Bisnis.com, JAKARTA - Para pelaku industri perfilman mencurahkan berbagai kendala yang ada di industri, salah satumya pembajakan yang masih marak, termasuk pada film-film Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) Hermawan Susanto mengungkapkan bahwa saat ini pembajakan masih menjadi masalah besar yang dihadapi industri perfilman di Indonesia, yang menghambatnya untuk berkembang.

Dia mengungkapkan berdasarkan studi yang dibuat oleh akademisi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), bahwa ada kerugian antara Rp25 triliun hingga Rp30 triliun dari usaha video streaming karena pembajakan film nasional.

"Ini besar sekali, waktu zaman dulu itu pembajakan masih pakai CD hitungannya ada kerugiannya adalah Rp5 triliun pertahun jadi dari 2017 ke 2020 karena besarnya dan cepatnya dan dari Rp5 triliun sekarang menjadi Rp25 triliun," ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Riset tersebut menyatakan bahwa kerugian juga terjadi karena dalam sekali menonton film, bisa ada rata-rata 2,3 orang yang menonton film bajakan itu sekaligus.

Film Indonesia Bobol

Pembajakan juga berpengaruh pada film Indonesia, yang baru tayang sekalipun.

Hermawan mengungkap, saat mengecek film Pangku yang baru tayang hari ini di bioskop, ternyata film tersebut sudah ada di YouTube dengan jumlah penonton sudah mencapai 10 ribu orang.

Selain itu di platform Telegram ada gua grup menonton film bajakan Pangku, dengan masing-masing sudah mencapai 28.000 dan 21.000 penonton.

"Nah pembajakan film ini menurut kami seperti bendungan, sudah diisi air banyak tapi banyak bocor, sehingga air yang mengalir sampai ke sawah itu tidak cukup untuk membuat sawahnya berkembang, ini analoginya," ujarnya.

Mewakili Avisi dan industri perfilman, Hermawan berharap ada bantuan dari pemerintah agagr kebocoran-kebocoran di "bendungan" tersebut bisa kurangi sehingga industri perfilman bisa berkembang dan bisa bertambah besar.

"Saya yakin karena dari data ini mengatakan juga Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduknya banyak dan menjadi pasar yang terbesar untuk film nasional dan bahkan ASEAN," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembajakan film Indonesia hingga kini masih marak dan membuat pengusaha di Industri perfilman Indonesia makin resah karena mereka semakin tertekan akan kasus ini.

Bahkan, kini pembajakan film-film Indonesia dinilai lebih canggih. Pembajakan film kini lebih masif dilakukan melalui platform layanan komunikasi untuk membagi file secara ilegal.

Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) Hermawan Sutanto, di mana kasus pembajakan film Indonesia membuat para pengusaha mengalami kerugian yang cukup besar dari 2017 hingga 2025, yakni mencapai Rp25 triliun.

"Kami melihat ada Rp25 triliun kerugian yang muncul dari streaming terhadap pembajakan film nasional. Jika satu orang menonton film nasional di layanan streaming resmi, maka ada 2,3 kalinya yang menonton bajakan. Ini yang menjadi concern kami," kata Hermawan dalam rapat kerja (raker) Bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (6/11/2025).

Hermawan mengungkapkan, Telegram menjadi platform media sosial yang marak terjadinya pembajakan film Indonesia. Di platform ini, biasanya cukup banyak tautan untuk mengakses layanan streaming ilegal.

"Di Telegram, saya menemukan banyak link-link untuk mengakses streaming ilegal, termasuk ada film-film Indonesia," jelasnya.

Tautan tersebut dibagikan secara gratis dan tentunya merugikan para kreator dan menggerogoti industri kreatif Indonesia.

Hermawan melanjutkan fenomena tersebut bagaikan bendungan yang sedang bocor dan tak membuat pertanian di sekitar bendungan dapat tumbuh baik.

"Industri ekonomi perfilman nasional, menurut kami, bagaikan bendungan yang sudah diisi air, tapi banyak bolongnya, sehingga air yang mengalir ke sawah tidak cukup untuk membuat sawah itu tumbuh subur," ujarnya.

Oleh karena itu, Ia berharap kepada pemerintah agar pembajakan ini bisa diantisipasi lebih lanjut agar pengusaha di industri film nasional bisa berkembang pesat.

"Kami berharap bantuan dari pemerintah supaya kebocoran-kebocoran di bendungan ini bisa lebih cepat dikurangi, kami berharap pembajakan bisa dihentikan lebih cepat agar kami bisa berkembang dengan baik," ucapnya.

Telegram Diminta Gerak Cepat

Pembajakan di Telegram bukan hanya masalah sepele. Dampaknya nyata dan mengkhawatirkan. Karena aksi ini, kreator kehilangan pendapatan dari hasil jerih payah mereka.

Industri kreatif di Indonesia, termasuk industri perfilman Indonesia terancam terhambat oleh praktik pembajakan ini.

Meskipun banyak pihak telah menyuarakan keresahan mereka, upaya untuk menangani pembajakan konten di Telegram masih terkesan lamban.

Karenanya, para pembajak leluasa menyebarkan konten bajakan mereka, merugikan pemilik, pembuat, dan konsumen ingin menikmati konten secara legal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku industri perfilman Indonesia mengaku resah karena pembajakan film semakin marak terjadi, membuat mereka mengalami kerugian yang cukup besar.

Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) Hermawan Sutanto mengatakan pembanjakan film nasional telah merugikan industri film nasional sebesar Rp 25 triliun sejak 2017 hingga 2025, di mana pembajakan terjadi karena banyaknya orang yang menonton film Indonesia secara ilegal melalui layanan streaming tak resmi.

"Kami melihat ada Rp 25 triliun kerugian yang muncul dari streaming terhadap pembajakan film nasional. Jika satu orang menonton film nasional di layanan streaming resmi, maka ada 2,3 kalinya yang menonton bajakan. Ini yang menjadi concern kami," kata Hermawan dalam rapat kerja (raker) Bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (6/11/2025).

Bahkan mirisnya, ada salah satu film yang baru tayang di bioskop, tetapi sudah ada banyak orang yang menonton secara ilegal di layanan streaming tak resmi.

"Kebetulan tadi saat ada diskusi, saya menanyakan kepada pelaku industri bioskop, film Indonesia apa yang lagi ramai di bioskop? Di jawab Pangku. Dan setelah itu, saya cepat buka Youtube dan cari film Pangku, ternyata sudah 10.000 yang nonton Pak. Kemudian saya buka Telegram sudah ada 28.000 dan 21.000 di grup yang berbeda nonton Pangku. Padahal kan film Pangku baru rilis di bioskop hari ini," lanjutnya.

Hermawan pun berharap pembajakan ini dapat dicegah lebih lanjut agar industri perfilman Indonesia tak terdampak dari aksi pembajakan tersebut.

"Kami berharap bantuan dari pemerintah supaya kebocoran-kebocoran ini (pembajakan) bisa lebih cepat dikurangi lagi. Padahal dari data ini, Indonesia menjadi negara yang cukup baik industri perfilmannya di ASEAN," jelasnya.

Maraknya pembajakan film Indonesia yang masih terjadi dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses digital melalui situs ilegal dan platform media sosial, meskipun ada upaya dari pemerintah dan industri untuk memberantasnya melalui penegakan hukum serta kampanye kesadaran publik.

Ada beberapa penyebab pembajakan film Indonesia makin marak, mulai dari perkembangan teknologi hingga kesadaran masyarakat. Perkembangan teknologi memudahkan siapa saja untuk mengunduh atau streaming film secara ilegal dari situs-situs tertentu, bahkan melalui platform media sosial seperti Telegram.

Selain itu, keterbatasan akses bioskop di beberapa wilayah menyebabkan masyarakat lebih memilih solusi bajakan karena lebih murah dan mudah.

Tak hanya itu saja, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari atau tidak peduli terhadap dampak negatif dari pembajakan, termasuk kerugian finansial dan non-material bagi para kreator dan industri perfilman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pengusaha di industri bioskop dan rumah produksi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR RI terkait kondisi industri perfilman di Indonesia saat ini. Ada beberapa tantangan yang tengah dihadapi oleh pengusaha.

Dalam raker tersebut, setidaknya ada tiga tantangan yang tengah dihadapi oleh pengusaha bioskop dan rumah produksi film Indonesia. Adapun ketiga tantangan tersebut yakni Pertama, masih terbatasnya jumlah layar di Indonesia, di mana jumlah bioskop masih didominasi di kota-kota besar, sehingga sebaran bioskop belum merata di Indonesia.

Kedua yakni kualitas komersial perfilman Indonesia, di mana hal ini dikeluhkan oleh banyak produser film Indonesia untuk dapat ditayangkan di layar bioskop. Ketiga, masih maraknya kasus pembajakan film di Indonesia, di mana kasus pembajakan marak terjadi melalui beberapa media sosial seperti Telegram.

"Ketersediaan dan jumlah layar menjadi salah satu tantangan yang kami hadapi saat ini. Sebagai negara dengan penduduk 283 juta lebih dan sebagai negara dengan rasio layar per 100 ribu penduduk paling rendah dibandingkan dengan Singapura, kami baru 0,7 per layar, artinya kurang dari satu layar per 100 ribu penduduk," kata Sekretaris Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Judith Dipodiputro dalam raker Bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (6/11/2025).

Foto: Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (6/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (6/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)

Pihaknya mengungkapkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 283 juta lebih, maka seharusnya memiliki 10 ribu layar. Secara lebih rinci, rasio layar per 100 ribu penduduk di Indonesia juga kalah dari Thailand dan Malaysia yang keduanya sudah mencapai rasio 1,7 dan 3,6. Hal ini mencerminkan rendahnya akses dan penetrasi infrastruktur bioskop di Indonesia.

"Dengan jumlah penduduk yang kita miliki, Indonesia seharusnya memiliki sekitar 10 ribu layar. Jadi masih ada kekurangan lebih dari 7 ribu layar pada saat ini," jelasnya.

Adapun hingga Januari 2024, total bioskop di seluruh Indonesia mencapai 496 lokasi dengan 2.375 unit layar yang tersedia di seluruh Indonesia. Angka ini bertambah 16 lokasi dan 70 layar dibandingkan dengan 2023. Meski begitu, angka ini masih belum memenuhi kebutuhan minimum layar di Indonesia.