Bisnis.com, MEDAN – Harga Minyakita di Medan melenggang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Sejumlah pedagang pengecer menyebut harga jual Minyakita ke konsumen per hari ini, Rabu (13/5/2026) rata-rata Rp20.000-Rp21.000 per liter. Bahkan ada pedagang pengecer yang menjual hingga Rp22.000 per liter, mendekati harga minyak goreng kemasan premium non subsidi pemerintah.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Ridho Pamungkas mengatakan dalam persaingan usaha, lonjakan harga Minyakita harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi pasokan dan distribusi.

Dia menyebut kenaikan harga Minyakita saat ini tidak hanya dilaporkan di satu daerah sehingga distribusinya perlu menjadi perhatian.

“Ketika kenaikan harga terjadi relatif seragam di banyak daerah, itu menjadi sinyal bahwa ada tekanan dalam rantai distribusi atau pasar yang perlu dicermati lebih lanjut,” ujar Ridho, Rabu (13/5/2026).

Dijelaskan Ridho, pemerintah sejatinya telah berupaya memangkas rantai distribusi Minyakita dengan menunjuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD sebagai penyalur resmi minyak produksi pabrik ke pedagang agar harga lebih terkendali.

Namun, lanjutnya, terdapat sejumlah tantangan implementasi di lapangan, salah satunya terkait persyaratan administrasi untuk menjadi pedagang pengecer Bulog seperti nomor induk berusaha (NIB) yang harus dimiliki pedagang. Dia menyebut tidak semua pedagang tradisional telah memiliki atau bersedia mengurusnya sehingga sebagian dari mereka tetap bergantung pada jalur distribusi konvensional melalui agen atau distributor tertentu dengan harga yang lebih tinggi.

“Dalam perspektif persaingan usaha, kondisi seperti ini dapat menyebabkan akses terhadap barang menjadi tidak merata dan posisi tawar pedagang kecil menjadi lemah,” jelas Ridho.

Ridho pun mengatakan KPPU saat ini terus memantau perkembangan harga dan distribusi Minyakita di beberapa daerah, termasuk melalui diskusi dan klarifikasi dengan pelaku usaha terkait.

“Saat ini fokus kami bukan sekadar sidak lapangan, tetapi melihat apakah ada persoalan dalam struktur distribusi dan mekanisme pasar yang menyebabkan harga di tingkat konsumen terus meningkat,” tandasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Mario Josko menjelaskan bahwa aturan baru mengenai penyaluran Minyakita akan segera diluncurkan dalam beberapa hari ke depan.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau ketersediaan komoditas minyak goreng jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025) pagi.

"Mungkin dalam minggu depan atau beberapa hari ini akan launching," ungkap Josko di sela-sela kunjungannya.

Dirinya menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah selesai digodok oleh pihaknya, dan tengah dilakukan proses pengundangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara.

"Permendag [tentang penyaluran Minyakita] itu sudah dalam proses pengundangan. Jadi sedang berproses pengundangan, seperti itu," tegasnya.

Josko mengungkapkan, dengan aturan baru tersebut pihaknya berharap dapat memperkuat kapasitas dan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, yakni Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) dan ID Food, untuk mensuplai minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah itu ke seluruh penjuru negeri.

"Harapannya dengan Permendag baru bisa juga memperkuat posisi dari BUMN pangan untuk tadi membantu mensuplai untuk utamanya ke pasar-pasar tradisional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan aturan baru terkait penyaluran Minyakita akan mulai berlaku pada awal 2026.

Regulasi tersebut saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi dan tinggal menunggu penandatanganan sebelum diundangkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses harmonisasi sudah rampung dan surat resmi penyelesaiannya segera diterbitkan. Artinya, aturan baru Minyakita diperkirakan terbit pada Desember 2025 dan akan berlaku 30 hari setelahnya.

Budi menjelaskan, revisi aturan Minyakita berfokus pada penguatan tata niaga, terutama dalam hal pendistribusian, yakni kewajiban penyaluran Minyakita melalui BUMN Pangan dengan porsi minimal 35% dari total distribusi produsen.

Adapun, BUMN Pangan yang dimaksud adalah Perum Bulog dan ID Food. “Minimal 35% Minyakita itu didistribusikan melalui BUMN Pangan. Itu saja yang paling penting,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Namun, Budi menegaskan regulasi baru ini tidak mengubah HET Minyakita alias tetap menjadi Rp15.700 per liter.

Budi menuturkan, kebijakan distribusi melalui BUMN Pangan juga untuk merespons disparitas harga yang selama beberapa bulan terakhir muncul di wilayah Timur Indonesia.

Pasalnya, ungkap Budi, harga Minyakita di kawasan tersebut cenderung lebih tinggi akibat rantai pasok yang panjang dan biaya logistik yang besar.

Dia berharap, dengan penugasan distribusi kepada BUMN Pangan, harga Minyakita di wilayah Timur dapat terkendali dan lebih sesuai HET.

“Biar memudahkan kami untuk mengontrol distribusinya. Kalau BUMN Pangan kan kita lebih mudah, sehingga nanti harganya sesuai HET dan barangnya bisa di mana saja ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan pemerataan distribusi menjadi prioritas, terutama untuk wilayah yang selama ini kerap menghadapi harga di atas HET.

“Artinya kalau nanti sudah didistribusikan oleh BUMN Pangan, kami minta juga yang wilayah-wilayah Timur, karena sekarang kan Timur mahal kan ya. Jangan sampai di sana juga mahal,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Mario Josko menjelaskan bahwa aturan baru mengenai penyaluran Minyakita akan segera diluncurkan dalam beberapa hari ke depan.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau ketersediaan komoditas minyak goreng jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025) pagi.

"Mungkin dalam minggu depan atau beberapa hari ini akan launching," ungkap Josko di sela-sela kunjungannya.

Dirinya menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah selesai digodok oleh pihaknya, dan tengah dilakukan proses pengundangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara.

"Permendag [tentang penyaluran Minyakita] itu sudah dalam proses pengundangan. Jadi sedang berproses pengundangan, seperti itu," tegasnya.

Josko mengungkapkan, dengan aturan baru tersebut pihaknya berharap dapat memperkuat kapasitas dan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, yakni Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) dan ID Food, untuk mensuplai minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah itu ke seluruh penjuru negeri.

"Harapannya dengan Permendag baru bisa juga memperkuat posisi dari BUMN pangan untuk tadi membantu mensuplai untuk utamanya ke pasar-pasar tradisional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan aturan baru terkait penyaluran Minyakita akan mulai berlaku pada awal 2026.

Regulasi tersebut saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi dan tinggal menunggu penandatanganan sebelum diundangkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses harmonisasi sudah rampung dan surat resmi penyelesaiannya segera diterbitkan. Artinya, aturan baru Minyakita diperkirakan terbit pada Desember 2025 dan akan berlaku 30 hari setelahnya.

Budi menjelaskan, revisi aturan Minyakita berfokus pada penguatan tata niaga, terutama dalam hal pendistribusian, yakni kewajiban penyaluran Minyakita melalui BUMN Pangan dengan porsi minimal 35% dari total distribusi produsen.

Adapun, BUMN Pangan yang dimaksud adalah Perum Bulog dan ID Food. “Minimal 35% Minyakita itu didistribusikan melalui BUMN Pangan. Itu saja yang paling penting,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Namun, Budi menegaskan regulasi baru ini tidak mengubah HET Minyakita alias tetap menjadi Rp15.700 per liter.

Budi menuturkan, kebijakan distribusi melalui BUMN Pangan juga untuk merespons disparitas harga yang selama beberapa bulan terakhir muncul di wilayah Timur Indonesia.

Pasalnya, ungkap Budi, harga Minyakita di kawasan tersebut cenderung lebih tinggi akibat rantai pasok yang panjang dan biaya logistik yang besar.

Dia berharap, dengan penugasan distribusi kepada BUMN Pangan, harga Minyakita di wilayah Timur dapat terkendali dan lebih sesuai HET.

“Biar memudahkan kami untuk mengontrol distribusinya. Kalau BUMN Pangan kan kita lebih mudah, sehingga nanti harganya sesuai HET dan barangnya bisa di mana saja ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan pemerataan distribusi menjadi prioritas, terutama untuk wilayah yang selama ini kerap menghadapi harga di atas HET.

“Artinya kalau nanti sudah didistribusikan oleh BUMN Pangan, kami minta juga yang wilayah-wilayah Timur, karena sekarang kan Timur mahal kan ya. Jangan sampai di sana juga mahal,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan aturan baru terkait penyaluran Minyakita akan mulai berlaku pada awal 2026. Regulasi tersebut saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi dan tinggal menunggu penandatanganan sebelum diundangkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses harmonisasi sudah rampung dan surat resmi penyelesaiannya segera diterbitkan. Artinya, aturan baru Minyakita diperkirakan terbit pada Desember 2025 dan akan berlaku 30 hari setelahnya.

Budi menjelaskan, revisi aturan Minyakita berfokus pada penguatan tata niaga, terutama dalam hal pendistribusian, yakni kewajiban penyaluran Minyakita melalui BUMN Pangan dengan porsi minimal 35% dari total distribusi produsen.

Adapun, BUMN Pangan yang dimaksud adalah Perum Bulog dan ID Food. “Minimal 35% Minyakita itu didistribusikan melalui BUMN Pangan. Itu saja yang paling penting,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Namun, Budi menegaskan regulasi baru ini tidak mengubah HET Minyakita alias tetap menjadi Rp15.700 per liter.

Budi menuturkan, kebijakan distribusi melalui BUMN Pangan juga untuk merespons disparitas harga yang selama beberapa bulan terakhir muncul di wilayah Timur Indonesia.

Pasalnya, ungkap Budi, harga Minyakita di kawasan tersebut cenderung lebih tinggi akibat rantai pasok yang panjang dan biaya logistik yang besar.

Dia berharap, dengan penugasan distribusi kepada BUMN Pangan, harga Minyakita di wilayah Timur dapat terkendali dan lebih sesuai HET.

“Biar memudahkan kami untuk mengontrol distribusinya. Kalau BUMN Pangan kan kita lebih mudah, sehingga nanti harganya sesuai HET dan barangnya bisa di mana saja ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan pemerataan distribusi menjadi prioritas, terutama untuk wilayah yang selama ini kerap menghadapi harga di atas HET.

“Artinya kalau nanti sudah didistribusikan oleh BUMN Pangan, kami minta juga yang wilayah-wilayah Timur, karena sekarang kan Timur mahal kan ya. Jangan sampai di sana juga mahal,” pungkasnya.