Bisnis.com, DENPASAR – Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di negara yang terdampak perang Amerika Serikat dengan Iran.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan berdasarkan data resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” jelas Aka dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/3/2026).

Seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.