Bisnis.com, CIREBON – Komisi IIDPRD Kota Cirebonmenilai kebijakan diskon dan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sebagai langkah yang berpihak kepada masyarakat.

Namun di balik relaksasi tersebut, pemerintah daerah tetap memasang target penerimaan sebesar Rp45 miliar, memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keberpihakan sosial dan ambisi pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso, menyatakan pihaknya mengikuti proses kebijakan tersebut sejak pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurutnya, regulasi yang mengatur PBB-P2 telah disusun sesuai aspirasi warga dan kini memasuki tahap implementasi.

"Salah satu poin utama kebijakan adalah pemberian potongan pokok tunggakan sebesar 50% untuk periode 2010 hingga 2025. Selain itu, sanksi administrasi atau denda juga dihapuskan. Program ini berlaku mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2026," ujar Karso, Senin (2/3/2026).

Karso menilai skema tersebut dapat mendorong penyelesaian tunggakan yang selama ini membebani wajib pajak. Ia berharap capaian pembayaran PBB-P2 tahun berjalan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu mengurangi akumulasi piutang pajak yang menumpuk selama lebih dari satu dekade.

Sementara itu, Wali Kota CirebonEffendi Edomenyampaikan selain diskon tunggakan, pemerintah juga menurunkan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterbitkan pada 2026 mencapai 86.788 lembar. Dari jumlah tersebut, 82.618 lembar memiliki nilai ketetapan di bawah Rp2 juta.

"Di sisi lain, target penerimaan sebesar Rp45 miliar tetap dipertahankan. Pemerintah mengandalkan optimalisasi pembayaran melalui berbagai kanal digital dan perbankan untuk mengejar angka tersebut," kata Edo.

Secara fiskal, kata Edo, kebijakan diskon 50% dan penghapusan denda berpotensi memangkas nilai piutang secara nominal. Namun pemerintah tampaknya bertaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai kompensasi atas pengurangan pokok tagihan.

Skema ini kerap digunakan daerah lain sebagai strategi “pemutihan” untuk menarik penerimaan yang sebelumnya sulit tertagih.

"Kebijakan ini juga menyimpan dimensi strategis. Dengan mayoritas SPPT bernilai di bawah Rp2 juta, ruang fiskal pemerintah daerah memang terbatas jika hanya mengandalkan kenaikan tarif," tutur Edo.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon menetapkan potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2026 sebesar Rp52,24 miliar. Angka tersebut berasal dari total 86.788 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang mulai dicetak dan didistribusikan kepada wajib pajak pada Januari 2026.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Sumanto menyampaikan, distribusi SPPT harus diiringi dengan kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Menurutnya, kesesuaian antara jumlah SPPT yang dibagikan dan bukti pembayaran yang masuk ke kas daerah menjadi indikator keberhasilan pengelolaan pajak daerah.

“Harapan kami, SPPT yang sudah dibagikan kepada masyarakat dapat kembali dalam jumlah yang sama dalam bentuk tanda bukti bayar PBB. Kepatuhan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran agenda pembangunan Kota Cirebon,” ujar Sumanto, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data teknis BPKPD, dari total potensi Rp52,24 miliar tersebut, struktur wajib pajak didominasi oleh objek dengan nilai ketetapan relatif kecil.

Sebanyak 82.608 SPPT atau sekitar 95% dari total SPPT memiliki ketetapan pajak di bawah Rp2 juta, dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14,59 miliar. Kelompok ini mencerminkan mayoritas rumah tangga dan objek pajak skala kecil di Kota Cirebon.

Sementara itu, kelompok wajib pajak dengan ketetapan di atas Rp2 juta tercatat hanya 4.167 SPPT, namun menyumbang nilai yang jauh lebih besar, yakni Rp36,62 miliar.

"Artinya, sebagian besar potensi PBB-P2 Kota Cirebon ditopang oleh jumlah objek pajak yang relatif sedikit, namun bernilai tinggi, seperti properti komersial, ruko, dan aset bernilai strategis lainnya," jelasnya.

Kondisi ini menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak pada segmen menengah dan besar akan sangat menentukan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2026. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan dan kemampuan bayar masyarakat.

Sumanto mengungkapkan Pemkot Cirebon tengah mengkaji rencana pemberian diskon atau pengurangan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan lama.

Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong penyelesaian tunggakan PBB-P2 periode 2010 hingga 2025, sekaligus meningkatkan penerimaan pada tahun berjalan.

“Sedang kami kaji kemungkinan pengurangan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Arahan pimpinan, diskon bisa diberikan hingga maksimal 50%. Saat ini kami masih mencari payung hukum yang tepat agar kebijakan ini bisa segera diterapkan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP), yang direncanakan kembali ke level tahun 2023 pada 2026 untuk menjaga stabilitas beban pajak masyarakat.