Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai tingginya biaya administrasi (admin fee) yang dikenakan platforme-commerceseperti Shopee dan Tokopedia Cs berisiko mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih kesocial commerceseperti Instagram hingga TikTok.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan dampak dari tingginya biaya admin tidak hanya menekan margin pelaku UMKM, tetapi juga memengaruhi permintaan konsumen.

“Dampak dari tingginya biaya admin bukan hanya ke margin pelaku UMKM yang berjualan die-commercesaja, tetapi juga ke permintaan konsumen,” kata Huda, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, pelaku usaha secara alamiah akan membebankan atau setidaknya membagi beban biaya tersebut kepada konsumen. Harga barang pun cenderung menjadi lebih mahal, terlebih biaya administrasi umumnya bersifatad valorematau berbentuk persentase dari nilai transaksi.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, Huda memprediksi akan terjadi migrasi transaksi ke kanalsocial commerceseperti Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun TikTok.

“Jika seperti itu, akan ada banyak migrasi kesocial commerceseperti transaksi via IG, FB, WA, ataupun TikTok [non TikTok Shop]. Apalagi jika tokonya sudah dipercaya oleh konsumen. Mereka bisa pindah kesocial commerceyang memang tidak ada biaya administrasi dan sebagainya,” jelasnya.

Di sisi lain, Huda menilai penetapan batas maksimalfeebukan menjadi kewenangan UMKM karena pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar.

Namun, dia mengingatkan struktur pasar yang mengarah pada duopoli berpotensi membuat perusahaan leluasa menentukan biaya administrasi tinggi, sehingga diperlukan kajian terkait dengan persaingan usaha.

Lebih lanjut, Huda mendukung langkah pemerintah dengan memberikan insentif atau biaya administrasi rendah untuk produk dalam negeri sebagai bentuk perlindungan terhadap produsen lokal.

“Produk dari impor biar saja harganya mahal dan memang seharusnya mahal. Yang kita lindungi adalah produsen produk dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada informasi terkait dengan origin of product. Ini yang selalu kita suarakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait besaran biaya di platform digital yang kian menekan margin usaha.

Maman menyebut besaranfeedi platforme-commerceyang sebelumnya berada di kisaran 2%, 3%, hingga 5%, bahkan 5%–10% yang masih dinilai masuk akal. Namun, kini angkanya melonjak hingga 20%–25%.

“Kalau masih di 5–10% yangmargin fee, itu mungkin masihmake sense. Ini sekarang sampai di angka 25%, 20–25%,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Untuk itu, Kementerian UMKM tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Aturan tersebut saat ini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Namun, dia mengakui intervensi pemerintah terhadap mekanisme penetapanfeetersebut tidak mudah karena kerap terbentur argumentasi mekanisme pasar. Pemerintah, sambung dia, juga menghadapi kendala dalam mengontrol data akibat ketentuan perlindungan data pribadi.

Meski begitu, Maman memastikan aturan tersebut tidak secara langsung mengatur besaranmarketing feemaupuncharging feeyang diterapkan platform digital. Adapun nantinya, pemerintah akan memprioritaskan pemberian insentif khusus bagi UMKM yang menggunakan dan memproduksi bahan baku lokal.

“Kita tidak atur masalahmarketing fee, charging feesegala macam. Tapi yang kita atur adalah siapapun dia, UMKM usaha mikro kecil menengah dan memproduksi bahan lokal dia wajib diberikan insentif khusus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai tingginya biaya administrasi (admin fee) yang dikenakan platforme-commerceseperti Shopee dan Tokopedia Cs berisiko mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih kesocial commerceseperti Instagram hingga TikTok.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan dampak dari tingginya biaya admin tidak hanya menekan margin pelaku UMKM, tetapi juga memengaruhi permintaan konsumen.

“Dampak dari tingginya biaya admin bukan hanya ke margin pelaku UMKM yang berjualan die-commercesaja, tetapi juga ke permintaan konsumen,” kata Huda, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, pelaku usaha secara alamiah akan membebankan atau setidaknya membagi beban biaya tersebut kepada konsumen. Harga barang pun cenderung menjadi lebih mahal, terlebih biaya administrasi umumnya bersifatad valorematau berbentuk persentase dari nilai transaksi.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, Huda memprediksi akan terjadi migrasi transaksi ke kanalsocial commerceseperti Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun TikTok.

“Jika seperti itu, akan ada banyak migrasi kesocial commerceseperti transaksi via IG, FB, WA, ataupun TikTok [non TikTok Shop]. Apalagi jika tokonya sudah dipercaya oleh konsumen. Mereka bisa pindah kesocial commerceyang memang tidak ada biaya administrasi dan sebagainya,” jelasnya.

Di sisi lain, Huda menilai penetapan batas maksimalfeebukan menjadi kewenangan UMKM karena pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar.

Namun, dia mengingatkan struktur pasar yang mengarah pada duopoli berpotensi membuat perusahaan leluasa menentukan biaya administrasi tinggi, sehingga diperlukan kajian terkait dengan persaingan usaha.

Lebih lanjut, Huda mendukung langkah pemerintah dengan memberikan insentif atau biaya administrasi rendah untuk produk dalam negeri sebagai bentuk perlindungan terhadap produsen lokal.

“Produk dari impor biar saja harganya mahal dan memang seharusnya mahal. Yang kita lindungi adalah produsen produk dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada informasi terkait dengan origin of product. Ini yang selalu kita suarakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait besaran biaya di platform digital yang kian menekan margin usaha.

Maman menyebut besaranfeedi platforme-commerceyang sebelumnya berada di kisaran 2%, 3%, hingga 5%, bahkan 5%–10% yang masih dinilai masuk akal. Namun, kini angkanya melonjak hingga 20%–25%.

“Kalau masih di 5–10% yangmargin fee, itu mungkin masihmake sense. Ini sekarang sampai di angka 25%, 20–25%,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Untuk itu, Kementerian UMKM tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Aturan tersebut saat ini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Namun, dia mengakui intervensi pemerintah terhadap mekanisme penetapanfeetersebut tidak mudah karena kerap terbentur argumentasi mekanisme pasar. Pemerintah, sambung dia, juga menghadapi kendala dalam mengontrol data akibat ketentuan perlindungan data pribadi.

Meski begitu, Maman memastikan aturan tersebut tidak secara langsung mengatur besaranmarketing feemaupuncharging feeyang diterapkan platform digital. Adapun nantinya, pemerintah akan memprioritaskan pemberian insentif khusus bagi UMKM yang menggunakan dan memproduksi bahan baku lokal.

“Kita tidak atur masalahmarketing fee, charging feesegala macam. Tapi yang kita atur adalah siapapun dia, UMKM usaha mikro kecil menengah dan memproduksi bahan lokal dia wajib diberikan insentif khusus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi menilai langkah insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpeluang mendongkrak skala bisnis UMKM.

Melalui skema ini, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun memperoleh tarif PPh final 0%, sedangkan UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final 0,5%.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kepastian kebijakan tersebut bakal memberi dorongan signifikan bagi pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

“Kebijakan ini akan memberikan kepastian dan kemudahan terkait pajak bagi UMKM, apalagi sifatnya permanen,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Menurut Wijayanto, insentif permanen ini berpotensi menciptakan ruang bernafas bagi pelaku usaha dalam jangka pendek, terutama melalui penyederhanaan administrasi dan pengurangan beban biaya pajak.

Namun, Wijayanto menilai manfaat paling besar justru terlihat dalam jangka panjang, ketika UMKM terdorong untuk masuk ke sektor formal dan meningkatkan skala bisnis mereka.

Meski memberikan insentif pajak, kebijakan ini diperkirakan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara, lantaran kontribusinya yang relatif kecil.

“Tujuan utama dari program ini untuk membuat UMKM masuk ke sistem perpajakan, sehingga jika mereka naik kelas nantinya, mereka sudah terbiasa membayar pajak sehingga tax base kita akan meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara dari sisi PPh baru akan terasa dalam jangka menengah dan panjang, yang diperoleh dari perluasan basis pajak dan peningkatan omzet wajib pajak.

Namun demikian, Wijayanto menilai kebijakan ini dapat memicu peningkatan omzet secara tidak langsung. Dia menilai, kepastian ini membuat UMKM lebih tertarik untuk bermigrasi dari sektor informal menjadi formal.

“Artinya akses terhadap fasilitas perbankan dan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk pasar ekspor, akan semakin terbuka,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan keputusan untuk mempermanenkan tarif PPh final bagi UMKM telah dibahas dan diputuskan pemerintah.

“Maksudnya permanen sampai batas waktu yang tidak tentukan. Ya sudah [diputuskan], memang sudah dibahas,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian insentif PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM itu untuk meringankan beban pajak. Di samping itu, insentif tersebut juga untuk menyederhanakan kewajiban administrasi.

“Terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” kata Airlangga dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).