Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," jelasnya.

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menepis kekhawatiran publik terkait terganggunya independensi Bank Indonesia (BI) seiring keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, sebagai calon kuat deputi gubernur BI yang baru.

Misbakhun menyatakan bahwa hubungan kekerabatan antara Thomas dengan Prabowo tidak serta-merta menjadi indikator hilangnya independensi bank sentral. Dia meminta agar isu tersebut tidak dikapitalisasi untuk menyerang kompetensi calon.

"Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu kemudian dijadikan isu untuk mendegradasi soal kemampuan Pak Tommy (panggilan akrab Thomas) sendiri," ungkap Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut menilai Tommy memiliki kualifikasi untuk menduduki kursi nomor dua di bank sentral. Menurutnya, rekam jejak Thomas sebagai wakil menteri keuangan sejak 2024, latar belakang pendidikan, hingga pengalaman di sektor riil menjadi bukti kompetensi yang tak bisa dikesampingkan.

Lebih lanjut, Misbakhun juga menyinggung histori keluarga Thomas, yang mana sang ayah, Soedradjad Djiwandono, merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden Soeharto.

"Apa yang diragukan? Kalau hubungan dengan Pak Presiden [Prabowo] itu kan jangan kemudian dijadikan alasan [untuk menolak]," tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR yang berisi tiga nama calon untuk menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri. Ketiga nama tersebut adalah Thomas Djiwandono, serta dua pejabat internal BI, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono dan Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro.

Terkait mekanisme pemilihan, Misbakhun menjamin proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diharapkan berlangsung pekan ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Publik diminta untuk menilai langsung kapasitas para calon saat proses tersebut berlangsung.

Kendati demikian, secara pribadi, Misbakhun memberikan sinyal positif terhadap figur Tommy. Dia menggambarkan Tommy sebagai sosok yang memiliki kemampuan akademik dan birokrasi yang solid, serta kepribadian yang humble.

"Kalau saya menilai secara kemampuan, Pak Tommy Djiwandono adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam sisi akademik, dari sisi pengalaman dan birokrasi beliau juga ada. Menurut saya, [beliau] figur yang juga pantas untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," katanya.

Meski memberikan penilaian positif terhadap Tommy, Misbakhun menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada Komisi XI. Dia mengingatkan bahwa pemilihan dewan gubernur BI pada akhirnya merupakan produk keputusan politik.

"Saya kenal tiga-tiganya. Nanti kan kita rapatkan di Komisi XI, keputusan politiknya akan seperti apa, karena itu adalah jabatan politis," tutupnya.