REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harga emas Antam yang dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Jumat (29/5/2026), pukul 09.20 WIB naik Rp20.000 dari semula Rp2.754.000 menjadi Rp2.774.000 per gram. Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.579.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

• Harga emas 0,5 gram: Rp1.437.000
• Harga emas 1 gram: Rp2.774.000
• Harga emas 2 gram: Rp5.488.000
• Harga emas 3 gram: Rp8.207.000
• Harga emas 5 gram: Rp13.645.000
• Harga emas 10 gram: Rp27.235.000 ‎
• Harga emas 25 gram: Rp67.962.000 ‎
• Harga emas 50 gram: Rp135.845.000
• Harga emas 100 gram: Rp271.612.000 ‎
• Harga emas 250 gram: Rp678.765.000 ‎
• Harga emas 500 gram: Rp1.357.320.000 ‎
• Harga emas 1.000 gram: Rp2.714.600.000

‎‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif tetap wajib menyampaikan laporan SPT sesuai ketentuan.

"Setiap orang yang memiliki NPWP dan statusnya aktif harus melakukan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Artinya, meskipun wajib pajak merasa tidak punya aktivitas usaha besar atau tidak ada perubahan penghasilan, kewajiban melapor tetap harus dilakukan selama NPWP masih aktif.

Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT hingga melewati batas waktu, maka sanksi pertama yang dikenakan adalah denda administrasi.

"Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi," kata Inge.

Mengacu ketentuan perpajakan, besaran dendanya adalah Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk tahun pajak 2025, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April 2026. Jika lewat dari tenggat tersebut, denda otomatis menanti saat SPT tetap diajukan.

Namun, sanksinya tidak berhenti di situ jika wajib pajak sama sekali tidak pernah melapor. Inge menjelaskan DJP akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, mulai dari data perbankan, pekerjaan, transaksi, hingga informasi pihak ketiga lainnya.

"Apabila SPT tidak pernah dilaporkan, kantor pajak akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pihak. Apabila data yang diperoleh berkaitan dengan penghasilan yang tidak dilaporkan dan menyebabkan adanya pajak yang terutang, maka sanksi yang akan dikenakan berupa bunga," ujarnya.

Dengan kata lain, jika kantor pajak menemukan ada penghasilan yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak pernah dilaporkan karena wajib pajak absen menyampaikan SPT, maka wajib pajak bisa ditagih pokok pajaknya sekaligus bunga.

Besaran bunga ini tidak sama untuk setiap orang karena dihitung berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar serta berapa lama kewajiban itu tertunggak.

Sebelum masuk ke tahap penagihan, biasanya DJP lebih dulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melapor setelah tenggat berakhir. Surat ini bisa dikirim melalui email maupun alamat rumah dan kerap disebut wajib pajak sebagai 'surat cinta' dari kantor pajak.

Setelah itu, Kantor Pelayanan Pajak akan meneliti data wajib pajak. Jika ditemukan ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, kantor pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut resmi.

Karena itu, jawaban dari pertanyaan apa sanksi kalau tidak lapor SPT adalah minimal kena denda Rp100 ribu atau Rp1 juta, lalu berpotensi ditegur, ditelusuri, hingga ditagih bunga bila ternyata ada pajak yang belum dibayarkan.

Pelaporan SPT Tahunan sendiri saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem DJP Online maupun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini, proses pelaporan semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui sistem DJP Online maupun Coretax.

Untuk menghindari kendala saat pelaporan, penting bagi Wajib Pajak memahami dokumen yang harus disiapkan serta langkah-langkah pengisiannya.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah dokumen yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan:

• Penghitungan dan pembayaran pajak
• Objek dan bukan objek pajak
  Harta dan kewajiban
• Sementara itu, SPT Tahunan PPh merupakan laporan pajak penghasilan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki NPWP wajib melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum mulai lapor SPT, pastikan dokumen berikut sudah tersedia:

• Bukti potong pajak (Formulir 1721 A1/A2 untuk karyawan)
• Daftar harta
• Daftar utang
• Data anggota keluarga

Persiapan dokumen ini penting agar proses pengisian berjalan lancar dan minim kesalahan.

Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat DJP Online

Pelaporan SPT bisa dilakukan melalui:

• DJP Online: djponline.pajak.go.id
• Coretax: cortexdjp.pajak.go.id

Berikut langkah-langkahnya:

1. Login ke Sistem

Masuk ke akun menggunakan:

• NIK/NPWP 16 digit
• Kata sandi

2. Pilih Menu Lapor

Klik menu “Lapor” atau “Surat Pemberitahuan (SPT)”, lalu pilih “Buat Konsep SPT”.

3. Tentukan Jenis Formulir

Pilih formulir sesuai kondisi penghasilan:

• 1770SS : Karyawan dengan penghasilan ≤ Rp60 juta per tahun
• 1770S : Karyawan dengan penghasilan > Rp60 juta atau bekerja di lebih dari satu perusahaan
• 1770 : Memiliki usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan lain

4. Isi Formulir SPT

Isi data sesuai panduan yang tersedia, meliputi:

• Penghasilan
• Pajak yang telah dipotong
• Harta dan utang
• Pastikan data diisi dengan benar dan sesuai dokumen.

5. Kirim SPT

Setelah selesai:

• Klik “Kirim”
• Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor HP
• Jika berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik (BPE).

Batas Waktu Pelaporan SPT 2026

Untuk tahun pajak 2025 (dilaporkan pada 2026), ketentuan batas waktu adalah:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: umumnya 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: 30 April 2026

Namun, terdapat informasi bahwa pelaporan SPT Orang Pribadi berpotensi diperpanjang hingga 30 April 2026.

Siapa yang Wajib Lapor SPT Secara Online?

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik bagi Wajib Pajak yang:

• Terdaftar di KPP Madya atau KPP khusus
• Sudah pernah melapor secara online
• Menggunakan jasa konsultan pajak
• Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

Meski demikian, saat ini pelaporan online menjadi metode yang paling umum digunakan oleh Wajib Pajak.

Melaporkan SPT Tahunan kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui DJP Online maupun Coretax. Kunci utamanya adalah menyiapkan dokumen dengan lengkap dan mengikuti langkah pengisian dengan benar.

Dengan memahami prosedur ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT tepat waktu dan terhindar dari sanksi keterlambatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajib pajak yang sebelumnya menggunakan layanan DJP Online kini dapat mengakses sistem baru Coretax tanpa perlu membuat akun dari awal.

Melalui panduan di Coretaxpedia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pengguna DJP Online yang sudah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP hanya perlu membuat kata sandi baru untuk masuk ke sistem Coretax.

"Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka laman resmi Coretax DJP di alamat coretaxdjp.pajak.go.id.

Setelah itu, pengguna dapat memilih menu “Lupa Kata Sandi” pada halaman awal," tulis lama Coretaxpedia dikutip pada Jumat (13/3/2026).

Selanjutnya, pada halaman permohonan perubahan kata sandi, wajib pajak diminta memilih metode konfirmasi dengan memasukkan alamat email atau nomor telepon yang terdaftar.

Pengguna juga harus mengisi kode captcha serta mencentang pernyataan yang tersedia sebelum menekan tombol kirim.

Setelah permintaan dikirim, sistem akan mengirimkan tautan verifikasi melalui email atau pesan singkat (SMS). DJP mengingatkan agar wajib pajak memastikan email tersebut berasal dari domain resmi @pajak.go.id atau pesan SMS yang dikirim dari DJP.

Pengguna kemudian dapat membuka tautan yang diterima untuk melakukan penggantian kata sandi serta membuat passphrase sesuai dengan panduan yang diberikan sistem.

Setelah proses tersebut selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi bahwa akun Coretax DJP telah berhasil diaktifkan.

Dengan demikian, wajib pajak sudah dapat langsung mengakses layanan Coretax untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan, termasuk pelaporan pajak secara daring.

Sebagai informasi, batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi adalah 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.

Wajib pajak diimbau melaporkan SPT lebih awal guna menghindari kendala teknis menjelang batas waktu pelaporan.

Hingga 12 Maret DJP mencatat sebanyak 7.723.526 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sebagian besar pelaporan SPT tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

Rinciannya, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan SPT terdiri dari 6.856.710 wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, 705.138 wajib pajak OP nonkaryawan.

Lalu ada 160.195 wajib pajak badan dengan pelaporan dalam rupiah, serta 128 wajib pajak badan yang melaporkan dalam dollar AS.

Sementara itu, untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.334 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dollar AS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait maraknya tindak penipuan yang mengatasnamakan institusi otoritas pajak maupun para pejabatnya.

Peringatan tersebut disampaikan lewat Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2026 yang ditandai Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti pada Minggu (15/2/2026). Dalam pengumuman itu, otoritas pajak membeberkan bahwa oknum penipu kerap memanfaatkan momentum atau kebijakan terbaru sebagai latar belakang aksinya.

Beberapa isu yang dijadikan dalih penipuan meliputi proses pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga kabar terkait mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

"DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP," tulis pengumuman resmi tersebut.

Ragam Modus Penipuan

Otoritas pajak mencatat sejumlah modus operandi yang paling sering digunakan oleh oknum penipu. Wajib pajak diimbau untuk sangat berhati-hati apabila mendapati indikasi berikut.

Pertama, penerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, dihubungi via Whatsapp dan diminta mengunduh aplikasi M-Pajak melalui pengiriman tautan palsu.

Ketiga, penerima tagihan pajak atau instruksi untuk memproses pengembalian kelebihan bayar pajak melalui pesan Whatsapp.

Keempat, penerima pesan Whatsapp yang berisi instruksi pembayaran meterai elektronik dengan keharusan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Kelima, mendapatkan panggilan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, di mana penelepon tersebut pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang.

Kanal Konfirmasi dan Pelaporan Penipuan

Apabila masyarakat menerima permintaan yang mencurigakan seperti modus di atas, DJP mengimbau agar wajib pajak segera melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi, mulai dari mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi call center Kring Pajak di 1500200, atau mengirim email ke pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga bisa memanfaatkan akun X (sebelumnya Twitter) di @kring_pajak, mengakses situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau menggunakan layanan live chat di laman resmi https://www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, DJP juga mendorong masyarakat yang menjadi target penipuan untuk proaktif melapor. Laporan terkait nomor telepon yang digunakan penipu dapat diadukan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman https://aduannomor.id.

Sementara itu, apabila penipuan melibatkan konten, tautan, atau aplikasi palsu, masyarakat dapat melapor melalui laman https://aduankonten.id. Wajib pajak juga dipersilakan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui saluran pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, pukul 08.59 WIB, naik Rp 14.000 dari sebelumnya Rp 2.940.000 menjadi Rp 2.954.000 per gram.

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) emas Antam naik menjadi Rp 2.748.000 per gram dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Transaksi harga jual emas dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017 untuk seluruh jenis emas batangan dengan gramasi mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan kepada PT Aneka Tambang Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. PPh Pasal 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai pembelian kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.527.000

- Harga emas 1 gram: Rp 2.954.000

- Harga emas 2 gram: Rp 5.848.000

- Harga emas 3 gram: Rp 8.747.000

- Harga emas 5 gram: Rp 14.545.000

- Harga emas 10 gram: Rp 29.035.000

- Harga emas 25 gram: Rp 72.462.000

- Harga emas 50 gram: Rp 144.845.000

- Harga emas 100 gram: Rp 289.612.000

- Harga emas 250 gram: Rp 723.765.000

- Harga emas 500 gram: Rp 1.447.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 2.894.600.000

Sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini dapat dilakukan secara online sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui sistem digital yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak untuk mengurus pendaftaran NPWP.

Mengacu pada laman resmi DJP, NPWP merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak di Indonesia. NPWP digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak.

Apa Itu NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal dalam sistem perpajakan nasional.

NPWP berfungsi sebagai dasar identifikasi bagi individu atau badan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Selain itu, NPWP juga kerap menjadi persyaratan administratif dalam pengajuan izin usaha, pembukaan rekening tertentu, serta akses layanan publik yang berkaitan dengan perpajakan.

Syarat Daftar NPWP Online

Sebelum melakukan pendaftaran NPWP secara online, calon wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen sesuai dengan kategori masing-masing. Berikut syarat daftar NPWP online berdasarkan jenis wajib pajak:

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

• Alamat email aktif.
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
• Paspor dan dokumen izin tinggal (KITAS atau KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha

• Alamat email aktif.
• Dokumen identitas diri (KTP atau paspor/KITAS/KITAP).
• Surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan, atau dokumen perizinan usaha resmi.

Untuk Wajib Pajak Badan Usaha

• Akta pendirian perusahaan.
• Dokumen identitas pengurus badan usaha.
• Surat keterangan domisili perusahaan.

Seluruh dokumen tersebut sebaiknya dipersiapkan dalam bentuk digital atau hasil pindai (scan) untuk mempermudah proses pengisian data dan pengunggahan dokumen saat pendaftaran.

Cara Daftar NPWP Online

Pendaftaran NPWP online dilakukan melalui sistem Coretax yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Layanan ini dapat diakses melalui laman resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id.

Berikut tahapan pendaftaran NPWP online melalui sistem Coretax:

1. Kunjungi situs resmi Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Klik menu “Daftar di sini” pada halaman utama.
3. Pilih jenis wajib pajak sesuai kategori pendaftaran.
4. Isi formulir pendaftaran dengan data diri atau data badan usaha secara lengkap dan benar.
5. Unggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan.
6. Periksa kembali seluruh data yang telah diisi, lalu kirim permohonan pendaftaran.
7. Setelah proses verifikasi selesai, NPWP akan diterbitkan secara elektronik.

Dengan sistem pendaftaran online ini, proses pengajuan NPWP menjadi lebih efisien dan dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus mendatangi kantor pajak, selama seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan DJP.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai tahun ini akan menerapkan pelaporan surat pemberitahuan tahunan alias SPT Tahunan melalui Coretax. Dengan penerapan sistem pajak ini akan ada perubahan data kelola administrasi perpajakan.

Belakangan yang menjadi sorotan, yakni perlu atau tidaknya menggabungkan Nomor Pajak Wajib pajak alias NPWP istri dengan NPWP suami. Dikutip dari laman resmi pajak.go.id, salah satu fitur penting Coretax adalah pengelolaan unit pajak keluarga atau family tax unit (FTU). Fitur ini sangat relevan bagi pasangan suami istri.

Perlukah NPWP Istri Digabung dengan Suami?

Dalam konteks ini, wanita kawin yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri perlu memahami status perpajakannya terlebih dahulu. Dalam hal ini istri perlu menentukan terlebih dahulu apakah ingin menggabungkan pelaporan pajaknya dengan suami atau tetap terpisah agar dapat melaporkan SPT Tahunan pribadinya dengan benar.

Untuk menentukan itu, perlu diketahui pada dasarnya, sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU PPh).

Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, berbagai latar belakang seperti keperluan pekerjaan atau keperluan administrasi lainnya, banyak wanita yang memilih untuk mendapatkan NPWP sendiri.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-30/PJ/2017, pasangan suami istri memiliki pilihan untuk:

• Menggunakan NPWP suami sebagai NPWP keluarga (penghasilan istri digabung dengan suami).
• Memiliki NPWP terpisah untuk suami dan istri dengan penghitungan pajak masing-masing.
• Memilih untuk digabung tapi istri tetap melaporkan sendiri jika memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dengan perhitungan terpisah.

Keuntungan NPWP Istri Digabung dengan Suami

1. Satu identitas pajak untuk satu keluarga
   Dengan menggabungkan NPWP istri ke NPWP suami, keluarga memiliki satu identitas pajak yang jelas dan valid, sehingga tidak ada lagi duplikasi data atau kebingungan dalam pelaporan.
2. Pelaporan pajak lebih mudah dan efisien
   Dengan penggabungan NPWP istri dengan suami, pelaporan SPT Tahunan cukup dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga.
3. Data perpajakan keluarga lebih terintegrasi
   Dengan sistem Coretax DJP, semua data pajak mulai dari penghasilan, potongan, hingga tanggungan keluarga akan otomatis terhubung.
4. Tidak Ada Beban Pajak Tambahan
   Penggabungan NPWP tidak menambah pajak baru. Bagi istri yang bekerja di satu tempat, penghasilan tetap dilaporkan melalui SPT suami tanpa menambah kewajiban.

Risiko NPWP Suami dan Istri Digabung

Mengutip laman trusttaxconsultant.id, meski ada manfaat penggabungan NPWP suami dan istri, namun hal ini juga terdapat beberapa risiko penting yang perlu diperhatikan sebelum mengambil keputusan:

1. Tanggung Jawab Pajak Bersama
   Ketika NPWP digabung, maka tanggung jawab perpajakan menjadi kolektif. Artinya, apabila salah satu pihak lalai atau melakukan pelanggaran pajak, maka pasangan juga akan terdampak, karena dikenakan sebagai satu subjek hukum.
2. Dampak Terhadap Pasangan Berpenghasilan Rendah
   Jika istri berpenghasilan lebih kecil dan sebenarnya dapat menikmati tarif pajak lebih rendah dengan NPWP terpisah, maka penggabungan dapat menyebabkan total pajak justru meningkat.
3. Penyesuaian Tahunan yang Kompleks
   Setiap perubahan dalam struktur penghasilan, pekerjaan baru, atau kepemilikan usaha oleh salah satu pasangan harus segera diperbarui dalam laporan pajak bersama. Ini bisa memerlukan penyesuaian rumit dari tahun ke tahun.
4. Pengaruh Terhadap Kredit atau Aset pribadi
   Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan melihat NPWP sebagai bukti pendapatan individu. Dengan NPWP gabungan, catatan penghasilan pribadi menjadi kabur dan bisa menyulitkan saat mengajukan kredit pribadi.

Kapan Sebaiknya NPWP Digabung?

Penggabungan NPWP sebaiknya dilakukan jika:

• Penghasilan suami istri relatif besar selisihnya.
• Istri tidak memiliki penghasilan sendiri atau tidak berstatus sebagai wajib pajak.
• Terdapat kebutuhan penyederhanaan administrasi.
• Aset dan tanggungan keluarga dikelola bersama.

Namun, jika kedua pihak memiliki penghasilan signifikan dan ingin tetap mempertahankan otonomi finansial, NPWP terpisah mungkin lebih menguntungkan.

Keputusan untuk menggabungkan atau memisahkan NPWP suami istri harus dibuat secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, jenis pekerjaan, aset, serta tujuan jangka panjang keluarga. Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua, karena setiap keluarga memiliki struktur keuangan yang unik.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai 2026 masyarakat dapat mengakses administrasi perpajakan melalui Sistem Inti Perpajakan alias Core Tax System dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT juga akan dilakukan melalui Coretax.

Sebelum mengakses berbagai administrasi perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan 2026, masyarakat wajib melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu. Aktivasi akun tersebut masih bisa dilakukan hingga saat ini dan dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu mengantre di kantor pajak.

Sebelum melakukan aktivasi secara daring, masyarakat harus memiliki akun DJP Online dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit, yang merupakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terlebih dahulu.

Apabila belum mempunyai NPWP dan akun DJP Online, masyarakat dapat membuatnya secara daring dan tidak perlu datang ke kantor pajak. Pembuatan kedua syarat tersebut juga tidak memerlukan waktu yang lama.

Dalam mengaktivasi akun Coretax, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya aktivasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan berlangsung dengan gratis.

"Jangan berikan imbalan apa pun kepada pihak yang menjanjikan kemudahan instan. Mari bersama-sama menjaga integritas dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan," imbau DJP melalui akun Instagram resminya, Senin (5/1/2026).

Berikut cara aktivasi akun Coretax:

• Buka situs coretaxdjp.pajak.go.id dan klik “Lanjutkan”;
• Klik “Aktivasi Akun Wajib Pajak”
• Jika belum mempunyai NPWP, masyarakat dapat mengklik tulisan “Daftar di sini”, baru kemudian mengklik kembali “Aktivasi Akun Wajib Pajak”;
• Klik pada pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?” sehingga muncul tanda centang;
• Masukkan NPWP dan klik “cari”;
• Masukkan surel/e-mail serta nomor telepon yang terdaftar di DJP Online
  (apabila terdapat perubahan pada bagian ini, pengguna dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mendatangi kantor pajak terdekat);
• Lakukan verifikasi identitas dengan mengikuti petunjuk yang ada;
• Setujui pernyataan yang ada dengan mengklik kotak yang disediakan sehingga muncul tanda centang;
• Klik “Simpan”;
• Periksa surel untuk mendapatkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak yang memuat kata sandi sementara dari akun surel berdomain @pajak.go.id;
• Buka kembali laman coretaxdjp.pajak.go.id;
• Masukkan ID Pengguna, Kata Sandi Sementara, serta Kode Captcha dan kemudian klik “Login”;
• Pada saat masuk/login pertama, ubah kata sandi serta buat Passphrase dan klik “Simpan” setelah selesai; dan
• Akses kembali halaman login akun Coretax DJP menggunakan kata sandi baru.

Dengan demikian, maka akun Coretax sudah teraktivasi. Meski begitu, masyarakat masih perlu membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) untuk dapat menandatangani SPT.

Berikut cara pembuatan KO/SE untuk Coretax:

• Masuk/login ke akun Coretax DJP;
• Klik menu “Portal Saya” dan pilih “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
• Di bagian bawah layar berikutnya, pilih Kode Otorisasi/Sertifikat Digital DJP di “Jenis Sertifikat Digital” di bagian “Rincian Sertifikat”;
• Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase sebagai kode otorisasi;
• Baca dan setujui pernyataan yang ada dengan mengklik bagian kotak sehingga muncul tanda centang;
• Klik “Kirim”; dan
• Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!”. Bukti tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digital dapat diunduh pada tombol yang tersedia.
  

Setelah melakukan hal-hal tersebut, pengguna harus melakukan validasi KO/SE-nya. Berikut caranya:

• Pada “Portal Saya” menu “Profil Saya”, pilih sub menu “Nomor Identifikasi Eksternal”;
• Masuk ke bagian/tab “Digital Certificate” dan pastikan status yang ada “VALID”
• Jika status “INVALID”, geser ke kanan tabel/grid ke kolom status untuk mengklik tombol “Periksa Status”;
• Setelah muncul notifikasi sukses, tombol “Menghasilkan” akan aktif. Klik tombol tersebut;
• Muncul notifikasi Sukses;
• Pilih menu “Portal Saya” lalu submenu “Dokumen Saya” untuk mendapatkan dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP yang telah terbit; dan
• Pilih dokumen berjudul Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP dan pembuatan KO/SE selesai.
  

Cara Sinkronisasi NIK jadi NPWP

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan NIK menjadi NPWP untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Hal tersebut juga menjadi titik awal dalam penerapan administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana.

Jika masyarakat belum mempunyai NPWP dan ingin sekaligus menggunakan NIK-nya sebagai NPWP, berikut merupakan cara pendaftaran NPWP orang pribadi:

• Buka situs coretaxdjp.pajak.go.id dan klik “Lanjutkan”;
• Klik tulisan “Daftar di sini”;
• Klik “Perorangan”;
• Klik pilihan “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK”;
• Klik pilihan “Pendaftaran dengan Aktivasi NIK / Aktivasi NIK” untuk mendaftarkan NIK sebagai NPWP;
• Masukkan data yang diperlukan, yaitu:
  
  • NIK
  • Nama Wajib Pajak (sesuai Kartu Tanda Penduduk)
  • Tempat Lahir
  • Negara Asal
  • Tanggal Lahir
  • Jenis Kelamin
  • Status Perkawinan
    Jika memilih jenis kelamin “perempuan” dan status perkawinan “menikah”, maka isi kolom “NIK kepala keluarga”
  • Agama
  • Jenis Pekerjaan
  • Nama Ibu Kandung
  • Nomor Kartu Keluarga (KK)
  • Status Hubungan Keluarga
• Klik “Verifikasi”;
• Isi detail kontak Wajib Pajak, yaitu:
  
  • Alamat surel (e-mail)
  • Nomor telepon seluler (handphone)
  • Nomor telepon, jika ada
  • Nomor faksimile, jika ada
  • Klik verifikasi pada kolom “alamat surel” dan “nomor telepon seluler”;
  • Pendaftar akan menerima kode one time password (OTP) pada alamat surel dan nomor telepon seluler yang dimasukkan;
  • Masukkan kedua kode OTP yang diterima pada kolom yang tersedia dan klik tombol verifikasi;
  • Klik tombol “selanjutnya”;
  • Pendaftar dapat menambahkan identitas dari “pihak terkait”, yaitu anggota keluarga. Langkah ini bersifat opsional atau tidak wajib.
  • Jika ingin menambahkan pihak terkait, pendaftar dapat mengklik simbol tanda tambah;
• Klik tombol “selanjutnya” untuk melanjutkan pendaftaran;
• Masukkan data dalam halaman “Data Ekonomi” secara akurat;
• Klik “selanjutnya”;
• Isikan alamat dari pendaftar, yang setidaknya terdiri dari alamat domisili (tempat tinggal) dan alamat nasional yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
• Isi kolom “data geometris” dengan mengarahkan peta ke alamat tempat tinggal pendaftar;
• Jika alamat KTP sama dengan alamat domisili, klik tombol “salin dari domisili” agar tidak mengisi ulang kolom-kolom dalam bagian alamat KTP;
• Verifikasi alamat nasional/KTP dengan mengklik tombol periksa/verifikasi;
• Lakukan verifikasi identitas dengan mengambil atau mengunggah foto diri (swafoto/selfie);
  Klik tombol validasi foto
• Baca dan setujui pernyataan yang ditampilkan dengan mengklik kotak yang tersedia sehingga muncul tanda centang;
• Klik tombol “Kirim Pengajuan”;
• Periksa layanan surel yang didaftarkan. Jika pendaftaran sukses, maka pendaftar akan menerima pesan yang berisi nomor NPWP dan cetakan NPWP dalam format PDF.

Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, pengguna dapat menggunakan NPWP-nya untuk mengaktivasi akun Coretax dan melakukan kewajiban perpajakannya.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP, tetapi belum memadankannya dengan NIK, hal tersebut sebelumnya dapat dilakukan secara mandiri. Akan tetapi, pendaftaran mandiri tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2024.

Dengan hal itu, masyarakat yang belum melakukan pemadanan atau sinkronisasi NIK-NPWP dapat datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk dilakukan pengecekan status pemadanan dan melakukan pemadanan, yang harus dilakukan oleh petugas pelayanan di kantor pajak. (Laurensius Katon Kandela)

Jakarta: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas penting bagi setiap orang pribadi maupun badan usaha yang menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Seiring makin banyaknya layanan administrasi yang terintegrasi dengan data pajak, memastikan NPWP aktif dan valid menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Kabar baiknya, pengecekan NPWP kini bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan praktis, baik melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), aplikasi, maupun layanan hotline. Dengan rutin mengecek NPWP, kamu bisa menghindari berbagai kendala administrasi di kemudian hari.

Pentingnya cek NPWP secara berkala

Mengecek NPWP secara berkala bukan sekadar formalitas. Langkah ini penting untuk memastikan kelancaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sekaligus menghindari masalah administratif yang berpotensi merugikan.

Baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha disarankan rutin melakukan pengecekan agar status dan data perpajakan tetap sesuai dengan kondisi terbaru.

Berikut berbagai cara mengecek NPWP, seperti yang dikutip CIMB Niaga:

Cara Cek NPWP Aktif Melalui Situs Resmi DJP

Salah satu cara paling praktis untuk mengecek status NPWP adalah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke laman https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp
2. Pada halaman utama, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK)
3. Klik tombol “Cari”
4. Informasi NPWP akan ditampilkan, termasuk status aktif atau tidak aktif
5. Cara ini bisa dilakukan kapan saja selama terhubung dengan internet.

Cara Cek NPWP Aktif Lewat Aplikasi M-Pajak

Selain melalui situs resmi, pengecekan NPWP juga dapat dilakukan melalui aplikasi M-Pajak. Berikut panduannya:

1. Unduh dan pasang aplikasi M-Pajak melalui App Store atau Google Play Store
2. Buka aplikasi dan login menggunakan akun DJP Online
3. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu
4. Setelah masuk, pilih menu “Cek NPWP”
5. Layar akan menampilkan informasi NPWP beserta statusnya

Aplikasi ini cocok bagi kamu yang ingin mengakses layanan pajak langsung dari ponsel.

Cek NPWP Melalui Layanan Kring Pajak

Bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan langsung, DJP menyediakan layanan hotline Kring Pajak. Layanan ini bisa dimanfaatkan untuk mengecek status NPWP.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Hubungi Kring Pajak di nomor 1500200
2. Siapkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK)
3. Sampaikan kepada petugas bahwa kamu ingin mengecek status NPWP
4. Petugas akan memverifikasi data dan menyampaikan status NPWP

Melalui layanan ini, kamu tetap bisa mendapatkan informasi meski tidak mengakses internet.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Coretax DJP sebagai satu-satunya aplikasi untuk seluruh administrasi perpajakan mulai tahun pajak 2025.

Peraturan tersebut mewajibkan Pelaporan SPT Tahunan 2025 hanya dilakukan lewat Coretax. Jangan lupa, Pelaporan SPT 2025 akan jatuh tempo pada Maret 2026 (wajib pajak orang pribadi) dan April 2026 (wajib pajak badan).

Agar proses pelaporan berjalan lancar, DJP mengimbau wajib pajak untuk segera mempersiapkan diri dengan melakukan tiga langkah utama, yakni aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP (KO DJP), dan validasi kode otorisasi.

Agar lebih tenang dan lancar, segera lakukan langkah ini untuk menghindari musim pelaporan SPT yang padat.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP

Aktivasi akun Coretax hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses aktivasi dilakukan secara daring melalui laman resmi Coretax DJP dengan cara berikut:

1. Buka laman Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id) dan pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?, lalu masukkan NPWP dan melakukan pencarian data.
3. Isi data alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar pada sistem DJP Online. Apabila ada perubahan data, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terdekat.
4. Lakukan verifikasi identitas sesuai petunjuk sistem.
5. Klik centang menyetujui pernyataan yang tersedia, kemudian klik Simpan.
6. Cek email yang terdaftar untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.
7. Login kembali ke Coretax untuk mengganti kata sandi template dan membuat passphrase.

Setelah tahapan tersebut selesai, akun Coretax dinyatakan aktif dan siap digunakan.

Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

Kode Otorisasi DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP dan wajib digunakan untuk menandatangani seluruh dokumen perpajakan di Coretax. Pembuatan KO DJP dilakukan melalui langkah berikut:

1. Login ke akun Coretax DJP.
2. Masuk ke menu Portal Saya, kemudian memilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
3. Isi data sertifikat digital dan memilih penyedia sertifikat, termasuk sertifikat yang dikelola langsung oleh DJP.
4. Memasukkan ID penandatangan serta membuat passphrase.
5. Centang untuk menyetujui pernyataan yang tersedia dan mengirim permohonan.
6. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”.
7. Unduh tanda bukti terima dan surat penerbitan sertifikat digital.

Validasi Kode Otorisasi DJP

Setelah KO DJP diterbitkan, wajib pajak perlu memastikan statusnya telah tervalidasi. Proses validasi dilakukan melalui menu profil sebagai berikut:

1. Masuk ke Portal Saya, lalu pilih Profil Saya.
2. Membuka menu Nomor Identifikasi Eksternal, kemudian memilih tab Digital Certificate.
3. Memastikan status sertifikat menunjukkan keterangan VALID. Jika masih INVALID, wajib pajak dapat memilih opsi Periksa Status.
4. Setelah validasi berhasil, klik tombol Menghasilkan.
5. Dokumen penerbitan KO DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.
6. Dengan selesainya tahap ini, KO DJP dinyatakan aktif dan siap digunakan untuk seluruh layanan perpajakan di Coretax.

Aktivasi Coretax DJP yang valid diharapkan akan meningkatkan kepraktisan, keamanan, dan lebih siap untuk pelayanan perpajakan. Seluruh proses administrasi kini terpusat dalam satu aplikasi, dilengkapi tanda tangan elektronik resmi DJP, serta mendukung transparansi dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Dengan mengaktifkan akun Coretax dan memastikan KO DJP telah valid sejak dini, wajib pajak dapat menghadapi kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan lebih tenang dan terhindar dari kendala teknis di kemudian hari. (Stefanus Bintang Agni)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi untuk mempercepat integrasi sistem pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai strategi nasional pembentukan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia.

“Melalui PKS ini, kami bersepakat untuk bekerja sama dalam rangka percepatan implementasi integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi koperasi desa merah putih,” ujar Bimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Kerja sama ini mencakup lingkup yang luas, mulai dari integrasi sistem pendaftaran, pertukaran data, hingga edukasi perpajakan.

Melalui integrasi ini, kedua institusi akan mendapatkan manfaat strategis yakni bagi DJP mendapatkan akses data profil, laporan keuangan, dan potensi ekonomi KDKMP sebagai basis analisis pemenuhan kewajiban pajak, serta bagi Kemenkop dapat memperoleh data NPWP serta laporan kepatuhan SPT Tahunan dan SPT Masa PPh 21/26 sebagai bahan pengawasan kinerja koperasi.

“Tentu ini menjadi basis (data) yang sangat bagus dalam analisis yang prudent untuk mengamankan penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan dari sektor perkoperasian,” tutur Bimo.

Berdasarkan data internal DJP hingga 16 Desember 2025, progres pendaftaran NPWP bagi koperasi program strategis ini telah menunjukkan hasil signifikan.

Dari total 83.016 KDKMP yang tercatat di basis data Kementerian Koperasi, sebanyak 81.436 wajib pajak sudah terdaftar.

Rinciannya, sekitar 56 ribu wajib pajak (69,55 persen) melakukan pendaftaran secara sukarela, sementara 24 ribu wajib pajak (30,45 persen) terdaftar melalui hasil kegiatan pengumpulan data lapangan atau ekstensifikasi.

Bimo berharap kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam mendukung program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat desa melalui wadah koperasi yang tertib administrasi.

“Melalui momentum penandatangan PKS ini tentu kita berharap bersama dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi program-program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Wahyu Dwi Anggoro)