Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang gim asal Indonesia, Agate International, merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital, termasuk gim yang tergolong berisiko tinggi.

CEO Agate International, Shieny Aprilia, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif. Menurutnya, akses gim yang berlebihan atau tidak terkontrol pada anak usia tersebut cenderung memberikan lebih banyak dampak negatif.

“Misalnya kurang berkembangnya kemampuan interpersonal dan emosional,” kata Shieny saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan, banyak konten gim yang memang belum sesuai untuk diakses oleh anak di bawah usia 16 tahun. Dengan adanya pembatasan ini, Shieny meyakini anak-anak tetap dapat memperoleh manfaat dari bermain gim, dengan risiko dampak negatif yang lebih minimal dan terkontrol.

Lebih lanjut, dia menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap industri gim. Pasalnya, setiap gim pada dasarnya telah memiliki segmentasi usia yang jelas.

“Justru dengan kebijakan ini saya merasa dampak negatif game akan jadi semakin terkontrol sehingga ke depannya stigma negatif game juga bisa semakin berkurang di masyarakat,” katanya.

Shieny juga memastikan Agate akan mematuhi aturan tersebut, tidak hanya demi keberlangsungan bisnis, tetapi juga karena keyakinan bahwa dampak positif bagi masyarakat akan membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Sebelumnya, Komdigi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan aturan tersebut akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Implementasi kebijakan ini akan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya, dikutip dari akun Instagram resmi Komdigi, Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dilakukan secara bertahap pada sejumlah platform, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan kebijakan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) hingga CEO Agate buka suara soal polemik pajak yang dikeluhkan Toge Productions, salah satu studio pengembang dan penerbit video gim Indonesia. Hal ini bermula dari unggahan CEO Toge Productions Kris Antoni melalui akun resmi media sosial X miliknya.

Kris mengeluhkan soal tagihan pajak yang ditujukan kepada Toge Productions. “Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yang dibuat-buat membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain,” kata Kris dalam unggahan di akun X, Rabu (25/2).

Ia mengaku sudah berusaha memajukan industri gim Indonesia selama 17 tahun. Namun, harapannya pupus akibat polemik perpajakan yang dinilai tidak adil.

Ia mengingatkan agar studio gim tidak serta-merta menerima koreksi pajak yang menyatakan adanya kurang bayar. Apalagi dengan alasan biaya gaji karyawan selama masa pengembangan atau development wajib diamortisasi.

Amortisasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau lisensi secara bertahap selama masa manfaat ekonomisnya. Ini mencerminkan penurunan nilai aset tersebut secara realistis dan menyebarkan pengeluaran besar menjadi beban periodik

“Apabila ada studio gim yang tiba-tiba ditodong kurang bayar dengan alasan biaya gaji karyawan selama development wajib diamortisasi, padahal kalian tidak pernah melakukan atau memenuhi syarat untuk mengajukan kapitalisasi biaya development, jangan mau,” kata Kris.

Ia menegaskan, tidak semua biaya gaji dalam proses pengembangan otomatis harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud lalu diamortisasi. Terlebih, jika sejak awal perusahaan tidak pernah mengajukan atau memenuhi persyaratan akuntansi dan perpajakan untuk kapitalisasi biaya pengembangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud atau Amortisasi Harta Tak Berwujud diatur mengenai amortisasi tersebut. Menurut Kris, kewajiban diamortisasi ini hanya berlaku jika memenuhi syarat kapitalisasi.

“Wajib diamortisasi apabila kapitalisasinya sudah diakui dan memenuhi syarat. Nah, kapitalisasi aja nggak pernah apa yang mau diamortisasi?” ujarnya.

Merespons hal ini, DJP Kemenkeu menyatakan sangat memahami perhatian dan kepedulian publik. Khususnya, dari para pelaku industri gim dan kreatif terkait isu yang sedang berkembang saat ini.

Menanggapi polemik tersebut, DJP menyatakan secara umum, ketentuan perpajakan mengatur bahwa perlakuan atas suatu biaya ditentukan antara lain berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum.

DJP juga menyatakan setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif. Selain itu, DJP juga memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

DJP menghargai peran penting industri gim dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia. “Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini,” kata DJP Kemenkeu melalui media sosial X.

Respons CEO Agate

CEO Agate Shieny Aprilia juga merespons polemik tersebut melalui akun media sosial X miliknya. Shieny selama ini sudah membangun industri gim Indonesia selama 17 tahun bersama 17 co-founder Agate.

Shieny menyatakan perbedaan pendapat dengan Kris. “Aturan yang lu protes ini bukan karangan orang Indonesia yang asal-asalan,” kata Shieny melalu akun X miliknya.

Shieny menjelaskan PSAK 19 merupakan cerminan dari International Accounting Standards (IAS 38). PSAK 19 merupakan standar akuntansi di Indonesia yang mengatur perlakuan aset tak berwujud, mencakup pengakuan, pengukuran, amortisasi, dan pengungkapan aset nonmoneter tanpa wujud fisik yang dapat diidentifikasi, seperti hak paten, lisensi, merek dagang, dan perangkat lunak. PSAK 19 bertujuan memastikan aset ini dinilai dengan wajar dalam laporan keuangan.

Ia menilai pemerintah sudah sesuai dalam mengadopsi standar internasional dan mendorong industri lokal ke level yang lebih baik. “Beban ada di kita sebagai pemimpin industri yang sudah lebih mature untuk memenuhi standar itu dan dorong industri ini maju,” kata Shieny.

Shieny justru menilai Kris sedang mencontohkan sesuatu yang buruk demi mementingkan diri sendiri di atas industri. “Dan sebagai seseorang yang selama ini berjuang bareng lu untuk membangun industri ini, sedih rasanya ngeliat lu bereaksi seperti ini terhadap aturan yang sebenarnya adalah praktik bisnis standar,” kata Shieny.

Jakarta, CNBC Indonesia- Perkembangan dan adopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) turut mendorong industri gaming masuk ke era baru melalui perubahan pengembangan video game termasuk karakter Non-Playable Character atau Non-Player Character (NPC), permainan hingga pemasaran gim.

Agate sebagai pengembang/developer gim lokal yang berbasis di Badung, Jawa Barat juga memanfaatkan perkembangan teknologi termasuk AI dalam pengembangan kualitas dan tren gim hingga talenta industri gim Tanah Air. Meski demikian pengembang gim dituntut berhati-hati dalam penggunaan AI agar tidak melanggar sejumlah ketentuan termasuk hak cipta.

Co-Founder and CEO AGATE, Shieny Aprilia menyebutkan fokus pengembangan industri gim juga ditujukan untuk mendorong kualitas dan kapabilitas talenta di industri gim agar dapat bersaing di industri gim global melalui Agate Academy.

Seperti prospek dan tantangan industri gim RI era AI? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan Co-Founder and CEO AGATE, Shieny Aprilia dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 17/11/2025)