JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, pihaknya telah membuat kajian perihal rekayasa konstitusi untuk pemilihan presiden (pilpres). Dari inti kajian itu, ia mengungkapkan bahwa Golkar ingin pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak sedikit dan tidak banyak juga.

"Ya sebenarnya sudah ada ya (kajian). Bentuknya tentu belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi intinya ya sama dengan semangat Mahkamah Konstitusi, calon jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kendati demikian, Sarmuji mengaku belum ada komunikasi spesifik lintas-partai dalam membahas substansi RUU Pemilu. Ia menambahkan, komunikasi saat ini, masih sebatas informal.

"Belum, belum ada komunikasi yang spesifik belum. Ya komunikasi-komunikasi yang komunikasi biasa saja saling say hello, ya saling nanyain saja kira-kira apa ini perkembangan, apa yang nanti perlu dibahas, ya begitu-begitu saja. Tapi sangat spesifik belum," tutur Sarmuji.

Saat disinggung isu skenario syarat pengusungan paslon minimal 3 parpol parlemen seperti diungkapkan Waketum Partai Drmokrat Benny K Harman, Sarmuji mengaku tak tahu.

"Saya ini kan ketua fraksi ya, sekaligus Sekjen juga. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar ada skenario seperti itu. Ya barangkali itu malah Pak Benny K. Harman kali lagi ngutak-ngatik ya kan. Siapa tahu siapa tahu, kan kita enggak tahu apa maksudnya Pak Benny K Harman," tutur Sarmuji.

"Tapi secara garis besar sebenarnya MK itu justru memang merekomendasikan supaya pembuat undang-undang melakukan rekayasa konstitusional. MK menghapuskan presidential threshold, tapi juga merekomendasikan supaya ada rekayasa konstitusional. Dari yang saya pahami, tujuan MK itu kira-kira kalau disederhanakan adalah jangan sampai terlalu sedikit calon, dan jangan sampai terlalu banyak calon," pungkasnya.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi bahwa Partai Republik akan mengadakan konvensi paruh waktu di Dallas, Texas, menandakan bahwa ide yang telah ada selama beberapa bulan mungkin akan segera terwujud.

“BERITA BESAR! Untuk pertama kalinya, Partai Republik akan mengadakan KONVENSI PERTENGAHAN MASA PEMILU,” tulis Trump di Truth Social pada hari Selasa, dilansir Al Jazeera. “Ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dan akan menjadi Peristiwa yang benar-benar Bersejarah.”

Namun, rapat umum tersebut, yang dirancang untuk memamerkan prestasi Partai Republik, kemungkinan akan memiliki penentang, bahkan di antara para pejabat partai.

Kurang dari lima bulan tersisa hingga pemilihan pertengahan masa pemilu pada 3 November. Konvensi itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 9 dan 10 September. Beberapa kritikus khawatir konvensi pertengahan masa pemilu dapat mengalihkan sumber daya dari medan pertempuran utama di tahap akhir pemilihan.

Konvensi tersebut juga akan menyoroti Trump sendiri pada saat angka jajak pendapatnya menurun. Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada hari Selasa oleh majalah The Economist dan perusahaan riset YouGov menemukan bahwa 58 persen responden di AS tidak menyetujui kinerja Trump.

Namun demikian, Trump mempromosikan konvensi tersebut sebagai kesempatan untuk menggembar-gemborkan keberhasilan masa jabatan keduanya.

Ia menunjuk pada kebijakan "tidak ada pajak atas tip" – yang memungkinkan pengurangan pajak hingga $25.000 untuk tip – dan kebijakannya untuk menderegulasi bahan bakar fosil guna membangun "dominasi energi".

"Harga minyak turun tajam, bahkan saat kita melakukan denuklirisasi Iran," tulis Trump. "Kita menepati janji-janji yang dibicarakan para politisi selama beberapa dekade, tetapi tidak pernah terlaksana."

Acara tersebut, tambahnya, juga akan menampilkan "hiburan yang luar biasa", meskipun detailnya belum diberikan.

"Ini akan menjadi rapat umum yang tidak seperti yang lain! Ulang tahun ke-250 Amerika semakin dekat, dan bersama-sama, kita membangun fondasi untuk 250 TAHUN KEJAYAAN Amerika berikutnya," kata Trump.

Gagasan konvensi paruh waktu telah muncul di kalangan pejabat setidaknya sejak September, ketika Trump memposting di media sosial bahwa rapat umum semacam itu dapat "menunjukkan hal-hal hebat yang telah kita lakukan sejak Pemilihan Presiden 2024".

Para ahli mencatat bahwa Trump semakin mendorong nasionalisasi pemilihan paruh waktu, menempatkan dirinya di pusat persaingan dan berupaya untuk menjalankan kendali federal atas administrasi pemilihan tingkat negara bagian.

Meskipun Trump tidak ikut serta dalam pemilihan paruh waktu 2026, persaingan tersebut kemungkinan akan dilihat sebagai referendum atas masa jabatan keduanya sejauh ini.

Partai Republik saat ini memegang mayoritas tipis di kedua kamar Kongres. Jika kehilangan kendali di satu atau kedua kamar, itu dapat menghadirkan hambatan legislatif untuk memajukan prioritas Trump selama dua tahun terakhir masa jabatannya.

Trump juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa ia dapat dimakzulkan untuk ketiga kalinya jika Kongres beralih ke tangan Demokrat. Ia sudah dimakzulkan dua kali pada masa jabatan pertamanya.

“Kalian harus memenangkan pemilihan paruh waktu karena, jika kita tidak memenangkan pemilihan paruh waktu, itu hanya akan menjadi—maksud saya, mereka akan menemukan alasan untuk memakzulkan saya,” kata Trump kepada Partai Republik pada bulan Januari. “Saya akan dimakzulkan.”

Konvensi partai bukanlah hal yang lazim pada musim pemilihan paruh waktu. Partai Demokrat dulu mengadakan pertemuan semacam itu, tetapi hal itu meredup setelah tahun 1982, dengan para pemimpin partai mengecamnya sebagai pemborosan sumber daya.

Ketika Partai Republik menghidupkan kembali konsep tersebut untuk tahun 2026, Komite Nasional Demokrat juga menjajaki kemungkinan tersebut, sebelum akhirnya membatalkan prospek tersebut pada bulan Maret.

Sementara itu, Komite Nasional Republik menyetujui aturan pada bulan Januari untuk mengizinkan diadakannya rapat umum pemilihan paruh waktu Trump. Biasanya, konvensi hanya diadakan selama pemilihan presiden sebagai cara untuk menggalang dukungan di belakang satu calon.

Demokrat telah mulai menyindir rencana Partai Republik, membandingkannya dengan acara seperti Great American State Fair, yang menyaksikan eksodus para penampil di tengah kekhawatiran tentang partisipasi Trump.

“Donald Trump baru saja mengumumkan konvensi paruh waktu Partai Republik pada bulan September,” sebuah akun kampanye yang terkait dengan pemimpin Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Hakeem Jeffries, memposting di media sosial. “Apakah Vanilla Ice akan tampil?”

Beberapa kritikus mencatat bahwa lokasi unjuk rasa tersebut, Texas, adalah benteng Partai Republik yang mungkin akan menyaksikan persaingan Senat yang luar biasa ketat tahun ini.

Anggota DPR negara bagian dari Partai Demokrat, James Talarico, berhadapan dengan Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, untuk memperebutkan kursi Senat yang kosong, setelah petahana dari Partai Republik dikalahkan dalam pemilihan pendahuluan bulan Mei dengan dukungan Trump.

“Tidak perlu bukti lebih lanjut bahwa Partai Republik nasional dan Texas benar-benar panik selain ini: mereka tidak hanya mengadakan konvensi paruh waktu pertama mereka, tetapi mereka juga mengadakannya di negara bagian kita,” tulis anggota DPR negara bagian Cassandra Garcia Hernandez di media sosial.

“Medan pertempuran untuk negara kita berada di Texas.”

BANTEN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak mulai menerapkan strategi baru untuk menarik minat Generasi Z (Gen Z) menjelang Pemilu 2029. Pendekatan yang disiapkan tidak lagi berfokus pada kegiatan politik formal, tetapi dikemas melalui aktivitas yang dekat dengan gaya hidup anak muda agar partisipasi politik semakin meningkat.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Lebak Hanna Aulia Zein Adzmika, mengatakan generasi muda harus dirangkul dengan cara yang lebih relevan. Menurutnya, partai politik perlu menghadirkan ruang yang nyaman untuk berdiskusi, berkolaborasi, sekaligus belajar mengenai politik tanpa kesan kaku dan eksklusif.

"Kami ingin membuat kegiatan yang relatable dengan anak muda. Jadi mereka datang ke kegiatan partai bukan karena merasa diwajibkan, tetapi karena memang senang berkumpul, berdiskusi, dan belajar politik bersama," ujar Hanna, Rabu (1/7/2026).

Sebagai langkah awal, PPP Lebak berencana menggelar berbagai kegiatan yang mengikuti tren di kalangan Gen Z. Salah satunya memanfaatkan momentum Car Free Day dengan mengajak komunitas anak muda mengikuti kegiatan olahraga lari yang nantinya dapat berkembang menjadi agenda rutin hingga event berskala lebih besar.

"Sekarang yang sedang viral kan lari. Mungkin kita mulai dari Car Free Day, mengajak anak-anak muda ikut bersama. Kalau komunitasnya semakin besar, ke depan bisa dibuat event lari yang lebih serius," katanya.

Lulusan Binus University ini menyebut pendekatan tersebut menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi politik generasi muda. Hanna menilai anak muda tidak boleh hanya menjadi objek politik saat pemilu, melainkan harus tampil sebagai subjek yang aktif memberikan gagasan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Hanna juga mengakui masih banyak kalangan muda yang memandang partai politik dengan sikap skeptis. Namun, dirinya optimistis anggapan tersebut dapat berubah apabila partai mampu membuka ruang partisipasi yang nyata serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang.

"Sebagai generasi muda kita harus melek politik dan mulai berperan sebagai subjek, bukan lagi objek. Karena itu saya mengajak teman-teman, terutama Gen Z, agar ikut terlibat dan masuk PPP," tegasnya.

Direktur Murtila Promosindo Bidang Kreatif ini berharap kepengurusan baru DPC PPP Kabupaten Lebak mampu memadukan pengalaman kader senior dengan kreativitas kader muda. Menurutnya, kolaborasi lintas generasi menjadi kunci untuk memperkuat organisasi sekaligus menjawab tantangan politik di masa depan.

Hanna menambahkan, Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar yang akan memiliki pengaruh signifikan pada Pemilu 2029. Karena itu, pendekatan yang kreatif, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi strategi penting agar semakin banyak anak muda merasa dekat dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui PPP.

JAKARTA - Hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia atau Puspoll Indonesia periode 18-26 Mei 2026 menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 82,2 persen responden menyatakan setuju gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

Dukungan terhadap pemilihan langsung bupati dan wali kota bahkan mencapai sekitar 84,0 persen. Temuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026.

Meskipun permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, MK menegaskan dalam pertimbangannya bahwa mekanisme pilkada yang berlaku saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan kesesuaian antara putusan MK dan hasil survei memperlihatkan bahwa pilkada langsung memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi sosial yang kuat.

“Lebih dari delapan dari setiap sepuluh masyarakat masih menghendaki gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung. Bagi publik, pilkada bukan sekadar prosedur administratif, tetapi wujud hak rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola daerahnya,” kata Chamad Hojin di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Chamad, putusan tersebut perlu dibaca secara proporsional. MK memberikan penegasan terhadap mekanisme yang berlaku saat ini, tetapi putusan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

“Tugas berikutnya bukan sekadar mempertahankan pilkada langsung. Pemerintah, DPR, partai politik, KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil harus memastikan pilkada berlangsung lebih bersih, murah, adil, kompetitif, dan mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Survei Puspoll Indonesia menemukan bahwa alasan utama masyarakat mendukung pilkada langsung adalah karena rakyat memiliki hak menentukan pemimpinnya sendiri.

Sebanyak 55,4 persen responden menyatakan rakyat berhak menentukan kepala daerah secara langsung. Sebanyak 22,8 persen menilai pemilihan langsung memungkinkan masyarakat lebih mengenal calon dan pemimpin daerahnya.

Alasan lainnya adalah mencegah politik uang di DPRD sebesar 6,1 persen, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi 5,0 persen, serta mencegah permainan elite partai 3,2 persen.

“Dukungan tersebut terutama lahir dari kesadaran mengenai kedaulatan rakyat. Masyarakat tidak ingin keputusan mengenai kepala daerah hanya ditentukan melalui kompromi elite politik,” kata Chamad.

Menurut Puspoll, kuatnya dukungan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembahasan perubahan Undang-Undang Pilkada. Perubahan sistem yang mengurangi keterlibatan langsung masyarakat berpotensi dipandang sebagai pengambilan kembali hak politik yang sudah dinikmati rakyat.

Selain ituSurvei juga menguji pandangan masyarakat mengenai wacana gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa pemilihan oleh rakyat.

Sebanyak 50,4 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 42,3 persen menyatakan setuju dan 7,4 persen tidak menjawab.

Chamad menilai angka tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat tetap menghendaki keterlibatan langsung dalam pemilihan gubernur. Namun, besarnya kelompok yang dapat menerima penunjukan pemerintah pusat juga tidak boleh diabaikan.

“Angka 42,3 persen menunjukkan masih terdapat ketidakpuasan atau keraguan terhadap kualitas pilkada yang berjalan saat ini. Dukungan terhadap prinsip pemilihan langsung sangat tinggi, tetapi sebagian masyarakat dapat menerima alternatif lain apabila pilkada dianggap mahal, penuh politik uang, atau tidak menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” jelasnya.

Karena itu, mempertahankan pilkada langsung harus diikuti dengan pembenahan serius. Tanpa perbaikan, dukungan yang saat ini kuat dapat perlahan melemah.

Puspoll juga menegaskan bahwa pertanyaan survei tersebut secara khusus membahas penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat, bukan pemilihan gubernur oleh DPRD. Angka itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sikap masyarakat terhadap mekanisme pemilihan melalui DPRD.

Puspoll Indonesia menilai berbagai kritik terhadap pilkada langsung tidak dapat diabaikan. Penyelenggaraan pilkada masih menghadapi biaya pencalonan yang tinggi, politik uang, mahar politik, dominasi elite partai, dinasti politik, lemahnya transparansi dana kampanye, dan penyalahgunaan sumber daya kekuasaan.

Masalah lain adalah kualitas rekrutmen calon. Masyarakat memiliki hak memilih, tetapi pilihan yang tersedia sering kali telah disaring secara tertutup oleh elite partai.

“Hak memilih langsung akan kehilangan sebagian maknanya apabila proses pencalonannya tidak demokratis, biaya politiknya terlalu mahal, dan masyarakat hanya diberi pilihan di antara calon-calon yang ditentukan secara tertutup,” ujar Chamad.

Perbaikan pilkada karena itu harus dimulai sejak tahap pencalonan, bukan hanya pada hari pemungutan suara. Partai politik perlu membuka proses penjaringan calon, menggunakan ukuran integritas dan rekam kerja, serta mengurangi ketergantungan pada kemampuan finansial kandidat.

Calon kepala daerah harus dipilih berdasarkan kapasitas menyelesaikan persoalan daerah, bukan semata popularitas, kekuatan modal, atau kedekatan dengan elite.

NTT - Penguatan organisasi politik hingga tingkat desa dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keterhubungan partai dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas representasi politik di daerah. Menyadari hal tersebut, DPD Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mempercepat pembentukan struktur hingga akar rumput sebagai fondasi menghadapi Pemilu 2029.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten TTS Marthen Natonis, mengatakan struktur DPD dan DPC saat ini telah terbentuk secara lengkap. Fokus berikutnya adalah menuntaskan pembentukan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di seluruh desa dan kelurahan di wilayah tersebut.

"Pemilu tidak bisa hanya mengandalkan figur. Struktur partai harus hidup sampai tingkat desa agar aspirasi masyarakat dapat dikawal secara berkelanjutan. Karena itu kami fokus menuntaskan DPRt dan memperkuat kaderisasi sebagai fondasi menghadapi Pemilu 2029," kata Marthen saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Saat ini, kata dia, DPRt telah terbentuk di lebih dari 100 desa dari total 266 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten TTS. Proses pembentukan struktur terus berjalan bersamaan dengan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) elektronik dan penguatan administrasi kader.

Penguatan struktur dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas basis dukungan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja politik partai di tingkat lokal. Atas dasar itu, DPD Partai Perindo TTS menargetkan perolehan enam kursi DPRD pada Pemilu 2029.

Target tersebut dibarengi dengan agenda rekrutmen anggota secara masif. DPD Partai Perindo TTS menargetkan penambahan 2.200 anggota baru melalui keterlibatan seluruh pengurus dan anggota legislatif partai.

"Setiap anggota legislatif kami wajib merekrut 20 anggota per minggu, sedangkan setiap pengurus ditargetkan merekrut lima anggota setiap bulan. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan mesin partai semakin kuat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Timor Tengah Selatan ini.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Menurut dia, keberadaan struktur hingga tingkat desa tidak hanya berfungsi untuk kepentingan elektoral, tetapi juga mempercepat penyerapan aspirasi warga, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta memperkuat pengawasan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah.

Marthen menjelaskan, strategi penguatan partai juga dilakukan melalui rekrutmen tokoh-tokoh dari berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut mencakup perekrutan tokoh perempuan, penyandang disabilitas, tokoh pendidikan, tokoh agama, serta generasi muda dari berbagai latar belakang.

"Kami merekrut tokoh baru dari semua elemen masyarakat, baik perempuan, tokoh disabilitas, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh muda, milenial, maupun lintas agama. Pada saat yang sama kami juga membangun tokoh dari internal yang memiliki kapabilitas, integritas tinggi, dan modal sosial yang kuat untuk menggerakkan mesin partai," kata dia.

Dia menilai suara pemilih muda masih menjadi salah satu faktor penentu dalam kontestasi politik. Karena itu, DPD Partai Perindo TTS terus mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam struktur kepengurusan hingga tingkat DPC dan DPRt, sekaligus memfasilitasi berbagai kegiatan yang melibatkan kelompok tersebut.

Marthen menegaskan, konsolidasi struktur, kaderisasi, dan penguatan representasi kelompok muda akan menjadi fokus utama partai untuk memperluas dukungan masyarakat serta mencapai target enam kursi DPRD pada Pemilu 2029.

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) melakukan safari politik di Lampung pada Jumat hingga Minggu (26-28 Juni 2026). Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonom Indef Prof Didik J Rachbini memprediksi safari politik itu berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Apa alasannya?

Menurut Didik, Jokowi akan terus berkeliling ke seluruh Nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal di dalam ekonomi nasional. Jokowi menancapkan layar politik yang dalam analisis politik akan membawa konsekuensi pada tahun 2029. Namun, karena Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, konsekuensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini.

Didik ingat bahwa Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. "Dari dulu publik apalagi pesaing politiknya tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Didik, dikutip Senin (29/6/2026).

Menurut Didik, Jokowi sering sekali atau hampir selalu dalam strategi politik tidak pernah menjalankan apa yang dikatakannya. Safari politik ini adalah pilihan jalan sendiri dan akan meningkatkan persaingan politik, yang tidak ada kepentingan langsung dengan harapan rakyat. Langkah safari politik ini diperkuat oleh paling tidak 80 kali blusukan Gibran ke daerah-daerah. Persaingan semakin intensif karena nafsu politik dan kepentingan elite yang otomatis meninggalkan kepentingan rakyat, terutama ekonomi.

"Tidak hanya bagi kepentingan rakyat dan juga bagi pemerintah, safari politik Jokowi menjadi faktor negatif atau buruk di dalam ekonomi nasional. Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian," ujarnya.

Didik mengatakan, hubungan dan persekutuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto semakin lemah, pasti secara politik bermasalah dan bahkan retak. Ada kemungkinan politik tidak solid dan akan mempengaruhi konstelasi politik dan persaingan elite selama beberapa tahun ke depan.

"Konsentrasi pemerintah untuk menjalankan program ekonomi dalam rangka memenuhi janji politik akan terganggu. Krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat karena satu orang berpengaruh memainkan nafsu politik untuk kepentingan dirinya."

Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), lanjutnya, pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan-mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi.

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpasatian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan resiko dan pada gilirannya pasti mempengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan dan ekspektasi ekonomi," ujarnya.

Didik menekankan, ekonomi Indonesia dalam tekanan karena faktor global sebenarnya sudah mulai pulih. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, neraca dagang, cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi lumayan baik. Nilai tukar dan pasar modal ASEAN selain Indonesia tidak tertekan bahkan tumbuh, tetapi mengapa dampaknya negatif terhadap Indonesia? Jawabnya karena adanya faktor non-ekonomi yang berkelindan di dalam sistem ekonomi politik dan lebih berpengaruh.

"Dengan adanya faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elite yang tidak perlu dan terlalu dini. Jadi, Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menilai DPR dan pemerintah berpotensi tidak menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya. Hal itu lantaran para pemangku kebijakan tak kunjung menerbitkan naskah akademik dan membahas RUU Pemilu .

Menurut Titi yang juga pakar kepemiluan, RUU Pemilu telah masuk ke dalam Prolegnas sejak 2025. "Nah, sekarang di 2026 kembali menjadi Prolegnas, legislasi prioritas Prolegnas 2026. Bedanya dengan 2025, di 2025 pengusulnya adalah Baleg atau Badan Legislasi DPR, 2026 pengusulnya menjadi Komisi II DPR," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Penundaan Revisi UU Pemilu dan Ancaman Pembangkangan Konstitusi," yang digelar Perludem di Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Titi mengatakan, DPR dan pemerintah belum juga menerbitkan naskah akademik dan melakukan pembahasan RUU Pemilu. Padahal, ia meyakini, proses pembahasan RUU Pemilu terbilang panjang.

Menurutnya, DPR perlu memparipurnakan draf RUU Pemilu lebih dulu. Setelahnya, dikirim ke presiden. Kemudian, presiden mengirim surpres yang berisi daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU versi DPR serta menugaskan menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah mewakili dalam pembahasan.

"Nah, kalau polanya seperti itu sampai hari ini belum ada draf RUU, naskah akademik dan draf RUU belum ada versi DPR-nya, pertanyaannya dari kerangka waktu atau timeline kapan nih RUU bisa selesai? Kapan RUU ini akan selesai? Apalagi kita tidak boleh menegasikan partisipasi masyarakat yang bermakna, gitu ya kira-kira," kata Titi.

Titi menegaskan, dari apa yang terjadi saat ini, ada peringatan yang sangat keras soal masa depan keberlanjutan revisi Undang-Undang Pemilu. "Dan bisa jadi legislative inaction atau ketidakaktifan legislatif dalam menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya untuk melakukan pembaruan, perbaikan, pembenahan aturan yang menjadi fungsinya, menjadi tugasnya itu akan kembali terulang," pungkasnya.

JAKARTA - Menjadi presiden atau perdana menteri bukan berarti sejak muda mereka sudah berkecimpung di dunia politik. Banyak pemimpin dunia mengawali hidup dengan profesi sederhana, bahkan ada yang bekerja sebagai buruh, petani, hingga penghibur. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga sebelum akhirnya memimpin negaranya.

7 Pekerjaan Pertama Para Pemimpin Dunia yang Tak Banyak Diketahui, Ada yang Jual Teh hingga Jadi Tukang Kayu

1. Volodymyr Zelenskyy (Presiden Ukraina)

Sebelum menjadi Presiden Ukraina, Zelenskyy merupakan komedian, aktor, penulis naskah, dan produser televisi. Popularitasnya melejit lewat serial Servant of the People, di mana ia memerankan seorang guru yang mendadak menjadi presiden.

Melansir DW, beberapa tahun yang lalu, Zelenskyy adalah seorang aktor dan penghibur yang menyindir korupsi dan salah urus di Ukraina dengan memerankan presiden Ukraina dalam serial televisi populer "Pelayan Rakyat." Terpilih pada tahun 2019, ia dengan cepat berkembang menjadi negarawan serius yang tampaknya dengan mudah mampu menemukan nada yang tepat dalam krisis. Mungkin justru karena, sebelum menjadi presiden, ia adalah seorang aktor komedi, presenter, dan memiliki bakat retorika yang luar biasa, yang memungkinkannya menggunakan kata-kata untuk mencapai dampak sebesar mungkin.

2. Luiz Inácio Lula da Silva (Presiden Brasil)

Pemimpin Brasil ini memulai karier sebagai operator mesin bubut di sebuah pabrik logam. Dia berhenti sekolah pada usia 14 tahun dan menjadi tukang logam terampil, di mana ia kehilangan jari kelingking kirinya akibat kecelakaan kerja pada tahun 1964.

Melansir CNN, ayah Lula da Silva menentang pendidikan dan percaya bahwa menghidupi keluarga lebih penting, sehingga Lula da Silva baru belajar membaca pada usia 10 tahun.

Ia meninggalkan sekolah sepenuhnya setelah kelas lima untuk bekerja penuh waktu.

Istri pertamanya meninggal karena hepatitis pada bulan kedelapan kehamilannya bersama dengan anaknya.

Tidak puas dengan kurangnya representasi politik kelas pekerja di Brasil, ia memutuskan untuk terjun ke politik. Lula da Silva adalah anggota pendiri Partido dos Trabalhadores, Partai Buruh.

Ia percaya bahwa lembaga-lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia lebih menguntungkan negara-negara kaya dan harus dirombak untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, tempat sebagian besar penduduk dunia tinggal.

Ia adalah teman lama mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro, dan mengunjunginya pada September 2003. Castro mendukung semua pencalonannya sebagai presiden.

3. Narendra Modi (Perdana Menteri India)

Sebelum memimpin India, Modi membantu ayahnya berjualan teh di stasiun kereta api. Kisah "penjual teh" ini menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam perjalanan politiknya. Itu tidak lepas karena ayahnya, Damodardas Modi, mengelola warung teh di stasiun kereta api, dan Narendra muda sering membantunya.

Pengalaman menjadi penjual teh bukan hanya tanggung jawab masa kecil—itu memainkan peran mendasar dalam membentuk kepribadiannya. Berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat membantunya mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang tantangan warga biasa.

Terlepas dari keterbatasan ekonomi, Modi menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk belajar dan meningkatkan diri. Ia dikenal karena kedisiplinannya, rasa ingin tahunya, dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan sekolah seperti debat dan drama. Ciri-ciri awal ini kemudian akan menentukan gaya kepemimpinannya.

Ungkapan "penjual teh menjadi Perdana Menteri" melambangkan lebih dari sekadar perjalanan—itu mewakili harapan dan kemungkinan. Pengalaman hidup awal Narendra Modi menanamkan dalam dirinya rasa empati dan tekad yang menjadi inti dari pendekatan kepemimpinannya.

4. Xi Jinping (Presiden China)

Pemimpin China ini pernah menjalani kehidupan sebagai petani di Desa Liangjiahe pada masa Revolusi Kebudayaan. Pengalaman tersebut kerap disebut membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan pedesaan.

Melansir Xinhua, pada tahun 1969, seorang pemuda, yang belum genap berusia 16 tahun, meninggalkan Beijing dan menetap di sebuah desa miskin sekitar 1.000 km jauhnya di barat laut China, di mana ia menghabiskan tujuh tahun berikutnya bekerja sebagai petani.

Lebih dari lima dekade kemudian, kenangan bekerja keras di Dataran Tinggi Loess masih terukir dalam benaknya. Seperti benih di tanah yang subur, pengalaman-pengalaman itu telah tumbuh menjadi rasa kepedulian yang abadi terhadap kesejahteraan para petani.

Pemuda itu adalah Xi Jinping, sekarang pemimpin tertinggi China.

"Saya adalah seorang petani... dan tahu apa yang paling diinginkan penduduk desa!" kenang Presiden Xi selama perjalanan luar negeri pada tahun 2015.

"Satu hal yang paling saya inginkan saat itu adalah memungkinkan penduduk desa untuk memiliki daging dan memilikinya secara teratur," katanya, merujuk pada pengalaman masa lalunya.

5. Javier Milei (Presiden Argentina)

Sebelum dikenal sebagai ekonom dan Presiden Argentina, Milei pernah menjadi penjaga gawang di klub junior Chacarita Juniors. Ia kemudian beralih ke dunia ekonomi sebelum masuk politik.

6. Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat)

Presiden ke-16 Amerika Serikat ini mengawali hidup sebagai pembelah kayu dan buruh kasar. Citra sebagai pekerja keras melekat hingga ia menjadi salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Amerika.

7. Recep Tayyip Erdoğan (Presiden Turki)

Sebelum menjadi Presiden Turki, Erdoğan membantu ekonomi keluarganya dengan menjual roti, limun, dan makanan ringan di jalanan Istanbul.

Melansir Al Jazeera, hanya penduduk Kasimpasa dan Kulaksiz – para pekerja dari pedesaan, pemilik toko, ibu, ayah, bahkan anak-anak – yang dapat mengklaim Erdogan sebagai milik mereka sendiri, menyebut putra mereka yang terkenal itu sebagai “bizden biri” [“Salah satu dari kita”].

Di sebuah taman lokal di Kasimpasa, Ahmet Kara, sepupu jauh Erdogan dan mantan pekerja kapal berusia 46 tahun, menjual teh di tempat kerabatnya yang terkenal itu pernah menjual simit – roti bundar yang merupakan camilan populer di Turki.

“Erdogan ada di hati kami, seorang pemimpin rakyat. Ada yang sangat menghormatinya dan ada yang tidak. Tetapi mayoritas orang yang tinggal di sini melihatnya sebagai contoh dari apa yang mungkin terjadi jika Anda bekerja keras,” kata Kara.

“Erdogan menjual roti, saya menjual teh. Dia telah membuktikan bahwa tidak masalah dari latar belakang mana kita berasal – mimpi dapat menjadi kenyataan bagi kita semua, dan semakin lama dia menjadi pemimpin kita, semakin kuat Turki.”

Yasar Ayhan, penata rambut Erdogan di Kasimpasa, berdiri dengan bangga di samping foto yang diambil bersama perdana menteri Turki di dalam salon perawatan Kardesler [“Saudara”].

“Saya mengenal Erdogan selama lebih dari 16 tahun, ayah kami berteman. Dia adalah orang yang jujur yang telah membuat hidup kami lebih mudah,” kata Ayhan.

“Ketika saya pergi haji ke Arab Saudi pada tahun 1998, tidak ada yang menerima satu juta lira Turki yang saya coba tukarkan. Tetapi ketika saya kembali pada tahun 2010, saya diberi 250 riyal Saudi sebagai ganti uang seratus lira; saat itulah saya menyadari bahwa sekarang ada kehidupan, ada masa depan.”

Ragip Meral, seorang sopir taksi berusia 58 tahun yang berasal dari Rize – wilayah Laut Hitam yang sama tempat orang tua Erdogan yang bermigrasi tiba di Istanbul – memuji perdana menteri atas perubahan di negara itu yang telah memberikan keamanan dan akses perawatan medis kepada keluarganya untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berbicara tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres) ketika menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Meski kalah empat kali, Prabowo mengaku tak pernah menganggu pemerintahan yang mendapat mandat.

Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut empat kali kalah dalam pemilu. Prasetyo meluruskan bahwa istilah yang digunakan Prabowo bukanlah kalah, melainkan belum memperoleh mandat dari rakyat.

“Bukan kalah, belum diberikan mandat. Makanya waktu beliau menyampaikan nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang ketawa kita tidak menggunakan bahasa kalah,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut bukan sindiran kepada pihak yang mengganggu pemerintahan saat ini. "Oh tidak, tidak. Jadi konteksnya yang ingin beliau sampaikan bahwa perhelatan pemilu lima tahunan itu adalah konsensus kita bersama-sama dari kita menyepakati kita bernegara, kita memilih demokrasi,” katanya.

“Kemudian wujud dari demokrasi itu adalah kita harus memilih pemimpin di setiap lima tahunan yang itu wujudnya adalah dalam bentuk pemilu," sambungnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, sejak awal memilih menempuh jalur politik sesuai mekanisme demokrasi yang berlaku setelah menjalani kariernya di dunia militer. "Kalau saudara perhatikan ya beliau selepas pensiun atau selesai mengabdikan diri di dunia militer, beliau menjadi pengusaha,” imbuhnya.

“Kemudian karena beliau mengerti memang konsensusnya seperti itu, beliau masuk ke politik. Berjuang melalui jalur politik. Tahun 2004 beliau berjuang melalui Partai Golkar, kemudian tahun 2008 beliau mendirikan partai," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengikuti seluruh mekanisme demokrasi dengan mendirikan partai politik dan berkali-kali menawarkan diri kepada rakyat untuk diberikan kepercayaan untuk memimpin.

“Mendirikan partai politik, maju, menawarkan diri kepada masyarakat untuk meminta mandat dari masyarakat. Memang pertama belum berhasil, minta mandat lagi belum berhasil, sampai empat kali dan 2024 beliau diberi amanah oleh rakyat Indonesia melalui mekanisme pemilu yang sah dan konstitusional," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mandat yang akhirnya diberikan rakyat pada kontestasi Pemilu 2024 menjadi alasan Presiden Prabowo bekerja keras menjalankan pemerintahan. “Dan oleh karena itulah beliau betul-betul dalam dua tahun ini bekerja keras membayar perjuangan selama belum diberi mandat, karena diberi mandat kita berikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang membuat kegaduhan, terutama setelah pemilihan umum (pemilu). Hal itu disampaikannya saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prabowo menekankan, kegaduhan yang kerap terjadi setelah pemilu tidak akan menyejahterakan rakyat. “Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo menekankan, kewajiban anak bangsa, para pemimpin, dan orang-orang pintar adalah menyejahterakan masyarakat. Para pemimpin dan orang-orang pintar seharusnya mengabdikan diri untuk rakyat, terutama yang paling miskin dan lemah.

"Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah. Bukankah itu?” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan bila ada pendapat berbeda. Prabowo tak masalah jika ada yang berpendapat kegaduhan, kebencian, permusuhan, dan maki memaki merupakan tindakan yang produktif.

Namun, Prabowo mengingatkan negara lain saat ini terus berkembang menuju negara yang sejahtera. "Silakan kalau ada yang berpendapat lain hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," ucap Prabowo.

Prabowo meminta semua elemen bangsa untuk merenungkan persoalan bernegara. Sebagai seorang pemimpin, Prabowo berupaya persuasif. Meski kalah dalam empat kali pemilu, Prabowo mengaku tidak pernah mengganggu presiden dan pemerintahan yang mendapat mandat rakyat.

"Saya selalu berusaha persuasif, saya sebagai pemimpin politik saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat, lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," imbuhnya.

Hal ini karena Prabowo menyadari dan menghormati sistem demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa? Karena kita sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya pemilihan," pungkasnya.

JAKARTA - Penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan sinergi dan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sarasehan Ulama bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis, 25 Juni 2026.

Forum yang dipandu moderator Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.

Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global Muladi Mughni menegaskan dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.

Muladi menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. "Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegasnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Muladi, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya. Muladi juga mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam proyek pengelolaan sampah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi investor swasta, sementara risiko kerugian justru dibebankan kepada masyarakat.

Lihat video: Pramono Beber Pesan Megawati untuk Bereskan Masalah Banjir, Macet, Sampah Jakarta



Dari sisi pemerintah, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman memaparkan Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 60% di antaranya belum terkelola secara optimal.

Karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 mendorong pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengembalikan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi emisi.

Menurut Fadli, teknologi PSEL mampu menekan emisi hingga 80% dibandingkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Program tersebut direncanakan dibangun di 31 lokasi, dengan tahap awal di Bali, Bekasi, dan Solo. Selain itu, proyek tersebut juga dirancang melibatkan formalisasi tenaga kerja sektor informal seperti para pemulung.

Praktisi Rancang Bangun Industri Edy Sutrisman menilai persoalan utama justru berada pada kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah sejak dari rumah. "Sampah basah sisa makanan yang tercampur plastik bisa merusak mesin insinerator pembangkit listrik," jelasnya.

Selain tantangan teknis, Edy juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, wilayah Jawa, Bali, dan Madura saat ini mengalami surplus listrik hingga sekitar 50%, sehingga urgensi menjual listrik hasil pengolahan sampah kepada PLN masih menjadi perdebatan.

Edy menambahkan, pembangunan fasilitas PSEL memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan sekitar dua pertiga biaya proyek digunakan untuk pembangunan pembangkit listriknya. Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berbicara tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres). Meski kalah empat kali, Prabowo mengaku tak pernah menganggu pemerintahan yang mendapat mandat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu mendapat sambutan dari para peserta yang hadir. Prabowo kemudian menyampaikan terima kasih karena biasanya hadirin tertawa jika dirinya bercerita pernah empat kali kalah pemilu.

"Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang empat kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa," ujarnya.

Prabowo mengatakan tidak ingin demokrasi Indonesia gaduh. Prabowo tak masalah jika ada yang memiliki pendapat berbeda, namun tidak berarti harus gaduh.

"Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tetapi alternatifnya apa? Apakah kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut," ungkap dia.

Menurut Prabowo, kegaduhan tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh elemen, terutama para ilmuwan dan orang-orang pintar untuk mengabdikan diri membantu masyarakat paling miskin keluar dan lemah keluar dari penderitaan.

"Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu?” imbuhnya.

"Silakan kalau ada yang berpendapat lain. Itu hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu tidak produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," sambung dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus bersatu dan saling mendukung. Hal ini karena hanya bangsa yang bersatu yang dapat meraih kemajuan. Perang dan konflik di berbagai negara salah satunya disebabkan elite yang tidak bersatu.

"Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama itu itu bangsa yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa menjadi potensinya. Ini sejarah mengajarkan sampai hari ini," pungkasnya.