JAKARTA - Polri membuka rekrutmen untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut diwujudkan melalui program proaktif yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dan diperkuat dalam UU Polri yang telah disahkan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa mekanisme seleksi bagi penyandang disabilitas pada prinsipnya tetap mengedepankan aspek kompetensi, integritas, serta kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Namun disertai penyesuaian yang memperhatikan kondisi disabilitas peserta.

“Polri memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam proses seleksi, kami menerapkan prinsip keadilan dan inklusivitas dengan memberikan penyesuaian sesuai kondisi disabilitas yang dimiliki peserta, tanpa mengurangi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepolisian,” kata Isir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa rekrutmen penyandang disabilitas telah memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri.

Menurutnya, jenis disabilitas yang selama ini dapat mengikuti rekrutmen Polri antara lain disabilitas fisik dengan kategori tertentu yang masih memungkinkan untuk melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan organisasi.

Beberapa kategori yang telah direkrut antara lain penyandang amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, maupun cerebral palsy dengan tingkat disabilitas ringan yang masih mampu menjalankan aktivitas secara mandiri.

“Penempatan personel disabilitas dilakukan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi. Mereka dapat bertugas pada fungsi-fungsi yang lebih mengedepankan kemampuan administrasi, analisis, pelayanan publik, teknologi informasi, kesehatan, maupun bidang pendukung lainnya yang relevan dengan kemampuan yang dimiliki,” ujarnya.

JAKARTA - Penerimaan Perwira PSDP Penerbang TNI AU dibuka pada 2 hingga 22 Januari 2026. Pendaftaran menjadi perwira TNI AU ini dilakukan secara online dan terbuka untuk pria dan wanita.

"DIBUKA PENDAFTARAN PERWIRA PSDP PENERBANG TNI TAHUN 2026"

PENDAFTARAN ONLINE TANGGAL 2 - 22 JANUARI 2026

Join With Us Flying around the World," dikutip dari Instagram TNI AU, Sabtu (2/1/2026).

Rekrutmen Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang TNI AU ini akan merupakan salah satu jenis pendidikan pembentukan prajurit TNI golongan perwira untuk menjadi perwira penerbang TNI yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit pejuang yang profesional dengan senantiasa berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

Persyaratan Perwira PSDP Penerbang TNI 2026

Bagi Anda yang tertarik menjadi penerbang TNI AU , berikut ini persyaratan yang mesti dipenuhi dikutip dari laman Rekrutmen TNI:

1. Pria/wanita sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan.

2. Tinggi badan paling rendah 165 cm dan 157 cm bagi wanita dengan berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta panjang kaki minimal 100 cm.

3. Lulusan sekolah penerbangan sipil (negeri/swasta) dan memiliki sertifikat minimal CPL (Commercial Pilot License).

4. Melampirkan tipe rating pesawat yang dikuasai berikut jam terbang yang sudah dimiliki.

5. Apabila masih aktif terbang agar melampirkan surat keterangan dari instansi/perusahaan tempat bekerja disertai keterangan kegiatan terbang 3 bulan terakhir (tanggal/rute/durasi/ tipe pesawat).

6. Bersedia melaksanakan Ikatan Dinas Pendek (IDP) Keprajuritan paling singkat 10 tahun dan paling lama 15 tahun terhitung mulai diangkat sebagai Letnan Dua dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.

7. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan ketentuan agama/adat dengan melampirkan surat keterangan dari ketua agama/adat.

8. Bersedia mematuhi peraturan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik langsung maupun tidak langsung.

9. Bagi yang sudah bekerja harus melampirkan:

- Surat persetujuan/izin dari pimpinan instansi yang bersangkutan;

- Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai, bila diterima menjadi Prajurit Sukarela TNI; dan

- Melampirkan dokumen administrasi asli secara lengkap/ dokumen administrasi tidak dalam jaminan kontrak kerja.

10. Lulus pemeriksaan/pengujian seleksi

Tahapan Seleksi Perwira PSDP Penerbang TNI 2026

1. Seleksi administrasi

2. Tes Kesehatan

3. Psikologi penerbang

4. Mental ideologi

Link Pendaftaran

Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen Perwira PSDP Penerbang TNI bisa diakses di https://rekrutmen-tni.mil.id.

Demikian informasi rekrutmen Perwira PSDP Penerbang TNI AU 2026. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melakukan rekrutmen 190 ribu petugas untuk melakukan sensus ekonomi nasional tahun pada Juni-Juli 2026 untuk mendata seluruh pelaku usaha yang dilakukan sekali dalam 10 tahun.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam kegiatan "focus group discussion" sosialisasi sensus ekonomi 2026 di Pekanbaru, Jumat mengatakan pihaknya akan meluncurkan kegiatan ini pada Januari 2026 dan rekrutmen akan dilakukan pada Februari 2026.

"Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp3-5 juta per bulan," katanya.

Dia mengatakan sensus ekonomi merupakan hajatan besar bagi BPS untuk mencacah seluruh pelaku usaha. Tentang waktu 10 tahun sekali ditetapkan karena struktur ekonomi sepanjang waktu tersebut bisa berubah.

Untuk itu dia menyampaikan sangat membutuhkan dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Apalagi Riau merupakan ekonomi kedua terbesar di Sumatera yang pasti jumlah pelaku usahanya besar.

"Semua pelaku usaha didata mulai dari level rumah tangga. Terimakasih dukungan Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni-Juli 2026," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menyatakan siap mendukung sensus ekonomi 2026. Pihaknya akan membuka selebar-lebarnya dengan memberikan data pasti, benar dan akurat.

"Ini akan menjadi pedoman 10 ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau ke depannya. Kita mendukung bagaimana perusahaan kita kerjasama, kalau tidak mau kita surati dan lakukan pendekatan," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan perekrutan sebanyak 19.500 pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan selama periode 2025-2029. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pegawai akibat pensiun, meninggal dunia, pengunduran diri, maupun perpindahan instansi dalam lima tahun kedepan.

Dalam Rencana Strateis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, disebutkan bahwa rekrutmen pada tahun 2025 akan dilakukan untuk 2.100 formasi, sementara pada periode 2026-2029 masing-masing akan dibuka 4.350 formasi per tahun.

"Pada tahun 2025-2029 jumlah SDM Kemenkeu diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01% - 0,50% per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Adapun jumlah perkiraan pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun, jumlah pegawai keluar karena sebab lainnya akan sebanyak 7.748 orang pada 5 tahun mendatang.

Angka itu terdiri dari proyeksi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun dalam kurun tahun 2025 - 2029 sejumlah 5.738 orang dan jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) dalam 5 tahun mendatang diprediksi sejumlah 2.010 orang.

Perkiraan itu didasari dari perhitungan atas data Human Resources Information System (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024 dan berdasarkan tren turn over rate selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Sementara itu, data kondisi SDM Kemenkeu dari aplikasi HRIS per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 77.055 orang, terdiri dari PNS sejumlah 76.978 orang dan PPPK sejumlah 77 orang.

Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2019 yang sebanyak 82.468 orang, terdapat pengurangan sebesar 5.413 orang atau sekitar -6,56%, akibat penerapan negative growth SDM yang dilaksanakan melalui strategi pemenuhan pegawai baru secara selektif dan terbatas dan penataan komposisi SDM.

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 tersebut belum memperhitungkan hasil rekrutmen umum CASN maupun PNS pindah instansi pada akhir tahun 2024, yang akan masuk sebagai pegawai Kemenkeu pada awal tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan hasil rekrutmen tersebut, jumlah SDM Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2024 sebanyak 78.085 orang, dengan realisasi negative growth SDM selama lima tahun sebesar -5,25%.

Dalam penerapan negative growth SDM tersebut, Kemenkeu tetap memerhatikan dan menjaga capaian kinerja organisasi dan pegawai. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, kinerja organisasi tetap terjaga di atas 100%, dan rata-rata kinerja pegawai meningkat dari sebelumnya 110,24 pada tahun 2020 menjadi 112,46 pada tahun 2024.

"Dengan memerhatikan transformasi proses bisnis, digitalisasi, simplifikasi birokrasi, fungsionalisasi, dan penerapan sistem kerja baru, maka arah kebijakan SDM ke depan menerapkan bauran kebijakan zero/positive growth SDM untuk unit fungsi penerimaan negara dan negative growth SDM untuk unit fungsi lainnya," sebagaimana tertulis dalam PMK 70/2025.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]