Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri Telegram, Pavel Durov, melontarkan spekulasi liar mengenai keterlibatan Meta Platforms Inc. dalam memanfaatkan investasinya di perusahaan telekomunikasi India, Jio, untuk menyabotase layanan pesan instan pesaingnya.

Adapun Jio merupakan bagian dari Reliance Industries Limited (RIL), konglomerat multinasional terbesar di India yang berbasis di Mumbai.

Keberadaan Reliance tidak bisa dilepaskan dari dinasti keluarga Ambani, yang merupakan salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di dunia.

Melalui akun media sosial miliknya, Durov mengklaim operator seluler di bawah naungan Reliance Industries tersebut sengaja memutus akses bagi jutaan pengguna di luar India lewat metode manipulasi jaringan global.

"Perusahaan telekomunikasi India melakukan sabotase akses jutaan penguna Telegram di luar India, termasuk di UAE dengan menggunakan metode yang disebtu BGP," tulis Durov dalam unggahannya, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Metode pembajakan border gateway protocol (BGP) tersebut bekerja dengan menyebarkan informasi rute internet palsu yang mengaitkan suatu layanan ke alamat IP yang salah.

Karena router internet saling berbagi data secara otomatis, gangguan navigasi digital ini dapat menyebar cepat ke seluruh dunia hingga membuat netizen gagal mengakses Telegram.

Perumpamaan sederhananya seperti seseorang yang sengaja mengubah papan penunjuk arah resmi di jalan raya, sehingga semua kendaraan tersesat ke jalur buntu. Jio menjadi orang yang mengubah papan tersebut.

Durov menilai gangguan koneksi internet tersebut disengaja demi kepentingan perang kompetisi bisnis.

"Ini terlihat seperti upaya sabotase internasional karena Reliance telah menolak berbagai laporan. Ini mungkin bagian dari peperangan di tengah kompetisi dan Reliance sebagiannya dimiliki oleh Meta, perusahaan di belakang Whatsapp," tutur Durov menambahkan.

Meta tercatat menanamkan investasi senilai US$5,7 miliar di Reliance, bahkan baru saja mengumumkan kerja sama pusat data baru dengan raksasa India tersebut pekan lalu.

Meski demikian, pihak Jio langsung menolak keras tuduhan salah konfigurasi rute jaringan tersebut.

"Jio terus mengoperasikan jaringannya sesuai dengan praktik terbaik perutean internet global serta standar tertinggi dalam hal keandalan, keamanan, dan transparansi," tulis manajemen Jio dalam keterangan resminya.

Durov sejauh ini tidak memberikan bukti konkret atas klaim konspirasi tersebut. Dia justru terus mengaitkan masalah teknis ini dengan dinamika regulasi di India, termasuk langkah Kementerian TI India memblokir Telegram selama enam hari demi mencegah kebocoran ujian medis.

Menurut Durov, pembatasan akses internet menjelang ujian merupakan kebijakan yang keliru dan salah sasaran. "Ini justruk berdampak pada lebih dari 150 juta pengguna aktif Telegram di India," tulisnya, sembari mengingatkan aksi penipuan akan dengan mudah berpindah ke platform digital lain.

Klaim Durov mengenai diskriminasi regulasi dinilai sulit dipertahankan. Asosiasi telekomunikasi India sejak lama mendesak pengetatan aturan bagi platform komunikasi daring sejenis Telegram dan WhatsApp karena menyediakan layanan panggilan suara tanpa terikat izin operator konvensional. Telegram secara spesifik juga kerap disorot otoritas hukum lokal akibat minimnya kerja sama pemberantasan pembajakan konten serta fitur anonimitas pengguna yang tinggi.

Pembatasan akses Telegram oleh Pemerintah India memicu lonjakan penggunaan layanan virtual private network (VPN) dan aplikasi pesan instan alternatif.

Dikutip dari TechCrunch pada Kamis (18/6), unduhan aplikasi VPN di India meningkat 49% dibandingkan rata-rata harian setelah pemerintah mengumumkan pemblokiran Telegram.

Berdasarkan data perusahaan intelijen aplikasi Appfigures, Selasa (17/6) menjadi hari dengan jumlah unduhan VPN tertinggi di India setidaknya sejak awal 2025. Total unduhan sejumlah aplikasi VPN utama naik dari rata-rata sekitar 139 ribu per hari menjadi 208 ribu unduhan.

Beberapa penyedia layanan VPN mencatat kenaikan yang signifikan. Proton VPN menjadi salah satu yang mengalami pertumbuhan terbesar dengan lonjakan unduhan sebesar 113% di App Store India milik Apple. Sementara itu, Turbo VPN mencatat kenaikan 85% pada platform yang sama.

Di Google Play Store, unduhan Proton VPN meningkat 64% dan Turbo VPN naik 35%. Adapun NordVPN mencatat pertumbuhan unduhan sebesar 41% di App Store, sedangkan ExpressVPN mengalami kenaikan 31% di Google Play.

Lonjakan penggunaan VPN terjadi setelah Pemerintah India memutuskan membatasi akses Telegram hingga 22 Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul kekhawatiran bahwa platform pesan instan itu digunakan untuk menyebarkan informasi palsu terkait soal ujian dan penipuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ulang National Eligibility cum Entrance Test (NEET), salah satu ujian masuk perguruan tinggi terbesar di India.

Pemerintah India menilai pembatasan sementara diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang berpotensi merugikan peserta ujian. Namun, Telegram menolak langkah tersebut dan mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah ke Pengadilan Tinggi Delhi.

Dalam persidangan, Telegram berpendapat pemerintah seharusnya menindak konten atau kanal yang melanggar aturan, bukan memblokir seluruh platform yang memiliki lebih dari 150 juta pengguna di India.

Dampak kebijakan tersebut tidak hanya terlihat pada layanan VPN. Pengguna juga mulai beralih ke aplikasi pesan instan lain. Data Appfigures menunjukkan unduhan Signal meningkat 72% di App Store dan melonjak 322% di Google Play setelah pengumuman pembatasan Telegram.

Aplikasi Viber juga mencatat pertumbuhan signifikan dengan kenaikan unduhan sebesar 216% di App Store. Sementara itu, aplikasi iMe yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem Telegram mencatat salah satu pertumbuhan tercepat. Unduhannya di Google Play melonjak dari rata-rata sekitar 827 menjadi lebih dari 50.900 dalam sehari.

Meski akses Telegram dibatasi, penggunaan platform tersebut justru tidak langsung menurun. Menurut Sensor Tower, jumlah pengguna aktif harian Telegram di India meningkat 17% pada hari pengumuman pembatasan. Angka tersebut menjadi pertumbuhan harian terbesar Telegram di India sejak gangguan layanan Meta pada 2021.

Data dari Cloudflare Radar juga menunjukkan peningkatan permintaan DNS ke domain Telegram dalam dua hari setelah kebijakan diumumkan. Meski tidak selalu mencerminkan akses yang berhasil, kenaikan tersebut mengindikasikan banyak pengguna berupaya tetap terhubung ke layanan Telegram setelah pembatasan mulai diterapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Turnamen sepak bola terbesar di jagat raya, Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, segera bergulir dalam hitungan jam.

Bagi para pencinta sepak bola di Tanah Air, perbedaan zona waktu yang masif menjadi tantangan tersendiri untuk terus memperbarui informasi jam tayang pertandingan. Namun, tidak semua penggemar sepak bola bersedia mengunduh aplikasi khusus yang menyedot banyak memori dan kuota data demi memantau turnamen akbar ini.

Pemanfaatan asisten virtual atau chatbot berbasis teks kini menjadi solusi bagi pembaca yang memiliki keterbatasan kuota atau memori ponsel penuh, sehingga enggan mengunduh aplikasi sepak bola yang berat.

Melalui optimalisasi platform yang sudah populer seperti WhatsApp dan Telegram, informasi dinamis mengenai turnamen dapat diakses secara instan tanpa membebani performa perangkat keras ponsel pintar.

Berdasarkan data yang diolah dari berbagai sumber, berikut beberapa tips taktis menggunakan akun bot Telegram atau nomor resmi WhatsApp centang hijau yang menyediakan menu interaktif jadwal pertandingan.

1. Manfaatkan Otomatisasi Perintah Pendek di Telegram

Platform Telegram dikenal memiliki ekosistem bot yang sangat ringan dan responsif. Pengguna tidak perlu melakukan navigasi visual yang rumit seperti pada aplikasi olahraga konvensional. Pembaca hanya perlu mengetik perintah sederhana, misalnya /jadwal_hari_ini, untuk mendapatkan infografis teks jadwal format WIB yang ringan dan cepat.

2. Optimalkan Fitur Centang Hijau WhatsApp Resmi

Untuk kenyamanan dan keamanan data pribadi, pastikan hanya berinteraksi dengan akun bisnis resmi yang memiliki verifikasi centang hijau. Beberapa agregator media olahraga global dan pemegang hak siar memanfaatkan API WhatsApp Business untuk menyediakan menu interaktif. Cukup mengirimkan pesan teks berupa kata kunci seperti "Menu Utama" atau "Jadwal", sistem otomatis akan mengirimkan balasan terstruktur mengenai laga yang akan berlangsung.

3. Kurangi Konsumsi Data dengan Format Berbasis Teks

Aplikasi berita atau penyedia skor langsung (livescore) umumnya memuat banyak iklan video banner dan pelacak latar belakang yang menguras kuota internet. Sebaliknya, chatbot bekerja dengan prinsip interaksi minimalis. Informasi yang dikirimkan didominasi oleh teks bersih atau gambar kompresi tinggi, sehingga menghemat konsumsi data hingga 80 persen jika dibandingkan dengan membuka aplikasi atau situs web visual.

4. Konversi Otomatis ke Zona Waktu WIB

Keunggulan utama dari bot lokal yang dikonfigurasi untuk pasar Indonesia adalah penyelarasan waktu. Mengingat sebagian besar pertandingan di Amerika Utara berlangsung pada dini hari atau pagi hari waktu Indonesia, bot ini langsung menyajikan data pasca-konversi. Sinkronisasi ini memangkas risiko salah menghitung perbedaan waktu yang kerap terjadi jika pembaca melihat jadwal mentah dari situs resmi FIFA.

Kelebihan sistem berbasis chat ini juga diakui oleh para pengembang teknologi digital karena kepraktisannya. Struktur pemrosesan data yang ringkas membuat pengguna ponsel berspesifikasi rendah tetap dapat menikmati pembaruan secara real-time.

Menerapkan metode interaksi berbasis teks ini membuat pemantauan pesta sepak bola dunia 48 negara tetap berjalan lancar. Pembaca dapat menghemat ruang penyimpanan internal sekaligus menjaga kuota internet tetap efisien selama satu bulan penuh kompetisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Firma keamanan siber Socket menemukan adanya 108 ekstensi Google Chrome yang didesain untuk mencuri informasi pengguna, menyuntikkan iklan, hingga menyediakan akses backdoor.

Hingga saat ini, perangkat lunak berbahaya tersebut tercatat telah dipasang oleh lebih dari 20.000 pengguna. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total pengguna Chrome, serangan ini dinilai sangat berbahaya karena sifatnya yang terorganisasi.

Berdasarkan laporan Socket, ratusan ekstensi tersebut dipublikasikan melalui lima akun pengembang yang berbeda. Akun-akun tersebut antara lain GameGen, InterAlt, SideGames, Rodeo Games, dan Yana Project.

Peneliti Keamanan Socket, Kush Pandya mengatakan seluruh ekstensi tersebut terhubung pada satu infrastruktur komando dan kontrol (C2) yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya operasi tunggal di balik penyebaran malware tersebut.

“Seluruh 108 ekstensi tersebut mengarahkan kredensial yang dicuri, identitas pengguna, dan data penjelajahan ke server yang dikendalikan oleh operator yang sama,” kata Pandya dilansir dari The Hacker News Kamis, (16/4/2026).

Dari total temuan tersebut, sebanyak 54 ekstensi dirancang khusus untuk mencuri identitas akun Google melalui protokol OAuth2. Modus ini memungkinkan peretas memperoleh alamat surel, nama lengkap, hingga foto profil pengguna.

Selain pencurian identitas, sebanyak 45 ekstensi lainnya disisipi dengan universal backdoor. Fitur berbahaya ini memungkinkan pelaku untuk membuka tautan URL apa pun secara otomatis sesaat setelah peramban dijalankan.

Dalam operasionalnya, ekstensi ini menyamar sebagai alat utilitas yang tampak sah untuk menghindari kecurigaan. Beberapa kategori yang digunakan meliputi klien bilah sisi Telegram, gim slot dan Keno, hingga alat pengoptimal YouTube dan TikTok.

Socket juga menyoroti ancaman spesifik pada ekstensi 'Telegram Multi-account' dan 'Web Client for Telegram – Teleside'. Perangkat ini mampu mencuri sesi aktif Telegram Web dan mengambil alih akun pengguna secara penuh.

Selain pencurian sesi, lima ekstensi ditemukan menggunakan API declarativeNetRequest milik Chrome untuk menghapus tajuk keamanan dari situs web target. Hal ini memudahkan pelaku menyuntikkan iklan judi pada platform video populer.

Meskipun identitas pelaku belum diketahui secara pasti, analisis kode sumber menemukan adanya komentar dalam bahasa Rusia di beberapa bagian program. Temuan ini menjadi petunjuk awal mengenai asal kampanye tersebut.

Socket menyatakan telah melaporkan temuan ini kepada Google agar segera ditindaklanjuti. Namun, hingga laporan diterbitkan, sejumlah ekstensi tersebut terpantau belum dihapus sepenuhnya dari Chrome Web Store.

Pengguna yang telah memasang salah satu dari ekstensi tersebut disarankan untuk segera menghapusnya. Selain itu, pengguna diimbau untuk melakukan log out dari semua sesi Telegram Web melalui aplikasi seluler demi keamanan data.

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri membongkar sindikat penjualan phishing tools yang beroperasi lintas negara dengan total keuntungan Rp25 miliar.

Kadivhumas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan total ada dua tersangka yang telah ditangkap dalam perkara ini. Mereka yakni GWL dan FYTP yang ditangkap di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan kasus terungkap saat pihaknya melakukan patroli siber terhadap situs mencurigakan yang menjual script phishing. Dari penelusuran itu, penyidik mengungkap bahwa situs itu mengarah pada platform w3llstore.com yang terhubung dengan distribusi tools melalui bot Telegram.

“Hasilnya, tools yang diperoleh terbukti dapat digunakan untuk aksi phishing, termasuk mencuri kredensial dan mengambil alih akun korban,” ujar Isir dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, tools ini bekerja dengan menyedot data saat korban memasukkan username dan password. Bahkan, alat ini mampu mengambil session login sehingga pelaku dapat mengakses akun tanpa perlu kode OTP.

Kemudian, Isir menjelaskan peran TGWL diketahui bertindak sebagai pembuat sekaligus pengelola tools dan sarana distribusi, sementara FYTP mengelola aliran dana hasil kejahatan melalui kripto dan rekening bank.

Modus transaksi pun beralih dari situs web ke Telegram dengan pembayaran berbasis kripto. Selain itu, kepolisian juga turut mengamankan aset senilai sekitar Rp4,5 miliar berupa rumah, kendaraan, dan barang elektronik.

"Sementara dari penelusuran transaksi sejak 2021 hingga 2026, kedua tersangka diperkirakan telah meraup keuntungan hingga Rp25 miliar," imbuhnya.

Adapun, Isir mengemukakan bahwa kasus ini juga melibatkan kerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mengidentifikasi korban di Amerika Serikat sekaligus menelusuri jaringan pengguna tools tersebut.

Dari hasil penyidikan, korban diketahui tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Oleh sebab itu, kejahatan ini bersifat transnasional cybercrime.

“Ini menunjukkan kejahatan siber memiliki dampak luas dan lintas negara. Polri akan terus menindak tegas dan memperkuat kerja sama internasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad terlihat masih hidup dalam sebuah video yang baru beredar di berbagai kanal Telegram Iran setelah beberapa hari terakhir muncul rumor mengenai kematiannya.

Laporan awal mengenai dugaan kematian Ahmadinejad mulai menyebar luas di media sosial sejak meningkatnya ketegangan dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sejumlah akun di berbagai platform mengklaim bahwa mantan presiden tersebut tewas akibat serangan koalisi.

Namun, menurut laporan AzerNews, sebuah video yang beredar di beberapa kanal Telegram Iran menunjukkan Ahmadinejad dalam kondisi hidup. Hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai kapan dan di mana rekaman video tersebut diambil.

Pemerintah Iran juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rumor kematian yang sempat beredar sebelumnya.

Sementara itu, saluran Telegram Colonelcassad yang dikelola oleh analis militer Rusia, Boris Rozhin, turut membagikan rekaman video yang sama. Dalam unggahannya, saluran tersebut menyebut video itu sebagai bukti bahwa Ahmadinejad masih hidup.

“Video konfirmasi. Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad masih hidup. Sebelumnya dilaporkan bahwa ia tewas selama serangan koalisi,” tulis saluran tersebut, Kamis (5/3/2026).

Sebelumnya, kanal Telegram Iranist sempat melaporkan bahwa Ahmadinejad meninggal dunia pada 1 Maret, namun klaim tersebut belum pernah dikonfirmasi oleh sumber resmi.

JAKARTA - Aplikasi perpesanan Telegram memblokir lebih dari 187.000 grup dan saluran pada hari Senin, yang merupakan salah satu jumlah tertinggi dalam beberapa pekan terakhir, menurut analisis Sputnik/RIA Novosti terhadap data statistik aplikasi perpesanan tersebut.

Sebanyak 187.634 grup dan saluran yang diblokir merupakan angka tertinggi keempat pada bulan Februari, hanya pada tanggal 22-23 Januari dan 15 Februari yang mencatat angka tertinggi

Sejak 1 Februari, Telegram telah memblokir total 2,04 juta grup dan saluran, termasuk 7.116 grup dan saluran yang “terkait teror.”

Sejak Januari 2026, jumlah grup dan saluran yang diblokir telah mencapai hampir 7,5 juta, termasuk 27.382 saluran yang “berhubungan dengan terorisme.”

Sejak tahun 2015, proses moderasi telah mencakup keluhan pengguna dan pemantauan proaktif berdasarkan pembelajaran mesin, yang ditingkatkan pada awal tahun 2024 dengan alat moderasi yang didukung AI, menurut Telegram.

Aplikasi perpesanan Telegram dibuat pada tahun 2013 oleh Pavel Durov, pendiri platform media sosial Rusia, VKontakte.

Jumlah pengguna aktif bulanan Telegram melebihi satu miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia berusaha memblokir WhatsApp dan Telegram. Upaya ini bertujuan membatasi platform yang beroperasi di luar kendali negara.

WhatsApp mengumumkan aksi pemerintah Rusia ini melalui akun resminya di X pada 12 Febuari 2026, menyebutnya sebagai langkah mundur yang justru dapat mengurangi keamanan pengguna di Rusia.

Selain itu WhatsApp juga menjelaskan usaha pemblokiran ini adalah upaya pemerintah untuk mendorong orang-orang beralih ke aplikasi pengawasan milik negara

“[Pemerintah Rusia] mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi,” pernyataan WhatsApp pada akun X resminya.

WhatsApp meyakinkan akan terus berusaha agar warga Rusia tetap bisa terhubung menggunakan layanan mereka.

Menurut laporan media Rusia yang dikutip dari Bleeping Computer Jumat (13/2/2026), badan pengawas internet negara itu Roskomnadzor, sempat mengecualikan domain whatsapp.com dan web.whatsapp.com dari Sistem Nama Domain Nasional (DNS), dengan alasan resmi untuk melawan kejahatan dan penipuan. Namun, langkah ini membuat WhatsApp hanya bisa diakses oleh pengguna yang memakai VPN atau resolver DNS luar negeri.

Saat ini Roskomnadzor dikabarkan mengambil langkah lebih agresif untuk memblokir WhatsApp sepenuhnya. Perlu diketahui sejak 2022 perusahaan induk WhatsApp, Meta, telah masuk dalam daftar entitas ekstremis di Rusia.

WhatsApp pertama kali dibatasi di Rusia pada Agustus 2025, ketika pemerintah mulai memperlambat layanan panggilan suara dan video. Pada Oktober 2025, pembatasan meluas ke pendaftaran pengguna baru.

Sekretaris pers Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pemerintah terbuka untuk membiarkan WhatsApp tetap beroperasi asalkan Meta mematuhi peraturan lokal.

Pemblokiran WhatsApp terjadi bersamaan dengan langkah serupa terhadap Telegram, yang dilaporkan mengalami pembatasan kecepatan yang cukup agresif awal pekan ini.

Pendiri Telegram Pavel Durov, menilai pemerintah Rusia sedang mendorong warganya untuk beralih ke aplikasi MAX yang dikontrol oleh Kremlin.

MAX adalah platform pesan yang dikembangkan oleh VK dan menjadi aplikasi wajib pada semua perangkat elektronik yang dijual di Rusia sejak September 2025. Aplikasi ini diklaim aman untuk komunikasi nasional. Tetapi pengamat independen memperingatkan soal kelemahan enkripsi, akses pemerintah, dan potensi pengumpulan data secara luas.

Untuk sementara, warga Rusia masih bisa mengakses WhatsApp atau Telegram menggunakan VPN. Namun, penggunaan VPN pun tidak sepenuhnya aman dari pengawasan dan tindakan pemerintah. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia berusaha memblokir WhatsApp dan Telegram. Upaya ini bertujuan membatasi platform yang beroperasi di luar kendali negara.

WhatsApp mengumumkan aksi pemerintah Rusia ini melalui akun resminya di X pada 12 Febuari 2026, menyebutnya sebagai langkah mundur yang justru dapat mengurangi keamanan pengguna di Rusia.

Selain itu WhatsApp juga menjelaskan usaha pemblokiran ini adalah upaya pemerintah untuk mendorong orang-orang beralih ke aplikasi pengawasan milik negara

“[Pemerintah Rusia] mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi,” pernyataan WhatsApp pada akun X resminya.

WhatsApp meyakinkan akan terus berusaha agar warga Rusia tetap bisa terhubung menggunakan layanan mereka.

Menurut laporan media Rusia yang dikutip dari Bleeping Computer Jumat (13/2/2026), badan pengawas internet negara itu Roskomnadzor, sempat mengecualikan domain whatsapp.com dan web.whatsapp.com dari Sistem Nama Domain Nasional (DNS), dengan alasan resmi untuk melawan kejahatan dan penipuan. Namun, langkah ini membuat WhatsApp hanya bisa diakses oleh pengguna yang memakai VPN atau resolver DNS luar negeri.

Saat ini Roskomnadzor dikabarkan mengambil langkah lebih agresif untuk memblokir WhatsApp sepenuhnya. Perlu diketahui sejak 2022 perusahaan induk WhatsApp, Meta, telah masuk dalam daftar entitas ekstremis di Rusia.

WhatsApp pertama kali dibatasi di Rusia pada Agustus 2025, ketika pemerintah mulai memperlambat layanan panggilan suara dan video. Pada Oktober 2025, pembatasan meluas ke pendaftaran pengguna baru.

Sekretaris pers Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pemerintah terbuka untuk membiarkan WhatsApp tetap beroperasi asalkan Meta mematuhi peraturan lokal.

Pemblokiran WhatsApp terjadi bersamaan dengan langkah serupa terhadap Telegram, yang dilaporkan mengalami pembatasan kecepatan yang cukup agresif awal pekan ini.

Pendiri Telegram Pavel Durov, menilai pemerintah Rusia sedang mendorong warganya untuk beralih ke aplikasi MAX yang dikontrol oleh Kremlin.

MAX adalah platform pesan yang dikembangkan oleh VK dan menjadi aplikasi wajib pada semua perangkat elektronik yang dijual di Rusia sejak September 2025. Aplikasi ini diklaim aman untuk komunikasi nasional. Tetapi pengamat independen memperingatkan soal kelemahan enkripsi, akses pemerintah, dan potensi pengumpulan data secara luas.

Untuk sementara, warga Rusia masih bisa mengakses WhatsApp atau Telegram menggunakan VPN. Namun, penggunaan VPN pun tidak sepenuhnya aman dari pengawasan dan tindakan pemerintah. (Nur Amalina)

Elon Musk pemilik X dan CEO Telegram Pavel Durov kompak mengkritik keamanan privasi WhatsApp milik Meta Platforms. Kritik ini muncul setelah munculnya gugatan class action terhadap WhatsApp oleh sekelompok orang di berbagai negara terkait keamanan percakapan pribadi.

“WhatsApp tidak aman. Bahkan signal oun diragukan. Gunakan X Chat,” tulis Elon Musk melalui akun X @elonmusk, Selasa (27/1).

Sepakat dengan orang terkaya di dunia itu, Durov juga mengkritik bahwa WhatsApp tidak menawarkan komunikasi yang aman. Hal ini merujuk pada analisis enkripsi yang digunakan oleh aplikasi percakapan Meta itu.

“Ketika kami menganalisis bagaimana WhatsApp menerapkan enkripsi, kami menemukan beberapa celah keamanan,” tulis Durov melalui resmi X miliknya @durov. Unggahan Durov ini kemudian direspons oleh Elon Musk dengan balasan “benar”.

Gugatan terhadap Meta diajukan melalui Pengadilan Distrik AS di San Fransisco pada Jumat pekan lalu. Kelompok penggugat mencurigai raksasa teknologi yang berkantor pusat di Menlo Park, California ini diam-diam mengakses pesan, menyimpan dan menganalisis sebagian isi obrolan, meskipun memiliki enkripsi end to end.

Meta pun merespons pernyataan Musk dan Durov sekaligus menanggapi soal gugatan tersebut. Head of WhatsApp at Meta Will Cathcart menepis laporan gugatan tersebut. "WhatsApp tidak dapat membaca pesan karena kunci enkripsi disimpan di ponsel anda dan kami tidak memiliki akses ke sana,” kata dia dikutip dari Economic Times.

Cathcart menilai gugatan itu tanpa dasar dan hanya untuk mencari sensasi. Menurut Cathcart, gugatan ini diajukan oleh perusahaan yang sama yang pernah membela NSO setelah spyware digunakan untuk menyerang jurnalis dan pejabat pemerintah.

NSO merupakan perusahan siber asal Israel. Perusahaan ini dikenal sebagai pembuat spyware Pegasus yang merupakan malware diduga untuk memata-matai jurnalis, aktivis, tokoh publik, dan pejabat dunia.

Juru Bicara WhatsApp, Andy Stone juga membantah soal gugatan tersebut. “Klaim apapun bahwa pesan WhatsApp orang-orang tidak dienkripsi adalah sepenuhnya salah dan tidak masuk akal,” kaya Stone dikutip dari Cryptopolitan.

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi perpesanan modern, Telegram, menjadi ruang favorit interaksi dan transkasi para pelaku kejahatan siber. Hal ini terlihat dari laporan terbaru Kaspersky Digital Footprint Intelligence, yang menyebut lebih dari 800 kanal Telegram milik penjahat siber diblokir selama periode 2021-2024.

Vladislav Belousov, Analis Jejak Digital Kaspersky menerangkan struktur bot dan fitur bawaan Telegram menciptakan ekosistem yang mudah digunakan bagi dunia bawah tanah.

Pasalnya, satu bot dapat secara bersamaan mengelola kueri, memproses pembayaran aset kripto, dan langsung mengirimkan kartu bank curian, log infostealer, kit phishing, atau serangan Distributed Denial of Service (DDoS) kepada ratusan pembeli per hari, tanpa keterlibatan operator.

“Para pelaku kejahatan siber menganggap Telegram sebagai alat yang nyaman untuk berbagai aktivitas berbahaya, tetapi keseimbangan risiko dan manfaatnya jelas bergeser,” ujarnya, dikutip Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Selain itu, kapasitas unggahan tanpa batas juga memungkinkan distribusi basis data perusahaan maupun dokumen curian tanpa memerlukan server eksternal. Otomatisasi tanpa hambatan ini secara alami mendorong maraknya jual beli data sensitif berbiaya rendah, seperti kartu perbankan atau data lain yang bocor.

Kendati demikian, transaksi bernilai tinggi yang bergantung pada kepercayaan seperti penjualan kerentanan zero-day, kata Belousov masih dominan terjadi di forum dark web yang dijaga reputasinya.

Dari fenomena ini, peneliti Kaspersky menemukan dua tren yang jelas terkait aktivitas ilegal di Telegram. Pertama, rata-rata usia sauran bayangan (shadow channel) di Telegram meningkat signifikan. Kanal yang bertahan lebih dari sembilan bulan tercatat tumbuh lebih dari tiga kali lipat sepanjang 2023–2024 dibandingkan periode 2021–2022.

Pada saat yang sama, aktivitas pemblokiran Telegram juga meningkat secara signifikan. Sejak Oktober 2024, jumlah kanal yang dihapus setiap bulan setidaknya setara dengan puncak pemblokiran pada 2023, dan tren tersebut terus meningkat memasuki 2025. Hal ini menghambat aktivitas berbahaya untuk terjadi.

Di sisi lain, Telegram dinilai memiliki sejumlah keterbatasan bagi pelaku kriminal, seperti tidak adanya enkripsi end-to-end default, infrastruktur server terpusat, serta kode sisi server yang tertutup sehingga tidak dapat diverifikasi.

Akibatnya, beberapa komunitas kriminal besar, termasuk grup BFRepo yang beranggotakan hampir 9.000 orang dan operasi malware-as-a-service Angel Drainer, mulai bermigrasi ke platform lain atau layanan pesan berpemilik, dengan alasan gangguan berulang pada aktivitas mereka di Telegram.

“Kanal-kanal berhasil tetap online lebih lama daripada beberapa tahun yang lalu, tetapi volume blok yang jauh lebih tinggi berarti operator tidak dapat lagi mengandalkan stabilitas jangka panjang. Kami mulai melihat tahap awal migrasi sebagai konsekuensi langsungnya,” tutur Belousov.

Untuk membantu pengguna dan organisasi tetap terlindungi di Telegram, Kaspersky menyarankan untuk melaporkan saluran dan bot yang terbukti ilegal untuk mempercepat moderasi berbasis komunitas.

Gunakan pula berbagai sumber informasi Intelijen Ancaman (dengan cakupan sumber daya web surface, deep web, dan dark web) untuk mendapatkan notifikasi tentang aktivitas ilegal terbaru. Kemudian, tetap waspada terhadap TTP aktual yang digunakan oleh pelaku ancaman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembajakan film Indonesia hingga kini masih marak dan membuat pengusaha di Industri perfilman Indonesia makin resah karena mereka semakin tertekan akan kasus ini.

Bahkan, kini pembajakan film-film Indonesia dinilai lebih canggih. Pembajakan film kini lebih masif dilakukan melalui platform layanan komunikasi untuk membagi file secara ilegal.

Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) Hermawan Sutanto, di mana kasus pembajakan film Indonesia membuat para pengusaha mengalami kerugian yang cukup besar dari 2017 hingga 2025, yakni mencapai Rp25 triliun.

"Kami melihat ada Rp25 triliun kerugian yang muncul dari streaming terhadap pembajakan film nasional. Jika satu orang menonton film nasional di layanan streaming resmi, maka ada 2,3 kalinya yang menonton bajakan. Ini yang menjadi concern kami," kata Hermawan dalam rapat kerja (raker) Bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (6/11/2025).

Hermawan mengungkapkan, Telegram menjadi platform media sosial yang marak terjadinya pembajakan film Indonesia. Di platform ini, biasanya cukup banyak tautan untuk mengakses layanan streaming ilegal.

"Di Telegram, saya menemukan banyak link-link untuk mengakses streaming ilegal, termasuk ada film-film Indonesia," jelasnya.

Tautan tersebut dibagikan secara gratis dan tentunya merugikan para kreator dan menggerogoti industri kreatif Indonesia.

Hermawan melanjutkan fenomena tersebut bagaikan bendungan yang sedang bocor dan tak membuat pertanian di sekitar bendungan dapat tumbuh baik.

"Industri ekonomi perfilman nasional, menurut kami, bagaikan bendungan yang sudah diisi air, tapi banyak bolongnya, sehingga air yang mengalir ke sawah tidak cukup untuk membuat sawah itu tumbuh subur," ujarnya.

Oleh karena itu, Ia berharap kepada pemerintah agar pembajakan ini bisa diantisipasi lebih lanjut agar pengusaha di industri film nasional bisa berkembang pesat.

"Kami berharap bantuan dari pemerintah supaya kebocoran-kebocoran di bendungan ini bisa lebih cepat dikurangi, kami berharap pembajakan bisa dihentikan lebih cepat agar kami bisa berkembang dengan baik," ucapnya.

Telegram Diminta Gerak Cepat

Pembajakan di Telegram bukan hanya masalah sepele. Dampaknya nyata dan mengkhawatirkan. Karena aksi ini, kreator kehilangan pendapatan dari hasil jerih payah mereka.

Industri kreatif di Indonesia, termasuk industri perfilman Indonesia terancam terhambat oleh praktik pembajakan ini.

Meskipun banyak pihak telah menyuarakan keresahan mereka, upaya untuk menangani pembajakan konten di Telegram masih terkesan lamban.

Karenanya, para pembajak leluasa menyebarkan konten bajakan mereka, merugikan pemilik, pembuat, dan konsumen ingin menikmati konten secara legal.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]