Jakarta (ANTARA) - BUMN PTPN IV PalmCo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kami sangat terbantu sekali dengan ikan bilih ini terutama untuk menyekolahkan anak-anak

Kabupaten Tanah Datar (ANTARA) - Sejak bertahun-tahun Danau Singkarak, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di selingkaran danau tektonik tersebut.

Danau dengan luas kurang lebih 107 kilometer persegi dan kedalaman 268 meter tersebut menjadi jantung atau urat nadi perekonomian bagi masyarakat sekitar.

Tidak hanya kekayaan sumber daya alam yang tersimpan di dalamnya, keindahan dan bentangan alam yang disuguhi perbukitan hijau juga menjadi daya tarik wisatawan kerap mengunjungi Danau Singkarak.

Di kawasan danau purba ini jugalah terdapat populasi ikan bilih. Ikan endemik dengan nama latin mystacoleucus padangensis yang merupakan primadona sekaligus menjadi mata pencaharian utama masyarakat di sekitar Danau Singkarak.

Hampir seluruh masyarakat di pinggiran danau ini menggantungkan hidupnya dari ikan bilih. Ada yang bekerja sebagai nelayan, pengepul hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ikan bilih.

Salah satunya Elvi Rita (52), warga Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar yang sudah menjalankan usaha pengolahan ikan bilih belasan tahun lamanya.

Dari usahanya itu, Elvi berhasil menyekolahkan ketiga anaknya hingga menjadi sarjana. Anak pertamanya lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) yang saat ini sedang menunggu penempatan kerja di salah satu bank himpunan bank milik negara (Himbara). Anak keduanya, sedang merintis bisnis travel, dan terakhir anak bungsunya seorang anggota polisi.

"Seluruh biaya pendidikan ketiga anak saya berasal dari pengolahan ikan bilih," kata dia.

Menariknya, dari usaha pengolahan ikan bilih yang dijalankannya, Elvi bisa mempekerjakan lima hingga sembilan warga lokal dalam sehari. Jika pasokan ikan sedang melimpah, ia mempekerjakan sembilan ibu-ibu rumah tangga. Namun, jika hasil tangkapan nelayan sedang turun hanya ada dua atau tiga yang dipekerjakan.

Pada umumnya pekerja ikan bilih memiliki anak yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kuliah. Dalam sehari, pekerja bisa mendapatkan upah rentang Rp20 ribu hingga Rp100 ribu atau tergantung berapa banyak ia mampu membersihkan ikan bilih.

"Setiap satu kilogram ikan bilih yang dibersihkan pekerja, saya membayarnya Rp4 ribu," sebut dia.

Keberadaan dan keberkahan ikan bilih tidak hanya dirasakan oleh nelayan, pengepul atau pelaku UMKM, tetapi juga oleh para sopir angkutan umum dari daerah Malalo tujuan Kota Bukittinggi atau Kota Padang Panjang. Sebab, selama ini mereka juga mengandalkan biaya sewa penumpang yang berjualan ikan bilih ke dua daerah tersebut.

"Masyarakat di sini sangat tergantung sekali dengan ikan bilih," ujarnya.

Di toko pengolahan ikan bilih miliknya, Elvi menjual berbagai macam produk seperti rendang ikan bilih, goreng bilih original, goreng bilih krispi, rendang pensi dan serundeng bilih. Aneka macam kuliner itu juga dijual di pusat oleh-oleh ternama yang ada di Sumatera Barat.

Tidak hanya menjual atau menerima pesanan dari pusat oleh-oleh yang ada di Ranah Minang, olahan ikan bilih miliknya juga dijual ke berbagai provinsi di Tanah Air. Bahkan, beberapa kali Ibu tiga anak ini juga mengirimkan ikan bilih goreng ke luar negeri.

"Kebetulan hari ini ada pesanan satu kilogram ikan bilih goreng untuk dikirim ke California, Amerika Serikat. Sebelumnya, saya juga mengirimkan oleh-oleh ikan bilih ke Kanada," kata dia.

Dalam sebulan, ia bisa meraup omzet Rp10 hingga Rp15 juta. Bahkan, pada saat menjelang Idul Fitri, jual beli ikan bilih olahan miliknya bisa menghasilkan Rp20 juta hingga Rp30 juta. Selain Lebaran, menjelang pergantian tahun baru juga menjadi momentum tingginya permintaan konsumen dengan omzet berkisar di angka Rp10 juta.

Perjuangan Elvi menghidupi ketiga anaknya hingga berhasil juga dilalui oleh Maria Ulfa (50). Warga di sekitar Danau Singkarak ini telah berdagang ikan bilih dari pasar ke pasar belasan tahun lamanya.

Sejak 2007 ia sudah mulai berjualan ikan bilih ke Pasar Koto Baru di Kabupaten Tanah Datar, Pasar Kota Padang Panjang, hingga pasar tradisional di Kota Bukittinggi. Sudah 19 tahun lamanya ia berdagang ikan bilih hingga ketiga anaknya berhasil menjadi sarjana.

"Tiga anak saya sudah sarjana dari usaha berdagang ikan bilih, sekarang tinggal satu lagi yang masih menempuh sekolah dasar," kata Maria.

Maria mengatakan untuk menyekolahkan keempat anaknya, ia harus bekerja keras membanting tulang agar pendidikan mereka tidak terputus. Selama belasan tahun pula, ia setiap pagi harus bangun lebih awal demi mendapatkan ikan bilih dari nelayan untuk direbus dan kembali dijual ke pasar.

Rata-rata Maria bisa menjual 10 kilogram ikan bilih segar ke berbagai pasar yang ia kunjungi dengan omzet per hari berkisar Rp1 juta. Paling mahal, satu kilogram ikan bilih dijual dengan harga Rp100 ribu.

"Kami sangat terbantu sekali dengan ikan bilih ini terutama untuk menyekolahkan anak-anak," ujar dia.

Pada saat bencana banjir bandang melanda Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Maria bersama pedagang ikan bilih lainnya sempat tidak berjualan selama satu bulan. Sebab, jalan menuju pasar-pasar yang dikunjungi banyak yang terputus.

Imbasnya, masyarakat hanya mengandalkan bantuan logistik yang disalurkan pemerintah maupun para donatur. Namun, setelah akses jalan kembali bisa dilintasi, ia bersama pedagang lainnya kembali bangkit agar dapur terus berasap dan sekolah anak terus berlanjut.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipe mencatat produk sabun batangan dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia mendapat pemesanan dari Taiwan sebesar 1,5 juta batang senilai 300 ribu dolar AS atau Rp4 miliar hingga akhir 2025.

Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo mengatakan pembelian ini dilakukan oleh importir Taiwan Tan Lay Enterprise Co Ltd, yang mana jumlahnya meningkat sekitar 30-40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Semoga produk-produk UMKM Indonesia yang lain juga dapat menembus pasar Taiwan dan mengikuti langkah ini, berkelanjutan dan bertumbuh," ujar Arif dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Arif menyampaikan importir Taiwan tersebut juga tertarik dengan produk peralatan rumah tangga berbahan plastik.

Minat ini akan menjadi masukan penting untuk pemetaan terhadap potensi perluasan kerja sama selanjutnya.

Sementara itu, Direktur Tan Lay Long menyatakan transaksi sabun batang yang terjadi merupakan buah kerja sama antara Tan Lay dan KDEI Taipei.

Produk-produk Indonesia tersebut terutama digunakan untuk pelengkap produk bingkisan (hampers) dan suvenir.

"Pada 2024, terjadi transaksi sebanyak 1 juta sabun batang asal Indonesia. Sabun ini digunakan sebagai pelengkap untuk produk hampers dan suvenir. Penggunaan sabun asal Indonesia meningkat menjadi 1,5 juta," kata Long.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia dengan Taiwan mencapai 8,46 miliar dolar AS pada Januari hingga Oktober 2025.

Ekspor Indonesia ke Taiwan tercatat sebesar 4,71 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Taiwan 3,75 miliar dolar AS. Indonesia surplus terhadap Taiwan sebesar 955,80 juta dolar AS.

Sementara, pada 2024, total perdagangan Indonesia adalah sebesar 10,65 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Taiwan adalah 6,69 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Taiwan 3,97 miliar dolar AS. Indonesia surplus 2,72 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

UMKM yang naik kelas, memperluas omzet, dan bertransformasi menjadi usaha formal akan secara alami masuk ke dalam radar administrasi perpajakan.

Jakarta (ANTARA) - Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64,2 juta hingga 65 juta unit usaha, mencakup hampir seluruh unit usaha (99,99 persen) dan menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.

Besarnya peranan UMKM tersebut membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap UMKM, termasuk salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dengan menawarkan program pembinaan dan pengembangan usaha khusus untuk UMKM yang disebut Business Development Services (BDS).

Program BDS yang dijalankan Ditjen Pajak tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang reformasi pendekatan pembinaan wajib pajak. Inisiatif ini mulai diperkenalkan secara bertahap sejak pertengahan dekade 2010-an, ketika otoritas pajak menyadari bahwa struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM membutuhkan strategi nonkoersif untuk memperluas basis pajak.

Sejak 2015, BDS mulai diuji coba di sejumlah kantor pelayanan pajak, sebagai model pembinaan usaha yang mengintegrasikan edukasi perpajakan dengan penguatan kapasitas bisnis. Pendekatan ini kemudian dilembagakan secara lebih sistematis pada 2018, melalui pedoman internal DJP, yang menempatkan BDS sebagai agenda rutin pembinaan UMKM di seluruh unit vertikal.

Dalam kurun waktu hampir satu dekade, skala program BDS berkembang signifikan. Hingga beberapa tahun terakhir, Ditjen Pajak melaporkan bahwa lebih dari 200 ribu pelaku UMKM telah terlibat langsung dalam berbagai kegiatan BDS di seluruh Indonesia.

Angka ini mencerminkan jangkauan program yang luas, mengingat setiap kantor pelayanan pajak diwajibkan menyelenggarakan kegiatan pembinaan UMKM secara berkala. Pada tingkat operasional, satu kegiatan BDS, umumnya melibatkan puluhan UMKM, namun secara agregat membentuk basis pembinaan nasional yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Secara ekonomi, fokus pembinaan UMKM melalui BDS memiliki justifikasi yang kuat. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional.

Sementara di sisi lain, tingkat formalitas dan kepatuhan pajak segmen ini masih relatif rendah. Sebelum berbagai upaya pembinaan diperkuat, jumlah UMKM yang tercatat aktif sebagai pembayar pajak hanya berkisar satu, hingga dua juta unit usaha, jauh di bawah total populasi UMKM yang mencapai lebih dari 60 juta unit.

Kesenjangan inilah yang coba dijembatani melalui pendekatan program BDS sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan supaya UMKM bukan hanya masif bertumbuh, tetapi juga naik kelas, dengan berbagai peningkatan kapasitas yang diberikan.

Pendekatan inklusif

Secara umum, pendekatan BDS yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah desainnya yang berbasis kemitraan. Program ini tidak diposisikan sebagai kegiatan sepihak otoritas pajak, melainkan sebagai ruang kolaborasi lintas sektor.

Dalam pelaksanaannya, Ditjen Pajak menggandeng pemerintah daerah, kementerian teknis, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, serta platform digital untuk membentuk ekosistem pendukung UMKM. Melalui kemitraan tersebut, pembinaan tidak berhenti pada aspek perpajakan, tetapi meluas ke manajemen usaha, pemasaran, pembiayaan, hingga digitalisasi bisnis.

Pendekatan inklusif ini berdampak langsung pada kualitas data dan relasi fiskal, dan dampak tersebut dapat ditelusuri melalui sejumlah indikator statistik yang tersedia. Hingga akhir dekade 2010-an, jumlah UMKM nasional diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta unit usaha, namun hanya sekitar 1,5 juta yang tercatat aktif sebagai wajib pajak.

Kesenjangan data yang sangat lebar ini menjadi latar belakang utama desain BDS sebagai instrumen perluasan basis data melalui pembinaan. Melalui kegiatan BDS yang secara agregat telah menjangkau lebih dari 200 ribu UMKM sejak diperkenalkan, Ditjen Pajak memperoleh akses langsung terhadap identitas usaha, karakteristik kegiatan ekonomi, serta kesiapan administratif pelaku usaha yang sebelumnya berada di luar radar formal perpajakan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh pemahaman, keadilan, dan kepercayaan. Studi Sri Wahyuni, dalam JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara menegaskan bahwa pemahaman atas peraturan perpajakan dan persepsi keadilan sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela UMKM.
Temuan ini diperkuat oleh penelitian Syamsuri Rahim dkk, dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi (JEBMA) yang menekankan peran moral pajak dan kepercayaan terhadap negara sebagai faktor kunci kepatuhan, terutama pada usaha kecil yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman pelayanan dan pembinaan dari otoritas pajak.

Sejalan dengan itu, penelitian Eka Puspita Handayani dkk, dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi pajak yang berkelanjutan, disertai peningkatan kepercayaan kepada otoritas pajak, secara simultan meningkatkan kepatuhan UMKM. Sementara itu riset Iyan Suryanto dan Rizki Noor Abrilia Fitri, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis menegaskan pentingnya pemahaman dan kesadaran perpajakan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut konsisten dengan rekomendasi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengenai pendekatan berbasis layanan dan pembinaan administratif, yang menjadi landasan konseptual bagi program BDS Ditjen Pajak sebagai instrumen kemitraan fiskal inklusif.

Kepatuhan sukarela

Tren peningkatan kontribusi pajak UMKM dapat dibaca sebagai proses gradual yang berjalan seiring perubahan pendekatan kebijakan. Pada akhir dekade 2010-an, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan yang dibayar sendiri memang masih berada di kisaran dua persen, mencerminkan dominasi sektor informal, keterbatasan pencatatan usaha, serta rendahnya kepatuhan sukarela.

Sejak penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM dan diperkuat dengan pendekatan pembinaan melalui BDS, terjadi pergeseran pola. Basis wajib pajak UMKM yang terdaftar dan aktif mulai meningkat, tercermin dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki NPWP, melaporkan SPT, serta melakukan pembayaran pajak secara rutin, meskipun dengan nilai nominal yang relatif kecil per wajib pajak.

Memasuki awal dekade 2020-an, tren ini semakin menguat seiring integrasi BDS dengan program literasi keuangan, digitalisasi administrasi, dan pemanfaatan data lintas instansi.

Kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan PPh secara bertahap bergerak naik, tidak lagi stagnan di bawah dua persen, tetapi menunjukkan kecenderungan meningkat, sejalan dengan membaiknya kualitas kepatuhan dan basis data.

Peningkatan tersebut lebih bersifat struktural daripada lonjakan jangka pendek, karena ditopang oleh perluasan basis pajak, bukan sekadar kenaikan tarif. Dalam kerangka ini, BDS berperan sebagai katalis transformasi, mengubah UMKM dari objek kebijakan menjadi mitra fiskal yang secara bertahap memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Dengan demikian, BDS berperan mengubah kondisi tersebut secara bertahap, dengan meningkatkan kesiapan administratif UMKM. Pembinaan pembukuan sederhana, pemahaman tarif pajak final UMKM, serta literasi sistem perpajakan digital membuat pelaku usaha lebih siap masuk ke dalam sistem formal.

Dalam konteks implementasi Coretax, BDS juga berfungsi sebagai ruang transisi agar digitalisasi administrasi perpajakan tidak menciptakan eksklusi baru bagi UMKM yang belum siap secara teknologi.

Sejumlah negara berkembang telah menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan berbasis layanan dan kemitraan dengan pelaku usaha kecil mampu meningkatkan kepatuhan sukarela secara berkelanjutan.

Brasil sering dijadikan rujukan melalui program "Simples Nacional", yang tidak hanya menyederhanakan pajak UMKM, tetapi juga diiringi pendampingan administratif dan integrasi layanan. Kajian kebijakan menunjukkan bahwa, meskipun kontribusi fiskal awal relatif kecil, basis wajib pajak formal tumbuh pesat dan dalam jangka menengah memperkuat stabilitas penerimaan negara, terutama di tingkat subnasional.

Contoh lainnya adalah Afrika Selatan, yang melalui "Small Business Tax Regime" dan pendekatan edukatif dari "South African Revenue Service" menekankan layanan, asistensi kepatuhan, dan komunikasi yang membangun kepercayaan. Di India, reformasi pajak pascapenerapan "Goods and Services Tax" disertai program literasi, "handholding", dan fasilitasi kepatuhan bagi usaha kecil, yang secara bertahap memperluas basis pajak, meskipun penerimaan awal tidak langsung melonjak.

Sementara itu, Rwanda dan Ghana kerap dikutip dalam "policy brief" Bank Dunia dan OECD sebagai contoh negara berpendapatan menengah bawah yang berhasil meningkatkan kepatuhan UMKM melalui kombinasi edukasi, simplifikasi administrasi, dan pendekatan layanan.

Pengalaman negara-negara tersebut memperkuat argumen bahwa pembinaan berbasis layanan memang tidak menghasilkan dampak fiskal instan, tetapi memberikan efek kumulatif yang signifikan terhadap kepatuhan, basis pajak, dan stabilitas penerimaan jangka panjang.

Perluasan basis pajak

Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, kontribusi BDS yang paling nyata adalah pada perluasan basis pajak dan basis data. UMKM yang naik kelas, memperluas omzet, dan bertransformasi menjadi usaha formal akan secara alami masuk ke dalam radar administrasi perpajakan.

Proses ini menciptakan sumber penerimaan baru yang lebih berkelanjutan dibandingkan intensifikasi pada basis pajak yang sempit. secara empiris dan terukur, dan selanjutnya ada beberapa persentase dan nilai kuantitatif yang pernah dirilis secara resmi dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak, Nota Keuangan, serta kajian Bank Dunia-OECD yang sering dijadikan rujukan kebijakan.

Pertama, dari sisi perluasan basis pajak, Ditjen Pajak mencatat bahwa jumlah wajib pajak UMKM terdaftar meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Hingga awal 2020-an, lebih dari 12 juta wajib pajak orang pribadi berstatus pelaku UMKM telah memiliki NPWP.

Hal yang lebih penting adalah kualitasnya: rasio kepatuhan formal UMKM (pelaporan SPT) yang pada pertengahan 2010-an masih berada di kisaran 50–55 persen, meningkat bertahap menjadi di atas 70 persen, setelah penguatan edukasi, asistensi, dan pembinaan, termasuk melalui BDS.

Kenaikan 15–20 poin persentase ini secara konsisten disebut dalam laporan kinerja DJP sebagai hasil pendekatan berbasis layanan.

Kedua, dari sisi kontribusi penerimaan, data DJP menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PPh yang dibayar sendiri memang masih relatif kecil, namun mengalami tren naik. Jika pada akhir 2010-an kontribusinya masih sekitar 2 persen, maka pada awal dekade 2020-an kontribusi tersebut bergerak ke kisaran 2,5–3 persen dari total PPh nonmigas yang dibayar sendiri.

Secara nominal, penerimaan dari skema PPh UMKM pernah tercatat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, meskipun sempat menurun sementara, saat pandemi, akibat insentif PPh final ditanggung pemerintah. Hal yang dicatat DJP, setelah insentif berakhir, basis WP yang bertahan dan tetap patuh, justru lebih luas dibandingkan sebelum pandemi, menandakan efek struktural pembinaan.

Ketiga, dari perspektif kualitas basis data, DJP melaporkan bahwa lebih dari 60 persen UMKM binaan yang mengikuti program pembinaan dan pendampingan, mulai memiliki pencatatan usaha sederhana dan terhubung dengan sistem administrasi perpajakan digital. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan UMKM non-binaan, yang tingkat pencatatan keuangannya masih berada di bawah 40 persen, menurut kompilasi data Kemenkop UKM dan DJP.

Perbaikan kualitas data inilah yang memungkinkan DJP melakukan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat dan menjadi fondasi perluasan basis pajak jangka menengah.

Dengan demikian, meskipun BDS tidak langsung melonjakkan penerimaan dalam jangka pendek, data empiris menunjukkan kenaikan nyata pada rasio kepatuhan 15–20 persen, kontribusi PPh UMKM yang bergerak dari sekitar 2 persen menuju 3 persen, serta peningkatan signifikan kualitas basis data UMKM.

Inilah yang memperkuat argumen bahwa BDS menciptakan sumber penerimaan baru yang lebih berkelanjutan dibandingkan intensifikasi pada basis pajak yang sempit dan stagnan, dan tentunya mendukung terhadap optimalisasi UMKM untuk terus maju dan naik kelas sebagai sektor yang berpengaruh sigifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

*) Dr M Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia melalui platform LinkUMKM. Tercatat, hingga akhir September 2025, lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM memanfaatkan platform ini untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas.

Aplikasi LinkUMKM telah berkembang menjadi wadah pelatihan digital yang memperkuat daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat enam fitur utama yang tersedia dengan beragam fasilitas dan produk pendukung, yaitu UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan Register Nomor Induk Berusaha (NIB).

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan LinkUMKM dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM dalam mengakses informasi pasar serta meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen usaha. Adapun, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen BRI memperkuat ekonomi kerakyatan, sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi yang berdikari serta memperkuat segmen UMKM di Indonesia.

"Melalui LinkUMKM, setiap pelaku usaha berkesempatan mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnisnya. LinkUMKM juga dirancang sebagai jawaban atas tantangan utama pengusaha UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan pengembangan yang sesuai dengan tahapan usaha mereka," ujar Akhmad dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

Diketahui, LinkUMKM dilengkapi berbagai fitur yang saling terintegrasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha. Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan daring dengan materi yang disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran dan aplikatif.

Salah satu fitur unggulannya adalah UMKM Smart, yang memberikan rekomendasi pengembangan spesifik berdasarkan hasil skoring mandiri pelaku usaha. Selain itu, LinkUMKM juga menyediakan fitur Self-Assessment Naik Kelas untuk membantu pelaku usaha mengenali kapasitas bisnisnya melalui sistem skoring digital.

Nantinya, berdasarkan hasil penilaian tersebut, peserta akan mendapatkan rekomendasi pelatihan sesuai kelas usaha mulai dari UMKM tradisional, berkembang, hingga modern.

Selanjutnya, untuk memperkuat proses pembelajaran, LinkUMKM juga menyediakan lebih dari 690 modul pelatihan yang mencakup pengembangan kompetensi teknis maupun nonteknis, guna mendukung pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Ke depan, BRI akan terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha dengan menyediakan akses pembelajaran, pendampingan, dan akses pasar yang saling terhubung. Melalui ekosistem digital dan program pemberdayaan yang terintegrasi, BRI terus berkomitmen untuk mendorong pelaku UMKM dapat tumbuh lebih adaptif, berdaya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

"Kami ingin proses pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tapi benar-benar membantu pelaku usaha memahami posisi dan potensi bisnisnya. Dengan pendekatan digital ini, setiap pengusaha bisa belajar dan berkembang sesuai kapasitasnya," ujar Akhmad.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Lembaga Nasional Single Window (LNSW) pada Selasa pagi (21/10/2025).

Dalam kunjungannya, Purbaya menjelaskan dirinya ingin melihat secara langsung kesiapan "intelijen IT" milik Kementerian Keuangan tersebut.

"Melihat kesiapan, Saya belum tahu sistemnya seperti apa. Kan Saya pikir udah kayak di film-film itu Saya lihat ujung, langsung ke ujung langsung saya bandingin ketahuan semuanya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan.

Menurutnya, masih banyak data dan sistem dalam LNSW yang belum siap. Terdapat beberapa data yang masih belum terintegrasi.

Seperti yang diketahui, LNSW berfungsi untuk mengintegrasikan antara lain dokumen perizinan ekspor dan impor di Indonesia. Ini juga memberi kemudahan akses informasi bagi para eksportir UMKM Indonesia ke depannya.

"Menurut saya itu LNSW itu adalah semacam IT intelijen saya. Saya tahu barang masuk apa barang keluar apa saya bisa bandingin melihatnya dimana di satu tempat itu. Sekarang belum sampai sana. Nanti saya akan lihat, mengembangkan dimana memperbaikinya," ujarnya.

LNSW melibatkan banyak instansi, salah satunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya akan melakukan perbaikan dan integrasi antar unit sehingga LNSW bisa berjalan dengan baik.

"Nanti yang jelas saya akan monitor itu sistem IT, import-export. Sehingga kebocoran Seperti under-invoicing yang disebutkan kemarin di beberapa rapat itu bisa kita address dengan cepat," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Lembaga Nasional Single Window (LNSW) pada Selasa pagi (21/10/2025).

Dalam kunjungannya, Purbaya menjelaskan dirinya ingin melihat secara langsung kesiapan "intelijen IT" milik Kementerian Keuangan tersebut.

"Melihat kesiapan, Saya belum tahu sistemnya seperti apa. Kan Saya pikir udah kayak di film-film itu Saya lihat ujung, langsung ke ujung langsung saya bandingin ketahuan semuanya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan.

Menurutnya, masih banyak data dan sistem dalam LNSW yang belum siap. Terdapat beberapa data yang masih belum terintegrasi.

Seperti yang diketahui, LNSW berfungsi untuk mengintegrasikan antara lain dokumen perizinan ekspor dan impor di Indonesia. Ini juga memberi kemudahan akses informasi bagi para eksportir UMKM Indonesia ke depannya.

"Menurut saya itu LNSW itu adalah semacam IT intelijen saya. Saya tahu barang masuk apa barang keluar apa saya bisa bandingin melihatnya dimana di satu tempat itu. Sekarang belum sampai sana. Nanti saya akan lihat, mengembangkan dimana memperbaikinya," ujarnya.

LNSW melibatkan banyak instansi, salah satunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya akan melakukan perbaikan dan integrasi antar unit sehingga LNSW bisa berjalan dengan baik.

"Nanti yang jelas saya akan monitor itu sistem IT, import-export. Sehingga kebocoran Seperti under-invoicing yang disebutkan kemarin di beberapa rapat itu bisa kita address dengan cepat," ujarnya.