Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan setelah terjadi keterlambatan distribusi paket dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga malam hari yang menjadi sorotan publik di media sosial.

Kedua SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya yakni SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 di Makassar dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1 di Pangkajene dan Kepulauan.

Penghentian sementara operasional tersebut mulai berlaku pada 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari BGN.

Langkah ini diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan masyarakat dan melakukan investigasi awal terhadap dugaan kelalaian dalam proses pengendalian mutu (quality control/QC) serta kesiapan operasional distribusi di lapangan.

Berdasarkan hasil pemantauan awal, ditemukan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pengiriman paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, bahkan dalam salah satu kejadian distribusi baru dilakukan hingga malam hari.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena menyangkut pelayanan langsung kepada para siswa penerima manfaat.

“Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi,” ujar Nanik lewat rilisnya, Minggu (15/3/2026).

Dia menambahkan bahwa keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh kembali terjadi karena berpotensi mengganggu kualitas layanan kepada para penerima manfaat.

“Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan menjelaskan investigasi awal menemukan adanya kendala pasokan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG ke sekolah-sekolah.

“Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat,” kata Rudi.

Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah video keluhan terkait keterlambatan distribusi paket MBG beredar luas di media sosial. Dalam salah satu kejadian, paket makanan bahkan tidak dapat diterima oleh pihak sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan setelah gerbang sekolah ditutup.

BGN memastikan paket makanan yang tidak dapat disalurkan pada hari kejadian tidak akan didistribusikan kembali jika berpotensi menurunkan kualitas. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan mengganti bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan.

“Kami juga melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah,” tandas Rudi.

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah anggapan terkait anggaran bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp15.000 per porsi.

Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN Nanik S Deyang menegaskan anggaran untuk bahan baku makanan hanya berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, sementara sisanya digunakan untuk biaya operasional dan fasilitas program.

Penegasan itu disampaikan menyusul ramainya kritik masyarakat di media sosial terkait menu MBG selama Ramadan, yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang beredar.

"Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi," ujar Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/2).

Perbincangan mengenai anggaran MBG ramai setelah sejumlah pengguna media sosial mengunggah foto menu makanan yang dinilai sederhana dan tidak sesuai dengan anggaran yang mereka yakini sebesar Rp15.000 per porsi.

Dalam unggahan tersebut, menu yang dibagikan antara lain berupa camilan, buah, telur, dan makanan ringan lain yang disebut tidak mencerminkan perbaikan gizi.

Menanggapi hal itu, Nanik menjelaskan besaran anggaran Rp13.000 untuk balita hingga siswa kelas 3 SD serta Rp15.000 untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui tidak sepenuhnya dialokasikan untuk bahan makanan. Sebagian dana digunakan untuk mendukung operasional program dan insentif bagi mitra pelaksana.

Menurut dia, anggaran MBG mencakup biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain pembayaran listrik, internet dan telepon, gas, air, insentif relawan pekerja SPPG alias dapur MBG, insentif guru penanggung jawab program, insentif kendaraan, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu untuk distribusi makanan, pengadaan alat pelindung diri dan kebutuhan kebersihan, bahan bakar kendaraan operasional, serta operasional fasilitas penyedia makanan.

Selain itu, terdapat alokasi sekitar Rp2.000 per porsi untuk biaya fasilitas, termasuk sewa lahan dan bangunan dapur, gudang, kamar mes, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem penyaringan air, serta sewa peralatan memasak modern seperti kompor, kulkas, freezer, dan peralatan distribusi makanan.

Dalam petunjuk teknis terbaru Nomor 401.1, anggaran fasilitas tersebut dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan mitra, dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari untuk setiap satuan pelayanan yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat.

BGN juga menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan jika menemukan dugaan ketidaksesuaian menu dengan ketentuan anggaran program.

"Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan," kata Nanik.

Bisnis.com, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf kepada para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait kasus keracunan yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah dan menyebut akan menindak penyelenggara.

BGN telah melakukan investigasi dan analisis terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Pertama saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional meminta maaf kepada para penerima manfaat yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dan kami sudah melakukan investigasi, analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian,” ujar Dadan.

Dari hasil evaluasi awal, BGN akan memberikan sanksi berupa kartu kuning atau lampu kuning kepada sejumlah SPPG yang dinilai melakukan pelanggaran prosedur berat. SPPG yang mendapat kartu kuning akan dievaluasi lebih lanjut dan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya dalam jangka waktu tertentu.

“Ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian kita akan evaluasi dan mungkin akan di-stop untuk sementara agak lama,” jelasnya.

Dadan mengungkapkan, salah satu pelanggaran utama yang menyebabkan sanksi tersebut adalah penggunaan bahan baku dari luar tanpa pengawasan proses pengolahan makanan.

“Yang kita berikan kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku dari luar sehingga tidak terawasi cara masaknya. Dan kita akan berikan peringatan cukup keras,” tegasnya.

Selain penindakan terhadap SPPG, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menu makanan dalam program MBG. Beberapa jenis menu dinilai perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi dalam skala besar tanpa pengendalian mutu yang ketat.

“Beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali,” kata Dadan.

Ke depan, BGN menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan, memperbaiki standar menu, serta memastikan keamanan pangan agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan tidak kembali menimbulkan kejadian serupa.

BGN, kata Dadan, juga akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman baru bagi seluruh SPPG agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih aman. Dadan menjelaskan, sejumlah menu yang aman untuk kelompok kecil dapat menjadi berisiko ketika diproduksi massal tanpa quality control yang memadai.

“Ketika menu itu dikonsumsi aman untuk kelompok kecil, ketika menjadi kelompok besar itu harus dengan quality control yang lebih saksama supaya tidak terbentuk zat-zat yang berbahaya, seperti misalnya nitrosamin dengan kandungan-kandungan yang tinggi,” jelas Dadan.

Seperti diketahui sebelumnya, pada pekan lalu (29/1) sebanyak 131 siswa mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG. Dari jumlah tersebut, puluhan siswa harus dirujuk ke berbagai rumah sakit dan menjalani perawatan intensif.