Bisnis.com, JAKARTA — Pilihan lipstik kerap menjadi bagian penting dalam rutinitas riasan harian. Di antara banyak opsi, lipstik matte dan glossy masih menjadi dua jenis yang paling sering dibandingkan.

Keduanya memiliki karakter berbeda, baik dari segi tampilan, kenyamanan, hingga daya tahan.

Lalu, mana yang lebih sesuai untuk aktivitas sehari-hari?

Lipstik matte dikenal dengan hasil akhir yang tidak mengilap dan tampilan warna yang tegas. Teksturnya cenderung kering, tetapi menawarkan kesan rapi dan elegan.

Jenis ini banyak dipilih karena warnanya lebih tahan lama dan tidak mudah berpindah. Lipstik matte kerap diandalkan untuk aktivitas panjang, mulai dari bekerja hingga menghadiri acara formal.

Lipstik matte cocok untuk:
- Menyukai warna penuh dan tegas
- Menginginkan tampilan riasan yang rapi dan modern
- Tidak ingin sering mengaplikasikan ulang lipstik

Meski demikian, lipstik matte bisa terasa kering di bibir. Karena itu, perawatan bibir seperti eksfoliasi dan penggunaan lip balm tetap diperlukan.

Berbeda dengan matte, lipstik glossy memberikan efek berkilau dan tampilan bibir yang lebih segar. Teksturnya ringan dan terasa lebih lembap saat digunakan.

Lipstik glossy sering dipilih untuk tampilan kasual dan sehari-hari. Efek kilapnya juga membuat bibir tampak lebih penuh dan sehat.

Lipstik glossy biasanya disukai oleh:
- Mengutamakan kenyamanan dan kelembapan
- Menyukai tampilan natural dan segar
- Sering mengganti atau menumpuk warna lipstik

Namun, lipstik glossy perlu diaplikasikan ulang lebih sering. Kilapnya mudah berkurang setelah makan atau minum.

Perbedaan utama matte dan glossy terletak pada hasil akhir dan daya tahannya. Matte cenderung lebih awet, sementara glossy unggul dari sisi kenyamanan.

Dari segi tekstur, lipstik glossy terasa lebih basah dan ringan. Sebaliknya, matte memiliki hasil akhir kering dengan warna yang lebih menempel.

Pemilihan warna juga perlu disesuaikan dengan warna kulit. Kulit terang biasanya cocok dengan nude atau pink lembut, sementara warna kulit lebih gelap bisa tampil kuat dengan merah tua atau ungu.

Sebelum mengaplikasikan lipstik matte, bibir sebaiknya dalam kondisi halus. Lip liner juga bisa membantu agar warna lebih rapi dan tidak melebar.

Matte atau glossy, keduanya bisa dipakai bergantian sesuai mood dan kebutuhan sehari-hari.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan relokasi masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

“Mudah-mudahan kalau ini terus kita lakukan, Insya Allah, Tesso Nilonya juga menjadi semakin asri, tapi masyarakat pun hak-haknya tidak terkebiri,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah mulai menjalankan relokasi lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai langkah pemulihan fungsi kawasan konservasi.

Dalam proses ini, sejumlah masyarakat secara sukarela menyerahkan lahan yang sudah ditempati kepada negara. Hal itu menandai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai hutan lindung.

“Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi, berdialog untuk menemukan solusi. Dan solusinya sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, yakni relokasi,” kata Ossy.

Berdasarkan hasil verifikasi data bersama Satuan Tugas (Satgas) Garuda, ada 1.075 pemegang sertipikat yang berada di dalam kawasan TNTN. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis berupa 13 sertipikat milik masyarakat, yang diserahkan kepada Wamen Ossy; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; dan Plt. Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak relokasi juga difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan. Selanjutnya, akan dilakukan proses pelepasan kawasan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Sebagai solusi dari relokasi tahap pertama, secara simbolis diserahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada tiga kelompok masyarakat, dengan luas sekitar 633 hektare kepada 228 kepala keluarga.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan perhutanan sosial, masyarakat tetap memiliki akses pengelolaan lahan secara legal sekaligus menjaga kelestarian TNTN.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan memastikan penggantian sertifikat tanah yang rusak akibat bencana diproses cepat.

“Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di daerah terdampak bencana siap membantu proses penerbitan sertipikat secara cepat, sederhana, dan tanpa beban berlebih bagi masyarakat,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kementerian ATR memastikan masyarakat yang terdampak bencana banjir dan membutuhkan penggantian sertipikat tanah akan mendapatkan layanan secara optimal.

Sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi darurat, Kementerian ATR/BPN juga bergerak cepat dalam menangani urusan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami pastikan Kementerian ATR/BPN hadir sepenuhnya untuk membantu pemulihan masyarakat. Semoga proses tanggap darurat serta rehabilitasi pasca bencana dapat berjalan lancar dan masyarakat segera bangkit,” kata Ossy.

Adapun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, dia menyampaikan pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi untuk mencari solusi untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat.

Untuk saat ini, hal terpenting menurut Ossy adalah masyarakat bersatu dan saling membantu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan prioritas selama mengungsi.

“Pemerintah punya pekerjaan rumah agar Bapak dan Ibu juga akan semakin baik kehidupannya ke depan setelah menghadapi bencana ini. Mohon jangan pernah patah semangat,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjamin negara hadir untuk melindungi masyarakat korban bencana alam di Sumatera dari mafia tanah.

Selain itu, ia juga mengatakan tidak ada biaya tambahan maupun biaya baru yang dibebankan kepada para penyintas yang hendak mengurus ulang sertifikat tanah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bank Mandiri melalui sinergi relawan Mandirian, Mandiri Amal Insani (MAI) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak-pihak terkait lainnya menyalurkan lebih dari 2.000 paket bantuan untuk mendukung kebutuhan warga di berbagai titik terdampak bencana di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara (Ossy) menjelaskan,, aksi cepat ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam mendampingi masyarakat di masa darurat.

"Kami bersama relawan Mandirian memperkuat sinergi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar distribusi bantuan berlangsung cepat dan aman. Dalam kondisi darurat, koordinasi lintas-instansi menjadi kunci," ujar Ossy dalam keterangan resmi, Minggu (30/11).

Bantuan Bank Mandiri itu mencakup kebutuhan pokok, perlengkapan tidur darurat, alat mandi, pelampung, serta peralatan kebersihan. Distribusi dilakukan melalui Banda Aceh, Sibolga, Medan, Nias, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Stabat, serta titik-titik lain yang memungkinkan dijangkau tim lapangan.

Di Sumatera Barat, bantuan diserahkan ke BPBD Padang, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam untuk mendukung dapur umum dan kebutuhan dasar penyintas.

"Beberapa jalur distribusi sempat terpengaruh kondisi cuaca, namun tim kami tetap memastikan proses penyaluran melalui rute alternatif dengan dukungan aparat daerah. Prioritas kami adalah memastikan warga terdampak menerima bantuan yang paling dibutuhkan," ujar Ossy.

Tak hanya menyerahkan bantuan, relawan Mandirian juga turun tangan membantu operasional posko, dukungan evakuasi, serta koordinasi di lapangan. Seluruh rangkaian aksi merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang terus mengakselerasi penyaluran bantuan di wilayah rawan bencana.

Bank Mandiri turut menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat terdampak dan memastikan dukungan akan terus diperkuat hingga situasi kembali stabil.

"Kami percaya bahwa kolaborasi masyarakat, pemerintah, BPBD, TNI, Polri, dan dunia usaha menjadi motor percepatan pemulihan. Bank Mandiri akan terus hadir mendampingi warga Sumatera melewati masa sulit ini, sekaligus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak dan secara proaktif menyiapkan dukungan tambahan yang dibutuhkan," pungkas Ossy.

Layanan pertanahan menyangkut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu setiap proses harus jelas, terukur dan bebas dari penyimpangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menekankan pentingnya memastikan seluruh proses layanan pertanahan berlangsung secara transparan, terukur dan konsisten dengan ketentuan yang berlaku.

“Layanan pertanahan menyangkut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu setiap proses harus jelas, terukur dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan saat ini berjalan paralel dengan penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko.

Melalui berbagai evaluasi internal, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kepatuhan prosedur, akurasi data, serta kedisiplinan dalam pelaksanaan layanan.

Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan standar pelayanan publik dapat dijaga secara konsisten di seluruh satuan kerja.

“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung agenda transformasi layanan pertanahan,” ujar Ossy.

Dirinya menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini tengah menjalankan sejumlah agenda reformasi, antara lain percepatan digitalisasi layanan seperti Sertipikat Elektronik, audit riil dan penyempurnaan alur proses layanan, serta penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari kolaborasi intensif antara Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pencegahan risiko dan peningkatan tata kelola.

Kerja sama ini mencakup penguatan pemahaman aparatur terhadap prinsip integritas, pendampingan peningkatan sistem pengendalian, serta langkah-langkah preventif untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong.

Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengajak jajaran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat (TNI AD), untuk segera mengurus sertifikat tanah guna mengamankan asetnya.

"Kami mengajak para komandan satuan, terutama satuan wilayah, untuk mempercepat proses sertifikasi agar aset-aset yang dimiliki dapat diamankan," ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ajakan itu ia sampaikan menyusul data dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI yang menunjukkan hingga Desember 2024 terdapat 527 kasus pertanahan di bidang pertahanan di mana mayoritas terkait aset yang belum bersertifikat.

"Paling tidak, aset-aset yang sudah clean and clear segera kita pastikan legalitasnya," kata Ossy.

Ossy juga menegaskan bahwa satuan di wilayah harus segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila masih terdapat aset yang belum bersertifikat.

Selain persoalan aset belum bersertifikat, Ossy menjelaskan tiga masalah lain yang umum terjadi. Pertama, sengketa atau klaim ganda, yang sering muncul karena batas wilayah tidak jelas atau dokumen lama hilang.

Kedua, alih fungsi dan pemanfaatan yang tidak sesuai, yakni aset TNI yang berubah menjadi fasilitas komersial atau lahan garapan melalui kerja sama tertentu.

“Perubahan ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Ossy.

Ketiga, dokumen historis yang hilang atau tidak lengkap. Banyak aset tanah di bidang pertahanan merupakan warisan dari masa kolonial atau awal kemerdekaan.

Dengan demikian, ia mengatakan dokumen pengalihan hak atau dasar hukumnya tidak lagi utuh, rusak, atau belum masuk ke sistem administrasi modern. Kondisi itu membuat proses sertifikasi sering terkendala karena sulit menemukan bukti autentik kepemilikan negara.

Ossy menambahkan bahwa persoalan tersebut berakar dari beberapa masalah struktural, mulai dari warisan sejarah yang panjang, data administrasi yang belum seragam, hingga minimnya sinkronisasi antar instansi.

“Ini yang menjadi PR kita bersama, dan Bapak Menteri berkomitmen untuk menyelesaikan simpang siur data antar instansi ini,” katanya.

Ia juga menjelaskan sejumlah dampak yang dapat timbul jika persoalan ini tidak segera diselesaikan. Dari sisi hukum, negara berpotensi kehilangan hak atas tanah pertahanan karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Dari sisi pertahanan, beberapa fasilitas berisiko tidak aman, seperti lapangan latihan yang berbatasan langsung dengan permukiman.

Dari sisi sosial, dapat timbul ketegangan dengan masyarakat yang menganggap lahan militer sebagai tanah bebas. Sementara dari sisi tata kelola, aset negara rentan tidak optimal dan mudah disalahgunakan.

“Sehingga kita berharap, Bapak-bapak sekalian, tugas kita bukan mencari siapa yang salah atau benar, tetapi memastikan bahwa tanah pertahanan negara tidak lagi mengambang status hukumnya. Ini menjadi komitmen kami di Kementerian ATR/BPN untuk mendukung TNI, khususnya TNI Angkatan Darat,” kata Ossy.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik pertanahan.

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya menegaskan, komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik.

Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah.

Menurut dia, upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi.

Ossy mengatakan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Oleh karena itu, modernisasi sistem jadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.

Kedua program ini dinyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” katanya.

Ia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025