Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan progres sejumlah agenda prioritas nasional dalam Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (11/5/2026).

Melalui keterangan tertulis di akun Instagram resminya, Selasa (12/5/2026), AHY menyampaikan pemerintah fokus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan ketahanan wilayah sesuai arahan Presiden.

Dalam laporannya, AHY menyebut terdapat lima agenda utama yang tengah dikawal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pertama, pemerintah memprioritaskan penyelamatan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang terdampak abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob.

Kedua, percepatan rehabilitasi pascabencana di berbagai daerah untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat berjalan optimal.

Ketiga, melalui Gerakan Indonesia Asri, pemerintah mendorong pembangunan ruang terbuka hijau dan biru guna menciptakan kota yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Keempat, AHY melaporkan perkembangan Program 3 Juta Rumah yang terintegrasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk menghadirkan kawasan hunian yang terkoneksi dengan transportasi publik.

Kelima, pemerintah memperkuat transformasi jaringan kereta api nasional guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, AHY juga menekankan pentingnya swasembada air melalui pengelolaan irigasi dan sistem perpipaan rumah tangga yang berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

“Tantangan ke depan tidaklah ringan, namun dengan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral, kita optimistis infrastruktur nasional akan semakin tangguh dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tulis AHY dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga. Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan energi dan ekonomi.

Gelaran rapat tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa rapat koordinasi pada hari ini, Selasa (24/3/2026) dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual melalui Zoom.

Selain Teddy dan Airlangga, rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Teddy menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi.

"Rapat tersebut membahas sejumlah rencana kebijakan terkait penyesuaian sektor energi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi serta beberapa rencana kebijakan stimulus ekonomi," ujar Teddy di akun Instagram-nya pada Selasa (24/3/2026).

Teddy juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, berbagai pandangan strategis disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah ancang-ancang kebijakan ekonomi di tengah tantangan geopolitik global yang dihadapi. Harga minyak global melonjak imbas perang Iran dengan AS-Israel. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun ambrol.

Airlangga pun sempat menjelaskan bahwa di tengah lonjakan harga minyak global dan nilai tukar rupiah yang merosot, defisit APBN sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara di bawah 3% sulit dipertahankan.

Dia menjelaskan terdapat opsi kebijakan yang bisa diambil yang juga tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Airlangga menjelaskan bahwa dalam Perppu itu nantinya dari sisi penerimaan negara, terdapat insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, tanpa mengubah Undang-Undang Pajak.

Lalu, bea masuk impor terdapat pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Kemudian, terdapat penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Terdapat pula potensi windfall dari PNBP migas dan komoditas.

"Dari sisi penganggaran dan pembiayaan defisit. Defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa DPR. Dengan Perppu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan," kata Airlangga.

Dia juga menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) energi dilanjutkan dan sosial darurat juga bisa ditambahkan dengan Perpres.

Selain itu, penerbitan surat berharga negara (SBN) bisa berjalan dan bisa menggunakan saldo anggaran lebih (SAL).

Dari sisi energi, pemerintah pun ancang-ancang antisipasi. Secara jangka panjang, pemerintah berupaya mempercepat energi terbarukan agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kemudian dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Satgas ditujukan untuk bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3-4 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kemendikbudristek 2019-2024, Deswitha Arvinchi mengungkap setiap rapat online atau daring dengan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak boleh direkam.

Hal tersebut disampaikan Deswitha saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus Chromebook atas terdakwa Nadiem pada Senin (23/2/2026).

Mulanya, jaksa bertanya terkait agenda rapat daring dengan pihak Google. Deswitha mengatakan bahwa agenda rapat dengan eksternal pemerintahan itu kerap melibatkan dirinya.

Deswitha juga membenarkan untuk rapat dengan Google biasanya dihadiri oleh eks Stafsus Nadiem, Jurist Tan; Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM) hingga pejabat Kemendikbudristek lainnya.

Setelah itu, jaksa mendalami soal aturan pelarangan merekam rapat daring dengan Nadiem Makarim. Deswitha pun membenarkan arahan tersebut.

Namun, dia menekankan bahwa aturan tidak merekam saat rapat daring itu tidak hanya diterapkan pada saat rapat dengan Google saja.

"Jadi memang semua rapat daringnya Mas Menteri ini memang tidak direkam, Pak. Bukan hanya rapat ini saja, tapi semua rapatnya," jawab Deswitha.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.