Bisnis.com, DENPASAR – Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di negara yang terdampak perang Amerika Serikat dengan Iran.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan berdasarkan data resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” jelas Aka dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/3/2026).

Seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Bisnis.com, DENPASAR – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat kekerasan fisik dan verbal saat bekerja di Libya.

Menurut video yang beredar, lima orang dalam video membuat pernyataan bahwa mereka ditipu oleh agen yang memberangkatkan mereka. Awalnya mereka dijanjikan bekerja ke Turki, tapi ternyata diberangkatkan ke Libya.

"Kami di majikan tidak mendapat perlakuan tidak baik. Setelah kami dipulangkan ke agency, kami dipukul, diperlakukan tidak manusiawi," kata salah satu PMI di video tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khalik menjelaskan berdasarkan laporan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tripoli, saat ini terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.

“Video yang beredar dibuat ketika para PMI tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli. Kondisi mereka saat ini aman, sehat, dan berada di bawah pengawasan serta pendampingan pihak KBRI,” Ahsanul Khalik, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (27/2/2026).

KBRI Tripoli tengah melakukan langkah negosiasi intensif dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Fokus utama diplomasi tersebut adalah pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, penyelesaian administrasi izin tinggal dan exit permit, serta upaya pengurangan atau penghapusan tuntutan denda maupun ganti rugi.

Dalam kasus ini, pihak agensi dilaporkan meminta ganti rugi sebesar US$7.000 per orang sebagai syarat pengembalian paspor. Permintaan tersebut dinilai sangat memberatkan PMI dan keluarganya, sehingga saat ini masih dalam proses negosiasi oleh KBRI Tripoli melalui pendekatan diplomatik.

Berdasarkan keterangan para PMI, mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan.

Selama bekerja, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, tekanan kerja berlebihan, serta penahanan dokumen oleh pihak majikan atau agensi. Karena kondisi tersebut, para PMI memutuskan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli.

Sebagaimana pola umum kasus PMI nonprosedural di Libya, tantangan pemulangan meliputi penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.

Pemprov NTB menegaskan bahwa video yang beredar tidak menggambarkan kondisi terkini para PMI. Saat video dibuat, mereka telah berada di lingkungan aman KBRI Tripoli.

“Tidak benar jika diasumsikan para PMI masih berada dalam situasi ancaman langsung. Pemerintah melalui KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan maksimal dan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Ahsanul Khalik.

Bisnis.com, DENPASAR – Pengiriman uang (remitansi) dari luar negeri yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp193,35 miliar hingga November 2025. Jika dibandingkan dengan periode sama pada 2024, nilai remitansi tersebut turun sekitar 17% atau setara Rp39,82 miliar. Remitansi masuk melalui Bank Indonesia dan PT Pos Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin menjelaskan remitansi yang disalurkan melalui Bank Indonesia mencapai Rp105,17 miliar, sementara melalui PT Pos Indonesia sebesar Rp88,18 miliar.

"Remitansi paling besar masuk di triwulan II/2025 sejumlah Rp65,66 miliar, kemudian di triwulan I/2025 sejumlah Rp58,65 miliar, triwulan III Rp43,49 miliar, dan di triwulan IV, posisi hingga November sejumlah Rp25,53 miliar," jelas Wahyudin, Senin (5/1/2025).

Remitansi yang masuk melalui Bank Indonesia pada November saja mencapai Rp5,35 miliar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari Malaysia, disusul Arab Saudi, Jepang, Uni Emirat Arab, Singapura, Hong Kong, Qatar, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain.

Sementara itu, PT Pos Indonesia mencatat remitansi pada November 2025 sebesar Rp5,9 miliar. Kiriman uang terbesar diterima di Kabupaten Lombok Timur, disusul Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, Dompu, Bima, Lombok Utara, Sumbawa Barat, dan Kota Bima.

Remitansi tersebut merupakan kiriman uang dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang bekerja di luar negeri. Pemerintah Provinsi NTB mencatat, sepanjang Januari–Juni 2025, jumlah PMI asal NTB yang ditempatkan ke luar negeri mencapai sekitar 15.333 orang.

Sekitar 70 persen PMI berasal dari tiga kabupaten utama, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Lombok Timur menjadi penyumbang terbesar dengan 5.840 orang atau sekitar 38 persen, disusul Lombok Tengah sebanyak 4.193 orang dan Lombok Barat 2.200 orang. Daerah lain seperti Sumbawa, Bima, dan Kota Mataram menyumbang dalam jumlah lebih kecil.

Malaysia tercatat sebagai negara tujuan utama PMI NTB dengan 9.993 penempatan, atau sekitar 65 persen dari total pekerja migran. Berikutnya adalah Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Lima negara tersebut menyerap lebih dari 90 persen pekerja migran asal NTB, sementara sisanya tersebar ke 24 negara lain.