Warta Ekonomi, Jakarta -

Menjelang implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik pada 1 Juli 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap kebijakan tersebut dapat membantu menekan penyebaran spam, termasuk promosi judi online yang marak beredar di ruang digital.

Menurut Meutya, registrasi biometrik diharapkan mampu mengurangi tingkat anonimitas pengguna layanan telekomunikasi yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di ruang digital.

"Betul untuk biometrik, ini kita harapkan juga nanti bisa menurunkan tingkat anonimitas yang kemudian berujung kepada orang ketika tidak diketahui identitasnya cenderung melakukan kejahatan. Tidak semua, tapi ada oknum-oknum yang demikian," kata Meutya dalam konferensi pers bersama Meta di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (30/6/2026).

Ia mengatakan penerapan registrasi SIM berbasis biometrik juga diharapkan membuat data pelanggan lebih akurat dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan operator seluler.

"Karena itu kita harapkan dengan biometrik, insyaallah biometrik dimulai 1 Juli, ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan masyarakat agar akun lebih jelas, agar akuntabel, agar transparan. Tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik," ujarnya.

Menurut Meutya, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran spam di media sosial, termasuk promosi judi online yang belakangan marak muncul melalui kolom komentar di berbagai platform digital.

Sementara itu, Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART, Reza Mirza, menilai registrasi biometrik bukan satu-satunya solusi dalam mengatasi kejahatan siber. Namun, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan terpercaya.

"Registrasi biometrik tentu bukan satu-satunya solusi terhadap kejahatan siber," ujar Reza kepada Warta Ekonomi, Senin (29/6/2026).

Meski demikian, ia berharap penerapan registrasi biometrik dapat mengurangi potensi penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor prabayar sekaligus mendukung upaya pemerintah dan industri memperkuat keamanan ekosistem digital.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak generasi muda menjadi duta internet sehat dan berperan aktif menciptakan ruang digital yang lebih beretika. Ajakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, serta beragam bentuk kejahatan digital di media sosial.

Dalam kegiatan Kumpul Komunitas Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu, 13 Juni 2026, Meutya menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital. Menurutnya, sebagian besar aktivitas penggunaan internet berlangsung secara personal dan berada di ruang privat masyarakat, sehingga membutuhkan partisipasi aktif publik, terutama generasi muda.

Meutya menekankan pentingnya peran komunitas muda dalam membangun ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari hoaks, ujaran kebencian, narkoba, serta kejahatan siber. “Kami mohon dibantu. Bagaimana adik-adik menjadi duta-duta untuk internet yang lebih baik, internet yang lebih sehat,” ujar Meutya.

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari perluasan akses informasi, pendidikan, ekonomi, hingga jejaring sosial. Namun, manfaat tersebut dapat berubah menjadi risiko apabila internet tidak digunakan secara bijak.

Meutya menilai ruang digital saat ini semakin dipenuhi konten yang mengandung hujatan, kebencian, fitnah, serta informasi tidak benar. Fenomena tersebut, lanjut Meutya, tidak terlepas dari cara kerja algoritma platform digital yang cenderung mendorong konten kontroversial karena lebih banyak menarik perhatian pengguna.

“Internet itu seperti pisau bermata dua. Banyak manfaatnya, tetapi juga banyak dampak buruknya jika tidak digunakan dengan bijak,” katanya.

Lihat video: Batasi Anak-anak Akses Medsos, Meutya Hafid Bicara Kemungkinan Pemerintah Terbitkan PP



Meutya juga mengingatkan ketergantungan terhadap media sosial dapat mengurangi minat generasi muda untuk berorganisasi dan berinteraksi secara langsung di masyarakat. Padahal, menurutnya, keterlibatan dalam komunitas dan organisasi merupakan ruang penting untuk membangun kepedulian sosial, daya kritis, dan tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya turut menyinggung gangguan layanan Instagram yang sempat terjadi di sejumlah negara. Meutya menyebut, saat gangguan terjadi, muncul berbagai narasi menyesatkan yang mengaitkan persoalan teknis tersebut dengan kebijakan pemerintah. “Tidak betul Instagram ditutup. Gangguan itu terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara ASEAN,” ujarnya.

Karena itu, Meutya mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun narasi provokatif yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) Brigjen Pol. Tatar Nugroho, yang diwakili Penyidik Madya BNNP Sumut Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana, mengingatkan perkembangan teknologi digital kini juga dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk memperluas operasi mereka.

Menurutnya, transaksi narkoba saat ini tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Para pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, hingga berbagai platform daring untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. “Kalangan muda menjadi sasaran utama para bandar narkoba,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku bahkan memanfaatkan komunitas digital dan game online untuk membangun kedekatan dengan calon pengguna sebelum melakukan pendekatan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Karena itu, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di internet serta kepedulian antarteman sebaya menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

BNN juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip “Tiga Berani”, yakni berani menolak ajakan menggunakan narkoba, berani melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, serta berani menjalani rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Kasubdit Ditressiber Polda Sumut AKBP Anggi A.P. Siahaan mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan menjadi semakin kompleks. Menurutnya, kemajuan peradaban selalu diikuti perubahan bentuk kejahatan yang harus diantisipasi secara serius.

“Crime is the shadow of civilization atau kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Semakin maju suatu peradaban, semakin kompleks pula kejahatan yang menyertainya,” ujarnya.

Anggi menjelaskan, tingginya penggunaan internet di Indonesia turut meningkatkan berbagai risiko kejahatan siber, mulai dari kebocoran data pribadi, penipuan daring, peretasan, hingga perjudian daring. Dunia siber yang bersifat tanpa batas membuat ancaman terhadap privasi dan keamanan data semakin besar.

Ia menambahkan, data hasil peretasan dapat diperjualbelikan melalui berbagai platform digital. Karena itu, Direktorat Siber Polda Sumut terus melakukan patroli siber untuk memantau dan menindak aktivitas maupun konten ilegal yang berpotensi melanggar hukum di ruang digital.

Miss Supranational Global Asia 2026 Nisa Ridania Harahap turut membagikan pengalaman dan tips praktis mengenai pentingnya menjaga keamanan akun digital serta bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mendorong generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, memperkuat keamanan akun, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Melalui kegiatan ini, pemerintah bersama unsur penegak hukum, BNN, komunitas, dan figur muda mengajak masyarakat memperkuat budaya literasi digital. Ruang digital yang sehat tidak hanya dibangun melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui kesadaran, etika, dan partisipasi aktif setiap pengguna internet.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta bersama komunitas yang hadir membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan literasi digital, mengikuti perkembangan teknologi secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang.

Usai pembacaan deklarasi, dokumen deklarasi yang telah ditandatangani oleh perwakilan berbagai komunitas yang hadir diserahkan secara simbolis kepada Menteri Komunikasi dan Digital.

Penyerahan ini menjadi simbol dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan digital serta membangun ekosistem digital yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai komunitas diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari kejahatan siber maupun penyalahgunaan narkotika.

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Tadi kesiapan yang kita bahas juga mengenai lembaga PDP," kata Meutya.

Meutya menyampaikan saat ini pemerintah terus berkoordinasi di internal, khususnya antara Komdigi, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kementerian PAN-RB.

Hal ini dalam rangka melakukan percepatan terhadap pembentukan Badan tersebut. Kendati demikian, Meutya belum bisa memperkirakan kapan target daripada pembentukan Badan atau lembaga PDIP ini bisa rampung.

"Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut," ujarnya.

Lihat video: Polisi Gerebek Penjual Data Pribadi unutk Keperluan Judol, 8 Ditangkap

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mewajibkan pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor teleponnya. Langkah ini ditempuh agar konten yang dihasilkan dari akun media sosial tersebut bisa teridentifikasi dengan jelas siapa pengguna-nya.

Rencana ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Terkait rencana re-registrasi terhadap pengguna media sosial dengan memberikan akuntabilitas, bahwa kalau saat ini itu sifatnya tidak wajib untuk memberikan nomor telepon," kata Meutya.

Oleh karena itu, kata Meutya, pemerintah tengah menggodok rencana tersebut, dengan melibatkan konsultasi publik. Menurut Meutya, jika sebuah akun medsos mencantumkan nomor telepon, maka identitasnya bisa terlacak dengan jelas.

"Bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya, sehingga identitasnya jelas, sehingga mereka menjadi akuntabel," ujarnya.

Lihat video: Meutya Hafid Ungkap Komdigi Blokir Ratusan Rekening Terindikasi Judol, BCA Terbanyak



"Atau ya bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang juga ditayangkan. Kemudian identitas digital yang telah terverifikasi melalui PSRE juga kita kuatkan," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pertukaran data dengan Amerika Serikat hanya terkait data aktivitas ekosistem digital. Hal ini sekaligus menepis isu yang menyebut adanya pertukaran data kependudukan di dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Penting untuk disampaikan bahwa lingkup pada artikel 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas ekosistem digital atau digital trade. Ibu Bapak, sekali lagi section-nya adalah digital trade," kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang (18/5/2026).

"Jadi, ini dalam kerangka trade. Bukan berarti perlu kami tegaskan bahwa ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat. Itu sama sekali tidak betul," ujarnya melanjutkan.

Selain itu, Meutya menjelaskan dalam perjanjian ART juga ditegaskan pertukaran data ini tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Jadi ini memang kita kunci juga ada ada tiga kata penutup bahwa ini under Indonesia's law. Artinya, dia tetap mengikuti dan patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia," jelasnya.

Maka dari itu, pertukaran data ini akan mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meutya mengutip Pasal 56 yang memuat, pertama negara tujuan memilki tingkat perlindungan data yang setara.

Kedua, pengendali data menyediakan perlindungan memadai melalui perjanjian kontraktual atau pemilik data memberikan persetujuan eksplisit setelah diberitahu mengenai risiko perpindahan data pribadi atau consent.

Kemudian, penilaian perlindungan data dilakukan lembaga perlindungan data pribadi yang sedang dibentuk.

"Dengan demikian, pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang setara, sekali lagi Bapak Ibu, tetap harus melalui prosedur penilaian yang dilakukan dengan prinsip sesuai dengan Undang-Undang PDP dan aturannya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaporkan telah memblokir 13.000 nomor telepon terindikasi praktik penipuan (scam call). Dari jumlah tersebut, ada juga ditemukan modus yang mencatut nama pejabat publik.

Hal ini disampaikan Meutya Hafid dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026). Secara total, Meutya mengatakan, Komdigi telah memblokir lebih dari 13.000 nomor telepon bekerja sama dengan operator seluler.

“Jadi berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan itu impersonation ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita block," kata Meutya.

Selain itu, dari jumlah tersebut sekitar 2.500 nomor telepon dilaporkan terkait berbagai bentuk penipuan digital, dengan modus penipuan mulai dari investasi online fiktif, judi online, penipuan jual beli online, hingga bentuk kejahatan digital lainnya.

Kendati demikian, Meutya menilai jumlah tersebut seharusnya bisa lebih tinggi apabila masyarakat semakin aktif melaporkan nomor-nomor yang dicurigai digunakan untuk penipuan.

Lihat video: Meutya Hafid Ungkap Komdigi Blokir Ratusan Rekening Terindikasi Judol, BCA Terbanyak



“Kalau memang masyarakat sudah terbiasa melapor ketika ada nomor-nomor telepon yang diduga akan menipu itu silakan langsung dilaporkan supaya bisa kita lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerja sama dengan para operator seluler,” ujarnya.

M - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online (Judol), termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Angka tersebut disebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa.

Hal itu disampaikan Meutya saat kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” terang Meutya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum. Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital dan melibatkan masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Meutya menyampaikan keprihatinannya atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak. Meutya menyebut banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat judi online, mulai dari kehilangan ekonomi keluarga hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Lihat video: Markas Judi Online Hayam Wuruk Digerebek, 321 WNA Ditangkap!



“Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus hentikan ini bersama,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjut Meutya, terus menggencarkan pemblokiran situs dan konten judi online. Namun, ia menilai diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat untuk memberantas praktik tersebut.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kementerian telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk segera menurunkan konten terkait judi online.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” tandasnya.

Meutya menambahkan, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga sangat strategis dalam membangun budaya anti-judi online.

“Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini. Tolak judol, jaga keluarga, selamatkan masa depan anak,” kata Meutya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat konektivitas digital di wilayah terdepan. Kepala Negara itu memastikan langsung ketersediaan layanan internet dan perangkat digital bagi masyarakat di Pulau Miangas, titik paling utara Indonesia.

Prabowo menegaskan komitmen negara untuk menyediakan infrastruktur komunikasi yang memadai di pulau terdepan Indonesia. Penguatan jaringan dinilai sangat penting agar warga dapat beraktivitas digital tanpa kendala.

"Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan Handphone untuk semua KK," ujar Presiden di hadapan masyarakat Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dikutip Sabtu (10/5/2026).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digita, Meutya Hafid, yang mendampingi Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terus memperluas akses digital hingga ke pulau terluar.

“Hari ini, kita bersama-sama mewujudkan koneksi yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas,” kata Meutya Hafid.

Untuk merealisasikan arahan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan sejumlah dukungan infrastruktur dan perangkat telekomunikasi. 250 unit modem Starlink serta ratusan unit telepon seluler dibagikan kepada masyarakat.

Selain pendistribusian perangkat, Kemkomdigi juga telah melakukan penguatan sinyal Base Transceiver Station (BTS) secara menyeluruh melalui kerja sama BAKTI dan Telkomsel. Langkah ini diharapkan memberikan koneksi yang lebih stabil bagi seluruh warga di Pulau Miangas.

Meutya Hafid menambahkan bahwa konektivitas merata menjadi fondasi utama pemerataan kesempatan.

“Anak-anak di Miangas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pelaku usaha kecil di sini juga harus bisa mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung dapat menikmati layanan internet pada akhir tahun 2026 sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Pulau Miangas menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

MIANGAS - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, modem internet Starlink, hingga telepon seluler untuk memperkuat jaringan komunikasi.

“Kita juga akan membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak, kemudian ada memperkuat apa jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini,” kata Prabowo di SMKN 2 Talaud, Sabtu (9/5/2026).

Prabowo meminta kepada Menkomdigi Meutya Hafid untuk terus menguatkan digitalisasi di Pulau Miangas. “Ada Menteri Ibu Meutya sini, Ibu Meutya adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya? Ada Starlink dan handphone untuk semua KK," ujar Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga memberikan hadiah 1 kapal nelayan di Pulau Miangas. Kapal tersebut berukuran besar 15 gross ton.

"Hari ini juga kita memberi bantuan tadi, mana itu ada kapal ikan yang kita bantu. Menteri Perikanan, sini. Kenal ini? Menteri Kelautan dan Perikanan. Nama lengkapnya Sakti Wahyu Trenggono. Beliau bertanggung jawab atas masalah laut dan masalah perikanan hari ini kita beri bantuan, 1 kapal berapa besarnya 15 gross ton besar juga itu, luar biasa itu," imbuhnya.

Lihat video: Kunjungi Miangas, Presiden Segera Realisasikan Kampung Nelayan Modern

Prabowo menyatakan rencana untuk membangun desa nelayan. Ia memastikan kepada Trenggono agar pembangunan dimulai bulan depan."Tapi juga rencana beliau akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini? Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan, awas saya akan cek lagi nanti," jelasnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang viral. Pigai meminta Amien Rais meminta maaf atau mencabut pernyataan dalam video tersebut.

Dalam video tersebut, Amien menyinggung keberadaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kabinet Merah Putih. Bagi Pigai, pernyataan Amien tak elok dan bermartabat.

"Saya sebagai Menteri HAM meminta Amien Rais minta maaf atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok, tidak bermartabat itu serangan yang mengarahkan langsung kepada individu itu tidak bermartabat," ujar Pigai di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Pigai pun mempersilakan Amien untuk mengeritik kinerja Pemerintah, termasuk Teddy. Namun, Pigai mengingatkan agar tak menyerang individu, meskipun pejabat negara.

"Kalau mau kritik, kritik kinerja aja, nggak apa-apa. Kritik kinerja saja tidak masalah, kritik kebijakan aja nggak masalah. Gitu ya. Jelas ya? Saya pikir itu yang kedua," katanya.

Selain itu, Pigai juga meminta Komdigi untuk tak menyeret Amien Rais ke polisi. Pigai juga mengingatkan, Pemerintah tak boleh memenjarakan rakyatnya, sekalipun Amien Rais.

Lihat video: KONTROVERSI AMIEN RAIS! Bakom Sayangkan Tokoh Senior Jadi Korban Hoaks



"Saya Menteri HAM ya, sebagai wakil dari pemerintah ya, saya menyatakan negara tidak boleh memenjarakan rakyat, termasuk Amien Rais. Tapi Teddy boleh. Teddy boleh karena ini kan individu, individu serangan kepada individu. Tapi negara tidak boleh," ujar Pigai.

"Ya jadi Komdigi tidak boleh melaporkan Amien Rais ke polisi. Tapi kalau Tedy boleh. Jadi kita tidak mau institusi negara apalagi kementerian atau lembaga digunakan untuk memenjarakan rakyat Indonesia, termasuk Amien Rais," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. Soal gugatan yang dilayangkan, itu tidak benar.

"Jadi melakukan take down juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," ujar Meutya, Minggu (3/5/2026).

Dia buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang bukan media ya mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ungkapnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais bicara tentang video pernyataannya soal Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang viral di media sosial ( medsos ). Amien menyinggung hak kebebasan berpendapat seseorang di dalam negara penganut sistem demokrasi.

"Jadi saya begini, saya pertama yakin demokrasi itu berjalan baik. Kalo kebebasan menggunakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," kata Amien di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Senin (4/5/2026).

Kemudian, Amien juga menyebut bahwa dalam demokrasi seseorang boleh berpendapat terkait dengan hal yang bertentangan dengan penguasa. "Tetapi jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah, yang bersangkutan dengan nasib bangsa," ujarnya

Amien pun mengklaim dirinya sangat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. 'Nah saya melihat, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal sudah sekian tahun yang lalu. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering di Kertanegara, pada malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama," kata Amien.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. "Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," kata Meutya kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).

Meutya pun buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Ia menegaskan, hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini, kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya enggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain ya, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan tuduhan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian. Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat.

Meutya menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurutnya, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta. "Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Komdigi menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah menegaskan ruang digital seharusnya menjadi tempat adu gagasan yang sehat, bukan sarana penyebaran kebencian dan serangan terhadap martabat individu.

Lebih lanjut, Komdigi akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun distribusi konten tersebut. Tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan aman. Selain itu, publik diimbau untuk meningkatkan literasi digital agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. Soal gugatan yang dilayangkan, itu tidak benar.

"Jadi melakukan take down juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," ujar Meutya, Minggu (3/5/2026).

Dia buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang bukan media ya mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan tuduhan Amien Rais yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian. Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat.

Pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurut dia, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta.

“Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya, Jumat (1/5/2026).

Komdigi menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah menegaskan ruang digital seharusnya menjadi tempat adu gagasan yang sehat, bukan sarana penyebaran kebencian dan serangan terhadap martabat individu.