Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Filipina menyatakan bahwa penghentian operasional pesawat akibat kekurangan bahan bakar jet menjadi kemungkinan nyata di tengah dampak perang di Iran terhadap pasokan energi global.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bahkan telah menetapkan status darurat energi nasional seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar energi dunia.

“Beberapa negara telah memberi tahu maskapai penerbangan kami bahwa mereka tidak dapat mengisi bahan bakar pesawat, sehingga maskapai harus membawa bahan bakar sendiri untuk perjalanan pergi dan pulang,” ujar Marcos dalam wawancara, dilansir dari Bloomberg, Rabu (25/3/2026).

Dia mengakui bahwa penerbangan jarak jauh akan menghadapi tantangan yang lebih serius. Ketika ditanya kemungkinan penghentian operasional pesawat, Marcos menegaskan hal tersebut berpotensi terjadi.

“Kami berharap tidak, tetapi itu adalah kemungkinan yang nyata,” katanya.

Maskapai di kawasan Asia saat ini mulai menyusun rencana darurat seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu guncangan harga minyak terbesar sejak 1970-an. Filipina termasuk negara yang paling rentan karena ketergantungan tinggi terhadap impor minyak mentah, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah.

Sebagai respons, pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional yang berlaku selama satu tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak terhadap perekonomian domestik sekaligus melindungi masyarakat dari lonjakan harga energi.

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani, Marcos menyebut konflik di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan serius pada rantai pasok, volatilitas tinggi, serta tekanan kenaikan harga energi global yang mengancam ketahanan energi nasional.

Pemerintah juga membentuk komite lintas kementerian untuk menjaga stabilitas pasokan energi, sekaligus memantau dampaknya terhadap nilai tukar peso dan remitansi pekerja migran.

Di sektor penerbangan, maskapai berbiaya rendah Cebu Air Inc. berencana mengurangi jumlah penerbangan mulai bulan depan akibat kenaikan harga bahan bakar.

Sementara itu, Philippine Airlines Inc. memastikan telah mengamankan pasokan bahan bakar jet yang cukup untuk mendukung operasional, termasuk penerbangan jarak jauh, dalam waktu dekat. Maskapai tersebut menyatakan terus berkoordinasi dengan pemasok dan pemerintah guna menjaga keberlanjutan operasional.

Di negara lain, Vietnam Airlines dilaporkan menghentikan sementara sejumlah rute domestik. VietJet Aviation juga mengurangi frekuensi penerbangan, sementara Bamboo Airways memperingatkan potensi pengurangan layanan jika harga minyak tetap tinggi.

Namun demikian, pernyataan Marcos sedikit berbeda dengan penjelasan Menteri Energi Filipina Sharon Garin. Sebelumnya, Garin menyatakan maskapai penerbangan masih memiliki pasokan bahan bakar yang cukup.

“Kami telah bertemu dengan mereka untuk memastikan kebutuhan pasokan. Mereka menyampaikan bahwa kondisi saat ini masih aman,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut bahwa harga avtur, yang sensitif terhadap kenaikan harga minyak dunia dan tengah fluktuatif di level US$100 per barel, belum mempengaruhi maskapai domestik di Tanah Air.

Dudy menyampaikan, saat ini harga minyak maupun avtur masih dalam kisaran angka prediksi Pertamina dan masih menggunakan acuan harga Maret. Harga tersebut baru akan diperbarui setiap bulannya, dalam hal ini yakni April.

Untuk itu, kenaikan harga avtur tersebut menurutnya baru akan berpotensi mempengaruhi operasional pesawat-pesawat domestik pada bulan depan.

“Kami lihat itu mungkin akan berpengaruh pada bulan April. Jadi sejauh ini dari pihak airline belum menyampaikan keluhannya terkait dengan kenaikan harga BBM atau yang lain,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/3/2026).

Berkaca dari kondisi di Asia, sejumlah maskapai mulai menaikkan tarif tiket dan menyiapkan langkah darurat untuk menghadapi lonjakan harga bahan bakar. Di India, maskapai dilaporkan telah menaikkan harga tiket penerbangan jarak jauh sekitar 15% dan masih mempertimbangkan kenaikan lanjutan jika harga bahan bakar terus meningkat.

Di Vietnam, media pemerintah memperingatkan bahwa tarif tiket pesawat dapat melonjak hingga 70% karena tingginya ketergantungan negara itu pada impor bahan bakar jet.

Di tengah bayang-bayang kenaikan harga minyak tersebut, Dudy mengingatkan kepada pelaku usaha penerbangan agar tetap mengutamakan pelayanan dan keselamatan penumpang.

Dirinya menegaskan bahwa pelayanan adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menggunakan moda transportasi, dalam kondisi apapun, dan harus menjadi standar bagi siapapun yang mengelola moda transportasi, sekalipun harga naik maupun turun.

“Pelayanan harus tetap optimal, mau harga turun mau harga naik,” tegasnya.

Pasalnya, masyarakat mengkhawatirkan tekanan harga akan mempengaruhi anggaran keselamatan moda transportasi dan membahayakan penumpang.

Saat ini, penetapan tarif domestik dari maskapai dibatasi oleh tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB), yang berdasarkan asumsi tahun 2019, yakni masih menggunakan nilai Rp14.165 per dolar AS dan harga avtur di angka Rp10.845 per liter.

Berdasarkan catatan Kemenhub, kurs saat ini senilai Rp16.779 per dolar AS dan harga avtur mencapai Rp15.432 per liter. Dudy mengakui bahwa asumsi tersebut yang menjadi acuan penetapan tarif tersebut sudah jauh lebih rendah dari realisasi saat ini.

Untuk itu, dirinya telah mengusulkan untuk membahas perubahan asumsi dan penetapan TBA TBB bersama wakil rakyat alias DPR.

“Mungkin kita [Kemenhub dan DPR] harus duduk membicarakan hal ini karena memang asumsi pada 2019 itu ternyata lebih rendah dari kondisi yang ada sekarang,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V, Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai gejolak harga minyak global berpotensi menambah tekanan terhadap industri penerbangan nasional.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto mengatakan maskapai domestik saat ini sudah menerapkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge, terutama pada periode ramai penumpang seperti musim mudik Idulfitri.

Dia menjelaskan bahwa biaya bahan bakar pesawat dapat menyumbang hingga sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan. Karena itu, lonjakan harga avtur berpotensi langsung menekan margin keuntungan maskapai.

INACA sendiri telah mengajukan permohonan revisi TBA kepada regulator. Namun, hingga kini pemerintah belum memberikan keputusan terkait usulan tersebut.

Sementara terkait dampak kenaikan harga avtur di dalam negeri, Bayu menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu pembaruan harga yang biasanya diumumkan dua kali setiap bulan, yakni pada pertengahan dan akhir/awal bulan.

“Kami masih menunggu setelah tanggal 15 ini berapa kenaikannya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) memulai babak baru transformasi bisnis usai mendapatkan suntikan modal dari Danantara untuk memperbaiki kinerja keuangan.

Direktur Utama GIAA, Glenny Kairupan menilai pemulihan operasional pesawat menjadi kunci perbaikan kinerja keuangan perusahaan.

Dia menuturkan Garuda Indonesia mengoperasikan 78 unit dengan 58 pesawat dalam kondisi serviceable per Oktober 2025. Sementara Citilink mengoperasikan 64 unit dengan 32 pesawat serviceable.

“Dengan terjaganya serviceability pesawat baik di Garuda Indonesia maupun Citilink, kami melihat momentum pemulihan yang semakin solid,” jelas Glenny dalam keterangan tertulis pada Jumat (28/11/2025).

Adapun, GIAA telah mendapatkan persetujuan penyertaan modal dari Danantara sebesar Rp23,67 triliun melalui private placement. Dana tersebut terdiri dari setoran tunai Rp17,02 triliun dan konversi utang pemegang saham atau shareholder loan (SHL) Rp6,65 triliun.

Sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dari total dana itu dialokasikan untuk modal kerja GIAA, termasuk pemeliharaan dan perawatan pesawat. Adapun 63% atau Rp14,9 triliun digunakan untuk mendukung operasional Citilink, yang mencakup modal kerja Rp11,2 triliun dan pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019–2021 senilai Rp3,7 triliun.

Dia menjelaskan bahwa hingga November 2025, SHL dari Danantara memungkinkan Garuda Indonesia menjaga serviceability atas 13 pesawat. Sementara Citilink mereaktivasi 9 pesawat sejak September lalu. Pada akhir 2025 jumlah armada siap operasi Citilink akan mencapai 36 pesawat.

Menurutnya, peningkatan kapasitas ini menjadi indikator kuat atas transformasi yang berjalan on the track. Meskipun masih terdapat tekanan kerugian pada tahun buku berjalan, menurutnya, Garuda Indonesia terus berada pada jalur pemulihan yang sesuai pasca restrukturisasi, dengan tren operasional dan pendapatan yang konsisten membaik.

Penurunan beban usaha, tren peningkatan utilisasi armada, serta pertumbuhan load factor juga menurutnya telah menunjukkan fundamental bisnis yang semakin solid, sekaligus memperkuat keyakinan menuju profitabilitas berkelanjutan.

Saat ini Garuda Indonesia memang masih dibayangi kinerja keuangan yang merugi dan ekuitas negatif. Pada kuartal III/2025, perseroan membukukan rugi bersih US$182,53 juta, membengkak 39,1%secara year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$131,22 juta.

Liabilitas GIAA juga tercatat lebih besar dari aset, masing-masing senilai US$8,28 miliar dan US$6,75 miliar. Dengan demikian, ekuitas perseroan masih minus US$1,53 miliar.

GIAA menghadapi tantangan jumlah gap armada yang serviceable dan faktor eksternal seperti kurs, harga bahan bakar, dan biaya perawatan masih memberi tekanan pada pembukuan. Namun, Glenny menjelaskan bahwa perseroan mampu menjaga fondasi bisnis yang solid melalui penguatan efisiensi, produktivitas armada dan crew, serta optimalisasi pendapatan penumpang dan kargo.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro akan mengoptimalisasi jaringan dan rute penerbangan, optimalisasi frekuensi dengan basis profitabilitas yang berkelanjutan, termasuk melalui segmentasi charter, ancillary revenue, hingga optimalisasi keterisian kursi melalui strategic pricing yang presisi.

Dia menegaskan bahwa transformasi 2025 tidak hanya berbasis pada optimalisasi kekuatan alat produksi dan profitabilitas tetapi juga pada fondasi tata kelola dan kinerja yang berkelanjutan.

“Kekuatan kinerja operasional harus berjalan seiring dengan governance excellence, disiplin finansial, accountability business process dan penguatan value creation. Setiap inisiatif operasional harus menghasilkan added value yang terukur, baik bagi pengguna jasa, investor, maupun ekosistem aviasi nasional,” kata Thomas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan memandang langkah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menunda ekspansi armada dan memilih perbaikan pesawat eksiting, menjadi pilhan paling tepat di tengah kondisi keuangan saat ini.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie melihat pilihan ini jauh lebih realistis. Mengingat, perbaikan pesawat lebih mendesak karena terkait keselamatan penerbangan, On Time Performance, dan peningkatan utilisasi pesawat.

“Ini lebih realistis. [Penambahan pesawat] Tidak mendesak,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

Alvin berujar, pertimbangan ekspansi harus menyesuaikan rute yang dilayani. Selain itu, juga terkait utilisasi pesawat yang ada.

Idealnya, operasional pesawat minimal 12 jam per hari dan 250 jam per bulan. Namun, saat ini pesawat Garuda rata-rata terbang kurang dari 10 jam per hari.

Senada, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo memandang solusi ini paling efektif karena kondisi keuangan Garuda yang belum mencatatkan keuntungan.

Sementara melihat sisi untung rugi keputusan tersebut, Aris menuturkan bahwa optimalisasi aset yang ada saat ini menjadi pilihan paling bijak. Namun, sebaiknya skenario tersebut hanya bersifat jangka pendek.

Dalam jangka panjang, Garuda Indonesia tetap harus merencanakan pembelian armada baru untuk menghindari kerugian di masa mendatang.

“Secara logika, semakin tua usia suatu sarana, dia akan memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar, ini bisa jadi potenis kerugian,” tutur Aris.

Kerugian lainnya adalah apabila regenerasi armada tak kunjung dilakukan, maka khawatir akan mengubah perspektif para pengguna jasa angkutan udara karena kondisi pesawat sudah berumur.

Menurutnya, pengadaan armada baru dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi finansial di masa mendatang. Selain itu, juga terhadap tren perkembangan penumpang angkutan udara, baik empat tahun atau lima tahun mendatang.

“Ini pilihan bijak untuk jangka pendek, tapi menengah dan panjang, Garuda tetap harus mempertimbangkan opsi itu [penambahan pesawat]” tambahnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, seiring dengan dorongan dari Danantara dan ancang-ancang private placement, Garuda Indonesia telah menjajaki nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk mendatangkan empat pesawat.

Kemudian, hanya satu pesawat saja yang jadi untuk didatangkan, sebab satu pesawat itu telah terlanjur untuk dibayarkan uang muka atau down payment (DP). Sisanya, pesawat yang sudah dipesan GIAA diputuskan untuk ditunda kedatangannya.

"Diprioritaskan kemudian ke perbaikan [pesawat]. Alasannya prioritasnya ke perbaikan, kalau tidak diperbaiki kami bayar terus," kata Glenny dalam konferensi pers Garuda Indonesia pada Kamis (13/11/2025).

Mengacu hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Rabu (12/11/2025), para pemegang saham menyetujui nilai private placement sebesar Rp23,67 triliun.

Nilai itu susut dari rencana sebelumnya berdasarkan keterbukaan informasi per Oktober 2025 sebesar Rp30,31 triliun.

Dalam keterbukaan informasi terkait rencana private placement sebelumnya, GIAA juga disebutkan akan memanfaatkan 22% dana dari private placement untuk melakukan ekspansi armada Garuda Indonesia dan Citilink. Namun, pada keputusannya, tidak ada lagi peruntukan dana private placement untuk ekspansi armada.