Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesian Mining Association (IMA) buka suara terkait wacana penerapan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas di Indonesia. Hal itu dilakukan guna mengamankan pasokan emas dalam negeri.

Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan rencana tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan harga yang ditetapkan antara harga yang berlaku di dalam negeri dengan harga emas yang diekspor. Artinya, harga yang ditetapkan untuk DMO sebaiknya seimbang dengan harga yang berlaku secara global.

"Kalaupun DMO itu seyogianya sih pake harga pasar mengacunya. Nah ini yang sedang didiskusikan dengan pemerintah," jelasnya di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Senin (20/10/2025).

IMA pun menilai bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhan emas dari produksi dalam negeri terdapat berbagai opsi selain rencana penerapan DMO emas.

Menurutnya, penerapan bea keluar untuk ekspor emas juga bisa dipertimbangkan oleh pemerintah agar para penambang emas memilih untuk menjual emasnya dalam negeri.

"Apakah Ada juga opsi pemerintah menerapkan bea luar misalnya. Nah itu yang masih dibahas. Tapi intinya harapan pengusaha sih kalaupun diterapkan itu. Sebaiknya mempertimbangkan dengan harga pasar," tambahnya.

Hingga saat ini pihaknya mengaku asosiasi penambang di dalam negeri un belum duduk bersama pemerintah untuk membahas perihal rencana DMO emas. Namun pihaknya berharap, jika kebijakan tersebut diterapkan maka harus mempertimbangkan harga yang berlaku dalam negeri.

Pihaknya mewanti-wanti, jangan sampai rencana kebijakan DMO emas dipatok dan berlaku dalam jangka panjang. Hal itu menimbang harga emas dunia yang terus mengalami fluktuasi.

"Secara asosiasi sejauh ini belum (diskusi dengan pemerintah). Tapi ya kalau menanggapi itu mungkin pengusaha mengharapkan sih, kalau memang diterapkan DMO harganya juga ini. Karena kan itu harganya turun kan. Jangan sampai nanti dipatok kok padahal harganya fluktuatif," tandasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan DMO untuk komoditas emas. Hal ini menyusul banyaknya perusahaan tambang yang lebih memilih ekspor ketimbang menjualnya ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sebagaimana diketahui, Antam melakukan impor emas batangan dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus mengalami peningkatan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan pemerintah masih memisahkan pembahasan DMO ini dari kebutuhan sisi produsen maupun konsumen.

"Sekarang pisahkan DMO antara ini dari sisi produsen atau dari sisi konsumen. Produsen minta sesuai harga market. Si konsumen belum tahu nanti seperti apa," ujarnya saat ditemui di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (16/10/2025).

Saat ini, konsumen emas resmi dalam negeri adalah PT Aneka Tambang (Antam). Antam sendiri mengaku kekurangan pasokan emas sehingga masih mengimpor emas.

Kekurangan pasokan emas tersebut disinyalir karena para penambang emas di Indonesia lebih memilih untuk mengekspor produksinya dibandingkan memasoknya ke dalam negeri. Oleh sebab itu, muncul rencana kebijakan DMO emas agar pasokan emas dalam negeri terpenuhi.

Namun Tri menilai, Antam saat ini sudah memiliki perjanjian dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menyerap produksi 30 ton emas per tahun milik PTFI. Dengan demikian, pihaknya masih melakukan diskusi terkait rencana DMO emas tersebut.

"Kalau nanti DMO, DMO-nya ngatur apa? Freeport sudah perjanjian sama dia (Antam). Nah, nanti kalau misalnya running gimana? Atau ditulis, DMO ini hanya berlaku kalau Freeport tutup. Nah, gimana? Ya, nanti lah. Masih ada diskusi-diskusi lah," tandasnya.

ANTAM mendukung penuh langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri.

Lubuklinggau, Sumatera Selatan (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) berharap kewajiban pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk komoditas emas diatur secara adil, agar penambang maupun pengolah dapat memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

“Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” ujar Corporate Secretary Division Head ANTAM Wisnu Danandi Haryanto dalam keterangannya yang diterima di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sabtu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan terkait DMO emas. Rencana pengembangan regulasi tersebut juga telah mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan ANTAM pada akhir September lalu.

ANTAM, yang merupakan anggota holding BUMN pertambangan MIND ID, mengalami kekurangan pasokan emas karena meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan akibat longsornya tambang emas PT Freeport, yang menjadi salah satu pemasok emas dalam negeri.

Agar implementasi aturan DMO tersebut berjalan efektif, Wisnu pun menyampaikan bahwa pihaknya memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

Ia menyatakan penting untuk mengharmonisasikan aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya agar dapat menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

“ANTAM percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” katanya.

Wisnu mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

Ia menyatakan kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

Dia pun menegaskan bahwa besaran kewajiban pasokan dalam negeri tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

“ANTAM mendukung penuh langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” ujar Wisnu Danandi Haryanto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membahas kemungkinan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan dalam negeri untukkomoditas emas. Rencana tersebut muncul di tengah kurangnya pasokan emas untuk kebutuhan dalam negeri.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan pemerintah masih memisahkan pembahasan DMO ini dari kebutuhan sisi produsen maupun konsumen.

"Sekarang pisahkan DMO antara ini dari sisi produsen atau dari sisi konsumen. Produsen minta sesuai harga market. Si konsumen belum tahu nanti seperti apa," ujarnya saat ditemui di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, Rabu (15/10/2025).

Saat ini, konsumen emas resmi dalam negeri adalah PT Aneka Tambang (Antam). Perusahaan pelat merah itu mengaku kekurangan pasokan emas dari dalam negeri sehingga masih mengimpor emas.

Kekurangan pasokan emas tersebut disinyalir karena para penambang emas di Indonesia lebih memilih untuk mengekspor produksinya dibandingkan untuk memasok kebutuhan dalam negeri.

Dengan begitu, muncul rencana untuk kebijakan DMO emas agar pasokan emas dalam negeri terpenuhi.

Namun Tri menimbang, Antam saat ini sudah memiliki perjanjian dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menyerap produksi 30 ton emas per tahun milik PTFI. Makanya, saat ini pihaknya masih melakukan diskusi terkait rencana DMO emas.

"Kalau nanti DMO, DMO-nya ngatur apa? Freeport sudah perjanjian sama dia (Antam). Nah, nanti kalau misalnya running gimana? Atau ditulis, DMO ini hanya berlaku kalau Freeport tutup. Nah, gimana? Ya, nanti lah. Masih ada diskusi-diskusi lah," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempertimbangkan untuk menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas emas. Hal ini menyusul banyaknya perusahaan tambang yang lebih banyak memilih ekspor ketimbang menjualnya ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sebagaimana diketahui, Antam melakukan impor emas batangan dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus mengalami peningkatan.

"Cuma kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk," kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (14/10/2025).

Tri menjelaskan bahwa sejatinya, Antam dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menjalin kerja sama jual beli emas sebanyak 30 ton untuk mengurangi impor. Namun situasi berubah sejak adanya penutupan tambang bawah tanah milik Freeport di Grasberg, Papua.

"Sebetulnya sudah ada perjanjian sama Freeport kan. Terus kemudian atas perjanjian itu sebetulnya gak ada masalah, sudah oke. Nah cuma karena ini ada kejadian ini kan, ya kita bahas lah, nanti kita evaluasi gimana baiknya," kata Tri.

Ia lantas memproyeksikan aktivitas pengolahan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, hanya akan bertahan hingga akhir Oktober 2025, akibat penutupan sementara tambang bawah tanah tersebut.

"Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti," kata Tri.

Sebelumnya, Antam mengaku masih harus melakukan impor emas dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mengingat, dari total kebutuhan puluhan ton, produksi perusahaan hanya mencapai 1 ton per tahun.

Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan keputusan impor diambil lantaran pasokan emas domestik belum mencukupi. Terlebih, penambang dalam negeri tidak memiliki kewajiban untuk menjual emasnya kepada Antam.

"Maka Antam masuk ke opsi ketiga Pak. Jadi buyback, kemudian local sourcing, kemudian yang ketiga adalah membeli sourcing emas dari luar negeri. Impor emas Pak judulnya," kata Achmad dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

Ia lantas membeberkan impor emas yang dilakukan Antam berasal dari perusahaan dan lembaga yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA). Baik itu bullion bank, refinery, maupun trader.

"Jadi kita tidak asal Pak mengimpor dari selalu perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada tiga Pak, bullion bank, refinery, maupun trader," katanya.

Selain itu, Achmad menargetkan agar merek Logam Mulia yang beredar saat ini menjadi ikon emas nasional. Pasalnya, produk emas Antam tersebut telah menguasai sekitar 78% pangsa pasar emas ritel di Indonesia.

Selain itu, Achmad juga menekankan pentingnya menjaga agar emas yang ditambang, dimurnikan, dan dicetak di dalam negeri menjadi kebanggaan nasional, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

"Tujuan utamanya adalah bagaimana merek logam mulia yang notabene adalah logam merek negara ini bisa kita mantapkan sebagai merek kebanggaan Indonesia. Yang emasnya dari Indonesia, diolah di Indonesia, dibuat jadi kepingan-kepingan di Indonesia dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempertimbangkan untuk menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban memasok di dalam negeri untuk komoditas emas. Hal ini menyusul banyaknya perusahaan tambang yang lebih banyak memilih ekspor ketimbang menjualnya ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sebagaimana diketahui, Antam melakukan impor emas batangan dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus mengalami peningkatan.

"Cuma kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk," kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (14/10/2025).

Tri menjelaskan bahwa sejatinya, Antam dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menjalin kerja sama jual beli emas sebanyak 30 ton untuk mengurangi impor. Namun situasi berubah sejak adanya penutupan tambang bawah tanah milik Freeport di Grasberg, Papua.

"Sebetulnya sudah ada perjanjian sama Freeport kan. Terus kemudian atas perjanjian itu sebetulnya gak ada masalah, sudah oke. Nah cuma karena ini ada kejadian ini kan, ya kita bahas lah, nanti kita evaluasi gimana baiknya," kata Tri.

Ia lantas memproyeksikan aktivitas pengolahan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, hanya akan bertahan hingga akhir Oktober 2025, akibat penutupan sementara tambang bawah tanah tersebut.

"Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti," kata Tri.

Sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengaku masih harus melakukan impor emas dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mengingat, dari total kebutuhan puluhan ton, produksi perusahaan hanya mencapai 1 ton per tahun.

Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan keputusan impor diambil lantaran pasokan emas domestik belum mencukupi. Terlebih, penambang dalam negeri tidak memiliki kewajiban untuk menjual emasnya kepada Antam.

"Maka Antam masuk ke opsi ketiga Pak. Jadi buyback, kemudian local sourcing, kemudian yang ketiga adalah membeli sourcing emas dari luar negeri. Impor emas Pak judulnya," kata Achmad dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

Ia lantas membeberkan impor emas yang dilakukan Antam berasal dari perusahaan dan lembaga yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA). Baik itu bullion bank, refinery, maupun trader.

"Jadi kita tidak asal Pak mengimpor dari selalu perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada tiga Pak, bullion bank, refinery, maupun trader," katanya.

Selain itu, Achmad menargetkan agar merek Logam Mulia yang beredar saat ini menjadi ikon emas nasional. Pasalnya, produk emas Antam tersebut telah menguasai sekitar 78% pangsa pasar emas ritel di Indonesia.

Selain itu, Achmad juga menekankan pentingnya menjaga agar emas yang ditambang, dimurnikan, dan dicetak di dalam negeri menjadi kebanggaan nasional, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

"Tujuan utamanya adalah bagaimana merek logam mulia yang notabene adalah logam merek negara ini bisa kita mantapkan sebagai merek kebanggaan Indonesia. Yang emasnya dari Indonesia, diolah di Indonesia, dibuat jadi kepingan-kepingan di Indonesia dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas. Hal ini menyusul banyaknya perusahaan tambang yang lebih banyak memilih ekspor dibanding menjualnya ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sebagaimana diketahui, Antam melakukan impor emas batangan dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus mengalami peningkatan.

"Cuma kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk," kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (14/10/2025).

Tri menjelaskan bahwa sejatinya, Antam dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menjalin kerja sama jual beli emas sebanyak 30 ton untuk mengurangi impor. Namun situasi berubah sejak adanya penutupan tambang bawah tanah milik Freeport di Grasberg, Papua.

"Sebetulnya sudah ada perjanjian sama Freeport kan. Terus kemudian atas perjanjian itu sebetulnya gak ada masalah, sudah oke. Nah cuma karena ini ada kejadian ini kan, ya kita bahas lah, nanti kita evaluasi gimana baiknya," kata Tri.

Ia lantas memproyeksikan aktivitas pengolahan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, hanya akan bertahan hingga akhir Oktober 2025, akibat penutupan sementara tambang bawah tanah tersebut.

"Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti," kata Tri.

Sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengaku masih harus melakukan impor emas dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mengingat, dari total kebutuhan puluhan ton, produksi perusahaan hanya mencapai 1 ton per tahun.

Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan keputusan impor diambil lantaran pasokan emas domestik belum mencukupi. Terlebih, penambang dalam negeri tidak memiliki kewajiban untuk menjual emasnya kepada Antam.

"Maka Antam masuk ke opsi ketiga Pak. Jadi buyback, kemudian local sourcing, kemudian yang ketiga adalah membeli sourcing emas dari luar negeri. Impor emas Pak judulnya," kata Achmad dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

Ia lantas membeberkan impor emas yang dilakukan Antam berasal dari perusahaan dan lembaga yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA). Baik itu bullion bank, refinery, maupun trader.

"Jadi kita tidak asal Pak mengimpor dari selalu perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada tiga Pak, bullion bank, refinery, maupun trader," katanya.

Selain itu, Achmad menargetkan agar merek Logam Mulia yang beredar saat ini menjadi ikon emas nasional. Pasalnya, produk emas Antam tersebut telah menguasai sekitar 78% pangsa pasar emas ritel di Indonesia.

Selain itu, Achmad juga menekankan pentingnya menjaga agar emas yang ditambang, dimurnikan, dan dicetak di dalam negeri menjadi kebanggaan nasional, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

"Tujuan utamanya adalah bagaimana merek logam mulia yang notabene adalah logam merek negara ini bisa kita mantapkan sebagai merek kebanggaan Indonesia. Yang emasnya dari Indonesia, diolah di Indonesia, dibuat jadi kepingan-kepingan di Indonesia dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia," ujarnya.