Bisnis.com, JAKARTA — Pengawasan terhadap ekspor batu bara Indonesia dinilai perlu diperketat demi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Temuan lembaga riset NEXT Indonesia Center menunjukkan adanya selisih pencatatan nilai ekspor batu bara atau trade misinvoicing dalam kurun panjang. Sepanjang 2015 hingga 2024, selisih tersebut mencapai US$20 miliar.

Bahkan, jika ditarik lebih jauh sejak 2000 hingga 2024, angkanya bahkan menyentuh US$39,5 miliar.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan, selisih pencatatan ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dalam skala besar.

“Jika dirata-rata, ada transaksi sekitar US$1,6 miliar per tahun dalam 25 tahun atau sekitar US$2 miliar per tahun dalam 10 tahun terakhir yang tidak tercatat optimal,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/4/2026).

Ade menjelaskan, praktik misinvoicing umumnya terjadi dalam dua pola. Pertama, under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menekan kewajiban pajak dan royalti.

Kedua, over-invoicing, yakni pelaporan nilai lebih tinggi untuk kepentingan tertentu seperti pemindahan dana lintas negara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai, secara sistem pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen pengawasan yang relatif memadai.

Melalui implementasi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), Minerba Online Monitoring System (MOMS), serta integrasi dengan sistem e-PNBP di Kementerian Keuangan, seluruh aktivitas produksi hingga ekspor seharusnya dapat dipantau secara real time. Ini termasuk kewajiban pembayaran royalti, pajak, hingga pemenuhan domestic market obligation (DMO).

"Jika masing masing pihak bertanggungjawab menjalankan kewajiban pengendalian dan pengawasan dalam sistem yang sudah dijalankan harusnya setiap penyimpangan sejak dini terdeteksi," ucap Yusri kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Namun, realitas di lapangan dinilai berkata lain. Dia menduga adanya penyimpangan yang melibatkan oknum lintas lembaga, mulai dari sektor teknis hingga aparat penegak hukum.

Salah satu contoh yang disorot adalah kasus tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang izinnya telah dicabut sejak 2017, tetapi diduga masih melakukan aktivitas produksi dan ekspor hingga 2025 dengan menggunakan dokumen perusahaan lain.

"Pertanyaannya mengapa APH [aparat penegak hukum] tidak serius mengusut kebocoran ini?" imbuh Yusri.

Lebih lanjut, Yusri mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap praktik menyimpang semakin menguat seiring temuan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2026 yang mencatat adanya 251 izin usaha pertambangan (IUP) tanpa RKAB.

Kondisi ini membuka ruang praktik yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai “ilegal dalam koridor”, yakni aktivitas yang secara administratif tampak sah, tetapi secara substansi melanggar ketentuan.

Jika dikaitkan dengan potensi misinvoicing, lemahnya pengawasan terhadap produksi dan ekspor berpotensi memperbesar ruang manipulasi nilai transaksi.

Yusri pun mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada perbaikan sistem ke depan, tetapi juga menuntaskan kasus-kasus lama guna menciptakan efek jera.

"Menindak kasus lama agar ada efek jera dan memperketat pengawasan di masa mendatang," katanya.

Harga dan Transfer Pricing

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar melihat akar persoalan terletak pada celah dalam mekanisme pengawasan harga dan integrasi data antar instansi.

Menurutnya, praktik manipulasi nilai kerap dilakukan melalui skema transfer pricing dengan memanfaatkan perusahaan afiliasi di luar negeri. Dalam skema ini, harga jual dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan nilai pasar sebenarnya.

"Ini terjadi karena ada celah pengawasan, perbedaan harga acuan, dan praktik transfer pricing dalam perdagangan internasional. Ini dilakukan dengan modus penggunaan perusahaan afiliasi di luar negeri untuk manipulasi nilai," tutur Bisman.

Dia menambahkan, meski instrumen seperti bea keluar dapat dipertimbangkan untuk menekan praktik tersebut, kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri.

Menurut Bisman, solusinya tetap pada penguatan pengawasan, transparansi data, dan audit yang konsisten.

Ke depan, perbaikan tata kelola dinilai harus difokuskan pada integrasi data lintas lembaga secara real time. Dengan sistem yang terhubung dan transparan, anomali dalam volume maupun harga ekspor dapat lebih cepat terdeteksi.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas serta penataan ulang tata niaga batu bara menjadi krusial untuk menutup celah manipulasi.

"Pemerintah perlu memperkuat integrasi data dan pengawasan real time agar jika ada gejala ekspor yang menyimpang bisa cepat terdeteksi. Penting jug penegakan hukum dan transparansi dan pelaporan harga harus diperketat," kata Bisman.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga penelitian dan publikasi NEXT Indonesia Center menemukan adanya perbedaan nilai pencatatan kepabeanan alias praktik trade misinvoicing dalam kegiatan ekspor batu bara Indonesia.

Menurut hasil penelitian NEXT Indonesia Center, dari 2015 hingga 2024, yaitu dalam 10 tahun terakhir, terjadi selisih pencatatan senilai US$20,0 miliar. Kemudian, jika rentang waktu diperpanjang menjadi 25 tahun terakhir, atau periode 2000-2024, selisih pencatatan nilai mencapai US$39,5 miliar.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan bahwa perbedaan nilai pencatatan kepabeanan ekspor batu bara tersebut mempunyai nilai potensi kebocoran yang besar.

“Jika dirata-rata, ada transaksi sekitar US$1,6 miliar setiap tahun dalam 25 tahun atau US$2 miliar per tahun dalam 10 tahun terakhir menguap atau tak tercatat, sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan,” katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Senin (27/04/2026).

Ade Holis menjelaskan bahwa praktik selisih pencatatan nilai itu terjadi dalam dua bentuk. Pertama, nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari seharusnya alias under-invoicing. Kedua, nilai ekspor dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya atau over-invoicing.

Keduanya, menurutnya, membuka ruang untuk menghindari kewajiban dalam negeri atau membuka pintu untuk memindahkan dana lintas negara.

Saat ini, Indonesia adalah negara eksportir batu bara terbesar dunia. Dari 2020 hingga 2024, Indonesia merupakan pemasok terbesar batu bara, yaitu sekitar 28,31% terhadap total pasokan sumber energi tersebut di pasar global. Dari sisi besaran penjualan, rata-rata ekspor batu bara Indonesia sepanjang periode tersebut mencapai US$30,6 miliar per tahun.

NEXT Indonesia Center menggunakan data perdagangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UN Comtrade periode 2015—2024, untuk melakukan analisisnya.

Dari hasil penelitian mereka, NEXT Indonesia Center menemukan praktik under-invoicing menjadi modus yang paling dominan dalam kasus selisih pencatatan kepabeanan, dengan total nilai mencapai US$13,5 miliar.

Ade menyebut bahwa “praktik gelap” itu diduga kuat dilakukan untuk menekan beban royalti produksi atau mengakali aturan kewajiban pasar domestic alias Domestic Market Obligation (DMO). Aturan itu mewajibkan perusahaan menjual sebagian produksinya ke pasar domestik dengan harga tertentu.

Lembaga itu mencatat India sebagai negara tujuan ekspor batu bara dengan potensi under-invoicing terbesar, yakni mencapai US$7,9 miliar atau 58,63% dari keseluruhan nilai under-invoicing. India memang merupakan negara pengimpor utama batu bara Indonesia, dengan mengambil porsi 27,08% dari total ekspor selama 2020-2024.

Di lain pihak, praktik over-invoicing juga ditemukan dengan nilai mencapai US$6,5 miliar.

NEXT Indonesia Center menemukan bahwa praktik over-invoicing sangat terkonsentrasi di Bangladesh, yang mencakup US$4,29 miliar atau 66,13% dari keseluruahn nilai over-invoicing. Pola yang sangat terfokus pada negara-negara tertentu ini, menurut lembaga itu, mengindikasikan adanya mekanisme perdagangan yang tidak transparan dan terstruktur.

Ade Holis mengungkapkan bahwa masalah perbedaan nilai pencatatan kepabeanan ekspor itumerupakan hal yang vital karena skala produksi dan ekspor batu bara Indonesia sangat besar. Di samping menjadi eksportir batu bara nomor satu dunia, batu bara juga menyumbang terhadap 10% total ekspor Indonesia, bahkan sempat mencapai US$46,8 miliar pada 2022.

“Artinya, sedikit saja nilai ekspor ‘dimainkan’, dampaknya langsung miliaran dolar,” jelasnya.

Gerakan Pemerintah dalam Kebijakan Ekspor Batu Bara

Pemerintah Indonesia kini sedang bergelut dengan rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah menyuarakan niat untuk membasmi praktik under-invoicing dan ekspor ilegal agar Indonesia tidak terus kehilangan pendapatan. Meski begitu, rencana penerapan bea keluar antara 1% hingga 5% sempat memicu dinamika di internal kabinet.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam kebijakan ini. Dia mengonfirmasi bahwa hingga awal April 2026 pengenaan bea ini belum diterapkan.

Ade Holis menyebut bahwa persoalan tata kelola sektor batu bara ini penuh dilema.

“Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan, tetapi, di sisi lain, keragu-raguan muncul karena kekhawatiran akan dampak terhadap stabilitas ekspor. Oleh karena itu, penting melihat persoalan ini melampaui sekadar masalah tarif,” paparnya.

Menurutnya, kebocoran dalam nilai pencatatan dan pengawasan akan terus terjadi apabila tidak ada perbaikan sistemik di sistem ekspor batu bara.

Dia pun menyatakan bahwa masalah selisih pencatatan nilai dalam ekspor batu bara bukan sekadar anomali kecil atau kesalahan administrasi semata. Selisih US$20 miliar dalam sepuluh tahun, katanya, menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah persoalan sistemik yang terstruktur.

Ade mengatakan bahwa berbagai kebijakan tarif dari pemerintah berisiko sekadar menjadi solusi tambal-sulam jika tidak ada pengawasan yang lebih ketat, transparansi harga, serta integrasi data perdagangan lintas negara. Kebijakan-kebijakan itu pun bisa tidak menyentuh akar permasalahan utama dari hilangnya potensi penerimaan negara.

NEXT Indonesia Center menekankan bahwa penerapan bea keluar saja tidak akan efektif apabila tidak adanya reformasi sistem pengawasan. Lalu, tantangan-tantangan yang harus segera diselesaikan adalah ketiadaan transparansi dalam struktur kontrak jangka panjang dan keterlibatan dari perusahaan afiliasi luar negeri.

Lembaga itu juga menegaskan bahwa sebagai negara yang lebih dari 10% total ekspor nasionalnya berasal dari batu bara, ketidakakuratan data perdagangan batu bara Indonesia bukan hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Mereka mengatakan bahwa hal itu juga berpotensi mengaburkan gambaran kinerja ekspor nasional dan merusak kredibilitas data perdagangan Indonesia di mata internasional. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo dalam suatu kesempatan menegaskan akan serius mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8%.

Target ini memang tidak dapat dicapai secara instan, yang menurut Menteri Keuangan Purbaya caranya adalah harus dengan mempercepat geliat perekonomian domestik.

Instrumen fiskal jelas harus dioptimalkan, sebagai cara efektif mendorong perekono-mian. Tax ratio yang selama ini cenderung konstan pun, menjadi perhatian Menkeu. Namun, upaya mendongkrak tax ratio memang bukan hal yang mudah karena mendapat tantangan praktik trade misinvoicing pada aktivitas ekspor/impor nasional.

Trade misinvoicing menurut Next Indonesia adalah perbedaan pencatatan nilai ekspor/impor antara dua negara mitra dagang. Perbedaan ini disebabkan oleh upaya “pemalsuan” harga pada faktur komoditas melalui under-invoicing dan over-invoicing, baik pada aktivitas ekspor maupun impor.

Salah satu praktik misinvoicing, menurut Next terjadi pada importasi minyak bumi Indonesia yang diduga over-invoicing. Tujuan over-invoicing pada impor, menurut Next di antaranya adalah untuk memanipulasi biaya input impor dalam rangka mengurangi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), dan peng-hindaran Bea Masuk (BM) antidumping.

Impor minyak bumi Indonesia, pada umumnya diimpor dengan kode HS 2709 yaitu minyak bumi mentah dan kode HS 2710 yaitu minyak bumi olahan. Menurut Next, sepanjang 2014—2023 UN Comtrade mencatat over-invoicing pada impor minyak bumi mentah dan olahan masing-masing sebesar US$38,6 miliar dan US$18,9 miliar.Bila ditelusuri negara asal-nya, maka Arab Saudi menjadi kontributor utama over-invo-icing impor minyak bumi.

Next menilai, dana siluman atau over-invoicing atas impor minyak bumi mentah dan ola-han masing-masing mencapai US$23,8 miliar dan US$5,3 miliar.

PENCATATAN

Mencari penyebab dana siluman over-invoicing impor minyak bumi, bisa dimulai dari sumber data atau sta-tistik negara mitra dagang Indonesia. Menurut UN Comtrade, masih terdapat beberapa negara yang statistik perdagangannya belum seluruhnya tercatat, seperti Arab Saudi, Algeria, hingga Equatorial Guinea. Penyebab tidak tercatatnya statistik perdagangan suatu negara, bisa disebabkan meto-dologi pencatatan yang dipa-kai negara tersebut.

Metode pencatatan perdagangan suatu negara pada umumnya dilaku-kan per negara mitra, dan juga per area atau kawasan dimana negara mitra tersebut berada. Perbedaan metode inilah, yang diperkirakan menjadi penyebab selisih lebih atau over-invoicing.

Indonesia melaporkan per-dagangan internasionalnya, baik ekspor maupun impor per negara mitra dagang. Dengan metode pencatatan ini, maka aktivitas perdagangan internasional Indonesia dapat diketahui negara per negara.

Namun, tidak demikian halnya dengan beberapa negara di jazirah Arab. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, hingga Arab Saudi, melaporkan aktivitas perdagangan internasionalnya dengan pendekatan per area atau kawasan. Pencatatan perdagangan per area oleh Arab Saudi dan Indonesia dengan negara per negara, pada akhirnya mengakibatkan ketidakakuratan data kedua negara.

Arab Saudi melaporkan semua ekspor minyak buminya, termasuk ke Indonesia, dengan tujuan eks-por berbasis area bukan spesifik per negara mitra, padahal di saat yang sama, Indonesia melaporkan impor minyak buminya hanya per negara, dalam hal ini Arab Saudi. Tidak relevan kiranya bila dugaan over-invoicing sebesar US$23,8 miliar dan US$5,3 miliar, disimpulkan karena mismatch data ekspor Arab Saudi ke Indonesia dengan data impor Indonesia asal Arab Saudi. Karena selisih di atas merupakan bagian dari total ekspor Arab Saudi ke kawasan “Asia” yang menca-pai US$310 miliar alias bukan dana siluman.

MISATTRIBUTING

Penyebab terjadinya over-invoicing lainnya adalah kare-na adanya perbedaan pemberi-tahuan negara asal komoditas atau atribusi. Kondisi ini terjadi pada proses importasi minyak bumi mentah oleh Indonesia dengan pemberita-huan negara asal Turki, yang diindikasi terjadi over-invoicing.

Padahal menurut The Observatory of Economic Complexity, Turki bukan lah negara eksportir utama minyak bumi mentah di dunia. Fakta tersebut dikuatkan dengan catatan ekspor minyak bumi mentah Turki, yang hanya 0,14% dari total ekspor minyak bumi mentah dunia atau peringkat 37 dari 150. Selain itu Indonesia juga bukanlah negara tujuan ekspor utama Turki untuk minyak bumi mentah, melainkan India.

Menurut UN Comtrade, sepanjang tahun 2014 hingga 2023 Indonesia tercatat mela-kukan impor minyak bumi mentah asal Turki mencapai US$1,3 miliar. Namun, heran-nya, Turki sendiri ternyata tidak tercatat melakukan ekspor minyak mentah ke Indonesia. Kondisi ini jelas menjadi indikasi, bahwa ada ketidaksesuaian atribusi (misattributing) negara asal minyak bumi mentah.

Data pada pemberitahuan impor barang (PIB) bea cukai, menunjukkan pengirim ada-lah BTC CO on behalf of State Oil Company of Azerbaijan Republic Marketing and Operations (SOCAR MO). Akronim BTC sendiri, merupakan gambaran atas rantai logistik (pipeline) minyak bumi mentah yang dimulai dari Azerbaijan (Baku), kemu-dian ke Georgia (Tbilisi), hing-ga Turki (Ceyhan). Fakta asal minyak bumi mentah yang berasal dari Azerbaijan inilah, bisa jadi penyebab Turki tidak memasukkan ekspor minyak bumi mentah ke Indonesia dalam statistiknya.

Namun demikian, kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia. Meskipun fakta kalau asal minyak bumi mentah adalah dari Azerbaijan, importir di Indonesia tetap memberitahukan Turki sebagai negara asal.

Faktor pelabuhan muat minyak bumi mentah yang diberitahukan dalam PIB yaitu Ceyhan di Turki, menjadi penyebabnya. Kronologi perbedaan atribusi negara asal barang di atas, jelas menimbulkan disputedalam statistik ekspor maupun impor antar negara, terutama Indonesia dan Turki.

Sehingga indikasi discrepancy pada importasi minyak mentah Indonesia, terutama asal Turki, semakin menegaskan lebih disebabkan oleh perbedaan atribusi bukan karena over-invoicing, apalagi siluman.