Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) khawatir akan terganggunya operasional angkutan umum akibat adanya pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar, terhitung mulai 1 April 2026.

Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun sejatinya tak menolak terkait pembatasan BBM yang ditetapkan. Namun, dirinya berharap pemerintah dapat memberikan keleluasaan terhadap angkutan umum sebagai layanan publik.

“Jangan sampai pembatasan membuat angkutan umum itu justru terganggu operasionalnya. Ketika memang nanti ada batasan, tapi dia harus [butuh] lebih, maka ya harus agak longgar,” kata Haris kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Dirinya was-was operator angkutan umum akan memangkas jam operasional karena keterbatasan bahan bakar tersebut. Misalnya, bus yang seharusnya beroperasi hingga pukul 22.00, terpaksa hanya sampai pukul 18.00.

Lebih lanjut, Haris menyoroti skema yang negara lain terapkan dalam rangka menghadapi efek kenaikan harga dan keterbatasan pasokan minyak global, imbas konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, selain work from home (WFH) dan pembatasan konsumsi BBM maupun kenaikan harga, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian tarif gratis angkutan umum. Sebagai contoh, di Australia, yang menggratiskan angkos angkutan umum selama satu bulan.

Hal tersebut semata-mata agar mobilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah, tetap dapat berjalan secara baik dan lancar.

Dirinya mempertanyakan keberlangsungan angkutan umum di kota-kota besar lainnya, selain Jakarta yang memiliki Transjakarta. Pasalnya tanpa pembatasan maupun kenaikan harga BBM pun, angkutan umum minim dan sulit diakses.

“Itu juga mesti dipikirkan untuk pergerakan orang, ketika memang harga BBM dinaikkan, kemudian juga dibatasi konsumsinya, maka angkutan umumnya justru yang didorong, jangan juga dibatasi,” tegasnya.

Mengacu keputusan BPH Migas, pembelian Solar dibatasi maksimal sebanyak 200 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih.

Sementara kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan.

Adapun terkait dengan harga BBM, Pertamina baru akan mengumumkannya besok, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, Dewan Penasehat MTI Djoko Setijowarno mencatat bahwa sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52% atau setara 276,6 juta barel per 2025.

Djoko merujuk pada data Kementerian ESDM, sebanyak 93% BBM subsidi dinikmati kendaraan pribadi dengan komposisi 43% sepeda motor dan 50% mobil. Sementara untuk truk 4% dan angkutan umum 3%.

Menurutnya, tanpa konflik yang menyebabkan krisis global pun, transportasi umum di daerah telah terlebih dahulu mengalami krisis energi dan aksesibilitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memberikan pandangan tersendiri jika pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi benar-benar dibatasi oleh pemerintah mulai 1 April 2026.
Adapun, rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Dalam beleid itu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter solar per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter solar per hari per kendaraan.
Khusus Pertalite, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Sementara itu, untuk pembelian Pertalite dan solar dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan pribadi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, yang paling terdampak dari pembatasan pembelian BBM adalah angkutan umum seperti taksi online. Artinya, ada implikasi jumlah konsumen taksi online yang bisa dilayani, atau trip yang berkurang.
Selain itu, pembatasan pembelian BBM dilakukan pada saat konsumen kelas menengah melemah daya belinya. Menurut Bhima, memang ada kelas menengah yang pakai BBM subsidi, tapi ada fakta 142 juta kelas menengah Indonesia rentan.
"Kelas menengah sendiri turun 1 juta orang tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Mau dibilang tidak berhak BBM subsidi juga problematis, karena garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah," kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Bhima menilai, opsi yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menertibkan kebocoran solar subsidi yang dinikmati perusahaan tambang dan sawit. Dengan kata lain, pembatasan ketat di SPBU dimulai dengan angkutan logistik perusahaan ekstraktif.
"Lagipula di tengah harga komoditas naik, perusahaan tambang dan sawit mendapat windfall keuntungan besar. Jangan sampai negara bocor berikan solar subsidi ke perusahaan yang labanya besar sementara konsumen rumah tangga diperketat pembeliannya," jelas Bhima.
Dia menambahkan bahwa harus ada keadilan soal kebijakan BBM. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan subsidi angkutan publik dengan tarif Rp1.
"Konsumsi BBM bisa turun efektif kalau kendaraan pribadi bergeser ke transportasi publik. Di luar Jabodetabek bisa koordinasi dengan Pemda untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana transportasi umum," tutur Bhima.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti berpendapat, jika pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi maka yang harus disoroti adalah sistem pencatatannya harus baik dan transparan.
Menurutnya, hal ini untuk mengurangi keluhan masyarakat. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi memang perlu dikontrol.
"Agar Orang kaya tidak beli BBM subsidi," ucap Yayan.
Dia juga menilai bahwa pembatasan berlaku untuk mengurangi dampak pengaruh harga BBM non subsidi. Dengan begitu, orang kaya tidak membeli BBM bersubsidi karena harga BBM yang lebih murah.