Jakarta (ANTARA) - Standard Chartered memperkirakan ekonomi Indonesia akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih siklikal, dengan PDB Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau meningkat dari proyeksi 5 persen pada 2025.

Senior Economist Standard Chartered Indonesia Aldian Taloputra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia akan mempertahankan sikap yang berhati-hati sepanjang 2026.

Sikap bank sentral ini dilakukan dengan menyeimbangkan stabilitas eksternal serta dukungan terhadap pertumbuhan domestik.

Merujuk laporan “Global Market Outlook 2026 – Blowing Bubbles?”, Standard Chartered turut menyoroti bahwa meskipun valuasi sejumlah aset telah meningkat, kondisi saat ini belum menunjukkan karakteristik bubble sistemik seperti pada periode sebelumnya.

Laporan juga memproyeksikan bahwa aset berisiko, khususnya ekuitas, masih berpotensi mencatat kinerja positif pada 2026 yang didorong oleh pertumbuhan laba perusahaan, termasuk dari tema struktural seperti adopsi teknologi dan AI.

Dalam laporannya, Standard Chartered mengidentifikasi tiga tema utama investasi 2026, termasuk tema ekuitas dengan fokus pada pasar yang ditopang pertumbuhan laba.

Selanjutnya, tema income khususnya obligasi emerging markets yang menawarkan yield menarik sekaligus diversifikasi, serta tema diversifiers, seperti emas dan strategi alternatif, untuk membantu meredam volatilitas portofolio.

Pendekatan ini menekankan pentingnya diversifikasi lintas kelas aset dan kawasan, serta alokasi portofolio yang lebih terstruktur, mencakup komponen inti (core), taktis (tactical), dan oportunistik (opportunistic), agar investasi dapat menyeimbangkan potensi imbal hasil dengan pengelolaan risiko jangka panjang.

CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menyampaikan pihaknya tetap optimistis terhadap potensi investasi jangka panjang Indonesia, di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Menurutnya, langkah-langkah reformasi yang cepat dari regulator, serta fokus yang berkelanjutan pada fundamental ekonomi, menjadi fondasi penting untuk pemulihan.

“Dalam situasi seperti ini, disiplin dalam membangun portofolio dan diversifikasi menjadi semakin krusial agar nasabah dapat melewati volatilitas sekaligus tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka,” kata Donny.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada kuartal III 2025 yang tercatat sebesar 5,04 secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Nanti minggu depan, hari Kamis tanggal 5 (Februari), akan diumumkan pertumbuhan (ekonomi di kuartal IV 2025) yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan di kuartal III,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi dan fundamental perekonomian nasional cukup kuat.

Ia juga memastikan tingkat inflasi pada Januari 2026 tetap berada dalam rentang batas aman yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hari Senin besok (2/2) akan diumumkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat inflasi di bulan Januari (2026) dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1 persen,” ucap Airlangga.

Ia menyatakan, terjaganya tingkat inflasi pada Januari 2026 melanjutkan pencapaian positif pada Desember 2025, dengan tingkat inflasi tercatat terjaga di 2,92 persen yoy.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa cadangan devisa nasional hingga Desember 2025 juga masih kuat, yaitu senilai 156,5 miliar dolar AS (Rp2,63 kuadriliun, kurs per Jumat (30/1) = Rp16.807 per dolar AS), atau setara dengan kecukupan 6,2 bulan impor.

Sementara itu, defisit fiskal masih terjaga pada batas 3 persen, kredit perbankan tumbuh 9,6 persen yoy, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 13,83 yoy, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sektor perbankan nasional masih tercatat kuat mencapai 25,87 persen per Desember 2025.

“Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen, yakni 40 persen, dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari Investment Grade, baik dari Moody's (memberikan rating) Baa2, kemudian Fitch (memberikan rating) BBB,” kata Airlangga Hartarto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

proyeksi tersebut merupakan hasil riset dan analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,15 persen hingga 0,17 persen pada 2040.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan proyeksi tersebut merupakan hasil riset dan analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN).

“PDB atau GDP (Gross Domestic Product) meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” ucap M Rizal Taufikurahman di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan kenaikan PDB tersebut didorong oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terjadi secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi kesehatan penerima manfaat program saat mereka memasuki usia kerja berkat pemenuhan gizi dari program MBG selama masa sekolah.

Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa terdapat potensi penurunan dari sisi pasar tenaga kerja sebesar 0,05 persen hingga 0,07 persen, suplai tenaga kerja sebesar kurang dari 0,06 persen, serta upah riil sebesar 0,6 persen.

Namun, Rizal menilai hal tersebut bukan disinsentif kerja, tapi merupakan dampak dari efisiensi produktivitas sehingga tenaga kerja dapat menghasilkan output (hasil kerja) yang sama atau lebih besar dengan periode kerja yang lebih singkat.

“Penurunan ini cerminan dari income effect, di mana peningkatan kesejahteraan membuat kemungkinan besar rumah tangga itu mengurangi jam kerja tanpa menurunkan utilitas, dengan asumsinya ini adalah tenaga kerja formal,” ujarnya.

“Untuk itu, secara agregat MBG memang tidak melemahkan market (pasar) tenaga kerja, dan itu terbukti dari penyerapan jumlah tenaga kerja, tetapi meningkatkan efisiensi melalui perbaikan kualitas modal (sumber daya) manusia,” lanjut Rizal.

Selain dampak terhadap produktivitas tenaga kerja, ia juga menyoroti dampak MBG terhadap kesejahteraan antargenerasi, khususnya dalam konteks konsumsi rumah tangga.

Ia menuturkan peningkatan kesehatan yang dihasilkan dari asupan gizi yang lebih baik akan berkorelasi positif dengan pola konsumsi masyarakat di masa depan, mengingat konsumsi rumah tangga akan mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya kualitas kesehatan antargenerasi.

Namun, pihaknya menemukan bahwa konsumsi rumah tangga justru diproyeksikan naik lebih tinggi pada kelompok masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan tinggi, dibandingkan kelompok masyarakat kelas bawah.

“Ini menunjukkan apa? Bahwa efek kesejahteraan itu tidak hanya terkonsentrasi pada rumah tangga miskin. Di rumah tangga miskin ini tetap naik konsumsinya meskipun kecil, tapi manfaat ini lebih banyak terinternalisasi dalam bentuk perbaikan gizi anak, tidak ekspansi konsumsi secara langsung,” kata Rizal.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi..,

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,1 persen.

Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tetap resilien meski tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan, belum adanya sinyal optimistis pada 2026.

“Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Tapi, karena kenaikannya marginal, ini kemungkinan tidak bisa mengompensasi menyempitnya net ekspor,” jelas dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kondisi itu tampak dari indikator utama, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tidak lebih baik dari tahun 2025.

Dari sisi konsumsi, misalnya, pertumbuhan kredit konsumsi terus melemah sepanjang Februari hingga Oktober 2025.

Pada Februari pertumbuhan kredit konsumsi tumbuh 10,2 persen sementara pada Oktober melemah di level 6,9 persen secara tahunan.

Beberapa indikator konsumsi kelas menengah juga belum menunjukkan pemulihan, seperti terkontraksinya penjualan rumah sedang dan besar, masing-masing -12 persen dan -23 persen pada triwulan III 2025.

Dari sisi investasi, masuknya modal asing diperkirakan merosot pada 2025, dan berpotensi berlanjut pada 2026 jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor.

Sepanjang triwulan I hingga III 2025, pertumbuhan investasi asing merosot -1 persen, sementara investasi domestik meningkat 30 persen.

Meski demikian, Indonesia tetap bisa tumbuh jika pemerintah mendorong industrialisasi yang inklusif sebagai basis untuk menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sekaligus menjadi solusi atas kondisi Indonesia yang sudah terlalu lama terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level 5 persen.

“PR kita adalah, bahwa Indonesia tumbuh terlalu rendah dalam jangka lama, dan bahkan pertumbuhannya itu cenderung melambat,” kata ekonom senior Hendri Saparini.

Ia menambahkan, jika berkaca dari negara lain, lompatan ekonomi itu terjadi jika perekonomian didominasi oleh aktivitas di industri manufaktur.

Maka itu, ia menekankan bahwa industrialisasi adalah kunci jika Indonesia ingin mencapai lompatan pertumbuhan.

“Kalau kita lihat lesson-learned dari banyak negara, ternyata negara yang bisa melakukan lompatan ekonomi seperti Korea Selatan mereka bisa menjaga share industri manufaktur terhadap PDB di level yang sangat tinggi,” ujarnya.

Senada, Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan bahwa untuk melakukan lompatan ekonomi, kunci utamanya adalah stabilitas politik dan keamanan.

“Idealnya pemerintah Indonesia mengikuti pendekatan diplomasi yang seimbang. Menjaga hubungan baik untuk semua kekuatan besar, tanpa terjebak dalam blok tertentu,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Kuartal III-2025 atau sampai dengan September 2025 senilai US$ 424,4 miliar, turun dibanding catatan per Kuartal II-2025 yang sebesar US$ 432,3 miliar.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, ULN Indonesia pada periode itu terkontraksi 0,6% secara tahunan, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ULN pada kuartal II-2025 yang sebesar 6,4% secara tahunan atau year on year (yoy).

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta," dikutip dari siaran pers BI, Senin (17/11/2025).

Kondisi ULN pada periode itu sebagian besar dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah. Pada Kuartal III-2025, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 210,1 miliar atau tumbuh 2,9%. Lebih lambat dibanding pertumbuhan Kuartal II-2025 sebesar 10% yoy.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%), Jasa Pendidikan (17,0%), Konstruksi (10,7%), Transportasi dan Pergudangan (8,2%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (7,5%).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, untuk posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 191,3 miliar pada Kuartal III-2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Kuartal II-2025 sebesar US$ 193,9 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy) menjadi sebesar 1,9% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 3,0% (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81% terhadap total ULN swasta.

Dengan catatan itu, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,5% pada Kuartal III-2025, dari 30,4% pada Kuartal II-2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tulis BI dalam siaran pers ULN terbarunya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2025 tetap solid ditopang oleh pertumbuhan ekspor. Hal ini disampaikan Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Perry mengungkapkan pertumbuhan ekspor RI lebih cepat pada akhir tahun karena adanya front loading ekspor ke AS.

"Di dalam negeri kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan III dan triwulan IV ini berjalan baik. Satu karena memang ada pola ekspor tumbuh lebih cepat kecenderungan ekspor ke AS lebih cepat front loading sebelum implementasi tarif dan masih kuatnya konsumsi dalam negeri," papar Perry.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan kenaikan tarif bea masuk lebih tinggi terhadap barang-barang dari 77 negara, termasuk China, AS dan Meksiko. Indonesia dikenakan tarif sebesar 19%.

Sebagai catatan, dalam laporan PDB RI kuartal III, ekspor tumbuh 9,91%, diikuti oleh konsumsi tumbuh 4,89% dan investasi 5,04%. Komponen inilah yang menopang Indonesia tumbuh 5,04% pada kuartal III-2025.

Adapun, dalam kesempatan, Perry memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal IV akan meningkat lebih tinggi. Ini sejalan dengan ekspansi stimulus fiskal, berjalannya proyek pemerintah dan paket kebijakan ekonomi 2025, serta bantuan sosial di kuartal IV.

BI pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik tengah 5,1% pada tahun ini.

"Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 4,7-5,51% dan titik tengah 5,1% dan akan meningkat 2026," kata Perry.

Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hingga September 2025, mencatatkan akumulasi komitmen pembiayaan sebesar Rp 254,27 triliun. Komitmen tersebut setara dengan 22% besaran akumulasi nilai proyek yang nilainya mencapai Rp1.149 triliun.

Dalam operasionalnya memberikan pembiayaan, perseroan di bawah Kementerian Keuangan yang sering dianalogikan sebagai mini World Bank milik RI tersebut memberikan tambahan sekitar Rp1.135 triliun terhadap perekonomian, atau setara dengan 0,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Direktur Utama PT SMI (Persero) Reynaldi Hermansjah menyampaikan bahwa pembiayaan ini tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Proyek-proyek yang dibiayai PT SMI sendiri diketahui telah menciptakan dan mendistribusikan lapangan kerja bagi sekitar 10,7 juta tenaga kerja di berbagai sektor.
"Kami juga ikut berpartisipasi dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Nilainya kurang lebih sekitar Rp1.135 triliun, dampaknya 0,5% terhadap

pertumbuhan PDB kita. Kalau secara angka sepertinya kecil, tapi dampak satu perseroan terhadap PDB menurut kami, kontribusi kami cukup signifikan" ungkap Reynaldi pada Media Gathering di Humbang Hasundutan pada Senin (10/11).

Lebih lanjut, Reynaldi menjelaskan bahwa PT SMI juga secara konsisten fokus membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur, yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Salah satu indikator penting dari proyek infrastruktur adalah multiplier effect atau efek penggandanya terhadap aktivitas ekonomi di sekitar proyek. Sebagai contoh proyek-proyek di sektor konversi energi, energi terbarukan, dan ketenagalistrikan memiliki multiplier effect 2,36, lebih tinggi dari rata-rata multiplier effect nasional di 1,62.

"Proyek-proyek yang kami biayai, kami upayakan memberikan multiplier effect di atas rata-rata nasional. Disitulah peran kami untuk bisa mendorong pembangunan infrastruktur, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan menjalankan peran sebagai fiscal tools pemerintah," jelas Reynaldi.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembiayaan PT SMI juga berkontribusi dalam mewujudkan lima dari delapan misi Asta Cita Presiden melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai PT SMI. Diantaranya untuk proyek minyak dan gas bumi, energi terbarukan, ketenagalistrikan, air minum, transportasi, irigasi, jalan tol, rumah sakit, pendidikan, pariwisata, kawasan industri, kawasan ekonomi, dan infrastruktur ketahanan bencana.

PT SMI juga berkontribusi terhadap 120 Proyek Strategis Nasional dan/atau RPJMN dengan total komitmen sebesar Rp120,5 triliun dan total nilai proyek Rp677,5 triliun. Dukungan tersebut mencakup 39 proyek jalan dan jalan tol, 59 proyek ketenagalistrikan, 7 proyek bendungan/irigasi, 2 proyek telekomunikasi, 3 proyek air minum, 9 proyek transportasi, dan 1 proyek minyak dan gas bumi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mendorong belanja anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun depan dilakukan sejak kuartal satu. Hal ini dilakukan sebagai upaya menstimulasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada 2026.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan strategi mencapai pertumbuhan yang tinggi pada 2026 adalah fokus kepada percepatan belanja K/L.

Febrio menjelaskan bahwa belanja pemerintah totalnya sebesar 14% terhadap PDB Indonesia, namun hanya memberi andil hanya 8-9% ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menurutnya karena adanya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran oleh K/L.

"Government spending kita belanja negara itu sekitar 14 persen dari PDB. Tetapi yang masuk ke "G" itu sekitar 8-9 persen dari PDB. Karena beberapa dari belanja negara itu langsung masuk ke kantong masyarakat. Seperti transfer cash, seperti BLT itu langsung masuk ke sana. Nah sebagian juga menjadi capex, menjadi investasi. Nah kalau kita lihat pola belanja pemerintah, ini seringkali memang menumpuknya di belakang," ucap Febrio kepada CNBC Indonesia saat 'Evening Up' pada Rabu (5/11/2025).

Oleh karena itu, Febrio mengatakan bahwa Kemenkeu telah mewanti-wanti K/L untuk tidak menunda belanja.

"Kita akan minta KL-KL terbesar terutama untuk memastikan bahwa banyak dari belanja mereka itu dilakukan di kuartal satu. Supaya uangnya sudah ada maka langsung dibelanjakan saja, jangan ditunda-tunda lagi. Supaya kemudian menjadi stimulan bagi pergerakan ekonomi dan juga menjadi katalis bagi aktivitas ekonomi yang lain," ucapnya.

Febrio menekankan agar belanja barang dikebut oleh para K/L di kuartal pertama 2026 serta tender belanja modal sudah mulai dilakukan di sisa tahun ini. Sehingga, belanja K/L yang dipercepat akan menjadi katalis bagai pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026.

"Belanja barang ini kita harapkan bisa lebih cepat. Belanja modal, ini seringkali harus tender. Nah ini kita harapkan mereka lakukan tender di sebelum mulai 2026. Tentunya kalau kita lihat nanti 10 KL terbesar itu sudah sangat mayoritas. Kita harapkan ini akan menjadi driver bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal satu."

Di sisi lain, dirinya juga menekankan bahwa juga fokus dalam memperbaiki iklim usaha sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

"Di samping itu memang tadi selain fiskal, sektor keuangan, mesin pertumbuhan yang harus kita hidupkan terutama adalah iklim usaha harus membaik," ujarnya.

Maka dari itu, pemerintah membuat satuan tugas khusus menangani bottlenecking dan terbuka kepada sektor usaha serta asosiasi dalam menyampaikan keluhan dan hambatan bagi mereka dalam melakukan investasi dan produksi.

Harapan dari Febrio sendiri upaya tersebut akan membangun momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kuartal pertama. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 mencapai target 5,4% atau bahkan 6%.

"Kalau di APBN kita 5,4% tapi kalau kita bisa lakukan navigasi cukup banyak tadi harusnya bisa menuju ke 6% di tahun 2026," ucap Febrio.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,43% (qtq).

Capaian ini memang lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, namun masih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Simak analisa para pakar soal realisasi perekonomian nasional!

Bank Permata

Kepala Riset Makroekonomi & Pasar Keuangan Permata Bank Faisal Rachman, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,12% yoy pada triwulan kedua 2025 mencerminkan normalisasi musiman pasca periode hari raya keagamaan pada triwulan sebelumnya, yang biasanya mendukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat.

"Secara kumulatif, pertumbuhan dalam sembilan bulan pertama tahun 2025 mencapai sekitar 5,01% yoy, membaik dari pertumbuhan di bawah 5% yoy yang tercatat pada semester I 2025 dan menandakan lintasan pertumbuhan yang semakin menguat," ujar Faisal dalam keterangan resminya dikutip Rabu (5/11/2025).

Menurut Faisal, prospek pertumbuhan PDB Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan yang menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kebijakan ekonomi ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah, terutama pada sektor-sektor produktif dengan efek pengganda yang tinggi.

Konsumsi rumah tangga ke depannya diperkirakan akan meningkat di tengah perbaikan kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi yang terkendali. Prospek investasi tetap positif, didukung oleh ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga kebijakan global dan domestik lebih lanjut yang akan menurunkan biaya pinjaman/pembiayaan dan memperkuat kepercayaan investor dalam mengembangkan bisnis, meskipun faktor-faktor ini juga dapat mendorong pertumbuhan impor yang lebih tinggi karena sebagian besar impor merupakan barang input.

"Impor kemungkinan akan melampaui ekspor karena ekspor terus terbebani oleh perang dagang yang sedang berlangsung dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Meskipun demikian, ketegangan perdagangan secara bertahap mereda seiring pemerintah AS mengambil sikap yang lebih terbuka terhadap negosiasi," ujarnya.

Secara keseluruhan, Bank Permata memproyeksikan pertumbuhan PDB berada di kisaran 5,0-5,1% untuk tahun 2025. Hal ini menandai revisi ke atas dari proyeksi kami sebelumnya, yang memproyeksikan pertumbuhan PDB setahun penuh akan sedikit di bawah 5%.

Bank Mandiri

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro menjelaskan pertumbuhan ini menandai perlambatan dari 5,12% pada triwulan II 2025, sejalan dengan pola musiman normalisasi aktivitas pada triwulan ketiga.

"Pertumbuhan ini didukung oleh belanja pemerintah yang lebih tinggi dan ekspor neto yang lebih kuat, sementara investasi dan belanja rumah tangga melambat," ujar Andry dalam keterangan resminya dikutip

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% yoy lebih rendahdibandingkan 4,97% pada triwulan II 2025. Menurut Andry hal ini disebabkan oleh pola musiman menyusul periode belanja yang tinggi pada triwulan II 2025, yang mencakup liburan sekolah dan permintaan terkait hari raya.

Sementara Pertumbuhan investasi (PMTB) melambat menjadi 5,04% yoy dibandingkan 6,99% pada triwulan kedua 2025).

"Hal ini mencerminkan normalisasi pembentukan modal setelah kenaikan yang kuat pada triwulan sebelumnya," ujarnya.

Bank Danamon

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat diperkirakan akan menguat. Pasalnya pemerintah akan menggelontorkan sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.

"Skselerasi fiskal terarah yang condong ke belanja modal konektivitas infrastruktur dasar, pengadaan pertahanan, dan renovasi sekolah yang biasanya membawa pengganda tinggi ke konstruksi, logistik, dan rantai pasokan industri," ujarnya.

Kementerian Keuangan juga telah membuka amplop stimulus kuartal keempat 2025 sebesar Rp 54,6 triliun, termasuk Rp 30 triliun dalam Bantuan Sosiall yang dicairkan pada Oktober 2025 menopang daya beli rumah tangga hingga puncak akhir tahun dengan inflasi yang terjangkar.

"Kondisi keuangan menjadi lebih akomodatif karena pemotongan kumulatif BI sebesar 125 bps hingga Okt-25ditransmisikan ke suku bunga pinjaman dan biaya pendanaan yang lebih rendah, dibantu oleh sekitar Rp 200 triliun aliran pembayaran pemerintah yang menyuntikkan likuiditas dan insentif KLM yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas,"ujarnya.

INDEF

Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menjelaskan di tengah tekanan eksternal akibat perlambatan global dan ketegangan perdagangan, capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, namun tetap berada di "zona 5 persen stagnan" yang menandakan pertumbuhan belum bergerak ke level yang lebih dinamis.

"Faktor utama pendorong pertumbuhan bukan dari daya beli masyarakat, melainkan dari investasi dan ekspor bersih. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89%, menandakan daya beli masih terbatas di kelompok menengah bawah," ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Rizal menilai agar ekonomi bisa tumbuh setinggi target yang ditetapkan, maka pemerintah perlu fokus pada tiga hal. Yaitu,mempercepat realisasi belanja publik terutama proyek padat karya, memperkuat daya beli masyarakat lewat insentif dan subsidi terarah apalagi triwulan IV terdapat momentum natal dan tahun baru; dan menjaga stabilitas harga pangan dan energi.

"Tanpa kombinasi kebijakan fiskal yang cepat dan koordinasi moneter yang tepat, maka ekonomi hanya akan bertahan di level 5 persen tanpa percepatan berarti. Pertumbuhan ke depan harus diarahkan supaya tidak hanya stabil, tetapi juga lebih inklusif dan produktif," ujarnya.

CORE

Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet menilai perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih bisa dikompensasi pertumbuhan pada PMTB atau investasi sehingga secara keseluruhan kombinasi dari pertumbuhan PMTB dan juga belanja pemerintah menjadi penopang utama dari pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2025.

"Yang pasti kita melihat dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang berada di angka 5,04 maka peluang pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2025 yang di set 5,2% itu menjadi terbuka lebar," ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Menurut Yusuf, sekarang pemerintah [perlu memastikan bagaimana upaya untuk mengejar target pertumbuhan di angka 5,4% di kuartal ke-4 ini.

Adapun yang perlu dilakukan pemerintah menurut Yusuf adalah memastikan stimulus yang digulirkan di Oktober sampai dengan bulan Desember nanti bisa tersalurkan secara tepat sasaran.

"Belanja pemerintah kemungkinan besar masih akan terdorong positif mengingat biasanya secara historis belanja pemerintah itu akan tersalurkan lebih besar terutama di Kuartal terakhir," ujarnya.

Yang perlu dipacu lagi sekarang adalah kebijakan-kebijakan struktural yang memperbaiki kemudahan berusaha

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Citibank N.A., Indonesia Helmi Arman memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh lebih solid pada 2026 seiring dengan berjalannya berbagai program unggulan pemerintah serta arah kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar.

Ia menilai tahun depan akan menjadi momentum positif bagi perekonomian nasional, dengan dukungan dari belanja pemerintah yang lebih ekspansif serta penurunan suku bunga yang diharapkan memberi ruang bagi sektor-sektor yang mengandalkan pembiayaan.

“Dengan realisasi yang semakin baik untuk program-program pemerintah dan program-program ini banyak yang berorientasi sosial, jadi seharusnya sektor-sektor yang melayani segmen-segmen menengah ke bawah harusnya lebih ada support (dorongan) tahun depan,” kata Helmi Arman ditemui di Jakarta, Rabu.

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa dorongan dari kebijakan fiskal dan moneter saja tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Batas defisit anggaran sebesar 3 persen dan ketatnya arus modal ke pasar obligasi membatasi ruang gerak kebijakan fiskal dan moneter.

Untuk itu, menurut Helmi, reformasi struktural perlu dipercepat agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan secara berkelanjutan.

“Yang perlu dipacu lagi sekarang adalah kebijakan-kebijakan struktural yang memperbaiki kemudahan berusaha. Investasi harus menjadi key driver (motor utama) untuk sustainable growth (pertumbuhan yang berkelanjutan),” jelasnya.

Ia mencontohkan langkah Vietnam yang agresif dalam melakukan reformasi birokrasi dan investasi, seperti penyederhanaan kementerian dan pemerintahan daerah, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.

Ia menyatakan reformasi tersebut membuat Vietnam menjadi salah satu penerima investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) terbesar di kawasan ASEAN, menjadikannya salah satu pesaing utama Indonesia dalam menarik minat investor global.

Helmi mengatakan pemerintah perlu kembali fokus memperkuat kebijakan struktural, termasuk pengurangan hambatan perdagangan dan penyederhanaan regulasi usaha.

Langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkelanjutan di tengah perlambatan investasi global.

“Jadi kebijakan-kebijakan yang seperti itu yang dibutuhkan kalau mau menaikkan confidence (keyakinan) investor, kebijakan seperti itu perlu lebih diperbanyak kalau mau sustain (mempertahankan) pertumbuhan,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan III-2025, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.060,0 triliun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada kuartal III-2025 mengalami pertumbuhan untuk mayoritas lapangan usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa pendidikan, hingga jasa perusahaan. Namun, ada satu lapangan usaha yang merosot, yakni pertambangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, saat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju 5,04% pada kuartal III-2025, pertumbuhan PDB lapangan usaha pertambangan malah terkontraksi dengan minus mencapai 1,96%.

"Pertambangan menunjukkan pertumbuhan negatif," dikutip dari pemaparan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Untuk lapangan usaha yang mampu tumbuh tinggi yakni jasa pendidikan dengan laju 10,59%, didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan oleh pemerintah.

Jasa Perusahaan di urutan kedua dengan pertumbuhan 9,94%, didorong oleh peningkatan pendapatan jasa persewaan peralatan, dan jasa profesional. Diikuti jasa lainnya yang tumbuh 9,92% ditopang oleh peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan mancanegara.

Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic) Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

Sementara itu, untuk industri pengolahan tumbuhnya 5,54% dengan share atau distribusi terbesar terhadap pertumbuhan dengan besaran 19,15%. Pertanian 4,93% pertumbuhannya dengan share ke PDB 14,35%, dan perdagangan yang tumbuh 5,49% dengan share 13,19%.

Konstruksi juga masih tumbuh 4,21% dengan share ke PDB 9,92%, dan pertambangan meski terkontraksi sharenya ke PDB mencapai 8,51% atau urutan kelima terbesar.

"Yang beri kontribusi besar industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan tambang mencapai 65,02% dari PDB," tutur Edy.

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil di kisaran 5 persen pada kuartal III 2025 atau relatif tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III 2025 pada Rabu (5/11), berdasarkan kalender resminya.

“Untuk saat ini, laju pertumbuhan sekitar 5 persen dinilai tetap kokoh dan mencerminkan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang belum menentu,” kata Research Director Prasasti Gundy Cahyadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Prasasti menilai, konsumsi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan investasi tetap solid. Keseluruhan data mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan saat ini lebih bersifat stabil daripada menguat secara signifikan.

Prasasti melihat terdapat kenaikan data penjualan ritel sebesar 5,8 persen secara tahunan pada September. Itu, menurut dia, merupakan laju tertinggi sejak awal 2024 dan menunjukkan adanya sedikit peningkatan permintaan rumah tangga.

Namun inflasi inti yang hanya mencapai 2,2 persen menunjukkan bahwa dorongan belanja masyarakat masih terbatas. Kepercayaan konsumen juga belum pulih sepenuhnya, tertekan oleh pertumbuhan pendapatan yang tidak merata serta kekhawatiran terhadap biaya hidup.

“Konsumsi memang membaik, tetapi lajunya masih jauh dari kata kuat. Yang kita lihat saat ini adalah stabilisasi, bukan lonjakan. Kabar baiknya, fondasi dasarnya tetap kokoh,” ujar Gundy.

Dari sisi moneter, kondisi likuiditas menunjukkan perbaikan. Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 8 persen secara tahunan pada September, didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) yang telah memangkas suku bunga acuan sebesar 150 bps (basis poin) sejak September 2024.

Menurut Prasasti, dampak dari kebijakan ini mulai terasa, meski penyalurannya ke sektor kredit dan konsumsi masih berlangsung secara bertahap.

Sementara dari sisi fiskal, realisasi belanja pemerintah hingga September baru mencapai 59,7 persen dari target tahunan, dibandingkan 64,7 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dorongan fiskal pada kuartal ketiga masih terbatas, namun membuka ruang untuk percepatan belanja pada akhir tahun ketika kementerian dan lembaga biasanya mempercepat penyerapan anggaran.

Investasi tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, meskipun mulai menunjukkan tanda perlambatan. Impor barang modal, yang menjadi indikator aktivitas proyek, tumbuh 32,5 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal II, namun melambat menjadi sekitar 11,2 persen pada Juli-Agustus.

Pertumbuhan kredit perbankan juga melemah ke 7,6 persen. Meski demikian, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi naik 13,9 persen secara tahunan pada kuartal III, dipimpin oleh sektor pusat data, logistik, dan infrastruktur digital.

“Investasi masih menjadi jangkar pertumbuhan, namun momentumnya mulai menurun. Arus investasi ke sektor jasa dan digital memang positif, tetapi tahap berikutnya perlu difokuskan pada revitalisasi sektor industri agar daya saing jangka panjang tetap terjaga,” kata Gundy.

Sementara dari sisi eksternal, neraca perdagangan terus menjadi bantalan penting bagi stabilitas ekonomi. Surplus perdagangan mencapai 5,49 miliar dolar AS pada Agustus, tertinggi sejak awal 2024.

Kinerja ekspor masih didukung oleh permintaan yang stabil dari pasar utama serta harga komoditas yang relatif kuat, terutama minyak sawit mentah (CPO).

Surplus yang berkelanjutan itu turut membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa, sehingga menopang ketahanan makroekonomi Indonesia.

“Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap terjaga dengan baik. Pelonggaran moneter BI menjaga likuiditas tanpa menimbulkan gejolak arus modal, sementara pengelolaan fiskal yang disiplin memberi ruang bagi stimulus yang lebih terarah. Sinergi ini menopang pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan,” kata Gundy.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025