Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) laut terpantau susut menjadi Rp4,74 triliun pada tahun ini, dari realisasi 2025 yang mencapai Rp5,04 triliun.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengungkapkan, penyusutan ini terjadi sejalan dengan efisiensi yang pemerintah pusat lakukan. Dirinya tak menampik memang menjadi tantangan bagi instansinya untuk mengoptimalkan PSO yang tersedia.

Masyhud memastikan, meski ceruk anggaran untuk transportasi semakin terbatas, pelayanan maupun keselamatan pelayaran menjadi yang utama.

“Kami diminta untuk lebih mengefisienkan dan mencari bentuk yang baru tanpa mengurangi tugas. Tadi yang konektivitas, keselamatan pelayaran, layanan itu enggak boleh dikurangi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Secara perinci, terdapat lima pelayanan publik yang Kemenhub berikan pada bidang angkutan laut.

PSO terbesar pada tahun ini diperuntukkan bagi angkutan laut penumpang kelas ekonomi senilai Rp2,97 triliun atau lebih tinggi dari 2025 yang mencapai Rp2,82 triliun. Subsidi ini dijalankan oleh 26 kapal dengan 26 trayek yang melayani sebanyak 75 pelabuhan singgah.

Target layanan sebanyak 616 Voyage dan target jumlah penumpang sebanyak 4.312.064 orang. Lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai 4,47 juta orang.

Selain itu, Kemenhub mengalokasikan Rp1,1 triliun untuk layanan Kapal Perintis Penumpang sebanyak 107 trayek dengan menggunakan 107 unit kapal milik negara yang melayani sebanyak 486 pelabuhan pada 28 provinsi.

Layanan yang mayoritas berada di wilayah Indonesia bagian Timur ini ditargetkan dapat melayani sebanyak 3.639 voyage, serta target jumlah penumpang sebanyak 1.477.312 orang dan target jumlah muatan barang 882.747,50 Ton.

Pada penyelenggaraan Kapal Rede, sebanyak 18 trayek dengan menggunakan 18 unit kapal milik negara dan melayani sebanyak 56 pelabuhan singgah disiapkan melalui alokasi anggaran senilai Rp48,5 miliar.

Sementara program prioritas Tol Laut dari pendahulu Prabowo Subianto, Joko Widodo, pada tahun ini dilakukan penambahan trayek dari 39 menjadi 41 trayek dan pola subsidi baru berupa titip kontainer.

Untuk tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sejumlah Rp524.951.485.000. Namun, beberapa trayek jangka waktu kontrak hanya sampai dengan bulan Oktober 2026, mengingat keterbatasan anggaran.

Terakhir, layanan Kapal Ternak tak jauh berbeda dari 2025, dengan melayani 6 trayek menggunakan 6 unit kapal negara dan melayani sebanyak 5 pelabuhan muat dan 5 pelabuhan bongkar di wilayah Indonesia.

Pada 2026, alokasi anggaran sejumlah Rp80.946.155.000, dan ditargetkan dapat melayani sebanyak 106 Voyage, serta target jumlah muatan hewan sebanyak 64.120 ekor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan realisasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) laut senilai Rp5,04 triliun sepanjang 2025, mulai dari layanan penumpang hingga hewan ternak.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menjelaskan, secara umum PSO laut terbanyak tersalur untuk angkutan laut penumpang kelas ekonomi, yang mencapai Rp2,82 triliun.

“Untuk produksinya, untuk penumpang yang dilayani itu 4.472.921 orang. Untuk kontainer 9.586 TEUs, kemudian general kargo ada 27.289 ton barang. Dan untuk kendaraan itu 5.757 unit,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Produksi tersebut dilaksanakan melalui 25 trayek dengan menggunakan 25 unit kapal yang melayani total sebanyak 74 pelabuhan singgah.

Masyhud menekankan, pelaksanaan PSO menjadi bukti bahwa negara hadir dalam melayani konektivitas hingga ke wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Misalnya, penyelenggaraan Kapal Perintis Milik Negara atau yang biasa disebut Kapal Perintis Penumpang untuk daerah 3TP terlaksana sebanyak 107 trayek dengan menggunakan 107 unit kapal milik negara yang melayani sebanyak 480 pelabuhan singgah pada 28 provinsi.

Sebaran trayek terbanyak berada di wilayah Timur Indonesia, yakni 54 trayek atau 51% dari total rute yang dilayani. Kemudian wilayah Indonesia bagian Tengah sebanyak 41 trayek, dan bagian Barat yang melayani 12 trayek.

PSO Kapal Perintis secara total tersalur sebanyak Rp1,47 triliun sepanjang 2025, yang melayani 1,26 juta penumpang dan 188.571 ton barang general cargo.

Sementara dalam angkutan khusus ternak, Kemenhub menyalurkan PSO senilai Rp79 miliar untuk memobilisasi 49.845 ekor hewan dari produsen ke konsumen.

Adapun kapal rede terlaksana sebanyak 18 trayek dengan 18 unit kapal negara dan melayani 75 pelabuhan singgah di Indonesia. Melihat realisasi anggaran senilai Rp43,7 miliar, trip yang terlaksana sebanyak 589 trip dan membawa 48.003 penumpang.

Pada penyelenggaraan tol laut, Kemenhub memberikan PSO senilai Rp623,37 miliar yang melayani 39 trayek dengan 39 unit kapal dan melayani 104 pelabuhan singgah. Realisasi voyage mencapai 756 voyage dan capaian muatan sebanyak 32.732 TEUs dan 2.003 ton.

Pada 2026, Kemenhub menyiapkan total 197 trayek angkutan laut perintis hingga trayek kapal penumpang kelas ekonomi sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik.

Secara terperinci, dari total 197 trayek tersebut, pemerintah merancang 107 trayek pelayaran perintis penumpang, 41 trayek Tol Laut, 6 trayek kapal khusus ternak, serta 18 trayek kapal rede di perairan pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 25 trayek PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi.