TEHERAN, KOMPAS.com – Iran mengklaim telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak mentah sejak Amerika Serikat mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Selain itu, Teheran menyebut harga jual minyaknya kini melonjak sekitar 20 persen dibandingkan sebelum pecahnya konflik dengan Washington.

Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan pencabutan blokade telah membuka kembali akses ekspor minyak Iran ke pasar global setelah sempat terhenti selama hampir dua bulan.

"Sejak hari blokade angkatan laut dicabut, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," kata Ghalibaf dalam wawancara televisi yang dipublikasikan melalui saluran Telegram resminya.

Menurut Ghalibaf, selama periode blokade yang berlangsung sebelum tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat, Iran tidak mampu mengekspor minyak mentah sama sekali.

Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pada 17 Juni 2026 mengakhiri konflik yang berlangsung hampir empat bulan. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan memulai masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian damai permanen.

Perusahaan pelacak kapal tanker TankerTrackers.com bahkan memperkirakan volume ekspor minyak Iran pasca pencabutan blokade telah mencapai sekitar 50 juta barel, lebih tinggi dibandingkan klaim pemerintah Iran. Estimasi tersebut diperoleh melalui pemantauan citra satelit, dokumentasi pelabuhan, dan sistem pelacakan kapal secara real time.

Kembalinya ekspor minyak Iran turut memengaruhi pasar energi global. Harga minyak mentah Brent pada perdagangan Rabu berada di kisaran 73 dollar AS per barel atau sekitar Rp1,31 juta per barel (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS), turun hampir 40 persen dibandingkan puncak harga selama konflik yang sempat mencapai 118 dollar AS per barel atau sekitar Rp2,11 juta per barel pada April lalu.

Sebelum konflik, minyak mentah Iran umumnya dijual dengan diskon sekitar 10-15 dollar AS per barel atau setara Rp179.000-Rp268.500 per barel di bawah harga Brent untuk mengompensasi risiko sanksi internasional.

Iran juga menyatakan telah menyepakati pembebasan biaya transit kapal di Selat Hormuz selama 60 hari sebagai bagian dari nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Namun, Teheran menegaskan tetap mempertahankan kedaulatannya atas jalur pelayaran strategis tersebut.

"Kedaulatan Selat Hormuz berada di tangan Iran dan Oman. Iran tidak akan melepaskan haknya atas Selat Hormuz dalam keadaan apa pun," tegas Ghalibaf.

Selain membahas ekspor minyak, Ghalibaf juga membantah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut aset Iran yang dicairkan akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat.

Menurut Ghalibaf, sekitar 12 miliar dollar AS atau setara Rp214,8 triliun dari total sekitar 24 miliar dollar AS atau sekitar Rp429,6 triliun aset Iran yang dibekukan di luar negeri akan masuk ke bank sentral Iran untuk digunakan membeli berbagai kebutuhan negara sesuai prioritas pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN, KOMPAS.com – Iran mengklaim telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak mentah sejak Amerika Serikat mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Selain itu, Teheran menyebut harga jual minyaknya kini melonjak sekitar 20 persen dibandingkan sebelum pecahnya konflik dengan Washington.

Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan pencabutan blokade telah membuka kembali akses ekspor minyak Iran ke pasar global setelah sempat terhenti selama hampir dua bulan.

"Sejak hari blokade angkatan laut dicabut, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," kata Ghalibaf dalam wawancara televisi yang dipublikasikan melalui saluran Telegram resminya.

Menurut Ghalibaf, selama periode blokade yang berlangsung sebelum tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat, Iran tidak mampu mengekspor minyak mentah sama sekali.

Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pada 17 Juni 2026 mengakhiri konflik yang berlangsung hampir empat bulan. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan memulai masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian damai permanen.

Perusahaan pelacak kapal tanker TankerTrackers.com bahkan memperkirakan volume ekspor minyak Iran pasca pencabutan blokade telah mencapai sekitar 50 juta barel, lebih tinggi dibandingkan klaim pemerintah Iran. Estimasi tersebut diperoleh melalui pemantauan citra satelit, dokumentasi pelabuhan, dan sistem pelacakan kapal secara real time.

Kembalinya ekspor minyak Iran turut memengaruhi pasar energi global. Harga minyak mentah Brent pada perdagangan Rabu berada di kisaran 73 dollar AS per barel atau sekitar Rp1,31 juta per barel (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS), turun hampir 40 persen dibandingkan puncak harga selama konflik yang sempat mencapai 118 dollar AS per barel atau sekitar Rp2,11 juta per barel pada April lalu.

Sebelum konflik, minyak mentah Iran umumnya dijual dengan diskon sekitar 10-15 dollar AS per barel atau setara Rp179.000-Rp268.500 per barel di bawah harga Brent untuk mengompensasi risiko sanksi internasional.

Iran juga menyatakan telah menyepakati pembebasan biaya transit kapal di Selat Hormuz selama 60 hari sebagai bagian dari nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Namun, Teheran menegaskan tetap mempertahankan kedaulatannya atas jalur pelayaran strategis tersebut.

"Kedaulatan Selat Hormuz berada di tangan Iran dan Oman. Iran tidak akan melepaskan haknya atas Selat Hormuz dalam keadaan apa pun," tegas Ghalibaf.

Selain membahas ekspor minyak, Ghalibaf juga membantah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut aset Iran yang dicairkan akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat.

Menurut Ghalibaf, sekitar 12 miliar dollar AS atau setara Rp214,8 triliun dari total sekitar 24 miliar dollar AS atau sekitar Rp429,6 triliun aset Iran yang dibekukan di luar negeri akan masuk ke bank sentral Iran untuk digunakan membeli berbagai kebutuhan negara sesuai prioritas pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WASHINGTON, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) resmi memberikan izin sementara bagi penjualan minyak Iran hingga Agustus 2026 setelah adanya perundingan yang disebut “produktif” antara delegasi Teheran dan Washington di Swiss pada akhir pekan lalu. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

“Sebagai bagian dari kerangka tersebut, Treasury telah menerbitkan lisensi umum sementara selama 60 hari yang mengizinkan produksi, pengiriman, dan penjualan minyak Iran,” tulis Bessent dalam unggahan di X Senin (22/6/2026) seperti dikutip dari CNBC.

Izin tersebut berlaku hingga 21 Agustus 2026, kecuali diperpanjang oleh pemerintah AS.

AS Klaim Ada Kemajuan Besar dalam Negosiasi dengan Iran

Wakil Presiden AS JD Vance menyebut perundingan di Swiss menghasilkan “kemajuan besar”, meskipun Iran sempat mengklaim menutup Selat Hormuz pada akhir pekan lalu.

Namun, Komando Pusat AS (CENTCOM) menegaskan Selat Hormuz tidak benar-benar ditutup.

Vance juga menyampaikan bahwa Iran sepakat mengizinkan kembali inspektur dari International Atomic Energy Agency (IAEA) masuk ke wilayahnya.

Sementara itu, Bessent menyebut Iran turut berkomitmen menjaga kelancaran dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Blokade Laut AS Dicabut, Ekspor Minyak Iran Mulai Mengalir Lagi

Sebelumnya, Angkatan Laut AS pada Kamis pekan lalu mencabut blokade terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran.

Setelah itu, kapal tanker super Iran kembali mengaktifkan transponder pelacakan yang sempat dimatikan selama konflik. Kapal-kapal tersebut mulai meninggalkan Teluk Persia dengan muatan minyak.

Sebelum blokade diberlakukan pada April, Iran mengekspor lebih dari 1,5 juta barrel per hari (bpd), dengan sebagian besar tujuan ke China.

Namun, setelah blokade, ekspor turun tajam menjadi sekitar 260.000 bpd pada Mei.

Lalu Lintas Selat Hormuz Mulai Pulih

Selama konflik, lalu lintas kapal di Selat Hormuz sempat anjlok akibat serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang, memicu gangguan pasokan minyak global.

Padahal, sebelum konflik, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur strategis tersebut.

Arus pelayaran kembali meningkat setelah AS dan Iran menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada 17 Juni.

Data Kpler menunjukkan jumlah transit kapal naik menjadi 35 kapal pada Sabtu, lalu turun ke 17 kapal pada Minggu akibat ketidakpastian status Selat Hormuz.

Meski demikian, angka tersebut masih jauh di bawah kondisi normal, ketika lebih dari 100 kapal per hari melintas di Selat Hormuz.

Iran Wajib Gratiskan Transit Selama 60 Hari

Dalam kesepakatan tersebut, Iran diwajibkan memberikan akses pelayaran di Selat Hormuz tanpa biaya (toll free) selama 60 hari.

Setelah masa itu berakhir, Iran dijadwalkan berdiskusi dengan Oman dan negara-negara Teluk terkait mekanisme pengelolaan jalur strategis tersebut ke depan.

Kesepakatan ini juga membuka peluang pembahasan skema tarif pelayaran di Selat Hormuz pada masa mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,21% atau 37 poin ke Rp17.762 per dolar AS pada perdagangan Rabu (17/6/2026). Di sisi lain, indeks dolar AS (DXY) tidak berubah di level 99,53.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pasar keuangan. Dari global, kesepakatan damai antara AS-Iran membawa optimisme pasar.

"Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan yang memungkinkan Iran untuk melanjutkan ekspor minyak dan memperpanjang gencatan senjata," jelas Ibrahim, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, rincian kesepakatan perdamaian dirilis pada hari Selasa, di mana Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan itu akan mengesampingkan senjata nuklir untuk Teheran. Seorang pejabat AS juga mengatakan kesepakatan itu akan memungkinkan Iran untuk menjual minyak setelah penandatanganan.

Selain perkembangan Timur Tengah, Ibrahim mengatakan bahwa fokus pasar sekarang sepenuhnya tertuju pada pengumuman kebijakan pertama Federal Reserve di bawah Ketua Kevin Warsh. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, tetapi investor akan mencermati proyeksi ekonomi terbaru AS.

"Pasar sangat sensitif terhadap sinyal apa pun tentang apakah para pembuat kebijakan masih melihat ruang untuk pelonggaran di akhir tahun ini," kata Ibrahim.

Masih berkaitan dengan kebijakan moneter, perhatian pasar juga akan tertuju pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026. Menurutnya, RDG kali ini menjadi penting karena pada pekan lalu BI secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

"Dengan demikian, dalam beberapa waktu terakhir BI telah mengambil langkah agresif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut menjadi perhatian pasar, terutama karena rupiah sebelumnya sempat mengalami tekanan cukup besar terhadap dolar AS," jelasnya.

Dengan sejumlah sentimen yang menyertai pasar tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah pada perdagangan esok hari, Kamis (18/6/2026), akan ditutup melemah di rentang Rp17.760 hingga Rp17.800 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Ahad (24/5) mengatakan kemajuan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit. Rubio menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional dan bukan milik Iran.

"Kemajuan signifikan telah dicapai, meski belum final," kata Rubio kepada wartawan di New Delhi, merujuk pada perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.

Ia mengatakan AS bersama mitra di kawasan Teluk dalam 48 jam terakhir telah membuat kemajuan diplomatik terkait kerangka kesepakatan tersebut.

Menurut Rubio, jika berhasil, kesepakatan itu tidak hanya akan membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, tetapi juga mengatasi sejumlah isu utama terkait ambisi nuklir Iran pada masa lalu.

Namun, ia menegaskan kesepakatan tersebut membutuhkan penerimaan penuh dan kepatuhan dari Iran serta perundingan lanjutan mengenai perincian teknis.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menghubungi sejumlah pemimpin Timur Tengah pada Sabtu malam untuk membahas negosiasi dengan Iran.

Trump mengatakan kesepakatan tersebut sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.

"Tujuan akhirnya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata Rubio.

Ia menyebut program nuklir Iran merupakan persoalan teknis yang kemungkinan membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

"Kami lebih memilih menyelesaikan isu ini melalui jalur diplomatik," ujar Rubio.

Ia menambahkan dunia mungkin segera mendapat kabar baik, setidaknya terkait Selat Hormuz.

Iran diduga mulai memangkas produksi minyak di tengah blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

Melansir Bloomberg, langkah itu disebut sebagai upaya antisipatif Teheran untuk mencegah kapasitas penyimpanan minyak penuh, alih-alih menunggu tangki terisi maksimal.

"Teheran secara preventif mengurangi produksi minyak untuk mencegah mencapai batas kapasitas penyimpanan," demikian laporan Bloomberg yang mengutip seorang pejabat senior pada Minggu (3/5).

Namun, laporan tersebut tidak merinci asal negara pejabat yang menjadi sumber informasi itu.

Bloomberg juga menyebut para insinyur Iran memiliki kemampuan untuk menghentikan operasi sumur minyak dan kembali melanjutkan produksi dalam waktu singkat tanpa menyebabkan kerusakan signifikan.

Laporan serupa turut disampaikan media Rusia, RIA Novosti, yang menyebut Iran mulai menekan produksi minyak di tengah blokade maritim oleh AS.

Situasi ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran yang dilaporkan menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Selanjutnya, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata pada 8 April. Namun, pembicaraan lanjutan di Islamabad dilaporkan tidak membuahkan hasil.

Meski tidak ada laporan lanjutan terkait pertempuran, AS disebut mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Presiden AS Donald Trump pada Jumat lalu juga telah mengirim surat ke Kongres untuk mengumumkan berakhirnya aksi militer terhadap Iran. Dalam surat itu, ia menegaskan pasukan AS tetap akan berada di kawasan guna mengantisipasi potensi ancaman dari Teheran.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China tidak akan mematuhi sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap lima firma yang selama ini menjadi pembeli minyak Iran. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Iran pada Sabtu (2/5/2025), dikutip CNA.

China adalah konsumen utama minyak Iran, terutama melalui kilang-kilang independen yang mengandalkan minyak dengan harga diskon dari Iran. Saat ini, AS sedang mencoba untuk 'mencekik' pemasukan Teheran dari minyak melalui sanksi dan blokade maritim.

Berdasarkan perintah Kementerian Perdagangan China, terkait dengan sanksi yang diumumkan AS sejak tahun lalu, menyatakan bahwa sanksi-sanksi AS, "harus tidak diakui, diimplementasikan, atau dipatuhi."

Sanksi-sanksi AS dinilai "secara tak tepat melarang dan membatasi perusahaan-perusahaan China untuk menjalani ekonomi, perdagangan dan aktivitas terkait secara normal dengan negara ketiga ... dan menyalahi hukum internasional dan norma-norma dasar dalam hubungan pemerintahan internasional," demikian keterangan resmi Kementeri Perdagangan China.

Perintah dari Kementerian Perdagangan China berlaku untuk perusahaan yang terletak di Provinsi Shandong - Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical dan Shandong Shengxing Chemical. Selain itu dua perusahaan yang ada di kawasan China lain yakni Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery dan Hebei Xinhai Chemical Group juga mendapat instruksi serupa.

Bisnis.com, SEMARANG — Mata uang nasional Iran dilaporkan telah anjlok ke titik terendah di tengah tekanan blokade laut oleh Amerika Serikat (AS) serta kondisi inflasi yang kian memburuk.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Jumat (1/5/2026), nilai tukar mata uang nasional Iran, yakni rial di pasar terbuka sempat melemah hingga menembus 1,81 juta per dolar AS pada Rabu siang sebelum akhirnya pulih sebagian. Sebagai perbandingan, nilai tukar tersebut berada di kisaran 1,54 juta per dolar AS pada awal pekan ini, dan sekitar 811.000 per dolar AS pada periode yang sama setahun yang lalu

Selama dua bulan terakhir, pergerakan rial sempat dalam kondisi yang relatif stabil, setelah sebelumnya mengalami penurunan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan, termasuk pengerahan pasukan AS. Namun, tekanan kembali meningkat seiring eskalasi kebijakan blokade yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi Iran.

Adapun penurunan tajam terbaru ini juga dipicu oleh inflasi yang tidak terkendali, yang terus membebani perekonomian Iran. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kombinasi sanksi internasional dan persoalan internal Iran dalam pengelolaan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat.

Dalam aksi blokade oleh Angkatan Laut AS, Iran kian mendapat tekanan yang semakin kuat. Berdasarkan laporan yang beredar, AS saat ini telah menempatkan tiga kapal induk di kawasan tersebut dan berencana untuk menambah pasukan sekaligus peralatannya guna memperkuat aksi blokade di kawasan tersebut.

Menanggapi aksi blokade AS yang masih berlanjut hingga saat ini, pemerintah Iran telah menunjukkan sikap yang lebih keras dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, dan berjanji akan melawan blokade laut di perairan selatan Iran. Selain itu, di tengah ancaman Presiden AS Donald Trump, Pemerintah Iran juga telah berupaya memberdayakan provinsi-provinsi perbatasannya sendiri untuk mengimpor barang-barang kebutuhan pokok dengan memangkas birokrasi.

Tidak sampai di situ, Pemerintah Iran juga telah mengalokasikan dana sebesar US$1 miliar dari dana kekayaan negara untuk membeli bahan pangan. Pemerintah juga kembali menerapkan nilai tukar preferensial bersubsidi guna menekan harga barang, meskipun kebijakan ini menuai kekhawatiran terkait adanya potensi korupsi.

Sementara itu, dilansir dari laman Washington post, para ahli telah memperingatkan bahwa penurunan nilai rial berpotensi akan semakin memicu inflasi di negara ini, mengingat banyak barang impor seperti makanan, obat-obatan, elektronik, hingga bahan mentah yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.

Blokade yang dilakukan AS juga dinilai telah memangkas salah satu sumber utama pendapatan Iran, yakni ekspor minyak. Pembatasan dan penyitaan pengiriman minyak disebut telah menekan pendapatan negara secara signifikan. Meski demikian, para pemimpin Iran tetap optimis bahwa perekonomian yang telah dibangun untuk mandiri selama puluhan tahun di bawah sanksi internasional mampu bertahan menghadapi kesulitan ini.

Dalam upaya menghentikan aksi blokade, Iran sebelumnya sempat memberikan usulan kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas pencabutan blokade pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut AS. Namun, usulan tersebut ditolak tegas oleh Trump. Presiden AS tersebut menyebut bahwa blokade yang sedang berlangsung ini terlihat lebih efektif dibandingkan melakukan pengeboman.

“Blokade ini sedikit lebih efektif daripada pengeboman. Dan ini akan lebih buruk bagi mereka. Mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir,” ujar Trump, dikutip dari laman Washington post, Kamis (30/04/2026).

JAKARTA - Di tengah kebuntuan pasokan energi akibat blokade Selat Hormuz , mata dunia kini tertuju pada minyak Venezuela . CEO Chevron Corp, Mike Wirth memberikan sinyal positif sekaligus peringatan keras terkait upaya menghidupkan kembali raksasa minyak Amerika Selatan tersebut sebagai solusi krisis energi global.

Dalam wawancaranya di program Face the Nation CBS, Wirth menyebut perubahan kebijakan minyak Venezuela di bawah kepemimpinan presiden pelaksana, Delcy Rodríguez menjadi kemajuan besar. Namun ia menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk memicu banjir investasi asing yang diharapkan.

Era Baru Venezuela Pasca-Maduro

Setelah kejatuhan Nicolás Maduro pada Januari 2026, pemerintahan baru di bawah Delcy Rodríguez bergerak cepat menghapus kebijakan minyak nasionalis yang selama ini menghambat investor. Langkah ini diambil guna memikat kembali perusahaan migas raksasa, terutama dari Amerika Serikat.

Mengapa AS Kepincut Minyak Venezuela, Apa Istimewanya?



“Kebijakan ini bergerak ke arah yang positif, namun masih butuh banyak perbaikan. Mungkin belum cukup untuk mendatangkan tingkat investasi yang diinginkan,” ujar Wirth seperti dilansir Bloomberg.

Seperti diketahui Presiden Donald Trump kini gencar mendorong pemulihan produksi di Venezuela guna meredam lonjakan harga energi di dalam negeri. Wirth mengakui bahwa peningkatan produksi di sana akan sangat membantu keandalan pasokan energi di Amerika Serikat yang saat ini tertekan oleh konflik di Timur Tengah.

Meski demikian, Wirth memberikan catatan kritis terkait tantangan di lapangan, dimana banyak pekerja terampil telah beremigrasi. Maka kondisi ini membuat pemulihan industri sangat bergantung pada kembalinya para ekspatriat.

Mengapa Harga BBM di AS Tetap Mahal hingga Tembus Rp100 Ribu meski Produksi Melimpah? Ini Sebabnya



Infrastruktur minyak Venezuela juga butuh perbaikan total setelah bertahun-tahun terbengkalai. Wirth memperingatkan bahwa produksi minyak tidak bisa "dinyalakan" dalam sekejap. "Butuh teknik, rantai pasokan, kontrak, dan mobilisasi pekerja," tambahnya.

Mike Wirth juga menyatakan kewaspadaannya terhadap keputusan Trump yang menggunakan Defense Production Act untuk mendanai proyek energi federal secara darurat. Menurutnya, intervensi pemerintah dalam skala besar melalui dana federal membutuhkan ketelitian agar tidak merusak mekanisme pasar jangka panjang.

Di sisi lain, minat perusahaan minyak AS terhadap Venezuela dilaporkan terus tumbuh. Sejumlah eksekutif minyak yang bertemu Rodríguez di Caracas pekan lalu mendesak adanya jaminan keamanan investasi sebelum mereka menanamkan modal besar-besaran.

KOMPAS.com-Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi baru terhadap kilang minyak independen di China. Langkah ini muncul menjelang lanjutan pembicaraan damai antara Washington dan Teheran.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menargetkan Hengli Petrochemical di Dalian. Kilang ini disebut sebagai salah satu pembeli terbesar minyak mentah dan produk petroleum dari Iran.

Kantor Pengawasan Aset Asing atau Office of Foreign Assets Control (OFAC) juga menjatuhkan sanksi kepada sekitar 40 perusahaan pelayaran dan kapal. Mereka dituding menjadi bagian dari armada bayangan Iran untuk mengangkut minyak ke pasar global.

Pemerintah China menolak langkah tersebut. Kedutaan Besar China di Washington menyatakan sanksi sepihak tidak sah dan merugikan perdagangan normal.

“Kami menyerukan AS untuk berhenti mempolitisasi isu perdagangan dan teknologi serta menggunakannya sebagai senjata dan alat, dan berhenti menyalahgunakan berbagai jenis sanksi untuk menyerang perusahaan-perusahaan China,” ujar juru bicara kedutaan dalam pernyataan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Langkah ini melanjutkan kebijakan sebelumnya. Tahun lalu, Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kilang seperti Hebei Xinhai Chemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, dan Shandong Shengxing Chemical.

Sanksi tersebut memicu hambatan operasional. Kilang kesulitan memperoleh pasokan minyak mentah dan harus menjual produk dengan nama berbeda. Industri ini menyumbang sekitar seperempat kapasitas penyulingan China. Margin usaha tetap tipis di tengah lemahnya permintaan domestik.

Data perusahaan analitik Kpler menunjukkan China menyerap lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran pada 2025. Hubungan dagang kedua negara tetap kuat meski ada tekanan sanksi.

Efektivitas sanksi terhadap kilang independen dinilai terbatas. Sejumlah ahli menilai perusahaan ini relatif terlindungi karena minim keterkaitan dengan sistem keuangan Amerika Serikat.

Tekanan lebih besar dinilai muncul jika sanksi menyasar lembaga keuangan. Pemerintah Amerika Serikat mulai mengarah ke langkah tersebut.

Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut kebijakan ini sebagai upaya menekan Iran.

“Departemen Keuangan akan terus mempersempit jaringan kapal, perantara, dan pembeli yang diandalkan Iran untuk memindahkan minyaknya ke pasar global,” ujarnya.

Bessent juga mengungkap pendekatan ke sektor perbankan. Ia menyebut pemerintah telah mengirim surat kepada dua bank di China terkait potensi aliran dana Iran.

Kondisi pasar ikut berubah. Kilang kecil di China kini membeli minyak Iran dengan harga premium di atas minyak Brent. Situasi ini muncul setelah pencabutan sementara sanksi terhadap minyak Iran di laut mendorong ekspektasi permintaan dari India.

Pekan lalu, Amerika Serikat mengakhiri pelonggaran tersebut. Akses Iran ke pasar global kembali tertekan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan bahwa jalur diplomatik untuk mengakhiri konflik di Iran berpotensi kembali dibuka pekan ini, menyusul gagalnya perundingan pada akhir pekan yang berujung pada keputusan Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.

“Anda sebaiknya tetap berada di sana [Islamabad], karena sesuatu bisa terjadi dalam dua hari ke depan, dan kami lebih condong untuk menuju ke sana,” ujar Trump seperti dikutip BBC, Rabu (15/6/2026).

Komentar tersebut disampaikan di tengah konfirmasi militer AS bahwa tidak ada kapal yang berhasil melintasi blokade terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran dalam 24 jam pertama operasi.

Kondisi kebuntuan ini memicu ketidakpastian terhadap keberlanjutan gencatan senjata dua pekan yang dijadwalkan berakhir pekan depan.

Hingga kini, Teheran belum memberikan respons resmi. Namun, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menilai sangat mungkin perundingan akan kembali dilanjutkan.

Pejabat dari kawasan Teluk, Pakistan, dan Iran mengindikasikan bahwa tim negosiasi dari Washington dan Teheran berpotensi kembali ke Pakistan dalam waktu dekat, meski jadwal belum difinalisasi.

Optimisme terhadap kelanjutan diplomasi turut meredakan tekanan di pasar energi, dengan harga minyak acuan terkoreksi ke bawah US$100 pada Selasa.

Iran secara de facto telah menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dan gas global sejak menjadi target serangan udara AS dan Israel pada 28 Februari 2026.

Sebagai respons, lebih dari selusin kapal perang AS dan sekitar 10.000 personel militer dikerahkan untuk menegakkan blokade terhadap seluruh kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran, secara efektif memutus salah satu urat nadi ekonomi negara tersebut.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan tekanan maksimal terhadap Teheran dengan menargetkan dua sumber utama pendapatan negara, yakni ekspor minyak dan pungutan transit dari kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom) melaporkan bahwa enam kapal dagang mematuhi instruksi untuk berbalik arah dalam 24 jam pertama operasi.

Namun demikian, analisis data pelacakan kapal oleh BBC menunjukkan setidaknya empat kapal yang terkait Iran tetap berhasil melintasi Selat Hormuz, termasuk dua yang sebelumnya berlabuh di pelabuhan Iran. Selain itu, tiga kapal non-Iran juga tercatat melintasi selat setelah blokade diberlakukan.

Perundingan tingkat tinggi di Islamabad pada akhir pekan berakhir tanpa kesepakatan, dengan Washington menyatakan Teheran menolak persyaratan yang diajukan.

Isu ambisi nuklir Iran menjadi titik krusial. Amerika Serikat mengusulkan penghentian pengayaan uranium selama 20 tahun, sementara Iran hanya bersedia menghentikan selama lima tahun.

Di tengah peringatan International Monetary Fund bahwa konflik berpotensi menyeret ekonomi global ke dalam resesi, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa “sedikit tekanan ekonomi” merupakan harga yang layak demi stabilitas keamanan jangka panjang.

Pada saat yang sama, China mengecam langkah blokade sebagai tindakan “berbahaya dan tidak bertanggung jawab” yang berisiko memperparah eskalasi serta melemahkan kesepakatan gencatan senjata yang sudah rapuh.

Di sisi lain, Israel dan Lebanon sepakat membuka jalur negosiasi langsung pascapertemuan di Washington, yang dipicu oleh serangan udara Israel terhadap kelompok Hezbollah yang didukung Iran.

Pertemuan di Departemen Luar Negeri AS tersebut menjadi kontak langsung pertama kedua negara sejak 1993, dinilai “produktif” oleh perwakilan Lebanon dan disebut membuka jalan menuju “era baru perdamaian” oleh pihak Israel.

Seorang pejabat AS menegaskan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara perundingan AS–Iran di Islamabad dengan dialog Israel–Lebanon di Washington.

KOMPAS.com - India kembali mengimpor minyak mentah dari Iran untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, di tengah konflik Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global, terutama melalui Selat Hormuz.

Dikutip dari Reuters, Minggu (5/4/2026), Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India menyatakan, para penyuling domestik telah mengamankan kebutuhan minyak, termasuk dari Iran, tanpa hambatan dalam mekanisme pembayaran.

“Di tengah gangguan pasokan Timur Tengah, para penyuling minyak India telah mengamankan kebutuhan minyak mentah mereka, termasuk dari Iran; dan tidak ada hambatan pembayaran untuk impor minyak mentah Iran,” demikian pernyataan kementerian tersebut, Minggu (5/4/2026).

Langkah ini menjadi yang pertama sejak 2019, ketika India menghentikan impor minyak Iran akibat tekanan Amerika Serikat (AS) setelah pengecualian sanksi tidak lagi diperpanjang.

Sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia, India sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.

Data terbaru menunjukkan hampir 50 persen kebutuhan energi India, senilai 180 miliar dollar AS pada 2024, berasal dari kawasan tersebut.

Sanksi Dilonggarkan Sementara

Bulan lalu, AS memberikan kelonggaran sementara berupa pencabutan sanksi selama 30 hari terhadap pembelian minyak Iran. Kebijakan ini diambil untuk meredakan kekurangan pasokan global di tengah eskalasi konflik.

India pun memanfaatkan momentum tersebut untuk mengamankan kebutuhan minyak mentahnya dalam beberapa bulan ke depan.

Kementerian Perminyakan India menegaskan, negara tersebut mengimpor minyak dari lebih dari 40 negara, dengan perusahaan memiliki fleksibilitas penuh dalam memilih sumber pasokan berdasarkan pertimbangan komersial.

Selain minyak mentah, India juga tercatat mengimpor 44.000 metrik ton gas petroleum cair (LPG) dari Iran. Kargo tersebut tiba di pelabuhan barat Mangalore pada Rabu (1/4) dan langsung dibongkar.

Dampak Konflik ke Pasokan Energi

Konflik antara AS, Israel, dan Iran sejak akhir Februari telah memicu gangguan signifikan terhadap pasar energi global.

Serangan udara yang dilancarkan pada 28 Februari menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta wilayah lain seperti Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.

Serangan tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, sekaligus mengganggu pasar global dan penerbangan.

Setidaknya 13 personel militer AS dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam konflik tersebut.

Eskalasi konflik juga mendorong kenaikan harga energi dan mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sebagian besar pengiriman minyak dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang