Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti pentingnya pendekatan stick and carrot (hukuman dan penghargaan), sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Stickberfungsi sebagai penegakan hukum berupa denda atau sanksi sosial, sedangkan carrot berfungsi sebagai insentif atau hadiah untuk memotivasi supaya masyarakat antusias dalam memilah/menyetor sampah.

“Karena open dumping sudah gak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang itu gak boleh lagi. Sehingga, sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang tentu akan kena penalti, ada undang-undang sekarang. Jadi, memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa,” ujar Menko Zulhas.

Dalam wawancara cegat seusai Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu, Menko Zulhas mengingatkan bahwa sampah yang menumpuk memberikan dampak yang luar biasa, di antaranya dapat merusak lingkungan, menimbulkan polusi udara, hingga kandungan mikroplastiknya dapat menyebabkan kanker.

“Sampah itu dampaknya luar biasa, merusak lingkungan, menimbulkan polusi, belum kalau mikroplastik kan bisa menimbulkan kanker,” ujar Menko Zulhas.

Dalam kesempatan ini, dia mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah siap meluncurkan mesin insinerator sampah, yang mana nantinya ditargetkan juga diimplementasikan di perkantoran dan rumah tangga.

Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta akan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yaitu di Bantar Gebang, Tanjungan, dan Sunter.

Adapun, hadirnya proyek PLTS sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, serta Instruksi Gubernur (InGub) DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2026.

“Maka, sampah di Jakarta yang 9.000 ton per hari, mudah-mudahan di tahun depan sudah akan tertangani dengan baik,” ujar Pramono.

Apabila sesuai rencana, Ia menargetkan tahun 2029 pengambilan sampah akan dilakukan dari Bantar Gebang yang saat ini volumenya mencapai 55 juta ton dengan ketinggian mencapai 60 meter.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TEHERAN - Iran sedang melanjutkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di lima lokasi di sepanjang garis pantainya. Langkah ini sebagai bagian dari upaya memperluas pangsa energi nuklir dalam bauran listrik negara. Kepala Organisasi Energi Atom Iran menjelaskan hal itu pada hari Senin (8/6/2026), seperti dilaporkan Anadolu.

Mohammad Eslami, wakil presiden dan kepala Organisasi Energi Atom Iran, menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan anggota komisi energi dan konstruksi parlemen, menurut kantor berita resmi IRNA.

Eslami mengatakan proyek-proyek tersebut sedang diimplementasikan di bawah dokumen strategis komprehensif Iran untuk industri nuklir, yang diluncurkan pada tahun 2022.

“Berdasarkan dokumen ini, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di lima lokasi pesisir ada dalam agenda untuk meningkatkan pangsa listrik nuklir dalam bauran energi negara, dan proyek-proyek ini berjalan sesuai rencana,” katanya.

Pejabat tersebut juga mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr baru-baru ini melampaui 80 miliar kilowatt-jam produksi listrik, pencapaian yang menurutnya telah menghemat setara dengan 131 juta barel minyak mentah atau 21,3 miliar meter kubik gas alam.

Eslami menambahkan unit kedua dan ketiga pembangkit Bushehr saat ini sedang dibangun sebagai bagian dari proyek investasi senilai USD10 miliar, dan menggambarkannya sebagai salah satu pengembangan infrastruktur terbesar di negara itu.

Bushehr, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di Iran, terletak di pantai selatan Teluk dan memasok listrik ke jaringan listrik nasional Iran.

Ketegangan regional telah meningkat sejak akhir Februari setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran.

Media Iran melaporkan pembangkit Bushehr menjadi sasaran beberapa kali selama konflik tersebut, tetapi mengatakan serangan tersebut tidak mengganggu operasi atau memengaruhi produksi listrik fasilitas tersebut.

Ketegangan kembali meningkat pada hari Minggu ketika Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata masih berlangsung.

Aksi Zionis mendorong Iran meluncurkan rudal ke arah Israel utara sebagai balasan, sementara Israel melakukan beberapa gelombang serangan udara terhadap Iran.

Militer Iran mengatakan pada Senin pagi bahwa mereka menghentikan serangan terhadap Israel sambil memperingatkan akan adanya respons "menghancurkan" jika serangan Israel terhadap Lebanon berlanjut.

Media Israel, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan Israel telah setuju menghentikan serangan udara terhadap Iran tetapi akan melanjutkan serangannya di Lebanon selatan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memasang target super ketat dalam peta jalan transisi energi Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kepala negara menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) harus rampung sebelum tahun 2029.

Komitmen masif ini ditegaskan kembali oleh Presiden saat membuka KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, baru-baru ini. Proyek megah yang membagi porsi antara 80 GW PLTS tersebar dan 20 GW PLTS terpusat ini digadang-gadang bakal menjadi senjata utama RI melepaskan diri dari ketergantungan impor BBM (Bahan Bakar Minyak), sekaligus mengunci posisi Indonesia sebagai pemimpin energi bersih di Asia Tenggara.

Kebut Transisi Energi, PLTS 1,3 GW Sudah Terealisasi



Namun, di tengah gemuruh ambisi tersebut, sebuah peringatan kritis muncul. Mampukah birokrasi dan ekosistem lokal mengeksekusi proyek PLTS 100 GW tepat waktu, ataukah target ini akan terbentur tembok regulasi yang lambat?

Alarm IESR: Jangan Cuma Sasar Angka, Mulai dari Quick Wins!

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan bahwa kunci keberhasilan megaproyek ini tidak terletak pada seberapa besar angka yang dipajang, melainkan pada eksekusi taktis di periode awal (take-off period). Keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menegaskan, bahwa pemerintah wajib memprioritaskan program quick wins-langkah cepat yang terukur, berdampak instan, dan mudah direplikasi di lapangan untuk membangun optimisme publik.

"Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan. Pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini," ujar Fabby Tumiwa.

Strategi Menembus Target PLTS 100 Gw

Secara psikologis, masyarakat sering kali skeptis terhadap proyek infrastruktur berskala raksasa karena bayang-bayang kegagalan masa lalu. Guna meredam keraguan tersebut, IESR membeberkan tiga agenda prioritas yang harus segera dieksekusi, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Amputasi Ribuan Pembangkit Diesel (Dedieselisasi)

Program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi mengecam keras serangan pesawat nirawak (drone) di Uni Emirat Arab (UEA) yang menyebabkan kebakaran di luar perimeter dalam pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Barakah. Kecaman tersebut tanpa menuduh Iran sebagai pelaku serangan.

Kementerian Pertahanan UEA mengatakan telah berhasil mencegat dua drone, sementara drone ketiga menghantam generator listrik di dekat fasilitas nuklir di Wilayah al-Dhafra, Abu Dhabi.

Kementerian mengatakan drone tersebut masuk dari perbatasan barat, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut.

Kantor Media Abu Dhabi melaporkan bahwa otoritas darurat menanggapi insiden tersebut dan mengonfirmasi bahwa tidak ada korban luka.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan Kerajaan dengan tegas menolak "serangan terang-terangan" tersebut. "Ini mengancam keamanan dan stabilitas kawasan," katanya.

Kementerian itu juga menegaskan kembali solidaritas Arab Saudi dengan UEA. "Dan dukungannya untuk semua langkah yang diambil untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya," paparnya.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan kemudian menerima panggilan telepon dari Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed, di mana kedua pihak meninjau langkah-langkah keamanan setelah serangan tersebut, menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), Senin (18/5/2026).

Kementerian Luar Negeri UEA secara terpisah mengutuk serangan itu, menggambarkannya sebagai "eskalasi berbahaya".

"UEA menekankan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi ancaman apa pun terhadap keamanan dan kedaulatannya dalam keadaan apa pun," bunyi pernyataan kementerian tersebut.

Pada hari Minggu, penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, menggambarkan penargetan fasilitas nuklir Barakah sebagai tindakan "teroris".

Dia mengatakan entah dilakukan langsung oleh Iran atau melalui salah satu proksinya, serangan tersebut merupakan perkembangan gelap yang melanggar semua hukum dan norma internasional. "Ini mencerminkan pengabaian kriminal terhadap nyawa warga sipil di UEA dan sekitarnya," paparnya.

"Tidak seorang pun akan memaksa UEA, atau berhasil merusak visi, keberhasilan, dan pesan inspiratifnya kepada masyarakat di kawasan ini yang berpusat pada keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran," imbuh dia.

Tangerang, Banten (ANTARA) - Argo Manunggal Group mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 4.463 kWp di empat pabrik tekstilnya yakni Argo Pantes, Timatex, Damatex, dan Kamaltex, sebagai upaya meningkatkan efisiensi biaya operasional.

Managing Director Argo Manunggal Group Johny Tjongiran di Tangerang, Banten, Selasa, mengatakan peralihan ke energi terbarukan merupakan strategi penting perusahaan di tengah meningkatnya kebutuhan energi yang efisien dan ramah lingkungan.

Untuk mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan industri nasional, perusahaan bekerja sama dengan PT Investasi Hijau Selaras (HIJAU).

"Transisi menuju energi terbarukan adalah langkah strategis kami sekaligus menjawab tuntutan global terhadap praktik industri yang lebih berkelanjutan, khususnya di sektor tekstil yang memiliki intensitas energi tinggi," kata Johny dalam keterangannya.

Ia menambahkan proyek ini ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada Agustus 2026.

Dari sisi lingkungan, proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi karbon hingga 110.201 ton CO2 atau setara dengan penanaman 293.869 pohon selama periode kontrak.

"Kontribusi ini merupakan milestone penting dalam perjalanan sustainability kami. Ini mencerminkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan jejak karbon secara bertahap dan terukur," tambah Johny.

Direktur Utama HIJAU Victor Samuel menambahkan pihaknya menghadirkan solusi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga monitoring sistem untuk memastikan kinerja optimal proyek.

"Kami memastikan instalasi rooftop solar PV berjalan aman dan andal dengan standar keselamatan tinggi serta penggunaan material berkualitas, seperti struktur hot dip galvanized (HDG) yang tahan korosi. Selain itu, sistem dilengkapi monitoring real-time untuk menjaga performa jangka panjang," jelasnya.

Untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, perusahaan telah menyiapkan tim khusus di masing-masing lokasi agar proses konstruksi dapat berjalan paralel.

"Seluruh material utama, termasuk modul PV dan inverter, juga telah dipersiapkan sejak awal guna meminimalkan potensi keterlambatan," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar sidang aduan kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026). Purbaya memimpin sidang penyelesaian hambatan usaha guna mengakselerasi proyek strategis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat (Jabar).

Dalam agenda tersebut, Purbaya mendengarkan keluhan dari sejumlah pelaku usaha maupun instansi terkait perizinan , regulasi, maupun kendala teknis. Sidang ini menghadirkan PT Acwa Tenaga Saguling, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta PT PLN (Persero).

PLN IP Gandeng Mitra Internasional Bangun PLTS Terapung Saguling



Proyek senilai kurang lebih USD80 juta ini merupakan kolaborasi dengan perusahaan asal Arab Saudi, ACWA Power. Meski Amdal telah dikantongi sejak tahun lalu, pembangunan jaringan transmisi masih terkendala Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang memicu mundurnya target operasional dari Juni 2026 menjadi Maret 2027.

CEO PT Indo Acwa Tenaga Saguling, Tim Anderson mengungkapkan, urgensi penyelesaian izin dalam waktu dekat guna memitigasi risiko keterlambatan lebih lanjut.

"Itu masih sedikit risiko kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang harus diselesaikan dalam waktu beberapa minggu ke depan. Awal-awalnya begitu kemarin Juni, tapi ada sedikit terlambat untuk peroleh Amdal. Amdalnya sudah kami dapat baik untuk kawasan pembangkit 31 Juli tahun yang lalu," ujar Tim dalam sidang, Kamis (7/5/2026).

Adapun Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa proses perizinan belum berjalan penuh karena adanya dokumen yang belum lengkap, yakni rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan pengganti dari aset PLN Group di kawasan PLTA Saguling. Usai Cirata, PLN Siap Garap Proyek PLTS Terapung Singkarak dan Saguling



"Sudah Pak. ini kan kebetulan di PLTA Saguling itu, tempat dimana proyek itu dikembangkan, itu kan ada lahan milik PLN Group yang siap dialihkan menjadi kawasan hutan begitu," ujar Darmawan.

Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyoroti realisasi lahan pengganti PLN di Jawa Barat yang baru mencapai 159 hektare atau 14,7% dari total kewajiban 1.081 hektare. Pemprov Jawa Barat meminta komitmen tertulis agar sisa kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara paralel.

"Tentu tidak bisa langsung 'pok terlong' kata orang Bandung, tapi paling tidak kami mohon agreement atau pakta integritas dari Bapak, sehingga kami yakin kita selesaikan paralel," tegas Herman.

Sidang ditutup dengan tercapainya kesepakatan antara PLN dan Pemprov Jawa Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan batas waktu hingga 2027 bagi PLN untuk menuntaskan seluruh kewajiban penggantian lahan, sementara surat rekomendasi gubernur akan segera diterbitkan dalam waktu singkat.

Purbaya menginstruksikan agar seluruh pihak bergerak cepat setelah hambatan administratif ini teratasi agar proses di Kementerian Kehutanan bisa segera rampung.

"Yang jelas kan nanti dikasih waktu sampai 2027 nanti cukup, saya pikir waktunya. Tapi yang jelas, untuk proyek ini, kendala tadi rekomendasi Gubernur sudah dihilangkan, akan keluar dalam waktu singkat. Nanti tinggal diurus ke Kementerian Kehutanan. Jangan terlalu lama ya," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) atap saat ini telah menyentuh angka 1,3 Gigawatt (GW) dalam durasi yang relatif cepat. Hal itu mencerminkan pertumbuhan hampir sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan capaian 146 MW pada tahun 2024.

Perolehan ini dinilai sebagai langkah awal yang kokoh untuk mendukung ambisi pengembangan energi surya nasional sebesar 100 GW di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) serta Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) resmi meresmikan inisiatif 1,3 GW PLTS atap tersebut pada Selasa (21/4).

Proyek ini merupakan rangkaian dari gelaran Road to IndoSolar 2026, sebuah wadah sinergi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku bisnis, investor, kalangan akademis, dan mitra internasional guna mengakselerasi kemajuan energi surya di tanah air.

Pemanfaatan PLTS Atap Makin Jadi Pilihan Strategis Dukung Transisi Energi Nasional



Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi memaparkan, bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, proyeksi kapasitas PLTS terpasang ditetapkan sebesar 17,1 GW, meskipun Presiden Prabowo Subianto mencanangkan target yang lebih tinggi, yakni mencapai 100 GW.

Berdasarkan data Eniya, saat ini total kapasitas PLTS nasional telah menyentuh 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 MW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya dalam negeri," ujarnya, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Eniya menekankan bahwa implementasi program PLTS tidak hanya bertujuan memperkuat bauran energi bersih, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyerapan tenaga kerja. "Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

Pemerintah Kebut 17 Gigawatt PLTS Terbangun Tahun Ini



Pemerintah ke depannya akan melakukan diversifikasi pemanfaatan PLTS, tidak sekadar mengandalkan atap bangunan (rooftop), melainkan juga instalasi di permukaan tanah (ground-mounted) pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, lingkungan koperasi desa, serta mendukung ekosistem kendaraan listrik.

PLTS atap dinilai sebagai solusi strategis karena sifatnya yang modular, dapat dibangun dengan cepat, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari skala rumah tangga hingga sektor industri. Sejalan dengan studi Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia memiliki potensi PLTS darat sebesar 165,9 GW dan 38,13 GW untuk PLTS terapung.

"Capaian ini menunjukkan energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia," ujar Mada Ayu Habsari, Ketua Umum AESI dalam keterangannya.

Saat ini, AESI menaungi 135 anggota yang mencakup seluruh rantai pasok energi surya, mulai dari sisi manufaktur, pengembang, teknologi, hingga lembaga sertifikasi, yang menjadi modal utama dalam ekspansi industri ini.

"AESI menilai inisiatif 1,3 GW PLTS atap akan menjadi katalis bagi pengembangan energi surya dalam skala besar. Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, PLN, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan energi surya sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi hijau nasional," kata Mada.

JAKARTA - Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.

“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.

Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.

Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya



Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.

JAKARTA - Pemerintah mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya ( PLTS ) berkapasitas 100 gigawatt. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam keterangannya di hadapan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).

Brian menyampaikan bahwa Presiden secara khusus meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. “Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel,” jelas Brian dalam keterangannya usai pertemuan.

Prabowo Bentuk Satgas Konversi PLTS dan Motor Listrik, Bahlil Ditunjuk Jadi Koordinator



Menurutnya, pemerintah pada tahun ini secara optimistis menargetkan pencapaian penambahan 17 gigawatt energi terbarukan melalui PLTS dalam skala nasional. Target tersebut mencakup penambahan kapasitas PLTS sekaligus pengurangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) .

“Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt,” tuturnya.

“Untuk saat ini, dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian ESDM, dari PLN, Danantara, dan beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS,” sambungnya.

Pemanfaatan PLTS Dorong Transformasi Green Mining di Indonesia



Adapun terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, Brian menuturkan hal tersebut akan dilaksanakan oleh PLN sebagai implementator utama program.“Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut,” imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas deregulasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) demi memacu transisi energi baru terbarukan (EBT) dan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.

"Kita saat ini sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS, jadi mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu (PLTS) atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam sambutan saat acara Peluncuran 1,3 GW PLTS Atap secara virtual di Jakarta, Selasa.

Eniya mengatakan penyederhanaan regulasi ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju ketahanan energi nasional yang memberikan berbagai efek ganda (multiplier effect) di berbagai sektor industri dan masyarakat.

"Salah satu unsur yang mendukung pengembangan PLTS di negara kita adalah kita harus menghadirkan industri energi surya nasional yang kuat, karena memberikan multiplier effect yang besar, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan potensi bagi industri manufaktur, juga peningkatan investasi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global," jelas dia.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pengembangan PLTS telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034 dengan target 17,1 gigawatt (GW).

Langkah ini, lanjut dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik energi surya hingga 100 GW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya di dalam negeri," ujar dia.

Lebih jauh, Eniya mengatakan saat ini kapasitas terpasang PLTS nasional telah mencapai sekitar 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 megawatt (MW).

Realisasi program PLTS pun, lanjutnya, tidak hanya mendukung bauran energi bersih, tetapi juga membuka potensi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar dan peluang ekonomi baru.

"Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

"Ke depan, pemerintah ingin memperluas penggunaan fotovoltaik tidak hanya di atap bangunan (rooftop). Tetapi juga di area ground-mounted terutama di sekitar koperasi desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta akselerasi kendaraan listrik," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami menandatangani kesepakatan kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan PT GreenX Indonesia Energy Absolute, yang pada intinya kerja sama ini untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala mini..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala mini mendukung Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan penyediaan listrik di desa yang belum memiliki akses listrik.

"Perlu diketahui bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekarang juga sedang memasuki tahap operasionalisasi, sehingga membutuhkan juga dukungan penyediaan listrik yang Insya Allah nanti akan bisa diatasi dengan kerja sama ini dalam bentuk penyediaan PLTS-PLTS dalam skala yang mini, lebih tepatnya berkapasitas 0,5 Mega Watt (MW)," ujar Ferry Juliantono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain itu, lanjutnya, hal ini juga akan diharapkan bisa membantu masyarakat untuk bisa bukan hanya mereka mendapatkan energi untuk digunakan dalam rumah tangga atau rumah-rumah mereka, tetapi juga ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha, kegiatan ekonomi mereka.

Kementerian Koperasi dan PT Energy Absolute GreenX Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman
Bersama Mengenai Program Kemandirian Energi Desa Indonesia.

"Kami menandatangani kesepakatan kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan PT GreenX Indonesia Energy Absolute, yang pada intinya kerja sama ini untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala mini yang nanti akan dipergunakan untuk membantu penyediaan listrik bagi desa dan kelurahan yang belum memiliki akses listrik, ataupun yang sekarang masih menggunakan bahan energi yang masih mahal dan terbatas penggunaannya," kata Ferry.

Menurut dia, diharapkan dengan kerja sama ini percepatan yang dilakukan itu akan bisa berskala besar dalam jumlah banyak, karena memang jumlah desa dan kelurahan yang memerlukan solusi terhadap penyediaan energi listrik dengan menggunakan tenaga surya merupakan solusi paling cepat.

"Oleh karena itu, tadi kita sudah tanda tangan dan harapannya ke depan kita bisa langsung mengimplementasikan di daerah-daerah. Untuk itu kami berterima kasih kepada PT Energy Absolute GreenX Indonesia yang telah menyediakan sumber daya untuk bisa mempercepat kegiatan ini. Harapannya ini bisa langsung diimplementasikan dalam waktu sesegera mungkin," kata Ferry.

Harapannya dengan kerja sama ini bisa membantu keinginan Presiden RI supaya Indonesia bisa swasembada energi, khususnya untuk menyediakan energi bagi masyarakat dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya dalam skala kecil-kecil yang bisa nantinya bisa dikelola oleh koperasi-koperasi, dan bahkan juga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada.

Dalam kesempatan sama, Executive Chairman PT Energy Absolute GreenX Indonesia Justine Joel mengatakan, pihaknya akan membangun microgrid dalam skala 0,5 megawatt, yang mana nanti berperan penuh dan penting adalah koperasi-koperasi yang ada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, yang mana konsentrasinya kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Dalam hal ini kita akan coba untuk memulai dengan piloting di Ambon. Mungkin setelah kita kaji di sana juga banyak Koperasi Desa Merah Putih Pak Menteri, yang mungkin ini Pak Menteri Koperasi juga sudah mendukung inisiasi untuk piloting di Kota Ambon," kata Justine Joel.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 Megawatt (MW) di Sumatera Selatan, dapat beroperasi secara penuh (commercial operation date/COD) pada 2032.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani menyatakan, penyelesaian proyek PLTP tersebut akan menggenapkan total kapasitas PGE Area Lumut Balai mencapai 220 MW, termasuk dengan penambahan PLTP Lumut Balai Unit 3 di tahun 2030.

“Melalui pengembangan proyek PLTP Lumut Balai Unit 4, PGE tidak hanya berfokus pada penambahan potensi kapasitas terpasang, tetapi mencerminkan komitmen perseroan dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi bersih sekaligus meningkatkan keandalan portofolio panas bumi nasional,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, rangkaian pengembangan proyek tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur, pengeboran sumur eksplorasi, uji produksi, hingga penerbitan Notice of Resource Confirmation (NORC), dengan target penyelesaian pada Oktober 2027.

Sebagai tahap awal, BUMN yang juga merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut akan melaksanakan pengeboran tiga sumur eksplorasi dengan estimasi investasi sebesar 32,21 juta dolar AS.

“Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emissions,” kata Ahmad Yani.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi menyampaikan bahwa lokasi pengeboran berada di area yang sangat prospektif secara geologi, yakni terletak di sekitar zona upflow utama dengan karakteristik permeabilitas tinggi.

Ia mengatakan, hasil studi geosains serta simulasi reservoir terbaru pun menunjukkan bahwa cadangan eksisting mampu mendukung pengembangan tambahan kapasitas 55 MW pada PLTP Lumut Balai Unit 4.

“Dengan dukungan data teknis tersebut, pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 4 ke depan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih terukur,” ujar Edwil Suzandi.

Sementara itu, Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho menyatakan, proyek tersebut juga akan berkontribusi pada optimalisasi pengelolaan wilayah kerja panas bumi secara keseluruhan.

Ia mengungkapkan, WKP Lumut Balai memiliki area sumber daya panas bumi yang luas, berkisar antara 22 hingga 66 kilometer persegi.

“Proyek PLTP Lumut Balai Unit 4 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan cadangan terbukti sekaligus memastikan keberlanjutan pengembangan WKP Lumut Balai. Eksplorasi ini berperan penting dalam mendorong realisasi target pengembangan 1 Gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi ekspansi PGE,” imbuh Andi Joko Nugroho.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026