Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut melemahnya permintaan global menyebabkan turunnya harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) periode Juli 2026 sebesar 1.000,90 dolar AS per metrik ton (MT), turun 28,61 dolar AS atau 2,78 persen dibandingkan HR CPO periode Juni 2026 sebesar 1.029,51 dolar AS per MT.

"Penurunan HR CPO dipengaruhi melemahnya permintaan global, terutama dari India sebagai salah satu negara importir utama, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang turut menekan harga minyak nabati di pasar internasional," ujar Tommy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Tommy menyebut penurunan HR CPO mencerminkan perkembangan harga di pasar global yang menjadi acuan penetapan BK dan PE.

Penetapan BK CPO periode Juli 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025 sebesar 148 dolar AS per MT.

Adapun tarif layanan BLU BPDP atau PE CPO ditetapkan sebesar 12,5 persen dari HR CPO, atau setara 125,11 dolar AS per MT, merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Penetapan HR CPO didasarkan pada rata-rata harga periode 20 Mei-19 Juni 2026 yang bersumber dari Bursa CPO Indonesia sebesar 890,84 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.110,97 dolar AS per MT, dan harga CPO Rotterdam sebesar 1.468,28 dolar AS per MT.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih rata-rata harga dari tiga sumber melebihi 40 dolar AS,penetapan HR menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan yang terdekat dengan median.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HR CPO Juli 2026 dihitung menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar 1.000,90 dolar AS per MT.

Di sisi lain, produk minyak goreng berupa refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih paling banyak 25 kilogram dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT.

Daftar merek yang dikenakan tarif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1503 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto Kurang Dari dan atau Sama Dengan 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti pentingnya keseragaman acuan harga minyak sawit mentah (CPO) untuk dijadikan dasar menilai kewajaran harga transaksi ekspor.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai keberadaan acuan harga yang seragam akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus memudahkan otoritas dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mengandung indikasi under invoicing.

“Yang paling kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian acuan harga. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas, sementara pemerintah juga mempunyai dasar yang sama dalam melakukan pengawasan,” kata dia.

Menurutnya, penilaian terhadap dugaan under invoicing tidak dapat hanya didasarkan pada selisih harga semata.

“Kalau kita berbicara under invoicing, fokusnya adalah harga. Pertanyaannya, harga mana yang akan dipakai untuk menentukan bahwa suatu transaksi itu under invoicing atau sudah memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principal)?” ujar Yustinus.

Lebih jauh, ia menjelaskan Indonesia memang telah meluncurkan Bursa CPO pada 2023. Namun, hingga kini bursa tersebut belum menjadi rujukan utama pasar karena belum banyak pelaku usaha yang aktif menjadi anggota.

Sementara itu, pemerintah masih menggunakan harga referensi yang merupakan kombinasi beberapa indikator internasional, antara lain harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi Bursa CPO Indonesia.

Menurutnya, belum adanya satu acuan nasional menyebabkan interpretasi mengenai kewajaran harga dalam transaksi ekspor masih berpotensi berbeda antara pelaku usaha dan otoritas.

Ia menilai, harga ekspor sawit juga dipengaruhi banyak variabel sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi.

Faktor pertama adalah jenis/kategori produk komoditas sawit mulai dari CPO, kernel, dan berbagai produk hilir yang masing-masing memiliki harga dan klasifikasi HS Code, tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda. Selain jenis produk, syarat penyerahan barang (terms of sales) juga menentukan harga transaksi.

Faktor lainnya adalah jenis kontrak perdagangan, dan kualitas produk yang menentukan harga. Misalnya, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5 persen.

“Demikian pula produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyatakan kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produksi.

Kajian sektoral Indonesia Eximbank Institute mencatat Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025, baik untuk minyak kelapa mentah maupun minyak kelapa dimurnikan, dengan pangsa pasar global sekitar 22 persen.

Kepala Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tetap meningkat meski volume pengiriman menurun.

Sepanjang Januari-Desember 2025, volume ekspor turun sekitar 18 persen, namun nilai ekspor kumulatif naik lebih dari 43 persen.

Menurut Rini, kenaikan nilai ekspor terutama dipicu lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Kondisi tersebut turut dipengaruhi El Nino yang membuat sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara.

Dia menjelaskan Indonesia berada di bawah Filipina yang menguasai sekitar 49 persen pasar ekspor minyak kelapa dunia. Sementara itu, Belanda menempati posisi ketiga dengan pangsa sekitar 10 persen.

Di tengah persaingan tersebut, Indonesia Eximbank Institute menilai daya saing ekspor minyak kelapa Indonesia, terutama produk dimurnikan, masih cukup resilien.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi diversifikasi pasar ekspor. Produk minyak kelapa Indonesia telah menjangkau lebih dari 90 negara, dengan pasar utama meliputi Belanda, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Indonesia Eximbank Institute berpendapat Indonesia memiliki peluang penetrasi lebih lanjut ke Eropa dan kawasan non-tradisional, mengingat permintaan global terhadap minyak kelapa murni terus meningkat seiring tren gaya hidup sehat dan penggunaan produk alami di sektor pangan, kosmetik, serta kesehatan.

Secara umum, Indonesia Eximbank Institute memproyeksikan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tumbuh moderat sekitar 9 persen pada 2026. Prospek tersebut dipengaruhi pemulihan produksi dari negara kompetitor seperti Filipina serta penyesuaian harga kelapa menuju level normal.

Meski demikian, sektor minyak kelapa masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku. Produksi kelapa nasional tertekan oleh penuaan pohon, produktivitas pekebun kecil yang masih rendah, cuaca ekstrem, serta meningkatnya ekspor kelapa bulat.

Rini menilai peremajaan kebun kelapa dan penguatan hilirisasi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan industri. Pemerintah telah merealisasikan peremajaan sekitar 44,9 ribu hektare pada 2024 dan menargetkan perluasan program replanting pada 2026-2027.

Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi disebut menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan.

“Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” kata Rini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutnya penurunan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) periode 1-30 Juni 2026 disebabkan penurunan permintaan dari importir utama seperti India.

HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) untuk periode 1-30 Juni 2026 ditetapkan sebesar 1.029,51 dolar AS per metrik ton (MT) atau turun 20,07 dolar AS (1,91 persen) dari periode sebelumnya, yang 1.049,58 dolar per MT.

"HR CPO periode Juni 2026 turun dibandingkan periode Mei 2026 akibat penurunan permintaan dari negara importir utama seperti India," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 148 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Juni 2026, yaitu sebesar 128,6892 dolar AS per MT untuk periode Juni 2026.

Penetapan BK CPO untuk periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025.

Kemudian, PE CPO untuk periode Juni 2026 merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 April-19 Mei 2026 pada bursa CPO Indonesia sebesar 920,80 dolar AS per MT, bursa CPO Malaysia sebesar 1.138,22 dolar AS per MT, dan harga port CPO Rotterdam sebesar 1.429,40 dolar AS per MT.

Kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari tiga sumber harga lebih dari 40 dolar AS, HR CPO dihitung menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan terdekat dari median.

Maka, HR CPO bersumber dari bursa CPO Malaysia dan ursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar 1.029,51 dolar AS per MT.

Selanjutnya, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1415 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau biodiesel yang dihasilkan dari minyak sawit dapat memenuhi kebutuhan Program Biodiesel 50 atau B50.

“Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan FAME untuk program mandatori B50. Pemerintah berencana untuk mewajibkan kandungan B50 dalam bahan bakar diesel per 1 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Eniya juga menegaskan bahwa pada 1 Juli 2026, mandatori B50 diterapkan untuk semua sektor.

Saat ini, B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta pembangkit listrik.

“(1 Juli) itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50. Jadi, tidak ada yang B40 lagi. Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” ujar Eniya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan geliat petani sawit meningkat seiring sebagian crude palm oil (CPO) disisihkan untuk program mandatori Biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026 guna memperkuat ketahanan energi dan ekonomi sektor perkebunan.

Ia menyebut sekitar 5,3 juta ton CPO dialihkan menjadi biofuel untuk menghentikan impor solar, sehingga memberikan keuntungan bagi negara melalui penghematan devisa sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MALANG - Diskusi ilmiah bertajuk Sawit di Mata Kampus: Perspektif Ilmiah & Komparatif digelar dalam rangkaian Sawit Academy Episode Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur. Event ini mempertegas peran strategis perguruan tinggi dalam membentuk perspektif ilmiah terhadap industri kelapa sawit.

Kegiatan yang diinisiasi Hai Sawit Indonesia dan didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu menghadirkan akademisi Fakultas Teknologi Pertanian UB, Prof. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS, sebagai pemateri utama.

Dalam paparannya, Prof. Susinggih menekankan bahwa sawit perlu dilihat secara komprehensif, tidak semata dari sisi ekonomi, tetapi juga dari efisiensi industri dan kontribusinya dalam sistem produksi global.

Ia menyebut sawit sebagai tanaman penghasil minyak paling efisien dibanding komoditas nabati lainnya.

“Sawit adalah tanaman penghasil minyak paling efisien di dunia. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi efisiensi lahan dan efisiensi industri,” ujarnya, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Ia menjelaskan produktivitas minyak sawit per hektare jauh melampaui kedelai, rapa, atau bunga matahari, sehingga banyak negara menjadikan sawit sebagai sumber utama minyak nabati.

Tak hanya itu, Prof. Susinggih juga menyoroti potensi ekonomi sirkular dan konsep zero waste dalam industri sawit modern.

Hampir seluruh bagian tanaman, mulai dari tandan kosong, serat, cangkang hingga limbah cair, dapat diolah kembali menjadi energi, pupuk, maupun bahan baku turunan.

“Limbah tidak lagi dianggap beban, tetapi sumber daya yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Lihat video: Prabowo Sebut Sawit sebagai Miracle Crop, Diminta Negara Lain



Menanggapi isu lingkungan, ia menekankan pentingnya tata kelola berkelanjutan melalui standar sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta pendekatan konservasi yang terukur.

Menurutnya, kampus memiliki peran krusial dalam riset bibit unggul, energi terbarukan, hingga hilirisasi produk sawit.

Di akhir sesi, Prof. Susinggih mengajak mahasiswa dan civitas akademika untuk lebih aktif dalam isu strategis nasional.

“Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton isu. Kampus harus menjadi pusat riset, pengawal kebijakan berbasis sains, dan penggerak inovasi keberlanjutan sawit Indonesia,” tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan mahasiswa terkait tantangan global industri sawit, isu keberlanjutan, serta peluang hilirisasi.

Forum ini menegaskan posisi perguruan tinggi sebagai aktor penting dalam membangun narasi sawit berbasis data dan sains, sekaligus mendorong kolaborasi akademik dalam menghadapi dinamika industri sawit nasional dan global.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kinerja gemilang pada sektor ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) di penghujung tahun 2025. Volume ekspor CPO pada bulan Desember 2025 dilaporkan mencapai sekitar 2,75 juta ton dengan nilai transaksi menyentuh USD2,79 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono memaparkan, bahwa capaian tersebut mencerminkan lonjakan luar biasa sebesar 102,23% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month).

"Pada Desember 2025, ini untuk CPO nilainya mencapai USD2.792,7 juta, dengan volume mencapai 2.753 ribu ton. Ini volumenya naik tinggi 102,3 persen mtm dan naik 66,80 persen secara yoy," ujar Ateng dalam rilis BPS, Senin (2/2/2026).

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO Indonesia dari Januari hingga Desember 2025 menunjukkan pertumbuhan yang solid. Total nilai ekspor selama setahun penuh mencapai USD24,42 miliar, meningkat 21,83% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar USD20,05 miliar.

Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan volume ekspor secara keseluruhan. Total volume pengiriman CPO dan produk turunannya mencapai 23,61 juta ton, naik 9,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 21,64 juta ton.

Meski volume dan nilai ekspor secara total tumbuh positif, BPS memberikan catatan terkait harga komoditas ini di pasar internasional. Ateng menggarisbawahi bahwa harga rata-rata CPO sepanjang tahun 2025 masih berada dalam tren koreksi akibat dinamika ekonomi global.

Konsumsi Minyak Sawit Nasional Naik 5,13% Tahun Ini, Sentuh 18,5 Juta Ton



Berdasarkan data dari Bursa Malaysia Derivatives Exchange, harga CPO mengalami koreksi sebesar 8,87%. Pasar sawit terus dibayangi ketidakpastian skenario ekonomi serta kebijakan tarif global yang memicu fluktuasi tajam.

Sepanjang tahun, harga CPO bergerak sangat dinamis, menyentuh titik tertingginya pada level MYR 4.650 per ton, sementara titik terendahnya berada di posisi MYR 3.725 per ton.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dipengaruhi peningkatan permintaan sebagai antisipasi Hari Raya Imlek dan Ramadhan 2026.

HR CPO untuk pungutan ekspor (PE) periode 1-28 Februari 2026 ditetapkan sebesar 918,47 dolar AS per metric ton (MT). Nilai ini meningkat sebesar 2,84 dolar AS atau 0,31 persen dari HR CPO periode 1-31 Januari 2026 yang tercatat sebesar 915,64 dolar AS per MT.

"Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya permintaan sebagai antisipasi Hari Raya Imlek dan Ramadan, yang tidak diiringi dengan peningkatan suplai akibat penurunan produksi," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Tommy menjelaskan sumber harga untuk penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga di rentang waktu 20 Desember 2025 hingga 19 Januari 2026. Sumber harga merujuk pada bursa CPO di Indonesia sebesar 855,66 dolar AS per MT, bursa CPO di Malaysia sebesar 981,28 dolar AS per MT, dan harga Port CPO Rotterdam sebesar 1.209,81 dolar AS per MT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari 40 dolar AS, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

"Dengan demikian, harga referensi bersumber dari Bursa CPO di Indonesia dan Bursa CPO di Malaysia. Sesuai dengan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar 918,47 dolar AS per MT," ujar Tommy.

Sementara itu, penetapan BK CPO periode 1-28 Februari 2026 merujuk pada Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025, yaitu sebesar 74 dolar AS per MT.

Kemudian, merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025, PE CPO adalah 10 persen dari HR CPO periode 1-28 Februari 2026, yaitu sebesar 91,8472 dolar AS per MT.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Konsumsi minyak sawit nasional mencatatkan peningkatan signifikan di tahun 2025 ini. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit ( Gapki ) mengatakan, sepanjang Januari-September 2025 tercatat sebanyak 18,5 juta ton, naik sekitar 5,13% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

Per akhir September 2024, konsumsi pasar domestik masih bertengger di angka 17,55 juta ton. Konsumsi domestik minyak sawit terbesar sepanjang sembilan bulan 2025 datang dari sektor biodiesel, yakni sebesar 9,41 juta ton atau sekitar 51% dari total konsumsi domestik.

Kemudian, data menyatakan diserap oleh sektor pangan sebanyak 7,37 juta ton (40%) dan sektor oleokimia sebesar 1,67 juta ton (9%). Untuk ekspor minyak sawit, sepanjang Januari-September 2025 tercatat naik sekitar 13% disandingkan dengan periode yang sama 2024, yakni dari 21,94 juta ton menjadi 24,89 juta ton.

Harga CPO Diprediksi Terangkat pada 2026, Begini Penjelasannya



Gapki mengungkap, dari sisi nilai, ekspor minyak sawit Indonesia meningkat 39,85% per akhir September 2025 dibandingkan dengan periode yang sama 2024. Sepanjang Januari-September 2025, nilai ekspor minyak sawit mencapai USD27,31 miliar, sedangkan pada periode sama 2024 senilai USD19,53 miliar.

Sementara itu, PT Sawit Mas Indonesia (Samasindo) mengaku optimistis mampu mencapai kapasitas produksi hingga 80% sepanjang tahun 2025. Produsen minya sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) itu baru beroperasi secara komersial mulai awal September 2025.

“Di tengah kondisi musim belakangan ini, kami optimistis realisasi target produksi tahun 2025 bisa mencapai berkisar 75-80 persen dari kapasitas terpasang,” jelas Cheny Canliarta, Direktur PT Sawit Mas Indonesia dalam keterangan resminya pada Rabu (17/12/2025).

Menurut Cheny, seluruh hasil produksi CPO Samasindo diserap oleh pasar domestik hal itu mengingat permintaan dari dalam negeri masih tinggi. “Pembeli kami mayoritas adalah produsen minyak goreng di dalam negeri,” kata dia.

Dalam menjaga kinerja di tengah persaingan pasar domestik, tambahnya, Samasindo tak semata mengandalkan ketepatan waktu pengiriman kepada konsumen, tapi juga menjaga kualitas terbaik.

“Selain itu, kami juga responsif terhadap kebutuhan konsumen dengan cara menjaga komunikasi dua arah yang baik,” ujarnya.

JAKARTA - Prospek harga minyak sawit mentah ( CPO ) pada 2026 diperkirakan tetap berada di level tinggi. Analis menilai kondisi ini terjadi seiring pasokan global yang ketat dan produktivitas perkebunan yang stagnan.

Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga menilai, pasar CPO memasuki fase pertumbuhan produksi yang melambat, baik di Indonesia maupun Malaysia sehingga memicu potensi penguatan harga hingga MYR4.800 per ton (dalam mata uang Ringgit Malaysia (MYR).

"Dengan suplai yang relatif terbatas dan permintaan yang relatif solid, kami memperkirakan harga CPO diperkirakan akan bergerak di MYR 4200-4800/MT pada FY26F," ujarnya dalam Sector Update, dikutip Kamis (11/12/2025).

Harga CPO Mei 2024 Ditetapkan USD877,28/MT, Melonjak 2%



Adapun produksi global diproyeksikan tidak banyak berubah pada FY26F karena dua produsen terbesar masih menghadapi masalah struktural, yakni profil tanaman yang menua serta program peremajaan yang berjalan lambat. Data mencatat, Indonesia sebagai penghasil utama CPO mencatatkan produksi sekitar 44 juta ton pada 2024. Angka ini turun 9,3% akibat dampak kekeringan El Niño.

Aditya menjelaskan target replanting pemerintah yang mencapai 500 ribu hektare sejak 2018 belum tercapai. "Realisasi baru 365 ribu hektare hingga 2024," jelasnya.

Kondisi ini dinilai membatasi potensi peningkatan suplai dalam jangka pendek dan memperpanjang periode ketatnya pasokan global.

Sementara itu Malaysia, produsen terbesar kedua, mencatat kenaikan produksi 4,2% menjadi 19 juta ton. Adit menyebut pertumbuhan tersebut tidak cukup untuk mengimbangi kontraksi di Indonesia.

Secara kumulatif, produksi global CPO mencapai 79 juta ton pada 2024, turun 3 persen secara tahunan. Tren perlambatan ini juga terlihat dari pertumbuhan rata-rata 3,2 persen dalam periode 2010–2024.

Di sisi permintaan, konsumsi domestik Indonesia diperkirakan meningkat seiring implementasi program biodiesel B50 pada 2026. Kebutuhan FAME diproyeksikan mencapai lebih dari 19 juta kiloliter atau setara 21–22 juta ton CPO.

"Peningkatan konsumsi CPO untuk kebutuhan biodiesel berpotensi menekan ketersediaan pasokan untuk ekspor global dan mendorong kenaikan harga CPO secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat melemahkan daya saing Indonesia di pasar global," jelas Aditya.

Phintraco mencatat harga CPO dapat bergerak lebih tinggi apabila terjadi gangguan produksi akibat faktor cuaca. Proyeksi BMKG dan NOAA menunjukkan potensi pergeseran menuju kondisi La Niña pada akhir 2025 hingga awal 2026, sehingga curah hujan meningkat di sejumlah wilayah perkebunan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan aktivitas panen dan menghambat distribusi hasil, meskipun dampaknya masih bergantung pada intensitas curah hujan.

Aditya juga menyoroti eksposur pasar ekspor Indonesia juga diproyeksikan berubah setelah penandatanganan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA).

"Ini membuka akses masuk ke Uni Eropa sebagai importir CPO terbesar ketiga di dunia dengan permintaan 6-7 juta ton per tahun," jelasnya.

Peningkatan daya saing juga didukung oleh penurunan tarif impor CPO oleh India menjadi 10%.Kejayaan Batu Bara dan CPO Meredup, Ekspor Indonesia Bakal Terus Turun hingga 2025

Kondisi pasokan yang terbatas, peningkatan konsumsi domestik dari program biodiesel, serta diversifikasi pasar ekspor masih akan menjaga harga CPO bergerak pada level sehat hingga FY26F.

Namun terdapat risiko volatilitas harga global, perubahan kebijakan ekspor, dan potensi kenaikan harga pupuk akibat ketegangan geopolitik. "Kenaikan harga yang terlalu agresif juga meningkatkan risiko substitusi oleh minyak nabati lain seperti soybean oil dan sunflower oil," ujarnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkap besaran nilai kerugian negara yang disebabkan kasus pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp2,8 triliun.

"Sampai saat ini dari satu komoditas yang tercatat nilai transaksinya mencapai Rp2,8 triliun. Ini akan terus kita kembangkan," ujar Sigit dalam konferensi pers pengungkapan kasus di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Taksiran kerugian negara itu tercatat pada tahun 2025 saja. Dia membuka peluang untuk mendalami sejumlah perusahaan yang menggunakan modus serupa.

Kapolri sebelumnya menjelaskan bahwa kasus ini terungkap buah kerja sama Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Polri di dalam Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara.

"Beberapa waktu lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analysis Satgasus terhadap PT MMS terkait lonjakan luar biasa dari ekspor komoditas fetty meter dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Naik hampir 278 persen," katanya.

Hal ini menjadi anomali dan akhirnya dilakukan pendalaman oleh tim. Dari hasil kerja sama tersebut, dilaksanakan pemeriksaan terhadap kandungan fetty meter di 3 laboratorium yang ada.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya, fetty meter tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit," kata Sigit.

"Alhamdulillah yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melanggar ekspor produk turunan CPO," sambungnya.

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut anggotanya kesulitan dalam mengakses manfaat ekonomi dari sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Meskipun petani sawit mandiri telah berhasil memperoleh sertifikat, mereka kesulitan dalam menjual kredit keberlanjutan sehingga menghambat realisasi insentif bagi mereka.

“Sebagai contoh, Koperasi Produsen Perkebunan Persada Engkersik Lestari di Kalimantan Barat anggota dari SPKS, yang telah bersertifikasi RSPO sejak 2024, meski berstatus pembeli kredit RSPO tapi belum dapat menjual kredit yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya masa sertifikatnya,” ujar Ketua Umum SPKS, Sabarudin di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Sabarudin menyampaikan masalah ini adalah isu mendesak yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan utamanya pihak RSPO. Sebab petani telah berinvestasi sumber daya dan biaya yang cukup besar untuk mencapai standar keberlanjutan RSPO.

“Kami merasa kecewa ketika upaya tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan manfaat ekonomi yang dijanjikan melalui penjualan kredit," ujar Sabarudin.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem kredit seperti yang disampaikan oleh RSPO selama ini. “Terutama mengingat RSPO selalu menekankan bahwa skema kredit ini tidak bermasalah bagi petani. Selain itu kami juga melihat sekretariat RSPO sangat lamban dalam memfasilitasi pembeli kredit dan petani sawit atau tidak bisa memastikan pembeli kredit RSPO petani sawit. Serta terkesan hanya memprioritaskan kelompok-kelompok tertentu,” tambahnya.

Sabarudin menekankan jika situasi ini berlanjut, petani sawit kecil berpotensi kehilangan dorongan untuk berkomitmen pada produksi Minyak Sawit Berkelanjutan melalui Bersertifikat RSPO. Menurut SPKS, kondisi saat ini berisiko membuat sistem sertifikasi RSPO terkesan lebih menguntungkan perusahaan besar yang memiliki jalur rantai pasok langsung.

"Kendala ini dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima petani kecil atas komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat upaya kita bersama untuk menciptakan inklusivitas dalam sektor sawit berkelanjutan di Indonesia," tambah Sabarudin.

Menyikapi hal ini, SPKS minta agar Konferensi RSPO di Kuala Lumpur pada 3-5 November 2025 dapat memberikan ruang khusus untuk membahas dan meninjau ulang mekanisme penjualan kredit RSPO bagi petani sawit mandiri.

"Kami mengimbau forum RSPO untuk segera meninjau kendala yang dialami petani sawit di lapangan. Kami berharap ada dialog konstruktif dan solusi yang dapat menjamin kredit petani sawit yang telah bersertifikasi dapat terserap secara efektif dan adil oleh pasar global," katanya.

Sabarudin juga menyerukan perubahan sistem demi dukungan yang lebih baik bagi petani kecil. RSPO adalah sistem sertifikasi global yang bertujuan menjamin produksi dan pasokan minyak sawit yang berkelanjutan. Sertifikasi ini memastikan praktik perkebunan yang bertanggung jawab, termasuk menghindari deforestasi dan melindungi hak-hak pekerja.

Organisasi ini melibatkan produsen, pengolah, pedagang, hingga pengguna akhir minyak sawit. SPKS juga sebagai anggota RSPO tetap berkomitmen untuk mendorong anggotanya masuk dalam sertifikasi RSPO