Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) meluncurkan laboratorium karbon digital untuk meningkatkan kemampuan dalam mengukur, melaporkan, dan memverifikasi emisi gas rumah kaca.

Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga, menyatakan pasar karbon di Indonesia harus terus dikembangkan melalui inovasi karbon digital. Salah satunya melalui laboratorium karbon digital.

“Laboratorium karbon digital untuk meningkatkan kemampuan dalam mengukur, melaporkan, dan memverifikasi (MRV) emisi gas rumah kaca,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, kata Riza, laboratorium ini akan membantu meningkatkan akurasi dan transparansi data emisi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengurangi emisi dan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan.

“Laboratorium karbon digital juga akan membantu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan iklim yang efektif, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim,” kata Riza.

IDCTA pun melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dengan Indonesia dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Carbon Digital Conference (CDC) 2025 di Aula Barat ITB, Kota Bandung. CDC 2025 berlangsung pada 8—10 Desember 2025.

Riza menyampaikan penandatanganan ini dilakukan sebagai landasan pengembangan inovasi karbon digital dan pasar karbon di tingkat kota. Laboratorium akan membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi perubahan iklim.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, Bandung siap untuk menjadi pilot project dalam pembuatan laboratorium karbon digital pertama di Indonesia.

“Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Bandung untuk membuka diri sebagai living lab bagi para pelaku industri karbon digital. Bandung dapat dimanfaatkan sebagai ruang prototyping teknologi. Jika prototipe berhasil, kami tinggal memperbesar kapasitasnya agar Bandung dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” kata Farhan.

‎Menurut dia, Bandung memiliki urgensi untuk segera mengembangkan skema ekonomi karbon, terutama karena tantangan besar terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).

Kota dengan densitas penduduk tinggi ini menghadapi keterbatasan lahan yang membuat target 30 persen RTH sebagaimana amanat undang-undang menjadi sulit tercapai.

Farhan juga menyebut adanya potensi pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas sekitar 600–700 hektare yang dapat dikembangkan sebagai modal lingkungan (natural capital). Area ini dinilai dapat berkontribusi besar terhadap skema ekonomi karbon di masa mendatang.

Sementara itu, dengan mengusung tema ‘Menggagas Ulang Pasar Karbon Indonesia: Inovasi Digital untuk Integritas Global’, CDC2025 menarik lebih dari 450 peserta dari 10 negara. Acara ini melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan startup teknologi iklim.

Sebagai knowledge partner di CDC 2025, Yulianna Sudjonno, Partner sekaligus Sustainability Leader PwC Indonesia menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan progress yang signifikan tahun ini dengan ditandatanganinya Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan beberapa negara dan organisasi pengembang standar internasional.

“Kini saatnya seluruh ekosistem - pemerintah, penyedia pembiayaan, pengembang proyek, hingga pelaku pasar - melanjutkan upaya tersebut untuk membangun kredit karbon berkualitas tinggi di Indonesia. CDC 2025 menjadi katalis penting untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap langkah memenuhi standar global serta memberikan nilai nyata bagi ekonomi hijau,” imbuhnya.