Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan nilai investasi pembangunan jalan tol akses menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatra Selatan, diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumatra Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Menurutnya, proyek baru itu akan berupa interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan lanjutan ruas tol eksisting Palembang–Prabumulih sepanjang sekitar 37 kilometer menuju Muara Enim.

“Kenapa ini kita dorong, supaya lebih mendekatkan akses terhadap potensi sumber daya alam yang ada di sana,” kata Todotua di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan pembangunan jalan tol tersebut akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang juga tengah dipersiapkan pemerintah.

Menurutnya, baik proyek jalan tol maupun pelabuhan nantinya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri. Nanti tol ini akan dibangun paralel dengan pelabuhannya,” katanya.

Todotua mengatakan pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dapat mulai berjalan pada tahun ini bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Menurutnya, integrasi jalan tol dan pelabuhan itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik kawasan Sumatra bagian selatan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah seperti batu bara, sawit, kopi, karet, dan migas.

Pemerintah sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh BKPM bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).