JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menjatuhkan sanksi terhadap 15 mahasiswa terlapor kasus dugaan kekerasan seksual di grup chat mesum lingkungan Fakultas Hukum (FH). Para pelaku terkena sanksi skorsing 1-3 semester.

Keputusan pemberian sanksi ini tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro, Rabu (3/6/2026).

UI menegaskan penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Erwin mengatakan seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan, pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor, pengumpulan serta pendalaman alat bukti, asesmen tambahan, hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi,” katanya.

“Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir," sambungnya.

UI berkomitmen terus mendampingi dan melindungi korban selama dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa tidak terulang dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI untuk membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan sehingga setiap warga UI terlindungi," ujar Erwin.

Berikut rincian sanksi:

- Penundaan kegiatan akademik 3 semester: 3 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 2 semester: 7 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 1 semester: 4 orang.

- Sanksi administratif ringan: 1 orang

- Tidak terbukti: 1 orang.

JAKARTA - Proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terus berlanjut. UI menyatakan penanganan kasus ini dilakukan secara bertahap, menyeluruh, dan berbasis keahlian.

Hingga saat ini, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) bersama Tim Ahli menunjukkan progres signifikan pada tahap pendalaman fakta dan verifikasi bukti.

Dalam perkembangan terbaru, Satgas PPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 korban dari unsur mahasiswa, 8 korban dari unsur dosen, serta 1 orang saksi.

Selain itu, pemeriksaan juga telah dilakukan terhadap 16 pihak terlapor. Tim turut menelaah bukti teks berupa dokumen percakapan (export chat) dalam rentang waktu 2024 hingga 2026 sebagai bagian dari proses penguatan pembuktian.

Menurut Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro memastikan setiap laporan ditangani secara serius dan profesional.

“Proses pemeriksaan terus berjalan dengan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan berbasis pada bukti yang valid. Pendalaman terhadap keterangan korban, saksi, dan terlapor dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Ke depan, agenda penanganan akan difokuskan pada pemeriksaan tambahan terhadap korban dari unsur mahasiswa dan saksi lainnya yang belum dimintai keterangan. Selanjutnya, tim akan memasuki tahap penyusunan kesimpulan serta rekomendasi sanksi berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan dan analisis yang dilakukan.

Seluruh proses penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

Sebagai upaya untuk menjaga integritas proses penanganan, UI kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menghindari spekulasi yang dapat mengganggu jalannya pemeriksaan.

Universitas memastikan bahwa prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penanganan kasus.

JAKARTA - Penanganan kasus grup chat mahasiswa FHUI yang dinilai melecehkan perempuan terus berlanjut. Dalam hal ini Rektor UI melakukan koordinasi langsung dengan Menteri PPPA.

Pertemuan antara Rektor UI Prof Heri Hermansyah dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPAI) Arifatul Choiri Fauzi berlangsung Rabu (15/4/2026) di Gedung Pusat Administrasi UI.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PPPA menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan terukur yang dilakukan UI, termasuk kebijakan penonaktifan sementara sebagai upaya menjaga objektivitas pemeriksaan. Kedua pihak juga sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam mengawal proses penanganan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berperspektif pada perlindungan korban.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyahmenyampaikan bahwa kampus memiliki modal akademik yang kuat, termasuk keberadaan program studi gender yang bersifat multidisiplin, untuk mendorong kajian komprehensif terkait akar permasalahan serta merumuskan metodologi pencegahan yang lebih efektif.

“Ke depan, kita perlu mendorong kajian yang lebih holistik dan multidisiplin untuk melihat akar persoalan secara menyeluruh. Dari situ kita dapat merumuskan metodologi yang lebih tepat agar peristiwa serupa dapat diminimalkan,” ujar Rektor UI, melalui siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Dalam konteks implementasi, UI juga berkomitmen memperkuat aspek edukasi melalui orientasi mahasiswa baru dengan memasukkan materi wajib terkait kekerasan seksual, asusila, narkoba, dan isu-isu kontemporer lainnya.

Penyampaian materi ini ke depan akan diperkuat dengan keterlibatan langsung Satgas PPK, sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif dan memiliki landasan otoritatif.

Di sisi kelembagaan, Rektor menyoroti pentingnya penataan posisi Satgas agar tetap independen namun didukung secara optimal oleh institusi, terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia.

Diperlukan formulasi tata kelola yang mampu menjaga independensi sekaligus memastikan keberlanjutan dukungan institusional, termasuk melalui skema pendanaan kolaboratif.

Sementara itu, Menteri Arifah menekankan pentingnya penguatan koordinasi di tingkat nasional guna menyusun kerangka yang lebih seragam terkait posisi dan peran Satgas di perguruan tinggi, serta mendorong pertukaran praktik baik antar institusi.

“Kita perlu duduk bersama dalam forum koordinasi nasional untuk merumuskan posisi dan penguatan Satgas di perguruan tinggi, sekaligus belajar dari praktik baik yang sudah ada. Selain itu, pendekatan kepada mahasiswa juga harus lebih partisipatif, dengan melibatkan teman sebaya agar pesan pencegahan lebih mudah diterima,” ujar Menteri Arifah.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, termasuk organisasi kemahasiswaan, agar pesan pencegahan dapat disampaikan dengan lebih relevan dan efektif di kalangan mahasiswa.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi antara UI, Kementerian PPPA, dan kementerian terkait akan terus diperkuat untuk merumuskan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara lebih luas di perguruan tinggi lainnya.

Seluruh proses penanganan kasus ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

UI menegaskan bahwa penonaktifan sementara ini bukan merupakan bentuk sanksi akhir, melainkan bagian dari proses administratif dalam rangka pemeriksaan. Universitas tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, keadilan, serta perlindungan hak setiap individu.

JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual dalam grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) terus bergulir dan memicu berbagai respons serius dari internal kampus.

Di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FH UI, Javier Hattaguna Hartawan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi BPM FH UI, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dinamika yang berkembang menyusul mencuatnya kasus yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam surat pernyataan resminya, Javier menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga kondusivitas organisasi serta memastikan keberlangsungan BPM FH UI tetap berjalan optimal sesuai nilai etika dan integritas yang berlaku.

“Keputusan ini saya ambil sebagai bentuk pertanggung jawaban demi mempertimbangkan dinamika yang berkembang serta demi menjaga kondusifitas dan keberlangsungan organisasi,” tulis Javier dalam pernyataannya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UI serta berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama masa jabatannya.

Sementara itu, proses pemeriksaan terhadap dugaan pelecehan seksual masih terus dilakukan oleh pihak Universitas Indonesia bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Tercatat, sebanyak 16 mahasiswa terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan.

Kuasa hukum korban, Timotius Rajagukguk, mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini mencapai 27 orang. Para korban terdiri dari mahasiswi hingga dosen perempuan di lingkungan FH UI.

“Total korban ada 27 orang, terdiri dari mahasiswa dan juga dosen,” ungkap Timotius.

Sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut, seluruh tugas dan tanggung jawab Ketua BPM FH UI akan dilanjutkan oleh Wakil Ketua sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. Proses administrasi pengunduran diri dijadwalkan rampung dalam waktu maksimal 14 hari sejak pernyataan disampaikan.

Pihak BPM FH UI juga memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku demi menjaga stabilitas organisasi di tengah situasi yang berkembang.

JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) turun tangan mengusut kasus dugaan pelecehan seksual di grup chat yang viral di platform X. Bahkan, FHUI akan membawa kasus itu ke aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana.

Dalam unggahan akun Instagram @fakultashukumui, FHUI telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana kasus itu pada 12 April 2026.

"Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual," tulis pernyataan FHUI yang dikutip, Selasa (14/4/2026).

FHUI mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.

"Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan," bunyi keterangan tersebut.

"Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan berlaku sekaligus berkoordinasi dengan pihak berwenang," tambahnya.

Pihaknya menegaskan keselamatan dan kenyamanan seluruh sivitas akademika merupakan prioritas utama. FHUI menyampaikan saluran pelaporan yang aman dan dukungan yang diperlukan tersedia bagi pihak yang membutuhkan.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung," demikian keterangan FHUI.

Sekadar informasi, sebuah unggahan dari akun X @sampahFHUI menjadi perhatian publik setelah membagikan tangkapan layar yang diklaim berasal dari grup percakapan mahasiswa FHUI pada 12 April 2026.

Dalam unggahan tersebut, percakapan grup berisi tindakan yang mengarah pada pelecehan dan objektivikasi terhadap perempuan, termasuk komentar mengenai bagian tubuh seperti payudara dan pantat.

Unggahan tersebut juga menyoroti bahwa sejumlah anggota grup diduga merupakan individu yang memiliki posisi penting di lingkungan kampus seperti pengurus organisasi, ketua angkatan, hingga pihak yang mencalonkan diri dalam kepanitiaan kegiatan orientasi.

KIEV - Miliarder misterius di balik OnlyFans, sebuah platform dengan lebih dari 300 juta pengguna dan nilai perkiraan USD5,5 miliar, telah meninggal dunia pada usia 43 tahun karena kanker.

OnlyFans telah mengkonfirmasi bahwa Leonid Radvinsky, pemilik platform konten dewasa terbesardi dunia, meninggal dunia pada tanggal 20 Maret setelah berjuang melawan kanker dalam waktu yang lama. Ia berusia 43 tahun.

"Dengan berat hati kami mengumumkan meninggalnya Leo Radvinsky. Leo meninggal dunia dengan tenang setelah berjuang melawan kanker dalam waktu yang lama. Keluarganya meminta privasi selama masa sulit ini," kata perwakilan OnlyFans dalam pernyataan resmi.

Radvinsky lahir pada tahun 1982 di Odessa, Ukraina, dan dibesarkan di Chicago, AS, setelah keluarganya beremigrasi. Ia lulus dengan gelarekonomidari Universitas Northwestern pada tahun 2002.

Pada tahun 2018, ia mengakuisisi 75% saham Fenix International Limited, perusahaan induk OnlyFans, dari pendirinya yang berkebangsaan Inggris, Tim Stokely. Ia menjabat sebagai anggota dewan dan pemegang saham mayoritas hingga kematiannya.

Di bawah kepemimpinan Radvinsky, OnlyFans mengalami transformasi total. Dari platform yang kurang dikenal, perusahaan ini tumbuh menjadi fenomena global dengan lebih dari 300 juta pengguna dan pendapatan tahunan melebihi USD1 miliar. Platform ini meledak selama pandemi Covid-19 karena jutaan orang yang menjalani karantina wilayah beralih ke konten online.

Pada tahun 2023, OnlyFans membayarkan total$6,6 miliarkepada para kreator konten, meningkat 19% dari tahun sebelumnya.

Model bisnis ini mempertahankan 20% dari setiap transaksi dan mengembalikan 80% kepada kreator konten. Radvinsky secara pribadi menerima$472 jutadalam bentuk dividen pada tahun 2023.

Selain OnlyFans, Radvinsky juga mengelola dana modal ventura Leo sejak tahun 2009, yang berfokus pada perusahaan teknologi. Ia juga merupakan investor malaikat di banyak proyek lain dan terlibat dalam berbagai kegiatan filantropi.

Pada tahun 2024, ia dan istrinya mendukung program hibah senilai USD23 jutauntuk penelitian kanker.

Sebelum meninggal, Radvinsky sedang dalam negosiasi untuk menjual saham mayoritasnya di OnlyFans kepada perusahaan investasi Architect Capital dengan nilai sekitar$5,5 miliar, termasuk utang, menurutReuters.

Saham Fenix miliknya dialihkan ke LR Fenix Trust pada tahun 2024. Kekayaannya diperkirakan sekitar$4,7 miliar, menurutForbes. Kematiannya yang mendadak menimbulkan banyak pertanyaan tentang kepemilikan platform tersebut di masa depan.

Radvinsky dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Ia jarang tampil di depan umum dan hampir tidak pernah berbicara kepada pers selama menjalankan OnlyFans

Gojek memblokir permanen akun penumpang yang diduga berbuat mesum bersama kekasihnya dalam taksi online Gocar di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang videonya viral beredar.

Manajemen Gojek menyebut penumpang Gocar tersebut terbukti melanggar aturan sehingga akunnya diblokir permanen.

"Berdasarkan investigasi tersebut terbukti penumpang melakukan pelanggaran. Akun penumpang tersebut telah kami lakukan suspend atau pemblokiran permanen," kata Head of Corporate Affairs ODS, Rosel Lavina dalam keterangannya, Minggu (15/2) dikutip Detik Finance.

Rosel mengatakan langkah tegas ini untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, pemblokiran tersebut untuk memastikan ekosistem perusahaan aman dan bebas dari tindak asusila serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

"Gojek berkomitmen menghadirkan ekosistem yang aman untuk pelanggan maupun mitra driver. Hal ini diwujudkan lewat serangkaian langkah preventif serta penindakan yang tegas atas pelaku pelanggaran," imbuhnya.

Gojek juga mengimbau kepada mitra driver untuk dapat melaporkan adanya pelanggaran melalui kanal resmi, salah satunya halaman bantuan di aplikasi Gojek Driver.

"Pada situasi darurat, mitra driver maupun pelanggan dapat menggunakan tombol darurat di aplikasi yang terhubung langsung dengan Unit Darurat/Satgas Gojek yang siap merespon 24 jam," ucap Rosel.

Seorang driver berinisial AR membagikan pengalaman mengangkut sejoli penumpang yang diduga mesum selama perjalanan.

Dalam video yang viral beredar, AR menerima orderan dari wilayah Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Baru setengah perjalanan, ia mengaku curiga lantaran penumpang wanita terus-menerus tiduran dan meletakkan kepalanya pada bagian paha laki-laki.

Untuk memastikan rasa curiganya, AR pun mencoba menggeser spion bagian tengah mobilnya dan mendapati keduanya melakukan tindakan asusila.

"Saya mulai nundukin spion tengah, saya nundukin spion tengah. Baru mulai saya tegur," terang AR kepada wartawan, Kamis (12/2).

Menurut AR, kedua penumpangnya itu sempat tak menggubris tegurannya. Namun, setelah ditegur kembali dengan nada tinggi, penumpang perempuan mulai beranjak bangun.

JAKARTA - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi mengajukan penangkalan selama 10 tahun terhadap warga negara asing (WNA) atau bintangfilm dewasa berinisial TEB alias Bonnie Blue per 12 Desember 2025. Usulan tersebut disampaikan melalui surat nomor WIM.20-GR.03.02-19449 menyusul serangkaian pelanggaran hukum dan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan kreator konten dewasa tersebut selama berada di Bali.

“Betul, (kami tangkal selama) 10 tahun, bukan enam bulan seperti yang disebutkan yang bersangkutan dalam video,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2025).

Kasus ini bermula dari keresahan masyarakat terkait aktivitas TEB dan belasan WNA lainnya yang dinilai mengganggu ketertiban umum. TEB bersama belasan WNA lainnya diamankan oleh Polres Badung di sebuah studio di Pererenan pada 4 Desember lalu atas dugaan pembuatan konten pornografi.



Meski hasil pemeriksaan gawai menunjukkan adanya video pribadi, polisi menyatakan unsur pidana tidak terpenuhi karena konten tersebut hanya untuk dokumentasi pribadi dan tidak disebarluaskan.

Bonnie diamankan petugas bersama LAJ (27), INL (24), dan JJT (28). Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka terbukti menggunakan mobil bak terbuka bertuliskan “BONNIE BLUE’s BANGBUS” untuk berkeliling Bali demi kepentingan konten, yang dinilai membahayakan keselamatan.

Meski hasil pemeriksaan forensik digital pada ponsel TEB tidak memenuhi unsur pidana UU ITE maupun UU Pornografi karena konten video bersifat pribadi, para WNA tersebut tetap diproses hukum atas pelanggaran lalu lintas. Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) menyatakan TEB dan LAJ bersalah melanggar Pasal 303 jo. Pasal 137 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Meskipun dugaan pornografi tidak terbukti, kami dapati bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan Visa on Arrival (VoA) yang digunakan untuk aktivitas produksi konten komersial yang juga berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga kami menjatuhkan sanksi penangkalan selama 10 tahun karena aktivitas tersebut tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga citra pariwisata Bali yang berkualitas dan menghormati nilai budaya lokal,” pungkas Yuldi.

BANDUNG - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jabar menjemput paksa selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan video mesum (asusila). Lisa dijemput paksa lantaran telah dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan.

"Kami tangkap (jemput paksa) Lisa. (Lisa) sudah di sini (Gedung Ditressiber Polda Jabar), lagi diperiksa," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Kamis (4/12/2025).

Walaupun ditangkap, ujar Kombes Hendra, Lisa Mariana tidak ditahan. Namun Kabid Humas tidak menjelaskan secara detail alasan Polda Jabar tidak menahan Lisa.

Meski demikian, kata Kabid Humas menyatakan bahwa Lisa telah berstatus tersangka kasus video asusila.

"Kasus ini memang tidak dilakukan penahanan tapi unsur penyidikannya sudah terpenuhi semua," ujar Kombes Hendra.

Diketahui, selebgram Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jabar terkait kasus video asusila yang beredar di situs porno berbayar. Dalam video itu, Lisa beradegan tak senonoh dengan pria bertato. Belakang pria bertato itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada Selasa (18/11/2025) lalu, Lisa Mariana datang ke Gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jabar dikonfrontir dengan pria bertato terkait kasus video mesum.

John Boy Nababan, kuasa hukum Lisa mengatakan, Lisa hadir di Polda Jabar hari ini atas pemanggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi bukan tersangka.

"Jadi, mungkin ada kekeliruan yang disampaikan humas. Mungkin saat itu (humas) spontanitas. Sebab, apa yang disampaikan humas berbeda dengan keterangan Lisa saat BAP," kata John Boy di Mapolda Jabar.

John menjelaskan, tim kuasa huku telah mengirimkan surat ke Bidpropam Polda Jabar terkait pernyataan Kabid Humas Polda Jabar itu. Seharusnya, ujar John, jika ditetapkan tersangka dikirimkan surat ke Lisa.

"Surat dari Siber (Ditressiber) ke klien kami itu sebagai saksi. Itu sangat jelas. Bicara UU ITE kan lebih ke siapa yang mentransmisikan dan dia tak memiliki kopi video itu. Sebab, laporan awalnya kan ke akun video itu," ujar John.

"Semua ponsel klien kami pun sudah disita. Belum ada tersangka jadi ini terkesan terburu-buru karena dilakukan gelar pun belum, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) juga belum," ujarnya.

BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana datang ke Gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jabar, Selasa (18/11/2025). Lisa dikonfrontasi dengan pria bertato terkait kasus video mesum .

Lisa Mariana datang pukul 13.20 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana kulot cokelat. Tangan kanan Lisa menjinjing tas berwarna hitam. Lisa didampingi kuasa hukum, John Boy Nababan.

John Boy mengatakan, Lisa hadir di Polda Jabar hari ini atas pemanggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi bukan tersangka.

"Jadi, mungkin ada kekeliruan yang disampaikan humas. Mungkin saat itu (humas) spontanitas. Sebab, apa yang disampaikan humas berbeda dengan keterangan Lisa saat BAP," kata John Boy di Mapolda Jabar.

John menjelaskan, tim kuasa huku telah mengirimkan surat ke Bidpropam Polda Jabar terkait pernyataan Kabid Humas Polda Jabar itu. Seharusnya, ujar John, jika ditetapkan tersangka dikirimkan surat ke Lisa.

"Surat dari Siber (Ditressiber) ke klien kami itu sebagai saksi. Itu sangat jelas. Bicara UU ITE kan lebih ke siapa yang mentransmisikan dan dia tak memiliki kopi video itu. Sebab, laporan awalnya kan ke akun video itu," ujar John.

John mengatakan, semua ponsel kliennya sudah disita. "Belum ada tersangka, jadi ini terkesan terburu-buru karena dilakukan gelar pun belum, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) juga belum," ucapnya.

Sementara itu, Lisa Mariana saat berjalan menuju Gedung Ditressiber Polda Jabar hanya meminta didoakan. Dia enggan banyak berkomentar terkait kedatangannya ke Mapolda Jabar. "Permisi ya, kasih jalan. Doain aja ya mas yang baik-baik," kata Lisa.

LONDON - Seorang ibu di Toronto, Kanada, mengatakan bahwa chatbot kecerdasan buatan (AI) di mobilnya, Grok, meminta foto bugil putranya.

Insiden itu terjadi ketika putranya yang berusia 12 tahun bertanya kepada Grok, pemain sepak bola profesional mana yang lebih ia sukai, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi.

“Putra saya sangat senang ketika chatbot mengatakan Ronaldo adalah pemain sepak bola yang lebih baik,” kata Farah Nasser, mantan jurnalis dan penyiar seperti dilansir dari CBC News.

Farah sedang mengantar putra dan putrinya yang berusia 10 tahun pulang sekolah bersama seorang teman pada 17 Oktober ketika percakapan itu terjadi.

Ia mengatakan bahwa chatbot itu sedang menggoda putranya tentang Messi dan ketika putranya bercanda bahwa Ronaldo telah mencetak gol, percakapan itu berubah secara tak terduga.

“Chatbot itu kemudian berkata kepada putra saya, mengapa kamu tidak mengirimkannya beberapa foto bugil?”

“Saya terdiam. "Mengapa chatbot meminta anak saya untuk mengirimkan foto bugil di mobil keluarga kami? "Ini sungguh tidak masuk akal," kata Farah.

Ia kemudian menasihati orang tua lain untuk lebih berhati-hati.

"Kalau dipikir-pikir lagi, saya tidak akan membiarkan anak saya menggunakan ini," katanya.