Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jerman menandatangani Work Plan kerja sama bidang Quality Infrastructure atau infrastruktur mutu periode 2026—2027. Langkah ini dilakukan guna memperkuat daya saing industri nasional dan memperluas akses pasar ekspor.

Penandatanganan dilakukan dalam agenda 3rd High-Level Indonesian-German Annual Meeting on Quality Infrastructure di Jakarta, Kamis (7/5).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan infrastruktur mutu menjadi kunci bagi industri nasional untuk menghadapi dinamika perdagangan global dan transformasi industri berbasis digital.

“Kerja sama Indonesia dan Jerman di bidang Quality Infrastructure diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri nasional agar semakin kompetitif, adaptif terhadap perkembangan regulasi global, serta mampu memperluas akses pasar ekspor, khususnya ke kawasan Eropa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, penguatan standardisasi, penilaian kesesuaian, dan transformasi digital perlu terus didorong agar industri manufaktur nasional mampu memenuhi standar global dan meningkatkan kepercayaan pasar internasional.

Sementara itu, Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan, kerja sama Indonesia dan Jerman juga diarahkan untuk memperkuat harmonisasi regulasi teknis dan transformasi digital industri di tengah tantangan global.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Jerman dipimpin oleh Ole Janssen dari Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWE). Adapun forum membahas tiga isu strategis.

Pertama, harmonisasi sistem Quality Infrastructure dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), termasuk peluang peningkatan akses pasar melalui penguatan standar dan penilaian kesesuaian.

Kedua, yaitu mengangkat penguatan keselamatan dan kualitas produk melalui standardisasi. Termasuk di dalamnya, peran standardisasi nasional, kesesuaian dengan sistem internasional, serta pentingnya keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian dalam mendukung regulasi dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Adapun sesi ketiga menyoroti digitalisasi infrastruktur mutu, khususnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi Digital Product Passport (DPP) Uni Eropa. Diskusi mencakup konteks kebijakan DPP, inisiatif digitalisasi Quality Infrastructure, serta contoh implementasi DPP di sektor industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketimpangan infrastruktur mutu nasional dinilai menjadi hambatan bagi percepatan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di luar Pulau Jawa.

Padahal, pemerataan layanan mutu menjadi fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, menyebut pemerataan infrastruktur mutu nasional (IMN) adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Produk unggulan daerah punya potensi besar. Tugas kita memastikan akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi,” ujar Kristianto saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, disiarkan Kamis (27/11/2025).

BSN mencatat dari 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang aktif dan terakreditasi, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Jawa.

Sementara kawasan Indonesia Timur hanya ada 233 LPK, atau sekitar 5 persen.

Bahkan, dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya delapan yang berada di wilayah Timur.

Kondisi ini dinilai menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah, karena pelaku usaha membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BSN terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyediakan berbagai fasilitas pembinaan.

Hingga saat ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, serta membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu.

Sampai Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.

Di tingkat internasional, Indonesia juga semakin diakui melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menjadi anggota penuh ILAC dan IAF serta menandatangani MRA APAC & ILAC dan MLA IAF.

Dengan status ini, hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi KAN diakui secara global, sehingga prinsip “tested once, accepted everywhere” semakin memudahkan produk nasional menembus pasar internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur, Erwin Hermanto, menerima sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk timbangan bayi/anak dan timbangan dewasa.

Menurutnya, SNI bukan sekadar standar mutu, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional.

Penerapan SNI dapat mencegah masuknya produk bermutu rendah dari luar negeri, sekaligus melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat.

Erwin menilai standar yang kuat akan membuat produk dalam negeri lebih terjamin mutunya, sehingga mampu bersaing di pasar global dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.

“Ini adalah langkah kedaulatan ekonomi untuk melindungi konsumen domestik dari segi kualitas, keamanan, dan keselamatan, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat,” kata Erwin.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional (IMN). Langkah ini dilakukan agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan tetapi juga dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Upaya yang diwujudkan adalah melalui ketersediaan standar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, serta kemudahan dalam penerapannya melalui dukungan lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi.

"Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono dalam kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Aula Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

Kristianto mengatakan BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta mitra pembangunan.

Kristianto menyebut upaya ini bertujuan memastikan IMN terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas, efisien, dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Kristianto, produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan menjadi tugas BSN untuk memastikan masyarakat memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi.

"Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya menegaskan.

Dalam penguatan ekosistem mutu nasional, BSN hingga saat ini telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar siap memberikan layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, BSN juga telah melakukan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu. "Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar," ucap dia.

Melalui langkah ini Kristanto berharap pihaknya dapat memperkuat komitmen nasional dalam membangun IMN yang kokoh, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global.

"Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperluas pemerataan infrastruktur mutu sebagai strategi memperkuat daya saing ekonomi nasional. Upaya ini difokuskan pada pembangunan layanan pengujian, sertifikasi, inspeksi, dan metrologi yang lebih mudah diakses pelaku usaha di seluruh daerah.

Salah satu langkah utamanya ialah penguatan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN), termasuk penyediaan standar yang relevan dengan kebutuhan industri dan percepatan penerapannya melalui lembaga penilaian kesesuaian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y Kristianto Widiwardono menegaskan pentingnya pemerataan layanan mutu bagi transformasi ekonomi nasional.

“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Kristianto dalam Bulan Mutu Nasional 2025 di Aula Kemdiktisaintek Jakarta, Rabu (26/11/225).

BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, dan mitra pembangunan. Kristianto menekankan bahwa pemerataan akses pengujian, sertifikasi, dan metrologi merupakan syarat tumbuhnya produk unggulan daerah.

“Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sejauh ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar memiliki kapasitas layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). BSN juga membina 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan memenuhi persyaratan mutu.

“Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar,” kata Kristianto.

Ia berharap pemerataan pemanfaatan IMN dapat memperkuat hilirisasi produk unggulan daerah, meningkatkan daya saing industri, dan memastikan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel.

“Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.