JAKARTA - Kemenangan Partai Rashtriya Swatantra Party (RSP) dalam pemilu Nepal dinilai dapat mengubah peta politik negara tersebut dan berpotensi memengaruhi hubungan dengan China. Beijing selama ini memiliki kedekatan dengan partai-partai komunis di Kathmandu.

Dikutip dari Nepal Aaja, Sabtu (28/3/2025), sejumlah analis menilai hasil pemilu ini menjadi tantangan bagi Beijing, mengingat partai-partai komunis yang selama ini dianggap sebagai mitra politik utama China telah kehilangan pengaruh signifikan dalam lanskap politik Nepal.

Kemenangan RSP semakin menonjol setelah pemimpinnya, Balendra Shah, mengalahkan mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli di daerah pemilihan Jhapa-5, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat Oli.

Hasil tersebut membuka jalan bagi Shah untuk muncul sebagai kandidat kuat perdana menteri berikutnya.

Para pengamat menilai hasil pemilu ini mencerminkan perubahan preferensi pemilih, terutama dari kalangan muda, yang menolak dominasi lama partai-partai komunis.

Dampak terhadap Pengaruh China

Selama bertahun-tahun, China disebut berupaya mendorong persatuan partai-partai kiri di Nepal guna membentuk pemerintahan yang stabil dan sejalan dengan kepentingan Beijing.

Namun, dengan melemahnya kekuatan politik kelompok tersebut, pengaruh China dinilai berpotensi berkurang.

Sejumlah analis menyebut tanda-tanda penurunan pengaruh Beijing telah muncul sejak gelombang protes besar pada September 2025 yang berujung pada mundurnya K.P. Sharma Oli.

Protes yang dikenal sebagai gerakan “Gen Z” tersebut menewaskan sedikitnya 77 orang dan menyebabkan kerusakan pada gedung parlemen serta fasilitas pemerintah.

Sejak peristiwa tersebut, Nepal dipimpin oleh pemerintahan sementara di bawah Perdana Menteri Sushila Karki.

Pemerintah interim tersebut berulang kali menegaskan komitmen terhadap kebijakan “Satu China”, namun dinilai belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran Beijing.

Dalam beberapa bulan terakhir, China mengirim sejumlah delegasi resmi dan semi-resmi ke Nepal untuk memantau perkembangan politik dan implikasinya terhadap hubungan bilateral.

Sumber diplomatik di Kathmandu menyebut kunjungan tersebut mencerminkan kekhawatiran China terhadap ketidakpastian politik pasca-protes.

Selama masa kepemimpinan Oli, hubungan Nepal–China mengalami penguatan signifikan.

Dalam beberapa periode jabatannya, kedua negara menandatangani berbagai perjanjian kerja sama di bidang konektivitas, energi, dan transportasi.

Oli juga dikenal memiliki pendekatan yang lebih condong ke Beijing, termasuk melalui kunjungan resmi ke China pada 2025.

Namun, sejumlah proyek kerja sama dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) disebut belum banyak yang terealisasi secara konkret.

Sikap China terhadap Hasil Pemilu Nepal

Menanggapi hasil pemilu Nepal, pemerintah China mengeluarkan pernyataan yang cenderung netral dan diplomatis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan pemilu dan menegaskan komitmen untuk melanjutkan hubungan persahabatan dengan Nepal.

Dia juga menyebut kedua negara sebagai “tetangga tradisional yang bersahabat.”

Hingga saat ini, RSP belum merinci secara jelas doktrin kebijakan luar negerinya.

Namun, para analis menilai pernyataan publik dan kampanye partai tersebut mengarah pada pendekatan nasionalis yang tidak berpihak pada satu kekuatan eksternal tertentu.

Pendekatan ini dinilai berpotensi mengubah pola hubungan Nepal dengan mitra internasional, termasuk China.

Menyadari perubahan tersebut, China mulai menyesuaikan pendekatannya.

Duta Besar China untuk Nepal, Chen Song, menyatakan bahwa Beijing tertarik membangun komunikasi yang lebih terstruktur dengan kepemimpinan RSP.

Ia menegaskan bahwa fokus China bukan pada perubahan arah hubungan, melainkan pada bagaimana kedua pihak dapat menjalin kerja sama ke depan.

China juga disebut akan mengikuti perkembangan kebijakan luar negeri RSP, termasuk potensi kerja sama dalam kerangka BRI.

Dinamika Ekonomi dan Negosiasi

Sejumlah studi mengenai hubungan Nepal–China menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan dalam negosiasi bilateral.

China kerap berada dalam posisi yang lebih dominan, dengan mengaitkan berbagai proyek dan kerja sama dalam satu kerangka strategis.

Salah satu contoh adalah proyek Bandara Internasional Pokhara, yang awalnya dipromosikan sebagai proyek penting dalam hubungan bilateral sebelum kemudian dimasukkan ke dalam kerangka BRI.

Pada 2025, otoritas anti-korupsi Nepal mengajukan dakwaan terhadap sejumlah pejabat dan perusahaan milik negara China terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

China juga memandang Nepal sebagai wilayah strategis dalam mengawasi aktivitas komunitas Tibet.

Diperkirakan lebih dari 20.000 pengungsi Tibet berada di Nepal, sebagian besar tanpa status resmi, dalam konteks tekanan diplomatik dari Beijing.

Para pengamat menilai kepemimpinan baru Nepal kemungkinan akan tetap mempertahankan komitmen terhadap kebijakan “Satu China,” sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasan.

Namun, pemerintah baru juga dihadapkan pada tuntutan domestik untuk menjaga kedaulatan dan transparansi dalam hubungan luar negeri.

Perubahan politik di Nepal dinilai mencerminkan meningkatnya kesadaran publik bahwa kerja sama internasional harus menghormati independensi, integritas institusi, serta pilihan demokratis negara tersebut.

LONDON - Bendera lebih dari sekadar kain yang berkibar tertiup angin, bendera adalah simbol identitas, sejarah, perjuangan, budaya, dan harapan. Sebagian besar bendera negara dirancang dengan elemen umum seperti bentuk persegi panjang, warna cerah, bintang, garis-garis, dan desain geometris.

Namun, beberapa bendera sangat unik sehingga langsung menarik perhatian dunia.

10 Negara yang Memiliki Bendera Paling Unik, Nomor 4 Bergambar Naga

1. Nepal

Melansir India Times, Nepal adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki bendera nasional non-persegi panjang. Sementara sebagian besar negara memiliki bendera yang berbentuk persegi panjang, bendera Nepal terdiri dari dua panji yang membentuk segitiga ganda.

Desain ini sudah ada sejak berabad-abad dan distandarisasi pada tahun 1962. Dua bagian segitiga tersebut sering diinterpretasikan sebagai representasi Himalaya, serta dua agama utama negara itu, Hindu dan Buddha. Warna merah tua melambangkan keberanian dan merupakan warna nasional Nepal, sementara perbatasan biru melambangkan perdamaian. Simbol langit, matahari dan bulan, melambangkan harapan dan gagasan bahwa Nepal akan bertahan selama benda-benda langit ini ada.

2. Mozambik

Bendera Mozambik adalah salah satu dari sedikit bendera nasional yang menampilkan senjata api modern. Salah satu simbol yang paling terlihat adalah senapan AK-47 dengan bayonet terpasang, berpotongan dengan cangkul dan buku terbuka, semuanya di atas segitiga merah.

Senapan melambangkan perlindungan, cangkul melambangkan pertanian, dan buku melambangkan pendidikan. Diadopsi pada tahun 1983 setelah kemerdekaan dari Portugal, desain tersebut mencerminkan perjuangan pembebasan negara. Bendera ini tetap menjadi satu-satunya bendera nasional di dunia yang menggambarkan senjata otomatis modern.

3. Belize

Bendera Belize terkenal karena merupakan salah satu dari sedikit bendera nasional yang menggambarkan figur manusia. Lambang di tengah menggambarkan dua pria, satu dari Afrika dan yang lainnya dari latar belakang Mestizo, memegang peralatan yang digunakan dalam industri mahoni, yang merupakan bagian penting dari ekonomi kolonial di Belize.

Di latar belakang, terdapat pohon mahoni, dan di bagian bawah, tertulis motto nasional: Sub Umbra Floreo, yang berarti "Di Bawah Naungan Aku Berkembang." Bendera ini merupakan representasi dari keragaman etnis dan masa lalu ekonomi negara tersebut. Faktanya, sangat sedikit bendera nasional yang menampilkan desain manusia yang rumit, sehingga bendera Belize menonjol.

4. Bhutan

Bendera Bhutan cukup mencolok dan unik. Bendera ini memiliki naga putih bernama Druk, yang memegang batu permata di cakarnya. Naga tersebut mewakili nama tradisional negara itu, Druk Yul, yang berarti "Tanah Naga Petir."

Bendera tersebut dibagi secara diagonal menjadi warna kuning dan oranye. Kuning melambangkan kekuatan monarki, sedangkan oranye melambangkan afiliasi kuat negara itu dengan Buddhisme, yang merupakan aspek penting dari budaya Bhutan. Batu permata di cakar naga melambangkan kekayaan dan keselamatan negara.

5. Siprus

Siprus menonjol karena menempatkan peta negara langsung di benderanya. Pulau ini digambarkan dalam warna oranye tembaga, sebagai referensi terhadap sumber daya tembaga bersejarah Siprus.

Di bawah peta terdapat dua cabang zaitun yang melambangkan perdamaian antara Siprus Yunani dan Siprus Turki. Diadopsi pada tahun 1960 setelah kemerdekaan dari pemerintahan Inggris, ini adalah salah satu dari sedikit bendera nasional yang menampilkan garis besar geografis negara tersebut.

6. Turkmenistan

Sering digambarkan sebagai salah satu bendera nasional paling detail di dunia, bendera Turkmenistan menampilkan garis merah vertikal di sepanjang sisi tiang yang berisi lima motif karpet tradisional (motif desain), yang mewakili suku-suku utama negara tersebut.

Di atasnya terdapat cabang zaitun yang melambangkan netralitas permanen, status yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bidang hijau melambangkan Islam dan kemakmuran. Desain pada karpet sangat rumit sehingga menjadikannya salah satu bendera paling kompleks di dunia.

7. Eswatini

Bendera Eswatini menampilkan perisai Nguni besar dan dua tombak, melambangkan perlindungan dan kesiapan negara untuk membela diri. Pita biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan perjuangan masa lalu, dan kuning melambangkan sumber daya negara.

Diadopsi pada tahun 1968 saat kemerdekaan (saat itu negara tersebut dikenal sebagai Swaziland), desainnya mencerminkan budaya tradisional Swazi dan simbolisme kerajaan. Ini adalah salah satu dari sedikit bendera yang secara jelas menggabungkan persenjataan tradisional sebagai lambang budaya.

8. Guatemala

Bendera Guatemala menampilkan lambang negara yang detail di tengah warna putih, diapit oleh dua pita vertikal biru. Lambang negara tersebut mencakup burung quetzal (burung nasional), gulungan, senapan, dan pedang bersilang.

Penyertaan persenjataan dan burung dengan detail seperti itu membuat bendera ini khas. Burung quetzal melambangkan kebebasan, karena burung tersebut dikatakan tidak dapat bertahan hidup dalam penangkaran.

9. Papua Nugini

Bendera Papua Nugini terbagi secara diagonal menjadi bagian hitam dan merah. Bendera ini menampilkan konstelasi Salib Selatan di satu sisi dan burung cendrawasih dalam siluet emas di sisi lainnya. Burung cendrawasih adalah simbol budaya penting dan ditemukan di wilayah tersebut.

10. Kazakhstan

Bendera Kazakhstan menampilkan matahari emas dengan 32 sinar di atas elang stepa yang terbang tinggi, dengan latar belakang biru langit. Di sepanjang sisi tiang bendera terdapat pola ornamen nasional vertikal.

Matahari melambangkan kelimpahan dan kehidupan, sementara elang melambangkan kebebasan dan kekuasaan. Garis ornamen terinspirasi oleh seni tradisional Kazakh. Desainnya sederhana namun penuh makna.

Bisnis.com, JAKARTA - Bandara-bandara di beberapa wilayah Asia mulai memperketat pengawasan kesehatan dan pemeriksaan perjalanan setelah terjadi wabah virus Nipah di sebuah negara bagian di India.

Tak hanya di Thailand, Nepal, dan Taiwan juga termasuk di antara negara dan wilayah yang telah meningkatkan langkah-langkah pencegahan setelah lima kasus virus Nipah dikonfirmasi di Benggala Barat, India.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Nipah adalah penyakit zoonosis yang terutama menyebar ke manusia dari babi dan kelelawar yang terinfeksi, tetapi juga dapat menular melalui kontak dekat antar individu.

Di Benggala Barat, ada sekitar 100 orang dikarantina setelah virus tersebut terdeteksi di sebuah rumah sakit. Seorang dokter, seorang perawat, dan anggota staf lainnya juga dinyatakan positif setelah dua kasus pertama yang dikonfirmasi adalah seorang perawat pria dan wanita dari distrik yang sama.

Di Thailand, kementerian kesehatan masyarakat telah meningkatkan pemeriksaan kesehatan di bandara-bandara utama bagi penumpang yang tiba dari Benggala Barat, menggunakan teknik yang telah mapan selama pandemi Covid-19.

Penumpang di bandara Suvarnabhumi, Don Mueang, dan Phuket dipantau untuk demam dan gejala yang terkait dengan virus, dan kartu "waspada kesehatan" sedang dikeluarkan untuk memandu para pelancong tentang apa yang harus dilakukan jika mereka jatuh sakit.

Pemerintah setempat juga telah meningkatkan pembersihan dan kesiapan pengendalian penyakit di Bandara Internasional Phuket sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan.

Maskapai penerbangan India, Indigo, mengoperasikan penerbangan langsung harian antara bandara internasional Kolkata di Bengal Barat dan Phuket.

Menanggapi kekhawatiran publik pada Senin, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan bahwa belum ada kasus Nipah yang tercatat di Thailand, tetapi menegaskan tingkat pengawasannya akan tetap tinggi.

“Departemen Pengendalian Penyakit Thailand melakukan pemeriksaan terhadap para pelancong dari Bengal Barat, India di bandara Suvarnabhumi dan Don Mueang mulai 25 Januari di tengah wabah virus Nipah. Petugas kesehatan menerapkan langkah-langkah ketat karena penumpang menunjukkan kerja sama yang sangat baik di pos pemeriksaan,” ungkap pemerintah Thailand.

Dilansir The Independent, para pelancong yang tiba dengan demam tinggi atau gejala yang mungkin mengindikasikan infeksi Nipah akan dipindahkan ke fasilitas karantina.

Departemen taman umum dan satwa liar Thailand juga telah memerintahkan pemeriksaan yang lebih ketat di area gua dan objek wisata alam di Thailand di tengah kekhawatiran tentang wabah di India.

Selain Thailand, Pemerintah Nepal juga mendesak wisatawan untuk mengikuti aturan ketat.

“Jangan berburu, jangan mencari makan, jangan makan [kelelawar].”

Di Nepal, pemerintah telah meningkatkan tingkat kewaspadaan dan mengintensifkan pemeriksaan kesehatan di Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu, dan di perbatasan darat utama dengan India, dalam upaya mencegah virus masuk ke negara tersebut.

Pos-pos kesehatan telah didirikan untuk memeriksa gejala para pelancong, dan rumah sakit serta pos-pos kesehatan perbatasan telah diinstruksikan untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus yang mencurigakan.

Pemerintah setempat menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh perbatasan yang terbuka dan pergerakan harian orang-orang dari negara bagian tetangga, Benggala Barat.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Nepal Prakash Budhathoki, mengatakan bahwa langkah-langkah yang memadai untuk mencegah penyebaran virus telah diterapkan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah telah memulai pemeriksaan individual terhadap penumpang yang tiba di Nepal melalui Bandara Internasional Tribhuvan (TIA) dan pos-pos perbatasan dengan India.

"Kami secara khusus telah meningkatkan pengawasan di titik-titik perbatasan di Provinsi Koshi. Pemeriksaan kesehatan juga telah diperintahkan untuk orang-orang yang memasuki Nepal melalui penyeberangan perbatasan lainnya," ujarnya.

Selain itu, otoritas kesehatan di Taiwan juga berencana untuk memasukkan infeksi virus Nipah sebagai penyakit yang wajib dilaporkan Kategori 5, klasifikasi tertinggi untuk infeksi baru yang serius berdasarkan hukum setempat.

Langkah ini akan memerlukan pelaporan segera dan langkah-langkah pengendalian khusus jika terjadi kasus, yang mencerminkan kekhawatiran atas tingkat kematian virus yang tinggi dan potensi epidemi.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Taiwan mengatakan Taiwan mempertahankan peringatan perjalanan Level 2 "kuning", yang mengingatkan para pelancong untuk berhati-hati, untuk negara bagian Kerala di India barat daya.

Wakil direktur jenderal CDC, Lin Ming-cheng, mengatakan peringatan perjalanan akan diperbarui seiring perkembangan wabah.

WHO telah menetapkan virus Nipah sebagai patogen prioritas karena potensinya untuk memicu epidemi.

Gejala awal infeksi dapat meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan sakit tenggorokan, sedangkan gejala yang lebih serius adalah pusing atau mengantuk, perubahan kesadaran, pneumonia atipikal berat, dan masalah pernapasan.

Orang yang terinfeksi virus ini mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali, sementara yang lain mengalami gangguan pernapasan akut. Namun, dalam kasus yang parah, Nipah dapat menyebabkan ensefalitis fatal alias peradangan otak.

Wabah virus Nipah di masa lalu dikaitkan dengan tingkat kematian yang tinggi, dengan tingkat kematian yang dilaporkan antara 40% dan 75% tergantung pada wabah dan jenis virus yang terlibat.

Menurut International Society for Infectious Disease, virus ini telah didokumentasikan di Bangladesh, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura, dengan Bangladesh mencatat jumlah kasus tertinggi yaitu 341 kasus dan 241 kematian.

DHAKA - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal Listyowati secara resmi menyerahkan Surat Kepercayaan (Letters of Credence) kepada Presiden Republik Rakyat Bangladesh Mohammed Shabuddin, dalam upacara kenegaraan di Bangabhaban, Dhaka, Kamis (22/1/2026). Penyerahan Surat Kepercayaan tersebut dilaksanakan setelah 4 (empat) hari kedatangan Dubes Listyowati di Dhaka pada tanggal 17 Januari 2026.

Penyerahan Surat Kepercayaan menandai dimulainya masa tugas Dubes Listyowati sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Bangladesh, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama energi, yang selama ini menjadi pilar utama hubungan kedua negara.

Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan bilateral Indonesia–Bangladesh secara konsisten berada pada kisaran rata-rata USD3 miliar per tahun, dengan tahun 2025 tercatat mencapai sekitar USD3,6 miliar. Indonesia merupakan mitra dagang ketiga terbesar Bangladesh, khususnya sebagai pemasok batubara, minyak sawit, bahan baku industri, serta produk pangan, yang berperan penting dalam mendukung ketahanan energi dan industri Bangladesh.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Listyowati menyampaikan pentingnya kerja sama kedua negara dalam mendorong pencapaian solusi konkret dalam kerangka Indonesia–Bangladesh Preferential Trade Agreement (PTA), guna meningkatkan akses pasar, memperkuat keseimbangan perdagangan, serta mendorong diversifikasi produk unggulan kedua negara yang bernilai tambah.

Dubes Listyowati juga menyampaikan kesiapan Indonesia mendukung dan berpartisipasi dalam proyek-proyek energi di Bangladesh, termasuk melalui peluang kerja sama Government-to-Government (G-to-G). Implementasi kerja sama tersebut selama ini dijajaki melalui skema BUMN ke BUMN, business-to-business, serta capacity building, sejalan dengan MoU Kerja Sama Energi Indonesia–Bangladesh.

Komitmen ini melanjutkan hasil High Level Economic Delegation (HLED) Indonesia ke Bangladesh pada Mei 2025 yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha C. Nasir, serta menegaskan peran Indonesia sebagai mitra utama ketahanan energi Bangladesh, termasuk sebagai pemasok utama batubara.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ekonomi bilateral Indonesia–Bangladesh menunjukkan penguatan, yang ditandai antara lain dengan rencana pembukaan jaringan ritel Alfamart Indonesia di Bangladesh serta keberlanjutan investasi PT Jafpa Comfeed Indonesia di sektor peternakan. Kehadiran investasi Indonesia tersebut menjadi wujud nyata kontribusi Indonesia dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dari sisi potensi pasar, Bangladesh memiliki jumlah penduduk sekitar 175 juta jiwa dengan kelas menengah yang terus tumbuh dan diperkirakan mencapai 20% atau sekitar 40 juta jiwa pada 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, rata-rata di atas 6,8% sejak 2011, Bangladesh menjadi mitra strategis bagi Indonesia dan membuka peluang besar untuk peningkatan perdagangan dan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Selain kerja sama ekonomi, Dubes Listyowati menegaskan pentingnya penguatan kemitraan di bidang lainnya, termasuk keamanan dan pertahanan. Dalam kesempatan yang sama, Dubes Listyowati juga menyampaikan Indonesia akan mengemban amanah sebagai Chair Developing Eight (D-8) dan berharap Bangladesh dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda dan inisiatif D-8 guna mendorong kerja sama negara-negara berkembang, khususnya di bidang ekonomi halal, ekonomi biru, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia dan Bangladesh juga terus memperkuat kerja sama dalam berbagai organisasi dan forum internasional di kawasan. Pada saat yang sama, Indonesia turut mendorong penguatan kerja sama people-to-people, antara lain melalui pemberian beasiswa, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antar-masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia kedua negara.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Bangladesh menyampaikan apresiasi dan dukungan atas komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan penanggulangan terorisme, serta mendorong penguatan people-to-people contact dan konektivitas antara kedua negara.

Sebagai informasi tambahan, saat ini jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Bangladesh tercatat sekitar 555 orang, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dan menikah dengan warga negara setempat. KBRI Dhaka memberikan pelayanan kekonsuleran serta layanan publik lainnya bagi WNI, sekaligus melayani warga negara Bangladesh yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Indonesia dan Bangladesh telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1972, dan selama lebih dari lima dekade, hubungan kedua negara terus berkembang secara positif dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tahun depan akan menandai peringatan 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Bangladesh, yang menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kerja sama dan kemitraan strategis antara kedua negara.

Seremoni penyerahan Surat Kepercayaan dilaksanakan secara khidmat sesuai protokol kenegaraan dan menjadi tonggak awal penguatan diplomasi Indonesia di Bangladesh pada periode baru, dengan fokus pada kerja sama yang berorientasi pada hasil nyata dan saling menguntungkan.

Dubes Listyowati merupakan diplomat karir yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Asia Selatan dan Tengah, Kementerian Luar Negeri RI.

KATHMANDU - Protes Generasi Z yang menyebabkan penggulingan pemerintah Nepal pada September 2025 adalah hal yang tidak biasa dan terorganisir secara terencana. Itu diungkapkan mantan perdana menteri Nepal, K.P. Sharma Oli, kepada RT India.

Oli mengundurkan diri sebagai perdana menteri Nepal setelah bentrokan kekerasan – yang dikenal sebagai protes Generasi Z – menewaskan 77 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang.

“Itu bukan hal yang sederhana dan biasa. Itu tidak biasa, dan itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Itu terorganisir secara terencana, tampaknya bahkan pada saat itu dan kemudian,” kata Oli dalam wawancara eksklusif pada hari Senin.

Mantan PM Nepal itu mengatakan Sri Lanka dan Bangladesh telah memperingatkan bahwa protes yang terjadi di negara-negara tersebut juga dapat terjadi di Nepal.

“Bangladesh dan Sri Lanka memberi tahu kami… Para pemimpin berbicara bahwa hal-hal seperti itu akan terjadi, dan memang terjadi. Itu adalah serangan terhadap demokrasi kita untuk mengembalikan mereka ke kemiskinan,” kata Oli.

Ia menambahkan bahwa situasi saat ini di Nepal tidak kondusif untuk mengadakan pemilihan umum.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki diangkat sebagai perdana menteri sementara Nepal setelah Oli digulingkan tahun lalu.

Pemilihan umum dijadwalkan pada bulan Maret.

Pada Desember 2025, The Grayzone, mengutip dokumen yang bocor, mengungkapkan bahwa National Endowment for Democracy (NED) pemerintah AS telah menghabiskan ratusan ribu dolar untuk melatih kaum muda Nepal agar melakukan protes.

NED secara resmi adalah organisasi nirlaba yang didanai Departemen Luar Negeri AS yang memberikan hibah untuk mendukung 'inisiatif demokrasi' di seluruh dunia.

Institut Republik Internasional (IRI), sebuah divisi NED, telah dituduh mendanai kegiatan rahasia di Bangladesh.

NED telah dituduh menyalurkan puluhan juta dolar ke entitas politik Ukraina dan kepentingan anti-Rusia.

JAKARTA - Pada Juni 2024, dalam putaran ke-16 mekanisme konsultasi diplomatik Nepal–China di Kathmandu, Beijing menyatakan komitmen untuk mempromosikan Nepal sebagai destinasi utama wisatawan China dan menetapkan 2025 sebagai Visit Nepal Year in China.

Secara informal, para pejabat senior China bahkan menjanjikan kedatangan setidaknya 500.000 wisatawan China. Namun realitas berbicara sebaliknya. Di balik gemuruh diplomasi, kunjungan wisatawan China justru mencatat pertumbuhan negatif.

Sepanjang 2025, Nepal hanya menerima sedikit di atas 1 juta wisatawan internasional, untuk ketiga kalinya sejak pandemi, dengan pertumbuhan tahunan tipis sekitar 1 persen. Harapan bahwa dorongan Beijing akan menjadi suntikan vital bagi sektor pariwisata Nepal yang rapuh perlahan memudar.

Data Nepal Tourism Board menunjukkan kedatangan wisatawan China turun 6,3 persen secara tahunan menjadi 95.480 orang. Angka ini jauh dari ekspektasi yang dibangun setahun sebelumnya.

“Apa yang salah sebenarnya jelas,” kata Mani Raj Lamichhane, Direktur Nepal Tourism Board.

“Segmen pemasaran dan promosi dirancang dengan buruk. Kami memang melakukan promosi di berbagai kota di China, tetapi gagal menciptakan permintaan,” sambungnya, dikutip dari The Kathmandu Post, Selasa (6/1/2026).

Diplomasi Budaya yang Tak Berujung Dampak

Pada Desember 2024, Nepal dan China menerbitkan pernyataan bersama untuk mendukung berbagai inisiatif promosi pariwisata, mulai dari festival budaya hingga ajang olahraga dan film. Namun sebagian agenda tersebut batal menyusul gelombang protes Gen Z pada September.

Upaya konektivitas pun tak bertahan lama. Pada Maret 2025, Dewan Pariwisata Pokhara bekerja sama dengan Sichuan Airlines membuka penerbangan carter Chengdu–Pokhara.

Penerbangan perdana membawa 128 penumpang dari Sichuan, tetapi tingkat keterisian anjlok menjadi rata-rata 50–55 penumpang per penerbangan. Setelah tujuh hingga delapan penerbangan, layanan dihentikan.

“Operator di China mengatakan tidak ada permintaan untuk Nepal di pasar mereka,” ujar Lamichhane.

Naik–Turun Wisatawan China: Sejarah yang Berulang

Kunjungan wisatawan China ke Nepal pertama kali melampaui 100.000 orang pada 2013, didorong perbaikan konektivitas udara. Pada 2019—tahun kunjungan Presiden Xi Jinping ke Nepal—angka tersebut mencapai rekor 169.543 wisatawan.

Namun pandemi Covid-19 menghantam keras. Kedatangan wisatawan China anjlok menjadi 19.257 pada 2020 dan tetap nyaris nol hingga 2022 akibat kebijakan pembatasan perjalanan Beijing. Baru pada Maret 2023 China kembali mengizinkan warganya bepergian ke Nepal, menghasilkan 60.878 kunjungan tahun itu.

Meski demikian, pemulihan berjalan lambat. Tren pemesanan awal 2026 tetap lemah—sebuah indikasi bahwa label Visit Nepal Year in China gagal diterjemahkan menjadi permintaan riil.

Tekanan dari Dalam Negeri dan Regional

China bukan satu-satunya pasar yang menyusut. Wisatawan dari India—sumber terbesar Nepal—turun 8 persen menjadi 292.438 orang, meski India tetap kontributor utama. Penurunan terjadi di tengah pembukaan kembali Tibet bagi peziarah India untuk Kailash Manasarovar Yatra setelah larangan lima tahun.

Serangkaian kecelakaan transportasi, lonjakan tarif penerbangan, serta penutupan harian Tribhuvan International Airport selama 10 jam sejak November 2024 menambah tekanan. Ketimpangan pasokan–permintaan membuat harga tiket melonjak hingga empat kali lipat ke sejumlah destinasi, memicu pembatalan perjalanan.

Puncaknya terjadi pada musim gugur 2025, ketika protes antikorupsi yang dipimpin generasi muda meletus. Kerusuhan menewaskan 77 orang, membakar gedung pemerintah dan hotel-hotel mewah, serta menggulingkan pemerintahan hanya dalam 24 jam—tepat saat musim puncak pariwisata dimulai.

World Bank memperkirakan gejolak tersebut akan membatasi pertumbuhan ekonomi Nepal di 2,1 persen pada tahun fiskal yang berakhir pertengahan Juli 2026.

Upaya Menenangkan Pasar

Merespons krisis kepercayaan, Nepal Tourism Board kembali mengaktifkan kampanye digital #NowInNepal, #NepalNow, dan WE ARE IN NEPAL NOW, strategi yang pernah digunakan pascagempa 2015 dan selama pandemi. Otoritas juga menyiarkan langsung destinasi wisata utama di Lembah Kathmandu untuk meyakinkan mitra internasional.

Hasilnya masih terbatas. Nepal mencatat 1,15 juta wisatawan pada 2025, atau naik hanya 1 persen dari 2024, dan angka ini masih di bawah puncak pra-pandemi 1,2 juta kunjungan.

Pelajaran dari Kegagalan

Kisah Visit Nepal Year in China menegaskan satu pelajaran penting: diplomasi simbolik dan janji politik tidak otomatis menciptakan permintaan wisata. Tanpa stabilitas domestik, konektivitas berkelanjutan, dan pemasaran berbasis pasar, komitmen tingkat tinggi hanya berakhir sebagai retorika.

Bagi Nepal, kegagalan ini bukan sekadar statistik pariwisata, melainkan cermin rapuhnya ekonomi yang terlalu bergantung pada faktor eksternal dan momentum politik, bukan fondasi permintaan yang nyata.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap soal keberhasilan penanganan kerusuhan dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri di Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (30/12/2025).

Mulanya, dia mengungkap soal fenomena kerusuhan di Nepal pada September 2025. Kerusuhan ini telah berdampak pada 72 orang meninggal dunia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga kerugian uang triliunan.

Selanjutnya, kerusuhan di Myanmar pada Desember 2025 yang menyebabkan defisit anggaran mencapai 6,9% dari PDB, dan muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan negara, serta masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan normal.

"Kemudian di Brasil pada tanggal 28 Oktober 2025 terjadi baku tembak di Rio de Janeiro antara Polri dan kartel narkoba yang ada di sana yang mengakibatkan 5 petugas dan 121 warga meninggal," kata Sigit.

Sama dengan negara lainnya, kerusuhan ini telah membuat sektor perekonomian di Brasil ikut terdampak dan lumpuh, pusat perbelanjaan terdampak, transportasi terganggu hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berkaca dari peristiwa kerusuhan di sejumlah negara itu, Sigit mengungkap Indonesia juga sempat mengalami kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Peristiwa ini disebut dengan "Agustus Kelabu" ataupun "September Gelap".

Berbeda dengan negara lain, Indonesia justru diklaim bisa memitigasi dampak serius akibat kerusuhan tersebut.

"Namun, alhamdulillah kita semua, Indonesia, mampu melewati seluruh tantangan tersebut sehingga peristiwa yang terjadi dapat segera kita atasi, dan dampak serius yang terjadi bisa kita mitigasi sehingga tidak terjadi seperti di negara-negara lain," tutur Sigit.

Jenderal bintang empat ini pun langsung memberikan apresiasi kepada anggota Polri dan dukungan dari stakeholder terkait atas keberhasilan menjaga Kamtibmas di akhir Agustus lalu.

"Kondisi keamanan bisa kita pulihkan, dan masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua tokoh politik populer Nepal telah membentuk suatu aliansi menjelang pemilihan umum (pemilu) parlemen Nepal pada Maret 2026 mendatang. Aliansi ini akan menantang partai-partai lama yang telah mendominasi politik Nepal selama lebih dari tiga dekade.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (30/12/2025), beberapa pejabat partai mengatakan bahwa Balendra Shah, seorang mantan penyanyi rap atau rapper yang semakin populer saat menjabat sebagai Wali Kota Kathmandu, telah bergabung dengan Partai Rastriya Swatantra (RSP) atau Partai Independen Nasional pada Minggu (28/12/2025). RSP sendiri dipimpin oleh Rabi Lamichhane, seorang mantan pembawa acara TV yang beralih menjadi politisi.

Sumber yang dikumpulkan Reuters mengatakan bahwa di bawah perjanjian dengan RSP, Balen (35 tahun) akan menjadi perdana menteri jika RSP memenangkan pemilihan pada 5 Maret 2026. Sementara itu Lamichhane (48 tahun) akan tetap menjabat sebagai ketua partai.

Kedua tokoh berjanji untuk mengatasi tuntutan yang disuarakan selama protes "Gen Z" atau protes yang dipimpin pemuda melawan korupsi yang meluas pada September 2025 lalu. Dalam protes tersebut, 77 orang meninggal dunia dan Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli mengundurkan diri.

“Ini adalah langkah yang sangat cerdas dan strategis dari RSP untuk merangkul Balen dan para pendukung mudanya ke dalam kubu mereka,” kata analis Bipin Adhikari.

Dia mengatakan bahwa partai-partai politik tradisional Nepal sedang menderita karena takut kehilangan pemilih muda mereka ke RSP.

Komisi pemilu Nepal menyatakan bahwa hampir 19 juta dari 30 juta penduduk Nepal berhak memilih dalam pemilihan tersebut. Hampir satu juta orang, yang sebagian besar merupakan anak muda, ditambahkan sebagai pemilih setelah aksi protes berlangsung.

Balen menjadi sorotan setelah aksi protes tersebut dan dianggap sebagai pemimpin tak resmi dari anak-anak muda yang berada di garis depan protes pada September 2025. Dia juga membantu pembentukan pemerintahan sementara di bawah mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki yang akan mengawasi pemungutan suara.

Di lain pihak, beberapa kritikus mempertanyakan peran Balen selama protes. Mereka mengatakan bahwa dia jarang muncul di depan umum dan hanya berhubungan dengan pendukungnya melalui media sosial.

Partai Komunis Nepal (Marxis-Leninis Terpadu) atau CPN-UML pimpinan Oli dan partai Kongres Nepal, yang berhaluan tengah/sentris, telah berbagi kekuasaan di Nepal selama sebagian besar tiga dekade terakhir. Kelompok penguasa Nepal ini kemungkinan besar akan dapat benar-benar ditantang oleh Balen.

Lamichhane membentuk RSP menjelang pemilihan umum 2022 dan populer karena kampanye antikorupsinya saat menjadi pembawa acara televisi. Saat ini, dia sedang dalam status bebas dengan jaminan, sehubungan dengan kasus yang dituduhkan kepadanya mengenai dugaan penyalahgunaan dana yang dikumpulkan oleh koperasi dari para nasabah kecil.

Juru bicara partai Kongres Nepal Prakash Sharan Mahat mengatakan bahwa baik Balen maupun Lamichhane adalah pemimpin yang “kontroversial” dan aliansi mereka kemungkinan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi status quo di Nepal.

“Saya rasa tidak akan ada pergolakan akibat aliansi mereka. Orang-orang masih akan memilih partai-partai lama dan yang berpengalaman,” kata Mahat kepada Reuters. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi oleh Gen Z semakin marak di dunia, seperti terjadi di Nepal, Bulgaria, Meksiko, dan juga Indonesia. Aksi juga telah menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan hasil kompilasi data Bisnis.com, Rabu (17/12/2025), mayoritas pendemo menuntut adanya keadilan, penghapusan korupsi dan impunitas. Begitu juga untuk di Indonesia, awal mula demo di DPR karena tingginya tunjangan DPR ditambah lagi beredarnya video joget-joget anggota dewan yang viral, serta diperparah dengan meninggalnya driver online.

Berikut demo yang diprakarsai oleh Gen Z

1. Demo Bulgaria, Gulingkan Perdana Menteri

Beberapa hari silam, demonstran awalnya mengkritisi persoalan anggaran. Namun, aksi massa berkembang menjadi kritik luas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan dominasi oligarki yang dianggap menghambat reformasi politik dan ekonomi.

Presiden Bulgaria Rumen Radev secara terbuka meminta pemerintah mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Radev menegaskan bahwa pemerintah gagal memilih antara suara rakyat dan ketakutan terhadap mafia. Pernyataan tersebut memperkuat tekanan politik terhadap kabinet yang akhirnya resmi mundur.

Selain jumlah massa yang besar, demonstrasi juga diwarnai simbol-simbol kreatif. Sebuah patung babi merah muda raksasa dipasang di depan gedung parlemen sebagai lambang kemarahan publik terhadap korupsi dan pemborosan anggaran negara.

2. Demo di Meksiko

Pada November 2025, warga Meksiko khususnya melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut diprakarsai oleh anak muda Generasi Z (Gen Z) di Meksiko. Aksi ini juga menyuarakan terkait kasus korupsi dan impunitas.

Pada pertengahan November, aksi demo ini berujung bentrokan antara pendemo dan pihak berwajib, setelah unjuk rasa dilakukan di seluruh wilayah termasuk ibu kota Mexico City. Ribuan orang berunjuk rasa di seluruh Meksiko, memprotes meningkatnya kejahatan, korupsi, dan impunitas, dalam demonstrasi yang diorganisir oleh anggota Generasi Z.

Melansir Al Jazeera, sekelompok kecil pengunjuk rasa di Mexico City merobohkan pagar di sekitar Istana Nasional tempat tinggal Presiden Claudia Sheinbaum. Berbagai kelompok usia, termasuk aktivis pendukung Wali Kota Michoacan yang terbunuh Carlos Manzo, ikut turun ke jalan menuntut keadilan dari pemerintah.

Sekretaris Keamanan Publik Mexico City Pablo Vazquez mengatakan dalam konferensi pers bahwa 100 petugas polisi terluka, termasuk 40 orang yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Sebanyak 20 warga sipil lainnya juga terluka, ujar Vazquez kepada media lokal Milenio. 20 orang lainnya ditangkap dan 20 lagi "dituntut atas pelanggaran administratif".

Kemudian menurut El Universal, sebuah media berita Meksiko, pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan melemparkan batu ke arah para pengunjuk rasa saat mereka memasuki perimeter Istana Nasional.

3. Gen Z Demo di Nepal dan Tagar #NepoBaby

Aksi protes juga dilakukan oleh Gen Z di Nepal. Demonstran menuntut keadilan dan meminta agar membasmi korupsi di Nepal. Pada demo ini, kemarahan warga tidak terbendung, sehingga menyebabkan korban jiwa hingga terbakarnya istri mantan PM Nepal.

Selain itu, Kementerian Kesehatan Nepal menyatakan 72 orang tewas dan juga melukai 2.113 orang akibat dari demo anti korupsi Gen-Z di Nepal.

"Banyak jenazah manusia ditemukan di pusat perbelanjaan, rumah, dan bangunan lain yang dibakar atau diserang," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Nepal, Prakash Budathoki, sesuai yang dikutip The Hindu pada Senin (15/9).

Selain itu, media BBC juga melaporkan bahwa dari 72 orang korban jiwa yang meninggal dunia, terdapat 3 personel polisi yang turut menjadi korban jiwa. Namun tuntutan dari sejumlah kalangan yang sebagian besar dari kelompok Gen Z belum selesai. Mereka masih menuntut penyelesaian untuk mengusut tuntas korban kekerasan hingga dugaan korupsi dalam pemerintahan.

Melansir BBC, para demonstran di Nepal mengidentifikasi diri sebagai Gerakan "Demo Gen Z". Istilah ini pun menjadi simbol persatuan di sepanjang gerakan.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan universitas di kota-kota besar Nepal - Kathmandu, Pokhara, dan Itahari - bergabung untuk menyuarakan tuntutan.

Setelah demo mereda, mereka kemudian menyerukan tagar #NepoKids dan #NepoBaby. Kedua slogan ini dipakai para Gen Z di media sosial dan banner untuk mengkritik pemerintah.

Kedua istilah ini semakin populer setelah merebaknya sejumlah video yang menunjukkan gaya hidup mewah para politisi dan keluarga mereka yang menjadi viral. Tagar ini ditujukan untuk mengusik para pejabat tentang kemewahan dan kesuksesan yang dituding diambil dari uang publik, sementara rakyat Nepal kesulitan.

4. Demo di Indonesia dan Rumah Pejabat Dijarah

Demo di Indonesia berlangsung hampir selama 2 minggu. Masyarakat khususnya Gen Z menuliskan berbagai macam tuntutan di saat demo dan di media sosialnya.

Selain itu, setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara. Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

Sebanyak 9 orang meninggal dunia dalam peristiwa demo ini. Demo ini juga mengkritisi agar pihak kepolisian dan meminta adanya reformasi Polri, karena muncul peristiwa penggilasan driver ojol dengan mobil rantis.

JAKARTA - Korupsi telah lama menjadi persoalan kronis dalam lanskap politik dan ekonomi Nepal, menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan negara tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pola yang lebih spesifik mulai terlihat. Sejumlah skandal besar justru melibatkan warga negara China atau perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Nepal.

Dikutip dari Nepal Aaja, Sabtu (6/12/2025), sejumlah skandal tersebut tidak hanya memunculkan kekhawatiran soal integritas proyek-proyek yang didanai pihak asing, tetapi juga menyoroti kerentanan internal Nepal sendiri, mulai dari kelemahan institusi, mekanisme pengawasan, hingga jejaring politiknya.

Perpaduan antara pengaruh asing dan minimnya akuntabilitas domestik menciptakan ruang ideal bagi korupsi untuk tumbuh subur.

Seiring Nepal memperdalam kerja sama dengan China dalam proyek infrastruktur, teknologi, dan investasi, rentetan skandal tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kedaulatan, transparansi, serta biaya nyata dari ketergantungan pada investasi asing berskala besar.

Skandal Telekomunikasi yang Menguak Akar Korupsi

Salah satu kasus korupsi terbesar pada 2025 muncul dari Nepal Telecom, perusahaan utilitas publik terbesar negara itu. Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang (CIAA) mengajukan tuntutan terhadap Direktur Utama perusahaan, mantan pejabat, serta sejumlah perwakilan dari dua perusahaan China—Asia Info Linkage Technologies (China) Inc. dan Asia Info Yunghang Software (Beijing) Limited.

Investigasi CIAA mengungkap proses pengadaan sistem penagihan penting telah dimanipulasi untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan China tersebut. Kontrak diduga dinaikkan secara berlebihan, perjanjian pemeliharaan dianggap tidak berdasar, dan prosedur dilewati agar kesepakatan tetap berjalan. Kerugian bagi Nepal Telecom diperkirakan mencapai lebih dari NRs 334 juta.

Warga negara China, Long Yong dan Huang Wei, termasuk di antara yang dituduh berkolusi dengan pejabat Nepal untuk mengamankan kontrak melalui cara-cara ilegal. Sistem penagihan yang menjadi tulang punggung manajemen pendapatan Nepal Telecom itu diduga dipilih bukan berdasarkan kualitas, melainkan melalui jaringan pengaruh dan imbalan.

Kasus ini menegaskan pola yang sering berulang: korupsi berkembang di lingkungan dengan pengawasan lemah, insentif yang keliru, dan kemitraan asing yang diperlakukan seperti tak tersentuh. Namun, kasus ini juga menunjukkan bahwa lembaga anti-korupsi Nepal mulai lebih berani menindak kesalahan yang melibatkan aktor asing, bukan hanya domestik.

Bandara Internasional Pokhara: Mimpi Nasional yang Ternoda

Jika kasus Nepal Telecom mencemaskan, maka temuan terkait proyek Bandara Internasional Pokhara jauh lebih mengguncang. Proyek yang dibiayai China dan dilaksanakan oleh China CAMC Engineering itu awalnya dipromosikan sebagai terobosan besar modernisasi Nepal.

Namun investigasi parlemen menemukan perusahaan China tersebut menerima pembayaran yang mencurigakan, estimasi yang dimanipulasi, dan pembengkakan biaya yang besar. Proyek—yang dibiayai melalui pinjaman yang kelak harus dilunasi Nepal—berakhir jauh lebih mahal dibanding pengumuman awal. Dugaan penyelewengan mencapai NRs 14 miliar.

Skandal ini tidak hanya menyangkut pihak asing. Pejabat Nepal dituding turut memfasilitasi, membiarkan, atau bahkan ikut terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Komite parlemen menggambarkan situasi di mana kontraktor China dapat mendikte syarat, mengabaikan pedoman lokal, dan melobi pengecualian—sementara lembaga pengawasan Nepal tidak berfungsi maksimal.

Masalah kualitas konstruksi memperburuk kekhawatiran. Laporan menyoroti cacat struktural, perencanaan yang lemah, dan penghematan yang mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Banyak pihak mempertanyakan apakah para pemimpin politik Nepal terlalu cepat menerima pendanaan China tanpa menuntut transparansi.

Rangkaian temuan ini tidak hanya merusak kredibilitas salah satu proyek infrastruktur terbesar Nepal, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap proyek-proyek yang dibiayai China secara lebih luas.

Pola-Pola Korupsi yang Berulang

Dari berbagai kasus tersebut, terlihat pola konsisten dalam bagaimana korupsi yang melibatkan entitas China muncul dalam ekosistem tata kelola Nepal: perusahaan China sering bernegosiasi dari posisi yang sangat dominan, terutama karena proyek-proyek besar didukung pendanaan dan komitmen politik.

Mekanisme pengawasan Nepal sering tidak siap atau mudah dipengaruhi, baik karena tekanan politik, kelemahan administratif, maupun kolusi. Jaringan informal dan suap berperan penting, dengan keuntungan pribadi bagi oknum di kedua belah pihak.

Proyek infrastruktur besar paling rentan, karena kompleksitas kontrak dan besarnya anggaran. Institusi publik kekurangan otonomi, sehingga mudah diintervensi aktor dalam maupun luar negeri.

Skandal-skandal ini mengindikasikan kelemahan sistemik dalam pengelolaan proyek asing, terutama ketika berhadapan dengan aktor internasional yang memiliki kapasitas finansial dan politik besar.

Dampak Politik di Dalam Negeri

Kontroversi tersebut memicu perdebatan sengit di Nepal. Para pengkritik menilai keterlibatan berulang perusahaan China dalam skandal korupsi mencerminkan ketergantungan berlebihan pada satu mitra asing, terutama di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di Asia Selatan.

Partai oposisi menuduh pemerintah—baik saat ini maupun sebelumnya—melindungi entitas China karena kedekatan politik dan kepentingan strategis. Kelompok masyarakat sipil memperingatkan bahwa korupsi pada proyek-proyek besar pada akhirnya membebani rakyat Nepal melalui pinjaman yang membengkak.

Kasus-kasus ini juga mengikis kepercayaan terhadap institusi publik. Ketika proyek besar berkali-kali diwarnai korupsi, masyarakat mulai meragukan apakah pembangunan benar-benar untuk kepentingan publik atau hanya memperkaya segelintir elite.

Jejak Langkah China Bertemu Celah Akuntabilitas Nepal

China tetap menjadi mitra ekonomi paling berpengaruh bagi Nepal, dengan keterlibatan luas dalam proyek infrastruktur, teknologi, dan investasi. Banyak proyek yang memberikan manfaat nyata.

Namun skandal korupsi tersebut menegaskan satu hal: keterlibatan asing, tidak peduli sebesar apa pendanaannya, tidak akan berhasil jika sistem domestik gagal menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Skandal ini bukan hanya tentang kesalahan aktor asing, tetapi juga cerminan dari kelemahan struktural Nepal sendiri—kelemahan yang dieksploitasi ketika institusi pengawasan tidak mampu menjalankanfungsinya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya penyelamatan terus dilakukan di wilayah pegunungan timur Nepal setelah longsoran salju menerjang sebuah kamp pendakian di Gunung Yalung Ri dan menewaskan sedikitnya tiga orang pada Senin (3/11/2025). Empat pendaki asing hingga kini masih dinyatakan hilang.

Menurut pejabat kepolisian senior setempat, Gyan Kumar Mahato, insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 5.630 meter di puncak Yalung Ri, wilayah Distrik Dolakha. Ia mengatakan, longsoran itu menghantam kelompok berisi 12 orang yang tengah berada di kamp pendakian gunung tersebut.

"Tiga orang telah dipastikan tewas, dua di antaranya warga Nepal dan satu warga asing," ujar Mahato kepada AFP, mengutip laporan warga di lokasi kejadian. Ia menambahkan bahwa empat pendaki asing masih belum ditemukan, namun belum dapat memastikan kebangsaan para korban maupun yang hilang.

Beberapa media lokal melaporkan jumlah korban jiwa bisa mencapai tujuh orang, dengan menyebut di antara korban terdapat warga Amerika Serikat, Italia, dan Kanada. Namun, laporan itu belum dapat dikonfirmasi secara resmi oleh pihak berwenang.

Cuaca buruk di kawasan Dolakha telah menghambat upaya evakuasi. Hujan salju lebat dan kabut tebal membuat helikopter penyelamat tidak dapat mendarat di lokasi pada hari kejadian.

"Kondisi cuaca sangat sulit. Helikopter baru bisa mendarat di sekitar lokasi sore hari, dan operasi pencarian serta penyelamatan akan dilanjutkan Selasa pagi," kata Mahato.

Nepal, yang menjadi rumah bagi delapan dari sepuluh puncak tertinggi di dunia termasuk Gunung Everest, setiap tahun menarik ratusan pendaki dan pejalan kaki dari seluruh dunia.

Namun, ekspedisi musim gugur di Himalaya biasanya lebih sepi dibanding musim semi, karena hari-hari yang lebih pendek, suhu lebih rendah, dan kondisi salju yang berat membuat waktu pendakian ke puncak jauh lebih sempit.

Bencana di Yalung Ri terjadi hanya beberapa hari setelah Siklon Montha memicu hujan deras dan salju di berbagai wilayah Nepal. Akibatnya, banyak wisatawan dan pendaki terjebak di jalur-jalur trekking populer di pegunungan Himalaya.

Dalam insiden terpisah, dua pendaki asal Italia juga dilaporkan hilang saat mendaki sebuah puncak terpencil di bagian barat Nepal.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga merupakan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, mengungkapkan kesamaan penyebab terjadinya demo berdarah di Indonesia dan Nepal pada Agustus-September 2025.

Unjuk rasa yang sama-sama merenggut korban jiwa, kerusuhan yang meluas, hingga penjarahan di berbagai tempat termasuk rumah pejabat, menurut Chatib dipicu salah satunya karena negara gagal memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya.

"Dalam kasus Indonesia, jika Anda ingat tentang kerusuhan Agustus lalu, kerusuhan sosial di Nepal dan Bangladesh, saya yakin ini ada hubungannya dengan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik," kata Chatib di Harvard Center for International Development, dikutip Senin (3/10/2025).

Chatib menjelaskan, gagalnya negara dalam membuka lapangan pekerjaan layak itu terlihat dari status pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas bergerak di sektor informal. Porsinya mencapai lebih dari 80% dibanding pekerja formal di Nepal, dan di Indonesia hampir 60%.

Pekerjaan informal ini merupakan profesi yang tak memiliki jaminan sosial hingga kesehatan lengkap, serta pendapatan bulanan yang rata-rata belum mampu memenuhi daya beli secara kuat.

Para pekerja informal itu pun kata Chatib selama ini tak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan sosial dari negara, namun masih masuk kategori wajib pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya kepada negara.

"Mereka tidak memenuhi syarat untuk perlindungan sosial, tetapi mereka harus membayar pajak. Dan isu ini sangat penting karena mereka merasa tidak menikmati pembangunan," tegasnya.

Permasalahan yang pada akhirnya memicu ketimpangan ini kata Chatib semakin meledak setelah masuknya keterlibatan media sosial. Infrastruktur digital itu kata dia mampu membuat masyarakat memahami esensi ketimpangan.

"Ketika kita berbicara tentang ketimpangan di masa lalu, gagasan tentang ketimpangan itu seperti gagasan abstrak. Itu samar. Namun saat ini, dengan media sosial, media sosial telah mengubah isu ketimpangan menjadi acara realitas sehari-hari," ucap Chatib.

"Karena Anda dapat melihat gaya hidup politisi, pejabat pemerintah, maka ini memperburuk keadaan. Jadi itulah mengapa isu penciptaan pekerjaan yang layak ini sangat penting," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Februari 2025 silam, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah tenaga kerja informal di Indonesia masih sebanyak 86,56 juta orang atau 59,40% dari total penduduk bekerja. Sementara itu, jumlah pekerja formal hanya 59,19 juta orang atau setara 40,60%.

Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal malah naik dari 0,23% poin. Sementara itu, untuk pekerja formal kebalikannya, yakni turun 0,23% poin.

Menurut laporan Market Brief LPEM FEB UI (Mei 2025) yang ditulis Muhammad Hanri dan Nia Kurnia, lonjakan pekerja informal didorong oleh gelombang PHK yang melanda berbagai sektor. Banyak korban PHK mencari penghidupan di sektor informal atau gig economy. Platform digital seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga TikTok Shop menjadi pelarian cepat bagi mereka untuk tetap memperoleh pendapatan.

"Dan di negara seperti Indonesia, kita tidak punya asuransi pengangguran. Jadi, hanya orang kaya yang mampu menganggur. Kalau Anda miskin, Anda harus bekerja. Anda harus bekerja di pekerjaan apapun, meskipun itu informal," ucap Chatib.

Di Nepal, mayoritas tenaga kerja juga masih terserap di sektor informal dengan lebih dari 82% pekerja berada di sektor ini, menjadikannya salah satu yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Padahal, Nepal memiliki bonus demografi besar dengan populasi muda yang akan mencapai 22 juta orang pada 2030 mendatang. Sayangnya, penciptaan lapangan kerja masih sangat terbatas.

Industri manufaktur dalam negeri yang menyusut, sektor pariwisata yang belum berkembang maksimal hingga energi hydropower yang digadang-gadang sebagai motor pertumbuhan, gagal dalam memberikan dampak bagi penciptaan lapangan kerja.

Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, akhirnya mendorong masyarakat Nepal untuk harus bekerja di luar negeri.

Jumlah nya pun tak main-main, data Departemen Ketenagakerjaan Nepal mencatat lebih dari 893.000 izin kerja luar negeri di keluarkan pada tahun fiskal 2024/2025 yang merupakan angka yang sangat besar untuk negara yang jumlah populasinya hanya sekitar 30 juta jiwa.

Tak heran, remitansi kini menjadi penopang utama ekonomi Nepal, dengan menyumbang sekitar 33% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024, rasio ini sekaligus menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]