Bandung (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) di Bandung, Kamis, menyosialisasikan dan mendengarkan masukan publik terkait kebijakan tanpa kendaraan kelebihan dimensi dan muatan nasional (Indonesia Zero Over Dimension Over Load/ODOL) tahun 2027 di wilayah Jawa Barat.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur Odo RM Manuhutu dalam Sosialisasi dan Public Hearing kebijakan Indonesia Zero ODOL 2027 bertajuk "Transformasi Ekosistem Angkutan Barang yang Berkeselamatan, Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Gedung Sate Bandung mengatakan kebijakan yang akan dimulai secara nasional 1 Januari 2027 itu diambil karena beberapa permasalahan.

Dan yang paling utama adalah semakin tinggi kecelakaan fatal yang terlihat dari angka kecelakaan berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) yang terus meningkat signifikan seperti dari 2024 (150.906 kejadian) ke 2025 (158.508 kejadian) dengan korban jiwa yang tetap tinggi yakni masing-masing 26.839 orang (2024) dan 24.296 orang (2025).

"Ini rata-rata 3 orang meninggal setiap jam, dan berdampak pada kerugian sosial-ekonomi (Rp305,29 miliar di tahun 2025). Dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dengan persentase 10,5 persen merupakan kedua tertinggi setelah sepeda motor (77,4 persen)," kata Odo.

Hal itu, kata Odo, akibat belum optimalnya penertiban kendaraan ODOL, sehingga pada 4 Agustus 2025 lalu, lewat pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, pimpinan Komisi V DPR RI, Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) beserta perwakilan pengemudi logistik dari berbagai daerah, menyepakati penerapan penuh Zero ODOL di seluruh jaringan jalan nasional mulai 1 Januari 2027.

Langkah tersebut, diambil karena seringkali ketika terjadi kecelakaan, hanya dikatakan itu kelalaian pengemudi. Padahal, pengemudi hanya menjalankan tugas, bekerja pada sebuah perusahaan untuk mengantar barang sesuai perintah.

"Pak Menko Infrastruktur AHY juga dalam statemennya menyatakan, apakah ada konsekuensi secara tegas dan konsekuen terhadap para owner, para pelaku usaha itu sendiri?. Ini yang kita hadirkan keseimbangan (fairness) lewat kebijakan ini. Jangan sampai nanti yang disalahkan, yang dicari tanggung-jawabnya adalah sang pengemudi yang tentu ini semua adalah di luar dari kapasitas dan kemampuan," kata Odo.

Kewajiban penggunaan kendaraan sesuai aturan dimensi dan muatan itu, menurut dia, dikenakan terhadap seluruh proyek termasuk proyek dan pengadaan pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN.

Selain itu, kawasan industri juga harus mewajibkan penggunaan kendaraan Non-ODOL melalui aturan eksplisit dalam estate regulation, sehingga dipatuhi oleh seluruh tenant dan vendor industri.

Dengan kebijakan ini, Odo mengatakan diproyeksikan mendatangkan keuntungan positif dalam jangka panjang, seperti tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,05 persen yang didorong satu oleh peningkatan investasi melalui penyesuaian armada dan efisiensi operasional hingga Rp42,4 triliun.

Kemudian keuntungan biaya sosial (social benefit) yang diproyeksikan hingga Rp1,4 triliun, karena kebijakan ini diharap meningkatkan keselamatan jalan, yang selanjutnya menghilangkan social cost akibat kehilangan pekerjaan, kerugian materi, dan biaya medis.

"Dan terakhir penghematan anggaran preservasi jalan oleh pemerintah," ujar dia.

ODOL di Tol

Meski diberlakukan 1 Januari 2027, kata Odo, pemerintah juga meluncurkan program Quick Wins 2026 yakni pelarangan kendaraan ODOL masuk jalan tol dan pelabuhan penyeberangan mulai 1 Juni 2026.

Program Quick Wins itu diiringi dengan penguatan data pengawasan di ruas jalan tol di mana pemerintah (Kemenpu dan Kemenhub) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperkuat sistem pengawasan angkutan barang terintegrasi melalui teknologi Weight in Motion (WIM), Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), RFID, dan dukungan data dari operator jalan tol.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sony Sulaksono Wibowo mengaku pihaknya juga berharap truk ODOL tidak lagi digunakan termasuk dengan pelarangan yang lebih tegas mulai 1 Juni 2026, tapi dia mengakui di beberapa tol bisa dilaksanakan, tapi di ruas lainnya terjadi penolakan.

"Nah ini hal-hal seperti ini ingin coba kita rapikan, sehingga berharap nanti ya secara seragam di 1 Juni itu bisa diterapkan. Walaupun saya yakin tidak akan mudah ya karena masing-masing BUJT juga masih berpikir ulang ya, mengkaji kemungkinan-kemungkinan misalnya truk-truk atau jalan-jalan akses pelabuhan. Tapi kita coba semua karena data juga terintegrasi ke Etle di polisi dan BLUe di Kemenhub," ujar Sony.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara Dani mengatakan pihaknya setuju dengan kebijakan Zero ODOL 2027, karena menyangkut keselamatan di jalan raya.

Karena, menurut dia, dalam sistem logistik, ada tanggung jawab masing-masing mulai dari yang memiliki barang, pemilik armada dan sopir dengan komposisi yang berbeda-beda.

"Kan seharusnya supir itu hanya sebagai operator kendaraan saja. Jangan mobil tidak layak, supir yang ditilang. Kami dukung ODOL itu 1000 persen asal terjadi perubahan undang-undang karena punishment dari yang punya barang, punishment dari yang punya armada, yang saat ini semuanya ke supir," kata Dani.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kemendikbudristek 2019-2024, Deswitha Arvinchi mengungkap setiap rapat online atau daring dengan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak boleh direkam.

Hal tersebut disampaikan Deswitha saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus Chromebook atas terdakwa Nadiem pada Senin (23/2/2026).

Mulanya, jaksa bertanya terkait agenda rapat daring dengan pihak Google. Deswitha mengatakan bahwa agenda rapat dengan eksternal pemerintahan itu kerap melibatkan dirinya.

Deswitha juga membenarkan untuk rapat dengan Google biasanya dihadiri oleh eks Stafsus Nadiem, Jurist Tan; Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM) hingga pejabat Kemendikbudristek lainnya.

Setelah itu, jaksa mendalami soal aturan pelarangan merekam rapat daring dengan Nadiem Makarim. Deswitha pun membenarkan arahan tersebut.

Namun, dia menekankan bahwa aturan tidak merekam saat rapat daring itu tidak hanya diterapkan pada saat rapat dengan Google saja.

"Jadi memang semua rapat daringnya Mas Menteri ini memang tidak direkam, Pak. Bukan hanya rapat ini saja, tapi semua rapatnya," jawab Deswitha.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit terkait kebijakan melarang penanaman sawit dan mengganti tanaman yang sudah ada dengan komoditas lain.

Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi Qayuum Amri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan, kebijakan Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM melarang penanaman sawit dan mengganti tanaman tersebut dengan komoditas lain sebagai diskriminatif dan mengabaikan perkebunan sawit yang puluhan tahun sudah ada di Bumi Pasundan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Kami berharap KDM dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Sebab, ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat," ujar Qayuum.

Menurut dia, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi selain diskriminatif juga reaksioner terhadap tanaman sawit, apalagi keluarnya SE tersebut tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit membuat krisis air bersih dan bencana ekologi di Jawa Barat.

Sawit, tambahnya, merupakan berkah dari Tuhan untuk Indonesia, tidak semua negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa tanam sawit, seharusnya Indonesia bersyukur dan mengelola sawit lebih baik, bukan melakukan pelarangan.

Oleh karena itu kebijakan tersebut seharusnya dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Apalagi tanaman sawit telah tumbuh di Jawa Barat selama puluhan tahun. Selama masa itu, tidak ada fakta dan data yang membuktikan perkebunan sawit penyebab banjir dan kesulitan air bersih.

Berdasarkan data Apkasindo, perkebunan sawit milik petani di Jawa Barat terpusat di Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya.

Merujuk Buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian 2025, total luas perkebunan sawit di Jabar mencapai 15.764 hektare dengan kategori tanaman menghasilkan dan total produksi mencapai 43.493 ton CPO.

Sebagian besar dikelola oleh BUMN mencapai 11.254 hektare dan perkebunan swasta 4.259 hektare.

Selain itu dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 8.170 orang.

"Apabila dilakukan pelarangan, nasib ribuan pekerja ini bisa terancam. Lalu, apakah Gubernur KDM mau tanggung jawab. Pelarangan sawit ini bukanlah solusi tepat," ujar Qayuum.

Pemicu kebijakan pelarangan sawit, berawal dari adanya laporan penanaman sawit di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, menurut dia, akan lebih bijak Gubernur Jabar menindak pelaku penanaman sawit itu bila tidak mengikuti perizinan dan regulasi yang berlaku, bukan malah melakukan pelarangan dan penggantian sawit tanpa diikuti data pendukung.

Sementara itu Dewan Pakar Apkasindo Ermanto Fahamsyah menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat sejatinya tidak
sesuai dengan aturan nasional.

Sebab surat edaran merupakan aturan yang bersifat internal dan berlandaskan pada kewenangan mengurus (bestuur) serta produk hukum berupa keputusan administratif (beschikking).

Lebih lanjut, SE umumnya memuat penjelasan atau prosedur untuk mempermudah atau menjelaskan peraturan yang mesti dilaksanakan, sehingga dengan sifat itu, SE seharusnya tidak menegasikan sebuah peraturan perundang-undangan.

"Apabila SE memuat larangan atau kewajiban yang bertentangan dengan norma yang diatur atau melampaui kewenangan atribusi/delegasi yang diberikan kepada daerah, maka SE tersebut tidak dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan perundang undangan,” katanya.

Maka, lanjut Ermanto yang juga Guru Besar Universitas Jember itu berpotensi SE tersebut berada di luar kapasitas normatifnya dan rawan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan khusus tentang larangan impor pakaian bekas ilegal.

Purbaya mengungkapkan masih ada kelemahan dari aturan yang ada. Saat ini, impor pakaian salah satunya diatur dalam Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

"Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat saja peraturan, ada katanya kelemahan hukum di sana," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10).

Purbaya sebelumnya mengancam bakal memasukkan ke daftar hitam (blacklist) para importir yang pernah impor pakaian bekas sehingga tak bisa lagi mengimpor barang ke dalam negeri.

Hal ini dilakukan Purbaya karena ingin melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas.

"Kita sudah tau pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10) lalu.

Purbaya mengungkapkan pertama kali mendengar istilah balpres saat rapat dengan Dirjen Bea Cukai dan jajarannya pagi tadi di Kantor Bea Cukai Rawamangun, Jakarta Timur. Pembahasannya mengenai sistem percepatan AI hingga balpres.

Dalam pembahasan itu, Purbaya berencana mengubah sistem penanganannya. Apabila selama ini pelaku atau importir pakaian bekas hanya dikenakan sanksi sebatas pemusnahan barang bukti hingga tindak pidana, maka ke depannya akan disertai denda.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, nggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi keadaan berubah, di mana kita bisa denda orang itu juga," jelasnya.

Saat ini pakaian bekas impor banyak ditemukan salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Purbaya pun berencana untuk mengganti barang-barang yang dijual pedagang dengan buatan dalam negeri.

"Nanti kan isi dengan barang-barang dalam negeri. Masa mau menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita," imbuhnya.

Dengan pelarangan tersebut, ia berharap UMKM dengan produk dalam negeri bisa makin berkembang. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi industri tekstil yang tengah melempem.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memblacklist atau memasukkan ke daftar hitam para importir pakaian bekas supaya tak bisa mengimpor lagi.

Hal ini dilakukan Purbaya demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas.

"Kita sudah tahu pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10).

Purbaya mengungkapkan pertama kali mendengar istilah balpres saat rapat dengan Dirjen Bea Cukai dan jajarannya pada Rabu (22/10) pagi di Kantor Bea Cukai Rawamangun, Jakarta Timur. Pembahasannya mengenai sistem percepatan AI hingga balpres.

Dalam pembahasan itu, Purbaya juga berencana mengubah sistem penangan impor. Apabila selama ini pelaku atau importir pakaian bekas hanya dikenakan sanksi sebatas pemusnahan barang bukti hingga tindak pidana, maka ke depannya akan disertai denda.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi keadaan berubah, di mana kita bisa denda orang itu juga," terangnya.

Saat ini pakaian bekas impor banyak ditemukan salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Purbaya pun berencana untuk mengganti barang-barang yang dijual pedagang dengan buatan dalam negeri.

"Nanti kan isi dengan barang-barang dalam negeri. Masa mau menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita," imbuhnya.

Dengan pelarangan tersebut, ia berharap UMKM dengan produk dalam negeri bisa makin berkembang. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi industri tekstil yang tengah melempem.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberlakukan hukuman baru kepada importir pakaian bekas; denda.

Selama ini sanksi pada importir pakaian bekas hanya sebatas pemusnahan barang bukti hingga pidana.

Menurut Purbaya, sanksi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi negara. Sanksi justru merugikan.

"Impor barang-barang baju bekas seperti apa, penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, nggak didenda, saya rugi," kata Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10).

Purbaya menyebutkan apabila tidak disertai denda, maka pemerintah rugi. Sebab harus rogoh kantong untuk memusnahkan dan yang dipenjara harus juga diberi makan menggunakan uang negara.

"Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi keadaan berubah, di mana kita bisa denda orang itu juga," jelasnya.

Saat ini pakaian bekas impor banyak ditemukan salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Purbaya pun berencana untuk mengganti barang-barang yang dijual pedagang dengan buatan dalam negeri.

"Nanti kan isi dengan barang-barang dalam negeri. Masa mau menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita," imbuhnya.

Dengan pelarangan tersebut, ia berharap UMKM dengan produk dalam negeri bisa makin berkembang. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi industri tekstil yang tengah melempem.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," pungkasnya.