Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja sektor Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) tetap terjaga pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan, di sektor pembiayaan, utang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,01% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp512,14 triliun, dibandingkan posisi Januari 2026 yang tumbuh 0,78% YoY.

“[Pertumbuhan ini ] didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat 8,31% YoY,” kata Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

OJK juga memastikan profil risiko perusahaan pembiayaan tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,78% dan NPF net sebesar 0,81%. Selain itu, gearing ratio tercatat 2,13 kali, masih jauh di bawah ambang batas maksimum 10 kali.

Pada pembiayaan modal ventura, OJK melaporkan pertumbuhan sebesar 0,78% YoY dengan total pembiayaan mencapai Rp16,46 triliun pada Februari 2026.

Sementara itu, industri pinjaman daring (pindar) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Agusman mengungkapkan, outstanding pembiayaan pindar tumbuh 25,75% YoY menjadi Rp100,69 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan Januari 2026 yang sebesar 25,52% YoY.

“Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54%,” ungkapnya.

Di sisi lain, industri pegadaian mencatat lonjakan penyaluran pembiayaan sebesar 61,78% YoY menjadi Rp152,42 triliun dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Agusman mengatakan, mayoritas pembiayaan pegadaian disalurkan melalui produk gadai yang mencapai Rp126 triliun atau sekitar 83,01% dari total pembiayaan.

Dalam pengembangan sektor keuangan, OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kementerian dan lembaga terkait telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan ekosistem bullion 2026–2031. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem bullion nasional sekaligus mendukung hilirisasi emas dan pendalaman pasar keuangan.

Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban permodalan, OJK masih menemukan sejumlah pelaku industri yang belum memenuhi ketentuan.

Agusman mengungkapkan, sebanyak 9 dari 144 perusahaan pembiayaan belum memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Selain itu, 10 dari 65 penyelenggara pindar juga belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Namun demikian, OJK memastikan seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) untuk memenuhi ketentuan permodalan, antara lain melalui penambahan modal oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, hingga opsi merger.

Adapun dalam upaya penegakan kepatuhan, selama Maret 2026 OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 22 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, dan 31 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang ditemukan melalui pengawasan maupun tindak lanjut pemeriksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah jajaran direksi dan komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kompak menambah kepemilikan sahamnya pada 25 Maret 2026. Seluruh transaksi dilakukan pada harga yang sama, yakni Rp6.982 per saham, dengan tujuan investasi jangka panjang.

Berdasarkan keterbukaan informasi, berikut rincian pembelian saham beserta estimasi dana yang dikeluarkan masing-masing yaitu Presiden Komisaris BCA Jahja Setiaatmadja membeli 802.056 saham di harga Rp6.982 per saham.

Seiring pembelian tersebut, adapun estimasi dana yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp5,59 miliar. Kepemilikan sahamnya meningkat dari 35.000.644 menjadi 35.802.700 saham.

Tak hanya Jahja, Direktur Frengky Chandra Kusuma membeli 405.990 saham pada harga yang sama, dengan estimasi dana sekitar Rp2,83 miliar. Total kepemilikannya naik dari 2.429.926 menjadi 2.835.916 saham.

Sementara itu, Direktur Lianawaty Suwono mengakumulasi 465.825 saham, dengan nilai transaksi diperkirakan sekitar Rp3,25 miliar. Kepemilikannya meningkat dari 3.440.417 menjadi 3.906.242 saham.

Lalu Direktur A. Widodo Mulyono membeli 240.569 saham atau setara sekitar Rp1,68 miliar, sehingga total kepemilikannya naik dari 440.838 menjadi 681.407 saham.

Dalam laporan OJK tersebut, Direktur Hendra Tanumihardja turut menambah 147.933 saham dengan estimasi dana sekitar Rp1,03 miliar, meningkatkan kepemilikan dari 193.206 menjadi 341.139 saham.

Sementara itu, Direktur Haryanto Tiara Budiman membeli 379.428 saham dengan nilai transaksi sekitar Rp2,65 miliar, sehingga total kepemilikannya meningkat dari 1.057.378 menjadi 1.436.806 saham.

Secara keseluruhan, aksi pembelian saham oleh jajaran manajemen ini mencapai lebih dari 2,4 juta saham dengan total estimasi dana di atas Rp17 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kreditperbankan mencapai Rp8.315 triliun per November 2025, tumbuh 7,74% (year on year/YoY).

Hal tersebut disampaikan Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2025.

“Pada November 2025 kredit tumbuh 7,74% [YoY], di mana bulan lalu tumbuh sebesar 7,36% menjadi Rp8.315 triliun,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK, Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan jenis penggunaan, Dian menyebutkan bahwa Kredit Investasi tumbuh 17,98%, diikuti Kredit Konsumsi 6,67%, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh melambat 2,04% (YoY) dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh 2,39% (YoY).

Dari sisi penghimpunan dana, OJK mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) per November 2025 mencapai Rp9.899 triliun, tumbuh 12,03% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8.836 triliun.

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21% dibandingkan dengan November 2024 yang sebesar 2,19% dan NPL net 0,86% dibandingkan November 2024 0,75%.

OJK juga mencatat Loan at Risk (LaR) sebesar 9,22% pada November 2025 turun dibandingkan November 2024 yang sebesar 9,82%. Dian mengatakan rasio LaR tercatat stabil seperti di level sebelum pandemi.

Dari sisi ketahanan perbankan, OJK mencatatkan permodalan (CAR) yang berada di level sebesar 26,05%, turun dibandingkan November 2024 sebesar 26,87%.

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Sabana Prawirawidjajadilaporkan telah menambah kepemilikannya di saham PTUltrajaya Milk Industry & Trading CompanyTbk. (ULTJ) pada akhir 2025.

Dengan begitu, secara kumulatif Sabana menambah ratusan juta lembar saham ULTJ sepanjang 2025.

Aksi Sabana pada akhir tahun lalu itu terungkap dari keterbukaan informasi yang disampaikan ULTJ tentang laporan kepemilikan saham yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 6 Januari 2026.

Konglomerat pemilik ULTJ itu terpantau menambah kepemilikan saham perseroan sebanyak 700.000 lembar melalui transaksi pembelian tidak langsung. Transaksi tersebut dilakukan pada 30 Desember 2025 dengan harga Rp1.440 per saham dan bertujuan untuk kepentingan bisnis.

Dengan transaksi tersebut, jumlah saham yang dimiliki Sabana meningkat dari 5.527.219.300 saham menjadi 5.527.919.300 saham. Meski demikian, porsi hak suara tetap berada di level 53,16%, tidak berubah dibandingkan sebelum transaksi.

Dalam catatanBisnis, Sabana Prawirawidjajajuga terus memborong ratusan juta lembar saham ULTJ pada tahun lalu.

Pada 21 Agustus 2025 misalnya, Sabana terekam memperbesar kepemilikan di ULTJ usai memborong 120.000 lembar saham. Setelah transaksi, kepemilikan naik menjadi 5,52 miliar lembar atau setara dengan 53,16%.

Hingga saat itu, jumlah saham ULTJ yang dipegang oleh Sabana telah bertambah 350 juta lembar pada periode berjalan 2025. Sabana tercatat baru memegang 5,17 miliar lembar saham ULTJ pada akhir 2024.

Adapun, berdasarkan data terminalBloomberg, Sabana secara kumulatif menambah sebesar 351 juta lembar saham ULTJ sepanjang 2025. Modal rata-rata ataucost basis per shareyang dirogoh Sabana untuk saham ULTJ tercatat di kisaran Rp1.290,27 per saham.

Sebagai catatan, Sabana Prawirawidjaja menambah 1,62 miliar saham ULTJ sepanjang 2024, setelah pada 2023 secara akumulasi melepas 1,59 miliar saham perusahaan yang dikenal sebagai pionir produsensusuUHT di Indonesia itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa himpunan bank milik negara atau Himbara masih mendominasi penyaluran kredit hijau di Tanah Air. Meski demikian, bank swasta nasional dan bank pembangunan daerah (BPD) mulai memperlihatkan tren kenaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK, Dian Ediana Rae, mengemukakan bank-bank jumbo memiliki kontribusi penyaluran kredit hijau terbesar.

Catatan Bisnis memperlihatkan bahwa penyaluran pembiayaan hijau bank-bank besar mencapai ratusan triliun per September 2025, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang mencapai Rp159 triliun; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mencapai Rp90,8 triliun; dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menembus Rp103 triliun pada pengujung kuartal III/2025.

“Saat ini sebagian besar penyaluran kredit hijau didominasi oleh bank-bank besar, khususnya Himbara. Namun, tren positif mulai terlihat pada bank swasta nasional dan BPD yang mulai mengembangkan portofolio hijau serta produk berorientasi ESG [environmental, social and governance], meskipun skalanya masih terbatas,” kata Dian dalam jawaban tertulis kepada media, dikutip Senin (24/11/2025).

Adapun total penyaluran Kredit Berkelanjutan (KUBL) sepanjang 2024 mencapai Rp2.074 triliun, atau sekitar 26,24% dari total kredit nasional. Portofolio ini didominasi oleh sektor UMKM (69,01%), diikuti oleh Keanekaragaman Hayati (16,59%) dan Kegiatan Berwawasan Lingkungan (3,34%).

Dian mengatakan data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berkelanjutan masih berakar pada sektor produktif rakyat dan kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan alam.

“Ini adalah sebuah potensi besar untuk dikembangkan menjadi green lending yang lebih terarah dan berdampak,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT) melaporkan aksi penjualan saham PT MNC Energy Investments Tbk. (IATA) sebanyak 1,68 miliar lembar pada 13 November 2025. Transaksi ini dilakukan dengan harga Rp88 per saham, sehingga total nilai transaksi mencapai Rp147,84 miliar.

Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BHIT sebelumnya menggenggam 7,57 miliar saham IATA atau setara 24,21%. Setelah transaksi, kepemilikannya berkurang menjadi 5,89 miliar saham atau 18,84%. Dengan demikian, porsi kepemilikan BHIT di IATA susut sekitar 5,37%.

Manajemen BHIT menyebut bahwa transaksi ini merupakan bagian dari langkah penguatan kerja sama dengan pihak lain. “Tujuan dari transaksi adalah pengembangan usaha dengan mitra strategis,” tulis manajemen BHIT dalam keterbukaan informasi, Selasa (18/11/2025).

Saham yang dilepas merupakan saham biasa dengan kepemilikan langsung. BHIT juga tercatat berstatus sebagai pengendali di IATA.

Di lantai Bursa, saham IATA terpantau parkir di level Rp89 per lembar pada penutupan perdagangan Senin (17/11/2025). Banderol tersebut juga mencerminkan penguatan 28,99% dalam sebulan terakhir dan lonjakan 78% sepanjang tahun berjalan 2025.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, BHIT terekam memborong saham PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) pada pertengahan tahun lalu sebanyak 4,62 miliar saham.

Aksi korporasi yang dilakukan pada 2 Juli 2025 ini dilakukan di harga rata-rata Rp200 per saham atau mencapai sekitar Rp924 miliar. Alhasil, kepemilikan BHIT selaku pengendali KPIG meningkat dari sebelumnya 21,37% menjadi 26,11% atau setara 25,47 miliar saham.

Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama BHIT dan Executive Chairman MNC Group, mengatakan bahwa valuasi KPIG masih di bawah nilai wajar dengan price to book value (PBV) di level 0,6 kali, atau dinilai belum mencerminkan nilai riil dari aset premium dan prospek bisnis.

“Ini menjadi momentum strategis bagi BHIT untuk meningkatkan investasi saat valuasi masih sangat atraktif,” ujar Hary Tanoe dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/20235).

Menurutnya, dengan potensi kenaikan dari revaluasi aset dan rebranding, KPIG berada pada posisi ideal untuk mencatatkan pertumbuhan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa laba industri modal ventura mencapai Rp474,4 miliar per September 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan valuasi portofolio investasi.

“Terkait industri perusahaan modal ventura, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan modal ventura di September 2025 mencatat laba positif sebesar Rp474,4 miliar,” ucapnya dalam konferensi pers, dikutip pada Selasa (11/11/2025).

Menurut Agusman, saat ini perusahaan modal ventura selektif dalam menyalurkan pembiayaan di tengah ekosistem startup yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

“Penyaluran modal ventura masih tetap berlanjut secara selektif dengan fokus terutama pada startup yang memiliki modal bisnis yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Agustus 2025 laba industri modal ventura tercatat sebesar Rp474,37 miliar. Artinya, laba industri tumbuh tipis, hanya 0,02% (month to month/MtM).

Kendati demikian, industri ini sebelumnya sudah mulai mencetak laba pada Februari 2025 senilai Rp137 miliar. Kemudian, pada Maret 2025 sebesar Rp183 miliar dan konsisten menanjak hingga Rp315 miliar per Juni 2025.

Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro mengatakan dari segi stage, investor saat ini lebih condong berinvestasi pada perusahaan yang lebih mature (late-stage).

“Hal ini dikarenakan perusahaan pada stage ini lebih dapat memberi keamanan dari segi model bisnis yang lebih proven dan juga dari segi finansial,” katanya.

Kendati demikian, Eddi menekankan Amvesindo optimis terhadap prospek industri modal ventura hingga akhir 2025 ini, sejalan dengan OJK yang memperkirakan pembiayaan modal ventura tumbuh di kisaran 3%—4%.

Sebagai informasi, pada September 2025 pembiayaan modal ventura mencapai Rp16,29 triliun, turun tipis 0,24% (MtM). Kendati demikian, nilai pembiayaan modal ventura tumbuh tipis 0,25% (year on year/YoY).

Adapun, nilai aset industri modal ventura menyentuh Rp26,76 triliun atau tumbuh 2,33% YoY dari Rp26,15 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kreditperbankan tumbuh 7,56% secara tahunan (year on year/YoY) pada Agustus 2025, seiring dengan penurunan BI Rate dan bauran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Lantas bagaimana kondisi terkini permintaan kredit di bank swasta?

Bagi PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank), permintaan kredit perbankan masih wajar sesuai dengan kebutuhan bisnis debitur, di antaranya perkembangan bisnis maupun dalam rangka kelola hutang yang lebih efisien.

“Nasabah kami mengajukan pembiayaan berdasarkan kebutuhan ekspansi atau perkembangan aktivitas bisnis aktual,” kata Direktur Kredit Hana Bank Andre Santoso Sudjono kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

Hana Bank memandang bahwa peningkatan penyaluran kredit yang terjadi saat ini lebih merefleksikan permintaan riil dari dunia usaha. “Dari perspektif kami, peningkatan penyaluran kredit yang terjadi lebih merefleksikan permintaan riil dari dunia usaha,” ujar Andre.

Kondisi serupa juga dirasakan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI). Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengungkapkan bahwa saat ini perseroan belum melihat adanya peningkatan permintaan kredit.

“Saat ini kami belum melihat ada permintaan kredit yang meningkat dan kami masih perkirakan di single digit tahun ini,” ungkap Lani.

Komentar senada juga disampaikan oleh Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli. Dia mengatakan, secara umum pihaknya belum melihat adanya peningkatan kredit perbankan yang signifikan.

Mengingat sejak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana pemerintah pusat sebesar Rp200 triliun di himpunan bank milik negara (Himbara), baru terlihat adanya penurunan suku bunga simpanan di perbankan.

“Secara umum, ini akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Dengan turunnya suku bunga kredit, diharapkan peningkatan permintaan kredit akan meningkat,” jelas Ganda.

Untuk itu, Ganda menilai bahwa masih terlalu awal untuk mengukur bahwa permintaan kredit saat ini benar-benar mencerminkan kenaikan permintaan riil, bukan sekadar efek penempatan dana pemerintah.

Adapun OJK melaporkan penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2025 mencapai Rp8.075,0 triliun, tumbuh 7,56% YoY. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh 13,86%, diikuti Kredit Konsumsi 7,89%, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,53% YoY. Kemudian dari sisi debitur, kredit korporasi tercatat tumbuh 10,79% sementara kredit UMKM tumbuh 1,35%.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor aktivitas jasa lainnya tumbuh tinggi 28,35%, diikuti sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 22,53%, dan sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 20,13%.

Dari sisi penghimpunan dana, OJK mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Agustus 2025 mencapai Rp9.386 triliun, tumbuh 8,51% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8.650 triliun.

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,28% dibandingkan dengan Agustus 2024 yang sebesar 2,26% dan NPL net 0,87% dibandingkan Agustus 2024 0,78%.