Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan nilai investasi pembangunan jalan tol akses menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatra Selatan, diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumatra Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Menurutnya, proyek baru itu akan berupa interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan lanjutan ruas tol eksisting Palembang–Prabumulih sepanjang sekitar 37 kilometer menuju Muara Enim.

“Kenapa ini kita dorong, supaya lebih mendekatkan akses terhadap potensi sumber daya alam yang ada di sana,” kata Todotua di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan pembangunan jalan tol tersebut akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang juga tengah dipersiapkan pemerintah.

Menurutnya, baik proyek jalan tol maupun pelabuhan nantinya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri. Nanti tol ini akan dibangun paralel dengan pelabuhannya,” katanya.

Todotua mengatakan pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dapat mulai berjalan pada tahun ini bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Menurutnya, integrasi jalan tol dan pelabuhan itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik kawasan Sumatra bagian selatan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah seperti batu bara, sawit, kopi, karet, dan migas.

Pemerintah sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh BKPM bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mendorong percepatan proyek konektivitas Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat melalui integrasi pembangunan jalan tol, di tengah kebutuhan mendesak penguatan infrastruktur logistik Sumatra Selatan.

Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Nota kesepahaman itu diteken oleh BKPM bersama sederet pemangku kepentingan yakni Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mendorong tiga agenda utama untuk menopang pertumbuhan investasi nasional, yakni hilirisasi, pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi, dan penguatan konektivitas logistik nasional.

Menurutnya, investasi memiliki kontribusi sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Karena itu kami meyakini infrastruktur dan logistik yang terintegrasi akan mendukung investasi yang optimal,” ujarnya dalam acara tersebut.

Oleh karena itu, Todotua menjelaskan pembangunan konektivitas menuju Pelabuhan Tanjung Carat menjadi penting lantaran Sumatra Selatan dan kawasan Sumatra bagian selatan memiliki kekuatan sumber daya alam yang besar, mulai dari minyak dan gas, batu bara, sawit, kopi, hingga karet.

Namun, keterbatasan infrastruktur logistik membuat distribusi komoditas dari wilayah tersebut belum optimal dan biaya logistik masih relatif mahal sehingga daya saing produk menjadi lemah.

“Persoalan khusus di sana adalah logistik yang belum terurai dengan baik. Akibatnya distribusi menjadi terbatas dan biaya logistik relatif mahal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan Edward Candra mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan ekosistem logistik terintegrasi menuju pelabuhan internasional tersebut.

Menurutnya, proyek Pelabuhan Tanjung Carat telah diinisiasi sejak era lima gubernur Sumatra Selatan dan pada 2025 telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

Edward mengatakan, lahan seluas 230 hektare juga telah disiapkan dan dihibahkan untuk mendukung pembangunan kawasan pelabuhan tersebut.

“Dengan adanya integrasi jalan tol, biaya logistik dapat ditekan dan daya saing investasi Sumatra Selatan akan semakin kuat,” ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah siap mendukung percepatan proyek melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi, hingga koordinasi lintas pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, konektivitas jalan tol menuju Tanjung Carat nantinya juga akan memperkuat konektivitas logistik dari wilayah Kayuagung dan Palembang menuju kawasan Tanjung Api-Api.

“Semoga MoU ini menjadi langkah awal menuju integrasi konkret pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, salah satu proyek strategis nasional (PSN), yakni Pelabuhan Palembang Baru bakal mulai dibangun pada 2026.

Hal tersebut sejalan dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025).

Dudy menyampaikan bahwa penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan.

“Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Dudy berharap melalui pembangunan pelabuhan baru ini dapat memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare (ha).

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025.

"Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

Adapun, lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sedimentasinya pun luar biasa, sehingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal.

“Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan," jelas Herman Daru.

Harapannya, keberadaan pelabuhan baru membuat beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

Adapun, Pelabuhan Palembang Baru merupakan satu dari 14 PSN Pelabuhan yang masih tercatat dalam era Prabowo Subianto.

Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam proses.