INDRIVE meresmikan Driver Lounge pertama di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 20 November 2025. Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo berharap fasilitas ini bisa meningkatkan kenyamanan, kesejahteraan dan kualitas aktivitas para pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan perusahaan transportasi online tersebut.

Rio menjelaskan, InDrive saat ini menilai Pulau Sumatera sebagai salah satu pusat mobilitas terbesar di Indonesia dengan dinamika kebutuhan transportasi yang berkembang pesat.

Driver Lounge Medan dirancang sebagai tempat singgah multifungsi yang membantu pengemudi tetap bugar dan produktif sepanjang hari. Fasilitas yang disediakan meliputi area lobi, ruang istirahat, musala, WiFi, charging station, pantry, toilet, area bersih diri, serta ruang khusus untuk kegiatan komunitas dan sesi pendampingan.

“Kami ingin tempat ini menjadi ruang nyaman untuk beristirahat, berkumpul dan saling mendukung sesama pengemudi. Kami beroperasi di Indonesia sejak 2019. Medan adalah kota pertama yang buka inDrive di Indonesia. Sekarang jadi kota pertama launch driver lounge di Indonesia," kata Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo, Kamis, 20 November 2025.

"Sebelum memutuskan pembukaan di suatu kota, dimulai dari komunitas driver dulu. Awal pembukaan, antusiasnya luar biasa dari para pengemudi. Sekarang kami punya 50 ribu driver di Medan yang setiap hari melakukan perjalanan," kata Rio.

Pihaknya komitmen memperluas pembangunan fasilitas serupa di berbagai kota lain, sejalan dengan misi perusahaan dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berpihak pada pengemudi.

"Selain dukungan yang diberikan secara online, para driver dan penumpang kami beri asuransi selama perjalanan," ucapnya.

Ditanya perbedaan inDrive dengan tranportasi online lainnya, Rio menyatakan, para kompetitor menggunakan model peer-to-peer (P2P) yaitu perjalanan yang terjadi berdasarkan kesepakatan pengemudi dengan penumpang. Jika sepakat dengan titik tujuan, tempat penjemputan dan tarif, perjalanan terjadi.

"Perbedaan dengan aplikasi ride hailing seperti pada umumnya pengemudi diberi orderan dari sistem. Di inDrive ada tawar-menawar, ada kesepakatan, tidak ada paksaan dari sistem. Satu lagi, harga kami flat, apa pun keadaannya," ujar Rio.

Ia juga membeberkan Driver Lounge juga bisa menerima laporan atau keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan. "Fasilitas yang ada sekarang untuk mereka yang perlu bantuan langsung dengan tatap muka."

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan ketidakpastian yang dialami para pekerja lepas atau pekerja gig, atau dikenal sebagai ekonomi gig. “Ada beberapa kerentanan dalam gig economy, dari pendapatan yang tidak stabil, jaminan sosial yang rendah, hingga tingginya risiko terhadap daya beli dan inflasi,” kata Tauhid dalam unggahan di akun Instagram @indef_official, yang dikutip pada Sabtu, 8 November 2025.

Tauhid menyatakan ekonomi gig membuka peluang bagi masyarakat bekerja dengan fleksibel. Menurut dia, bagi banyak orang, ekonomi gig merupakan alternatif mendapat penghasilan di tengah situasi ekonomi yang menantang.

Beberapa pekerjaan yang termasuk kategori ekonomi gig di antaranya pengemudi ojek online, kurir paket, dan pekerja lepas digital (digital freelancer). Orang-orang yang memilih profesi itu, kata Tauhid, bekerja tanpa ikatan kerja tetap. Para pekerja gig bekerja sesuai dengan pesanan atau proyek.

Tauhid menilai peran ekonomi gig dalam perekonomian nasional kian nyata. Ia menyatakan 56-57 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, dan pekerja gig menjadi bagian di dalamnya. Menurut dia, ekonomi gig menjadi tumpuan karena terbatasnya pekerjaan di sektor formal. “Namun, tanpa perlindungan yang memadai, daya tahannya tetap rapuh,” tuturnya.

Tauhid mewanti-wanti kerentanan yang membayangi para pekerja gig. Yang pertama, pendapatan tidak stabil karena penghasilan pekerja bergantung pada jumlah pesanan dan permintaan.

Kerentanan lain adalah minimnya jaminan sosial. Tauhid menyatakan sebagian besar pekerja tak terlindungi asuransi atau jaminan pensiun. Selain itu, pekerja gig rentan terhadap inflasi. Ia menjelaskan, kenaikan harga komoditas akan langsung menekan penghasilan riil para pekerja gig. Atas ketidakpastian yang dialami pekerja gig, dia mengingatkan pentingnya literasi keuangan dan investasi untuk menjadikan penghasilan pekerjaan serabutan lebih berkelanjutan.

Tauhid menyarankan sejumlah upaya untuk menjadikan penghasilan pekerja gig lebih berkelanjutan. Yang pertama, menyimpan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan pada emas atau surat berharga negara. Ia juga mengingatkan pekerja gig untuk mempelajari manajemen keuangan pribadi dan menyiapkan dana darurat.

PADA masa kampanye pemilihan presiden 2024, Prabowo Subianto mengumbar janji kepada para pengemudi ojek online atau ojol. Dari tempat parkir atau shelter yang teduh, perbaikan kualitas hidup, hingga kepastian hukum bagi para pengemudi yang bekerja untuk perusahaan penyedia aplikasi transportasi online. “Saya merasakan dukungan Saudara-Saudara kepada saya, dan saya mengetahui pekerja ojol,” kata Prabowo dalam acara “Dua Roda Menuju Indonesia Maju” di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada 19 Januari 2024.

Hampir dua tahun kemudian, belum semua janji tersebut terlaksana. Satu yang sudah terwujud adalah penerbitan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 mengenai bonus hari raya keagamaan 2025 bagi pengemudi ojol dan kurir senilai 20 persen dari penghasilan bulanan selama setahun terakhir. Namun soal kepastian hukum dan status ojol sebagai transportasi umum belum terlaksana. Tuntutan inilah yang terus disuarakan para pengemudi ojol sampai hari ini.

Hingga akhirnya pada 28 Oktober 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden soal ojol. Prinsip aturan itu, kata Yassierli, memastikan pengemudi ojol memiliki jaminan sosial hingga kecelakaan. Perpres ini juga dirancang untuk memastikan transparansi hubungan kerja antara perusahaan penyedia aplikasi dan para mitra pengemudinya.

Dengan kata lain, pemerintah menghendaki perubahan hubungan kerja mitra dengan perusahaan penyedia aplikasi, yang selama ini tidak dianggap setara.

Sejumlah pengemudi ojek online menunggu penumpang di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, 10 Maret 2025. Antara/Fathul Habib Sholeh

Bagi para pengemudi ojol, pernyataan soal peraturan presiden yang disampaikan Yassierli itu bak angin segar. Jika ada hubungan setara, artinya awak transportasi online punya peluang menegosiasikan penghasilan hingga paket remunerasi lain, seperti tunjangan kesehatan dan keselamatan serta asuransi.

Praktik semacam itu sebetulnya sudah diadopsi sebagai peraturan atau skema khusus di sejumlah negara, yang melihat para pengemudi ojol sebagai angkatan kerja “gelombang baru” dengan segudang potensi sekaligus risiko besar jika tak diurus dengan baik.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Juli 2025, saat ini ada lebih dari 7 juta pengemudi ojol. Angka ini setara dengan 4,57 persen dari total angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2025 sebanyak 153,05 juta.

Adapun kajian lembaga riset Next Policy menyebutkan jumlah pengemudi ojol meningkat dari 1,49 juta pada 2019 menjadi 2,41 juta pada 2024. Sekitar 75 persen dari mereka berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan atau di bawah upah minimum di beberapa daerah.

Tanpa aturan soal pengupahan dan jaminan kesejahteraan, kelompok dengan jumlah yang cukup besar ini masuk kelas prekariat yang rentan akan segala risiko, termasuk kemiskinan. Dalam konteks inilah pemerintah berkepentingan membuat aturan, yang salah satu isinya mengakomodasi kesejahteraan ojol, agar mereka tak menjadi masalah sosial di kemudian hari.

Berdasarkan informasi yang dikemukakan pemerintah, peraturan presiden soal ojol akan mengatur adanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, status kerja, dan perlindungan sosial bagi pengemudi.

Bagi perusahaan aplikasi, akan ada regulasi mengenai pengaturan tarif yang ideal untuk mengakomodasi kepentingan pengemudi ataupun pendapatan perusahaan. Yang lebih menggembirakan, perpres ini hanyalah pengisi sementara kekosongan regulasi karena pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang tentang transportasi online.

Apa saja peluang hingga risiko akibat penerbitan regulasi soal ojol? Anda bisa membacanya pada tulisan “Saling-Silang Aturan Ideal Melindungi Pengemudi Ojek Online” dan “Gamang Status Pengemudi Ojek Online: Mitra atau Karyawan”. ●

WAKIL Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan pemerintah masih membahas rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kesejahteraan pengemudi ojek online atau ojol. “Terkait dengan pengupahannya, polanya akan menggunakan bagi hasil. Kalau soal komposisi besarannya, kami masih perlu dalami dengan kementerian terkait lainnya.” kata Afriansyah saat dihubungi, Kamis, 30 Oktober 2025.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan ojek online untuk mencari jalan tengah untuk pengemudi. Prabowo juga menyinggung dua perusahaan transportasi online besar, tanpa menyebut merek. Menurut Prabowo, saat ini jumlah pengemudi ojek online di dua perusahaan itu mencapai empat juta dengan dua juta pengusaha UMKM. “Jadi enam juta orang hidup dari masalah ini,” katanya. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden yang ingin memastikan pengemudi ojek online atau driver ojol memiliki jaminan sosial. Dia mengatakan peraturan ini bakal menjamin adanya jaminan sosial hingga kecelakaan. “Kami ingin memastikan ada jaminan sosialnya,” katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. Di samping itu, Yassierli mengatakan aturan ini juga ingin memastikan transparansi hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi ojol. Dia mengatakan hubungan kerja antarkeduanya mesti setara. “Kami ingin memastikan adanya transparansi hubungan kerja,” katanya. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mendukung rencana Prabowo yang ingin memberi pelayanan terbaik bagi para pekerja platform seperti ojek online, taksi online, dan kurir. “Untuk mewujudkan komitmen tersebut dan mendatangkan kesejahteraan, kami mendesak Presiden untuk memastikan hal itu terjadi dengan mengesahkan Peraturan Presiden,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 21 Oktober 2025. Lily mengatakan regulasi itu setidaknya mengatur mengenai status sebagai pekerja, upah dan pendapatan yang layak setara upah minimum, jam kerja 8 jam dan manusiawi, waktu dan hari istirahat, Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan sosial. Selain itu, regulasi ini memuat hak maternitas seperti cuit haid dan melahirkan, hak membentuk serikat pekerja, hak berunding dan perjanjian kerja bersama. “Agar tidak dikenai sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang,” katanya.Menurut Lily, regulasi ini penting karena selama ini platform justru berlomba-lomba memeras driver ojol, taksi online dan kurir. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70 persen, skema tarif hemat, double order, slot, hub, argo goceng, prioritas, dan skema lainnya.

SERITAK Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan peraturan presiden yang sedang dibahas untuk melindungi ojek online atau ojol harus mengakui status pengemudi sebagai pekerja. Pengakuan ojek online sebagai pekerja didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanKetua SPAI Lily Pujiati mengatakan pengakuan ini berlandaskan Pasal 1 ayat 15 UU Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. “Ketiga unsur itu sudah jelas terdapat di dalam aplikasi pengemudi yang dibuat oleh perusahaan platform,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Tempo, dikutip Rabu, 29 Oktober 2025. Selain itu, Lily menyinggung Kementerian Ketenagakerjaan yang mewakili Pemerintah Indonesia di sesi International Labour Conference (ILC) ke-113 pada pada Sidang ILO di Jenewa, Juni lalu. Dalam forum itu, pemerintah menyepakati istilah pekerja platform pada tenaga kerja yang bekerja pada ekonomi platform seperti ojol.Lily menambahkan, Perpres ini wajib mengatur jaminan kerja layak bagi ojol dengan hak-hak seperti upah minimum, jam kerja 8 jam, waktu istirahat, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan. Selain itu perlu diatur jaminan sosial, hak mendirikan serikat pekerja, perundingan kerja bersama, jaminan tidak ada suspend, dan putus mitra sepihak. “Untuk pelaksanaan Perpres ini harus ada pengawasan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan agar hak pengemudi ojol sebagai pekerja terjamin sepenuhnya,” katanya. Selain pengawas, Lily mengatakan, aturan ini harus memuat sanksi yang tegas bagi perusahaan platform yang melanggar. Dia mengatakan organisasi ojek online belajar dari pengalaman aturan Bonus Hari Raya Ojol yang sebelumnya dilanggar dan disiasati platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak bagi pengemudi ojol, taksol dan kurir.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden yang ingin memastikan pengemudi ojol memiliki jaminan sosial. Dia mengatakan peraturan ini bakal menjamin adanya jaminan sosial hingga kecelakaan. “Kami ingin memastikan ada jaminan sosialnya,” katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. Di samping itu, Yassierli mengatakan aturan ini juga ingin memastikan transparansi hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi ojek online. Dia mengatakan hubungan kerja antarkeduanya mesti setara. “Kami ingin memastikan adanya transparansi hubungan kerja,” katanya.

MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden yang ingin memastikan pengemudi ojek online atau driver ojol memiliki jaminan sosial. Dia mengatakan peraturan ini bakal menjamin adanya jaminan sosial hingga kecelakaan. “Kami ingin memastikan ada jaminan sosialnya,” katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Di samping itu, Yassierli mengatakan aturan ini juga ingin memastikan transparansi hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi ojol. Dia mengatakan hubungan kerja antarkeduanya mesti setara. “Kami ingin memastikan adanya transparansi hubungan kerja,” katanya.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Pada pembukaan sidang kabinet, Senin, 20 Oktober 2025, Prabowo ingin penyedia transportasi online membangun bisnis yang sehat.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan mendukung rencana Prabowo yang ingin memberi pelayanan terbaik bagi para pekerja platform seperti ojek online, taksi online, dan kurir. “Untuk mewujudkan komitmen tersebut dan mendatangkan kesejahteraan, kami mendesak Presiden untuk memastikan hal itu terjadi dengan mengesahkan Peraturan Presiden,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Lily mengatakan regulasi itu setidaknya mengatur mengenai status sebagai pekerja, upah dan pendapatan yang layak setara upah minimum, jam kerja 8 jam dan manusiawi, waktu dan hari istirahat, Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan sosial. Selain itu, regulasi ini juga memuat hak maternitas seperti cuit haid dan melahirkan, hak membentuk serikat pekerja, hak berunding dan perjanjian kerja bersama. “Agar tidak dikenai sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang,” katanya.

Menurut Lily, regulasi ini penting karena selama ini platform justru berlomba-lomba memeras driver ojol, taksol dan kurir. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70 persen, skema tarif hemat, double order, slot, hub, argo goceng, prioritas, dan skema lainnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan ojek online untuk mencari jalan tengah untuk pengemudi. Prabowo juga menyinggung dua perusahaan transportasi online besar, tanpa menyebut merek.

Menurut Prabowo, saat ini jumlah pengemudi ojek online di dua perusahaan itu mencapai empat juta dengan dua juta pengusaha UMKM. “Jadi enam juta orang hidup dari masalah ini,” katanya.

Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini

SERIKAT Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Pada pembukaan sidang kabinet, Senin, 20 Oktober 2025, Prabowo ingin penyedia transportasi online membangun bisnis yang sehat.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan mendukung rencana Prabowo yang ingin memberi pelayanan terbaik bagi para pekerja platform seperti ojol, taksol dan kurir.

“Untuk mewujudkan komitmen tersebut dan mendatangkan kesejahteraan, kami mendesak Presiden untuk memastikan hal itu terjadi dengan mengesahkan Peraturan Presiden,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Lily mengatakan regulasi itu setidaknya mengatur mengenai status sebagai pekerja, upah dan pendapatan yang layak setara upah minimum, jam kerja 8 jam dan manusiawi, waktu dan hari istirahat, Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan sosial. Selain itu, regulasi ini juga memuat hak maternitas seperti cuit haid dan melahirkan, hak membentuk serikat pekerja, hak berunding dan perjanjian kerja bersama. “Agar tidak dikenai sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang,” katanya.

Menurut Lily, regulasi ini penting karena selama ini platform justru berlomba-lomba memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70 persen, skema tarif hemat, double order, slot, hub, argo goceng, prioritas, dan skema lainnya.

Lily mengatakan program dan skema seperti itu justru menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan pada ujungnya akan merugikan para pengemudi ojol dengan pendapatan rendah dan tidak layak di bawah upah minimum. Dia mengatakan, pendapatan ojol rata-rata hanya mendapatkan Rp 50 ribu – Rp 100 ribu per hari.

“Selain itu juga memaksa pengemudi ojol untuk bekerja 12 hingga 18 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa waktu istirahat yang sangat rawan terjadinya kecelakaan kerja di jalan raya,” kata dia.

Lily menambahkan, akar masalah lain adalah semua platform masih menerapkan hubungan kemitraan yang membuat persaingan tidak sehat karena platform tidak mau tunduk pada aturan hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, kata Lily, masing-masing platform membuat aturan main sendiri untuk menimbun keuntungan semaksimal mungkin dengan ongkos seminimal mungkin.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan ojek online untuk mencari jalan tengah untuk pengemudi. Prabowo juga menyinggung dua perusahaan transportasi online besar, tanpa menyebut merek.

Menurut Prabowo, saat ini jumlah pengemudi ojek online di dua perusahaan itu mencapai empat juta dengan dua juta pengusaha UMKM. “Jadi enam juta orang hidup dari masalah ini,” katanya.

Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini

DIREKTUR Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Sugito Walujo alias Patrick Walujo mengatakan perusahaannya mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung efisiensi bisnis transportasi online. Dalam sidang kabinet pada Senin, 20 Oktober kemarin, Prabowo mengatakan efisiensi bisnis transportasi daring ini untuk menghindari persaingan yang saling merugikan. “GoTo mendukung penuh komitmen Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga tumbuh kembangnya ekosistem ride hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 21 Oktober 2025. Patrick mengatakan GoTo bakal mematuhi dan mendukung kebijakan dan regulasi pemerintah dalam menciptakan industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Apalagi, GoTo merupakan perusahaan teknologi yang lahir, tumbuh, dan besar di Indonesia. Menurut Patrick, GoTo siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada mitra pengemudi, pelaku UMKM, dan seluruh konsumen. GoTo juga siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saat ini, Patrick menambahkan, ekosistem GoTo dibangun oleh ribuan talenta digital lokal yang mencakup lebih dari tiga juta mitra pengemudi dan lebih dari 5,3 juta pelaku UMKM. Patrick mengatakan GoTo menyadari tanggung jawab untuk memastikan ekosistem ini terus berdampak positif bagi keberlanjutan jutaan keluarga di Indonesia. “GoTo percaya bahwa melalui semangat gotong royong, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang tangguh, berdaya saing, serta senantiasa memberi manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara,” kata dia. Sebelumnya, Prabowo mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan ojek online untuk mencari jalan tengah untuk pengemudi. Prabowo juga menyinggung dua perusahaan transportasi online besar, tanpa menyebut merek. Menurut Prabowo, saat ini jumlah pengemudi ojek online di dua perusahaan itu mencapai empat juta dengan dua juta pengusaha UMKM. “Jadi enam juta orang hidup dari masalah ini,” katanya.