, sehingga hasil produk lokal Depok lebih berkualitas.

"Kami berharap produk IKM Kota Depok semakin berkembang dan memiliki daya saing sehingga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas," ujarnya.

Salah satu upaya pembinaan yang dilakukan Pemkot Depok adalah meningkatkan kapasitas pelaku IKM melalui seminar dan workshop bertajuk Depok Ruang Kreasi yang telah terselenggara pada Sabtu dan Minggu, 21-22 Juni 2026 di Alun-alun Timur Kota Depok.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menggelar bursa kerja (job fair) secara daring dengan menyediakan 2.595 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka di kota tersebut.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan pencari kerja dapat mengikuti kegiatan tersebut pada Selasa (30/6) secara gratis dengan mendaftar melalui aplikasi New BIMMA tanpa perlu hadir secara langsung.

“Melalui virtual job fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya,” kata Yayan di Bandung, Senin.

Yayan menjelaskan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perdana yang menjadi bagian dari inovasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi lowongan kerja.

Menurutnya, format daring dipilih untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus mengurangi hambatan dalam proses rekrutmen.

Ia mengatakan Pemkot Bandung berencana menggelar bursa kerja secara rutin setiap bulan, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional, agar kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat dipenuhi oleh pencari kerja asal Kota Bandung.

Yayan menambahkan seluruh persiapan teknis telah dilakukan agar pelaksanaan bursa kerja daring berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang mudah bagi peserta.

“Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam virtual job fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja,” ujarnya.

Ia mengimbau pencari kerja melengkapi profil pada aplikasi New BIMMA sebelum pelaksanaan kegiatan karena perusahaan akan meninjau data peserta sebagai bagian dari proses seleksi awal.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, lanjut Yayan, berkomitmen terus menghadirkan program serupa secara berkala untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Bandung harus ditegakkan secara optimal. Peran stakeholders sangat penting dalam mendukung dan menegakkan aturan tersebut.

Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Diciptabintar Pemkot Bandung Rita Shafira mengatakan, perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

"Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama," kata, Senin (29/7/2026).

Rita mengaku, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, dirinya bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya. Saat menunaikan tugasnya itu dirinya menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

"Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada," kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita mengaku harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung. Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko.

Lihat video: Bandung Dikepung Macet! Ribuan Wisatawan Serbu Kota Kembang Jelang Libur Panjang



”Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya," kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan. Karena itu, Rita mengatakan konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perizinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung. "Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah," kata Rita.

Saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, Rita mengaku menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Wali Kota Bandung dan berharap ke depannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

"Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, di mana pun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi " kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

“Satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif,” ucapnya.

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat Arifin membuka acara Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) dan Temu Karya di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur hari ini. Arifin mengatakan pentingnya pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) sebagai benteng bagi generasi muda untuk mengalihkan energi para pelajar ke arah yang lebih positif, mengingat maraknya isu kenakalan remaja di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan dengan aktivitas kegiatan yang positif ini, hal-hal yang menjadi negatif dari berbagai aktivitas anak-anak sekolah di Jakarta Pusat bisa berkurang. Ya apalagi yang berkaitan tawuran, perundungan, pembullyan, dan sebagainya," ujar Arifin di sela-sela kegiatan Jumbara dan Temu Karya PMR hari ini, Selasa (23/6/2026).

Arifin menjelaskan PMR menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini, mulai dari tingkat SD (Mula), SMP (Madya), hingga SMA (Wira). Fokus utamanya yakni membangun karakter yang peduli terhadap sesama. "Kita tahu bahwa PMR itu lebih mengedepankan tentang bagaimana kegotongroyongan. Kemudian juga bagaimana dia memberikan satu kerelaan untuk menolong orang lain," tuturnya.

Acara tersebut diikuti oleh 1.725 peserta dan berlangsung selama tiga hari ini. Arifin pun memberikan apresiasi karena kegiatan besar tersebut tidak membebankan biaya kepada para siswa, sehingga semua kalangan bisa ikut serta.

"Saya senang bersyukur bahwa kegiatan ini tidak memungut biaya apa pun kepada peserta. Semua difasilitasi dengan baik. Nah ini memberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama buat anak-anak kita, baik yang mampu maupun tidak mampu untuk mendapatkan satu manfaat dari kegiatan Jumbara ini," jelas Arifin.

Lihat video: Tawuran Pecah di Tengah Jalan Jakarta, Picu Kemacetan & Resahkan Warga



Arifin berpesan kepada seluruh relawan muda agar menjadikan ajang ini sebagai tempat menjalin persaudaraan, bukan sekadar kompetisi fisik atau ketangkasan semata.

"Tadi saya sudah katakan harus gembira, penuh sukacita, rasa senang, bahagia, karena mereka akan bertemu dengan teman-teman baru dalam waktu tiga hari. Prestasi yang ditampilkan itu adalah bagian dari sebuah kompetisi, tetapi tujuan utamanya adalah kebersamaan," pungkasnya.

Sebagai informasi, acara yang didukung oleh MNC Peduli ini menjadi ajang pertemuan akbar bagi anggota Palang Merah Remaja (PMR) dan relawan Palang Merah Indonesia (PMI). Rangkaian kegiatan hari pertama diawali dengan ujian keterampilan dan workshop untuk anggota PMR dan relawan, dilanjutkan upacara pembukaan yang berlangsung meriah.

Selain upacara pembukaan, hari pertama juga diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya Lomba Tandu Darurat untuk menguji kemampuan peserta dalam memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban.

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menyebut harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional maupun toko ritel modern masih relatif stabil, bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir.

Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung Meiwan Kartiwa mengatakan pihaknya rutin melakukan pemantauan harga di berbagai pasar tradisional dan toko ritel untuk memastikan pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

“Hasil monitoring kami pada Kamis terakhir kemarin, harga barang kebutuhan pokok masih relatif stabil. Bahkan beberapa komoditas cenderung mengalami penurunan, seperti cabai rawit merah dan cabai merah tanjung dibandingkan minggu-minggu sebelumnya,” kata Meiwan di Bandung, Minggu.

Menurut dia, fluktuasi harga yang masih terjadi umumnya berasal dari komoditas sayuran yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Sementara komoditas utama lainnya, seperti telur ayam, masih berada pada kondisi normal dan stabil.

Ia menjelaskan harga cabai rawit merah atau cabai domba saat ini berada pada kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai merah tanjung berkisar Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

“Kalau cabai saat ini justru cenderung turun dibandingkan beberapa minggu sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, harga daging ayam ras juga masih terjaga dan berada di bawah harga acuan pemerintah, yakni sekitar Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram.

Sementara harga daging sapi bervariasi sesuai jenis dan kualitasnya, mulai dari Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogram.

“Harga daging sapi berbeda-beda karena kualitasnya juga berbeda. Ada yang tanpa lemak, bagian khas dalam, khas luar maupun paha sehingga harganya bervariasi,” kata Meiwan.

Untuk komoditas minyak goreng, Disdagin mencatat harga sempat mengalami kenaikan beberapa waktu lalu. Namun saat ini kondisi pasar kembali stabil dan tidak menunjukkan tren kenaikan.

“Harga minyak goreng sekarang masih bertahan stabil, tidak ada kenaikan lagi,” katanya.

Selain memantau harga, Disdagin Kota Bandung juga terus menjalankan program pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Meiwan mengatakan program pasar murah yang menjadi agenda rutin setiap triwulan telah dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha pada triwulan kedua tahun ini. Selanjutnya, kegiatan serupa akan kembali digelar pada triwulan ketiga sekitar September 2026.

“Nanti menjelang triwulan ketiga kemungkinan sekitar September, kami akan melaksanakan pasar murah kembali,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan bahwa konsep industri halal bukan sekadar produk yang mencerminkan kebersihan, namun telah menjadi gaya hidup yang diterapkan seluruh masyarakat.

"Halal adalah kebersihan, halal adalah sehat, dan halal adalah lifestyle. Potensi industri halal di Kota Yogyakarta sangat besar," katanya pada kegiatan Shafiyah Expo 2026 di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, konsep halal bukan hanya identik dengan produk yang diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi juga mencerminkan nilai kebersihan, kesehatan, dan kualitas hidup yang dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat.

"Ke depan kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menghadirkan Expo Halal terbesar di Yogyakarta pada 2027, sehingga menjadi one stop service bagi ekosistem halal," katanya.

Pemkot Yogyakarta, kata dia, juga mendorong agar sektor halal dikembangkan menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Yogyakarta, sekaligus mendukung sektor kesehatan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat.

"Bagi para pelaku industri bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk terus berbagi pengetahuan, pengalaman, serta inovasi guna memperkuat ekosistem halal nasional," katanya.

Wawan berharap, kegiatan ini bisa menjadi ruang kolaborasi lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata DIY, pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM, komunitas dakwah, mahasiswa, hingga pelajar.

"Acara ini sangat lengkap karena tidak hanya menghadirkan kajian, tetapi juga produk-produk halal yang beragam. Kami optimistis kegiatan tahun ini akan lebih ramai dari pada tahun lalu, terlebih dengan dukungan berbagai pihak termasuk sektor perbankan," katanya.

Manajer Shafiyah Expo Imam Hidayat mengatakan, melalui expo yang digelar pada 19-21 Juni, panitia ingin memperkuat peran UMKM dan ekonomi syariah di Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan, wisata, dan pusat kreativitas masyarakat.

"Dalam kegiatan ini, sebanyak 129 tenant turut berpartisipasi dalam pameran tahun ini yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, filantropi, hobi, hingga layanan keuangan syariah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengatakan Pesta Wirausaha Palu (PWP) 2026 yang diselenggarakan Komunitas Tangan Di Atas (TDA) menjadi momentum meningkatkan kapasitas dan daya saing bisnis bagi pelaku UMKM di ibu kota Sulawesi Tengah.

"Efeknya sangat positif untuk penguatan bisnis, supaya daya saing UMKM di Kota Palu semakin meningkat," kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin saat menghadiri pesta wirausaha berlangsung di Palu, Sabtu.

Ia mengemukakan UMKM salah satu sektor yang memberikan sumbangsih terhadap ketahanan ekonomi daerah, dan terbukti pada tahun 1998 di mana ekonomi nasional terguncang hebat, UMKM sanggup bertahan dan hingga kini semakin tumbuh.

Menurut dia pesta wirausaha merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.

"Saya berangkat dari seorang wirausahawan juga. Pengusaha UMKM adalah penggerak roda ekonomi, Saat Kota Palu mengalami bencana, para pelaku UMKM tetap eksis. Ketika pandemi COVID-19 melanda, UMKM juga mampu bertahan dan terus bergerak,” ujarnya.

Kegiatan mengusung tema “Local to the Next Level” itu diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari berbagai kalangan pelaku UMKM, komunitas bisnis, maupun generasi muda yang tertarik mengembangkan kewirausahaan.

Menurut dia, pelaku UMKM harus mulai berpikir untuk melakukan transformasi usaha dari pola konvensional, menuju usaha yang lebih modern, berdaya saing dan berkelanjutan.

"Di era kekinian sudah seharusnya usaha mikro naik level. UMKM yang naik kelas manfaatnya jauh lebih luas, tentu pendapatannya juga akan meningkat. Inovasi dan kerja keras menjadi dasar menuju keberhasilan, termasuk pemanfaatan teknologi,” ucap Imelda.

Ia menekankan pentingnya legalitas dan standarisasi produk sebagai langkah awal, supaya UMKM dapat berkembang lebih jauh.

Kualitas produk harus didukung dengan label halal maupun izin usaha yang jelas, guna membangun kepercayaan konsumen saat berbelanja suatu produk.

“Kadang orang melihat bukan hanya isi produknya, tetapi juga kemasannya. Artinya UMKM harus berani menembus pasar lebih luas. Pemkot Palu telah menyiapkan satu wadah melalui inkubator bisnis guna mempertemukan pelaku usaha dan pasar," tuturnya.

Ia juga meminta komunitas TDA membantu pemerintah memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM, khususnya dalam aspek pengemasan produk, pemasaran, legalitas usaha, hingga pengembangan kapasitas bisnis.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Di antara hiruk pikuk pasar tradisional di Kota Surabaya, ada satu benda yang kerap luput dari perhatian. Bentuknya sederhana, kadang hanya berupa timbangan duduk yang sudah bertahun-tahun menemani pedagang. Namun, dari alat itulah lahir satu hal yang jauh lebih besar daripada angka kilogram, yakni kepercayaan.

Ketika seorang pembeli membawa pulang satu kilogram beras, satu kilogram gula, atau setengah kilogram cabai, ia sebenarnya sedang membeli kepastian. Kepastian bahwa nilai uang yang dibayarkan setara dengan barang yang diterima. Sebaliknya, pedagang juga berharap barang yang dijual tidak lebih banyak daripada yang semestinya, sehingga tidak merugikan usahanya.

Karena itu, kegiatan tera timbangan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya di berbagai pasar tradisional bukan sekadar urusan teknis mengukur berat barang. Di balik proses pengujian dengan anak timbangan standar, terdapat upaya menjaga fondasi ekonomi rakyat yang paling mendasar, yaitu keadilan dalam transaksi.

Dalam beberapa pekan terakhir, pelayanan tera gratis kembali menyasar pasar-pasar tradisional, termasuk Pasar Pahing Rungkut, Surabaya. Petugas memeriksa akurasi timbangan, sekaligus melakukan penyesuaian apabila ditemukan ketidaksesuaian. Bahkan, perbaikan ringan juga diberikan tanpa biaya.

Langkah ini mungkin terlihat sederhana. Namun, jika ditarik lebih jauh, tera sesungguhnya berbicara tentang bagaimana negara hadir menjaga kepercayaan publik dari hal yang paling kecil.

Tertib ukur

Sejarah perdagangan dunia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi selalu berjalan beriringan dengan kepastian ukuran. Sejak zaman pelabuhan kuno, hingga era perdagangan digital, ukuran yang seragam menjadi syarat utama agar transaksi berlangsung adil.

Indonesia, bahkan telah memiliki payung hukum mengenai metrologi legal sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Aturan tersebut menegaskan bahwa alat ukur, alat takar, dan alat timbang yang digunakan dalam aktivitas perdagangan harus memenuhi ketentuan tera dan tera ulang.

Ketentuan itu, kemudian diperkuat melalui regulasi pengawasan metrologi legal yang diperbarui pemerintah pada 2025. Tujuannya jelas, yakni menjamin kebenaran hasil pengukuran dan menciptakan tertib ukur dalam aktivitas ekonomi.

Masalahnya, tertib ukur sering dianggap isu pinggiran. Publik lebih mudah memperdebatkan harga cabai yang naik atau beras yang mahal dibandingkan memastikan apakah timbangannya benar.

Padahal, selisih beberapa gram yang terjadi berulang kali setiap hari dapat menimbulkan kerugian besar secara akumulatif. Dalam skala pasar tradisional yang melayani ribuan transaksi harian, penyimpangan kecil berpotensi berubah menjadi persoalan ekonomi yang tidak lagi sepele.

Lebih menarik lagi, hasil tera tidak selalu menemukan timbangan yang merugikan pembeli. Tidak sedikit alat timbang yang justru menunjukkan hasil lebih besar, sehingga pedagang kehilangan sebagian keuntungan tanpa disadari. Fakta ini mengingatkan bahwa tera bukan instrumen untuk mencurigai pedagang, melainkan mekanisme perlindungan bagi kedua belah pihak.

Di sinilah perspektif penting yang sering terlewat. Tera bukan soal mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh pelaku pasar berdiri pada titik yang sama.

Ekonomi kepercayaan

Pasar tradisional, saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding satu dekade lalu. Persaingan tidak hanya datang dari pasar modern, tetapi juga dari platform perdagangan digital yang menawarkan transparansi harga dan kemudahan transaksi.

Dalam situasi seperti itu, modal terbesar pasar tradisional justru bukan bangunan megah atau teknologi canggih. Modal utamanya adalah kepercayaan.

Kepercayaan membuat pembeli rela kembali ke lapak yang sama. Kepercayaan membuat pelanggan tetap bertahan, meski ada banyak pilihan lain. Kepercayaan pula yang menciptakan hubungan sosial khas pasar rakyat yang sulit ditemukan dalam transaksi daring.

Karena itu, tera timbangan seharusnya dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekosistem kepercayaan ekonomi.

Surabaya tampaknya memahami hal tersebut. Alih-alih menunggu laporan atau pelanggaran, pemerintah mendatangi pasar secara langsung melalui layanan jemput bola. Pendekatan ini lebih efektif dibanding sekadar penegakan hukum yang bersifat reaktif.

Namun, tantangan ke depan tidak berhenti pada pemeriksaan rutin.

Perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai jenis timbangan digital yang semakin kompleks. Risiko kesalahan tidak lagi semata berasal dari kerusakan mekanis, tetapi juga gangguan perangkat elektronik, sensor, hingga pengaturan sistem. Karena itu, kapasitas pengawasan harus terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan alat ukur yang digunakan pelaku usaha.

Di sisi lain, literasi konsumen juga perlu diperkuat. Banyak pembeli belum memahami arti tanda tera sah yang menempel pada timbangan. Padahal tanda tersebut merupakan jaminan bahwa alat telah diperiksa dan memenuhi standar yang berlaku.

Jika masyarakat semakin sadar pentingnya tera, maka pengawasan tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Konsumen dan pedagang akan menjadi bagian dari sistem pengendalian yang saling mengawasi secara sehat.

Menimbang masa depan

Ada pelajaran menarik dari kegiatan tera timbangan di Surabaya. Di tengah berbagai isu besar mengenai investasi, industri, kecerdasan buatan, dan transformasi digital, kualitas ekonomi sebuah kota ternyata tetap ditentukan oleh hal-hal yang sangat mendasar. Kejujuran dalam ukuran adalah salah satunya.

Pasar yang sehat tidak dibangun hanya dengan pembangunan fisik atau perputaran modal. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil. Timbangan yang akurat menjadi simbol bahwa hak pembeli dihormati dan hak pedagang dilindungi dalam kadar yang sama.

Ke depan, program tera keliling dapat diperluas melalui integrasi teknologi digital, pemetaan pasar berbasis data, hingga publikasi terbuka mengenai lokasi dan jadwal tera. Inovasi semacam itu akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Di kota dagang seperti Surabaya, yang sejak berabad-abad lalu hidup dari lalu lintas perdagangan, menjaga akurasi timbangan sesungguhnya berarti menjaga reputasi kota itu sendiri.

Sebab kepercayaan tidak lahir dari pidato atau slogan. Ia tumbuh perlahan, gram demi gram, dari setiap transaksi yang berlangsung jujur di atas sebuah timbangan yang benar.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Karenanya, pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan yang baik, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak usia dini hingga usia sekolah. Melalui Program MBG, pemerintah berupaya memastikan peserta didik mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses belajar dan tumbuh kembang mereka.

"Kebutuhan gizi anak menjadi prioritas pembangunan SDM. Anak-anak yang sehat akan lebih siap belajar, lebih produktif, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang menjadi generasi unggul di masa depan," ujar Benyamin pada Rabu (10/6/2026).

Benyamin mengatakan, Pemkot Tangsel terus mendukung pelaksanaan Program MBG melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), sekolah, serta berbagai pihak terkait agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurut Benyamin, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

"Program ini bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan mereka memperoleh asupan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, dan perkembangan fisik maupun mental," katanya.

Lihat video: BGN TAK AKAN LAPORKAN WARGA! Bebas Unggah Kritik Menu Makan Bergizi Gratis



Selain itu, Pemkot Tangsel juga terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, termasuk kualitas makanan yang disajikan, distribusi kepada peserta didik, serta aspek keamanan pangan. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh para siswa.

Benyamin menjelaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui penguatan program pemenuhan gizi bagi anak-anak.

"Ketika anak-anak mendapatkan gizi yang baik, mereka dapat belajar dengan lebih optimal. Pada akhirnya, hal itu akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah di masa mendatang," jelasnya.

Benyamin juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari pemerintah pusat, penyelenggara program, tenaga pendidik, hingga para orang tua siswa. Menurut Benyamin, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program karena upaya meningkatkan kualitas gizi anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkesinambungan.

"Pembangunan SDM merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, kita ingin memastikan anak-anak di Kota Tangerang Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan meraih masa depan yang lebih cerah," ungkapnya.

Pemkot Tangsel berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui Program MBG, diharapkan semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat sehingga tujuan menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas dapat terwujud.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Karenanya, pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan yang baik, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak usia dini hingga usia sekolah. Melalui Program MBG, pemerintah berupaya memastikan peserta didik mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses belajar dan tumbuh kembang mereka.

"Kebutuhan gizi anak menjadi prioritas pembangunan SDM. Anak-anak yang sehat akan lebih siap belajar, lebih produktif, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang menjadi generasi unggul di masa depan," ujar Benyamin pada Rabu (10/6/2026).

Benyamin mengatakan, Pemkot Tangsel terus mendukung pelaksanaan Program MBG melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), sekolah, serta berbagai pihak terkait agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurut Benyamin, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

"Program ini bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan mereka memperoleh asupan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, dan perkembangan fisik maupun mental," katanya.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, termasuk kualitas makanan yang disajikan, distribusi kepada peserta didik, serta aspek keamanan pangan. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh para siswa.

Lihat video: Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Warga Tangsel Harap Masyarakat Lebih Sehat



Benyamin menjelaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui penguatan program pemenuhan gizi bagi anak-anak.

"Ketika anak-anak mendapatkan gizi yang baik, mereka dapat belajar dengan lebih optimal. Pada akhirnya, hal itu akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah di masa mendatang," jelasnya.

Benyamin juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari pemerintah pusat, penyelenggara program, tenaga pendidik, hingga para orang tua siswa. Menurut Benyamin, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program karena upaya meningkatkan kualitas gizi anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkesinambungan.

"Pembangunan SDM merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, kita ingin memastikan anak-anak di Kota Tangerang Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan meraih masa depan yang lebih cerah," ungkapnya.

Pemkot Tangsel berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui Program MBG, diharapkan semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat sehingga tujuan menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas dapat terwujud.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat melibatkan sebanyak 339 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan dalam ajang Pasar Kreatif Bandung 2026 yang digelar di delapan pusat perbelanjaan atau mal sejak 8 Juni hingga 2 Agustus 2026.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin mengatakan Pasar Kreatif merupakan ajang untuk mempromosikan produk-produk terbaik dan kreatif dengan tujuan memperluas akses pemasaran di tingkat nasional maupun internasional.

“Tahun ini ada 339 pelaku UMKM yang terlibat, terdiri dari 169 fesyen, 78 kriya, dan 92 kuliner. Sebanyak 40 persen merupakan peserta baru,” kata Ronny di Bandung, Selasa.

Ronny menyebut delapan mal yang menjadi lokasi penyelenggaraan adalah Paris Van Java, Cihampelas Walk, Paskal 23, Trans Studio Mall, Kings Shopping Center, Summarecon Mall Bandung, Festival Citylink, dan Botanika.

Dia mengatakan kegiatan ini dapat memantik kreativitas pelaku UMKM Kota Bandung dalam memasarkan produk kebanggaannya. Menurutnya, UMKM harus serius ketika mendapat dukungan seperti ini.

“Pasar Kreatif Bandung 2026 menjadi program unggulan untuk memfasilitasi promosi dan pemasaran produk pelaku usaha lokal,” katanya.

Lebih lanjut, Ronny optimis omzet dari perlehatan Pasar Kreatif Bandung 2026 dapat meraih angka lebih besar dibandingkan tahun kemarin yang mencapai Rp10,1 miliar dengan melibatkan lebih dari 300 pelaku usaha.

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengelola pusat perbelanjaan menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Dukungan dari berbagai pihak dinilai mampu membuka akses promosi yang lebih luas bagi UMKM. Ketika pelaku usaha tumbuh, lapangan kerja meningkat dan ekonomi daerah akan semakin kuat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, Jawa Timur mendorong pengoptimalan sarana green house oleh kelompok tani demi mencegah dampak fenomena bididing atau suhu dingin saat musim kemarau terhadap produktivitas pertanian sayur dan budidaya bunga hias di daerah itu.

"Kami punya banyak green house yang telah diperbantukan kepada kelompok tani itu bisa digunakan karena lebih aman, suhu dan kondisi tanaman bisa dikontrol," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Hendry Suseno di Kota Batu, Minggu.

Berdasarkan infografis yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Timur menyebut bediding di daerah dataran tinggi bisa menimbulkan fenomena embus es yang mampu merusak tanaman sayur dan bunga.

Data dinas terkait menyebutkan terdapat 42 green house yang telah terbangun, dari jumlah itu sebanyak 38 titik diantaranya sudah termanfaatkan dan empat lainnya belum termanfaatkan.

Hendry menyampaikan, baik sayuran maupun bunga merupakan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kota Batu.

Pada triwulan I 2026, petsai atau sawi putih merupakan komoditas dengan hasil panen paling tinggi yang mencapai 28.790,73 kuintal dan wortel mencapai 22.705,39 kuintal.

Selain itu, sektor pertanian di Kota Batu pada triwulan I 2026 mampu menghasilkan panen kentang sebanyak 21.427,56 kuintal, bawang daun 16.015,17 kuintal, kembang kol 15.554,52 kuintal, kubis 11.569,95 kuintal, dan bawang merah 6.391,30 kuintal.

Sedangkan, untuk produksi budidaya bunga hias terdiri dari 10.065,50 kuintal bunga mawar, 2.348,75 kuintal bunga krisan, dan 155,50 kuintal anggrek pot.

Selain itu, Hendry menyampaikan pihaknya rutin berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dan tenaga pendamping petani di masing-masing wilayah desa serta kelurahan untuk menyosialisasikan informasi dan dampak perubahan cuaca kepada 290 kelompok tani se-Kota Batu.

Melalui kinerja tim lapangan tersebut diharapkan para kelompok tani bisa menyalurkan informasi mengenai kesiapan menghadapi bediding kepada para anggotanya.

"Ketika ada perubahan musim biasanya memunculkan penyakit yang susah diprediksi, kalau ada kabut, penyakit nanti mengarah ke virus dan bakteri," ucapnya.

Kemudian, pihaknya terus mengupayakan penyaluran sarana produksi pertanian kepada kelompok tani, salah satunya berupa pestisida.

"Meski sekarang kondisi efisiensi tetapi hal prinsip dan rutin yang memberikan manfaat kepada petani tetap dianggarkan," ujar dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026