Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengungkapkan keterlambatan barang impor mulai mengganggu pasokan produk di pusat perbelanjaan menjelang momentum Lebaran.

Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi penjualan ritel pada periode belanja terbesar tahun ini.

Dalam laporannya di depan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Budihardjo mengatakan para pelaku ritel sebenarnya telah berupaya menjaga ketersediaan barang dengan mengandalkan stok lokal. Namun sejumlah produk impor yang biasa dijual di pusat perbelanjaan mengalami keterlambatan pengiriman.

"Terpenting adalah konsumsi dalam negeri ini, Pak Menko, kita usaha memenuhi stok. Stok yang ada dari lokal cukup terjaga. Namun untuk impor, Pak Menko, kami menghadapi masalah," kata Budihardjo dalam acara opening ceremony BINA Lebaran 2026 di Senayan City, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan keterlambatan tersebut membuat sebagian barang yang biasanya dijual di mal belum sepenuhnya tersedia menjelang momentum Lebaran.

"Mungkin nanti bisa koordinasi bahwa barang-barang di mal banyak yang impor agak telat, sehingga mungkin Lebaran ini kita agak terganggu untuk penjualannya," ujarnya.

Menurut Budihardjo, sektor ritel saat ini melibatkan sekitar 800 merek dengan total sekitar 80 ribu toko yang tersebar di pusat perbelanjaan. Berbagai kategori produk ikut terlibat, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, hingga toko elektronik.

Untuk mendorong konsumsi masyarakat, pusat perbelanjaan juga menggelar berbagai program promosi seperti midnight sale dan diskon khusus selama periode Ramadan hingga Lebaran.

Keterlambatan barang impor ini muncul di tengah gangguan perdagangan global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz.

Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Setiap tahun lebih dari 30 ribu kapal melintas di perairan tersebut dengan membawa sekitar 11 persen perdagangan laut global.

Jalur ini juga menjadi rute penting bagi pengiriman berbagai komoditas dunia, tidak hanya minyak dan gas, tetapi juga barang konsumsi seperti elektronik, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga yang dikirim menggunakan kontainer.

Penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran (IRGC) menyusul konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memicu kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi global. Gangguan pelayaran di kawasan tersebut berpotensi menunda pengiriman barang ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kenaikan konsumsi rumah tangga pada momentum Ramadan 2026 akan dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat. Masalahnya, saat ini daya beli masyarakat tidak terlalu baik.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai momentum Ramadan—Lebaran tetap menjadi peluang emas bagi sektor ritel, meski ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi.

“Saya masih menyakini, setiap Ramadan—Lebaran, konsumsi rumah tangga selalu menjadi titik tertinggi dalam satu tahun kalender,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, dorongan masyarakat untuk berbelanja meningkat seiring sifat konsumtif dan kenaikan pendapatan, termasuk tunjangan hari raya (THR). Kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Terlebih, sambung dia, faktor utama penggerak konsumsi tetap pada peningkatan pendapatan, meski inflasi turut memengaruhi pola belanja.

Namun, Huda menjelaskan bahwa pergeseran permintaan agregat biasanya memicu kenaikan harga, yang kemudian berdampak pada penurunan jumlah barang yang diminta.

“Ketika harga meningkat, maka terjadi pergeseran lagi barang yang diminta. Barang yang diminta cenderung berkurang,” jelasnya.

Untuk itu, Celios menilai pemerintah perlu memastikan inflasi tetap terkendali dengan menjaga pasokan agar tidak terjadi kelangkaan.

Huda menuturkan jika stok terjaga dan harga stabil, peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada konsumsi rumah tangga, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, Celios menyebut ritel juga menghadapi tantangan struktural dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 dibandingkan 2024, yang menekan jumlah pekerja dengan pendapatan tambahan.

“Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara agregat,” terangnya.

Meski begitu, Huda menuturkan bahwa sepanjang Agustus 2025–Februari 2026 diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja yang signifikan. “Melihat PMI manufaktur yang ekspansif, seharusnya ada penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah siap melakukan operasi pasar komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang, untuk menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Amran menugaskan jajaran Direktorat Jenderal Hortikultura memperkuat langkah intervensi di sentra produksi dan jalur distribusi. Pemantauan dilakukan lebih intensif di wilayah rawan gangguan logistik akibat banjir atau longsor yang kerap terjadi pada akhir tahun.

“Kami minta nanti seluruh tim, kita operasi pasar,” kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Cabai dan bawang menjadi perhatian utama. Fokus pemerintah bukan pada produksi, melainkan pada kelancaran perpindahan barang dari daerah ke pusat konsumsi. Menurut Amran, kondisi geografis, cuaca ekstrem, serta hambatan perjalanan kerap memicu lonjakan harga secara tiba-tiba.

Kementerian Pertanian menyiapkan langkah khusus untuk menjaga aliran barang dari sentra utama di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi menuju wilayah permintaan tinggi. Kerja sama lintas unit dilakukan agar suplai tidak menumpuk di pedagang besar dan tetap bergerak ke pasar ritel. Intervensi cepat disiapkan bila jalur distribusi mengalami kerusakan.

Amran juga mengarahkan penguatan koordinasi antara tim lapangan dan pemerintah daerah untuk mempercepat respons ketika muncul hambatan teknis. Dirjen Hortikultura diminta aktif menjaga stabilitas suplai di daerah yang harga komoditasnya mudah bergejolak.

“Cabai nanti kami sudah beritahu Hortikultura, Dirjen Hortikultura, cabai, bawang tolong,” ujar tokoh asal Sulawesi Selatan ini.

Penanganan dilakukan berlapis, mulai dari penataan suplai, pemantauan stok harian, hingga percepatan pengiriman barang ke wilayah yang harganya mulai merangkak naik. Pemerintah menilai ketersediaan nasional cukup sehingga fokus utama diarahkan pada kelancaran arus barang. Pemantauan harga dilakukan setiap hari untuk mendeteksi potensi kenaikan sedini mungkin.

Amran memastikan operasi pasar berlangsung hingga periode libur akhir tahun selesai. Upaya ini diharapkan menjaga harga tetap terkendali sehingga stabilitas pangan tetap terjaga dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok secara aman, terutama saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Jakarta, CNBC Indonesia - Secara tiba-tiba, pemerintahan Belanda mengambil alih kendali Nexperia dari perusahaan China. Langkah ini diambil dengan menerapkan undang-undang darurat yang disebut jarang digunakan.

Aturan itu disebut untuk menghentikan risiko keamanan ekonomi Belanda dan Eropa dari tata kelola yang kurang serius. Menurut pejabat setempat, keputusan pengambilalihan dilakukan untuk mencegah produk Nexperia tidak tersedia saat keadaan darurat.

"Keputusan bertujuan mencegah situasi saat barang-barang yang diproduksi Nexperia baik produk jadi dan setengah jadi, menjadi tidak tersedia dalam keadaan darurat," jelas pejabat itu, dikutip dari Euro News, Rabu (15/10/2025).

Kementerian Urusan Ekonomi setempat menerapkan undang-undang ketersediaan barang atau Wet beschikbaarheid goederen. Aturan ini memberikan pemerintah Belanda kekuasaan untuk memblokir atau membatalkan keputusan perusahaan serta mengizinkan produksi sehari-hari bisa terus berlanjut.

Langkah ini, menurut para pejabat dilakukan untuk memastikan kesinambungan pasokan Nexperia saat kritis. Selain itu, pengambilalihan dinilai melindungi pengetahuan penting untuk Eropa.

Kementerian juga mengatakan manufaktur masih bisa dilanjutkan. Sementara Belanda bisa memiliki kekuasaan atas keputusan strategis dan tidak melakukan keputusan internal sementara waktu.

Pemilik Nexperia, Wingtech China mengatakan hak kendalinya atas perusahaan telah dibatasi sementara. Namun, manfaat ekonomi kepemilikan tetap tersedia dan nampaknya akan menempuh jalur hukum.

Wingtech mengakuisisi Nexperia melalui Yucheng Holding. Nexperia dicaplok China setelah dilepas oleh Phillips pada 2018. Nexperia menjadi pemasok utama chip Eropa dalam jangka waktu lama. Biasanya chip itu digunakan untuk kendaraan dan peralatan industri.