JAKARTA - Ikatan Notaris Indonesia (INI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 pada hari ini. Perayaan ini momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas kepada masyarakat.

Mengusung semangat kebersamaan, rangkaian peringatan HUT ke-118 INI telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

Kegiatan yang melibatkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, mendorong kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkarya di lingkungan organisasi.

Seluruh rangkaian peringatan tersebut akan mencapai puncaknya pada penyelenggaraan Notarace yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026. Selain menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, kegiatan ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang berbagai kompetisi dalam rangka HUT ke-118.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan, peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi profesi notaris.

"Usia 118 tahun mengajarkan kepada kita bahwa sebuah organisasi yang besar bukanlah organisasi yang tidak pernah menghadapi dinamika, melainkan organisasi yang mampu kembali menyatukan langkah,” kata Irfan di Kantor PP INI Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Irfan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun tujuan organisasi tetap satu yakni menjaga kehormatan profesi notaris melalui satu-satunya organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

“Saya mengajak seluruh anggota untuk kembali melangkah bersama. Sebab semakin cepat kita kembali bersatu, semakin besar pula manfaat yang dapat kita berikan bagi profesi, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PP INI Risbert Sulini Soeleiman menegaskan, usia 118 tahun menjadi bukti perjalanan panjang organisasi dalam menjaga eksistensi profesi notaris di Indonesia. Sulini mengatakan perjalanan INI sejak berdiri pada 1908 hingga memasuki era digital pada 2026 menunjukkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kehormatan profesi.

"Usia 118 tahun bukan sekadar angka. Ini menjadi bukti bahwa organisasi telah melewati berbagai tantangan dan terus menjaga martabat serta kehormatan profesi notaris," ujarnya.

Menurut Risbert, tantangan profesi notaris saat ini semakin kompleks, terutama seiring perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk melalui media sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Kehormatan Pusat menegaskan sejumlah komitmen organisasi, di antaranya memperkuat persatuan dan kekompakan keluarga besar INI, menegakkan kode etik sebagai sarana pembinaan anggota, serta mendorong lahirnya notaris yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Risbert menekankan penegakan kode etik bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan menjadi upaya pembinaan agar kehormatan profesi tetap terjaga.

Selain itu, seluruh anggota juga diajak mempertahankan INI sebagai satu-satunya rumah organisasi profesi notaris sekaligus terus meningkatkan pelayanan kepada anggota agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Ketua Panitia HUT ke-118 INI Wijayanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan peringatan HUT tahun ini. Wijayanti menjelaskan peringatan HUT ke-118 INI diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi kepada masyarakat sekaligus penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan Ikatan Notaris Indonesia," katanya.

Peringatan HUT ke-118 INI diharapkan semakin memperkuat solidaritas antaranggota, meningkatkan profesionalisme notaris, serta memperkokoh peran organisasi dalam menjaga integritas profesi di tengah tantangan era digital.

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh masih dalam tahap evaluasi dan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sedianya agenda Operasi Patuh dijadwalkan digelar tanggal 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026, tetapi akhirnya dibatalkan.

Agus mengungkapkan terdapat lima agenda besar operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Operasi Keselamatan menjadi agenda awal yang mendahului Operasi Ketupat, kemudian dilanjutkan dengan Operasi Patuh dan Operasi Zebra yang merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Jadi jaraknya masih jauh, sehingga Operasi Patuh hasil analisa dan evaluasi mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Nataru," kata Agus kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Operasi Patuh untuk sementara waktu ditunda dikarenakan masih cukup jauh dari agenda pengamanan Natal dan Tahun Baru yang menjadi sasaran utama operasi cipta kondisi tersebut.

"Jadi itu evaluasi dan tentunya kami berharap dengan sosialisasi kemarin, Operasi Patuh sementara kita tunda, karena memang agenda besar operasi cipta kondisi Operasi Nataru itu masih jauh. Sehingga ini kita tunda," ujar Agus.

Agus menegaskan bahwa penentuan jadwal pelaksanaan Operasi Patuh termasuk Operasi Zebra akan menunggu hasil evaluasi lanjutan serta arahan dari pimpinan Polri. Korlantas juga akan berkoordinasi dengan Asisten Operasi (Astamaops) Polri untuk menentukan waktu yang paling tepat dalam pelaksanaannya.

"Tentunya nanti kami akan evaluasi dan minta petunjuk pimpinan, dalam hal ini Astamaops. Nanti tepatnya kapan, apakah setelah HUT Bhayangkara atau mungkin satu bulan setelah HUT Bhayangkara, yang mana operasi tersebut adalah cipta kondisi mendekati Operasi Natal dan Tahun Baru. Baik itu Patuh dan Operasi Zebra," kata Agus.

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI. Keputusan itu diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI menggelar rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik Hery Susanto, Senin (8/6/2026).

Dalam putusannya, majelis etik menyatakan Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

“Menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Hery Susanto,” kata anggota Majelis Etik Ombudsman Partono di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Selain itu, Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia c.q. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengisian anggota dan ketua yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Partono.

“Putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia,” pungkasnya.

Tersangka Dugaan Korupsi

Hery Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013-2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Hery selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditangkap oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung di rumahnya.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penyidikan dan bukti cukup.

Dia mengatakan Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Diketahui Hery Susanto baru enam hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031. Hery telah diambil sumpah sebagai Ketua Ombudsman di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Sebelum menjabat Ketua Ombudsman, Hery merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR pada Januari 2026. Dia memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tambrauw, Johannis P.M Mayambouw. Pasalnya, Johannis terbukti masih berstatus ASN dalam periodenya menjabat Ketua Bawaslu Tambrauw.

Perkara Johannis teregister dengan nomor 4-PKE-DKPP/II/2026. Adapun sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu dibacakan pada Jumat, 5 Juni 2026.

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Johannis P.M. Mayambouw selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis, Heddy Lugito dalam keterangan resmi DKPP, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Status Johannis sebagai ASN aktif terkonfirmasi dari keterangan berbagai pihak dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada 5 Mei 2026, seperti Kepala BKDPSDM Kabupaten Tambrauw dan keterangan tertulis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga terbukti dilantik sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw pada 30 Desember 2025.

Bahkan, Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Tambrauw menegaskan, Johannis masih menerima gaji sebagai ASN pada periode Agustus 2023 hingga Desember 2025 di mana ia menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Lihat video: Ketua & 4 Anggota KPU Disanksi Keras DKPP karena Jet Pribadi



DKPP menilai Johannis telah melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf j dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Lebih lanjut, perbuatan Teradu juga mencederai prinsip profesionalitas karena tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu serta tidak mencegah penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung," ucap anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang dilayani KAI Daop 1 Jakarta mencapai lebih dari 588 ribu pelanggan

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengangkut 588 ribu pengguna kereta api jarak jauh selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak hingga Hari Lahir Pancasila 2026.

"Pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang dilayani KAI Daop 1 Jakarta mencapai lebih dari 588 ribu pelanggan," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan selama periode tersebut keberangkatan pelanggan KA Jarak Jauh tercatat sebanyak 300.742 pelanggan, sementara volume kedatangan mencapai 288.113 pelanggan.

Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota.

"KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan andal guna mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan," ujarnya.

Untuk keberangkatan KA Jarak Jauh, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 114.017 pelanggan, disusul Stasiun Gambir sebanyak 97.570 pelanggan.

Selanjutnya Stasiun Bekasi melayani 43.695 pelanggan, Stasiun Jatinegara 19.956 pelanggan, Stasiun Cikarang 14.018 pelanggan, Stasiun Karawang 5.822 pelanggan dan Stasiun Cikampek 5.664 pelanggan.

Sementara itu, pada sisi kedatangan, Stasiun Pasar Senen juga menjadi stasiun tujuan dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 97.265 pelanggan, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 92.727 pelanggan.

Adapun Stasiun Bekasi menerima 39.906 pelanggan, Stasiun Jatinegara 34.323 pelanggan, Stasiun Cikarang 12.007 pelanggan, Stasiun Cikampek 6.213 pelanggan dan Stasiun Karawang 5.672 pelanggan.

Selain layanan KA Jarak Jauh, KAI Daop 1 Jakarta juga mencatat tingginya mobilitas pelanggan pada layanan KA Lokal. Selama periode yang sama, volume pelanggan KA Lokal yang berangkat mencapai 47.432 pelanggan, sedangkan pelanggan yang tiba tercatat sebanyak 47.229 pelanggan.

Stasiun Sukabumi menjadi stasiun dengan volume pelanggan KA Lokal tertinggi, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Untuk keberangkatan tercatat sebanyak 23.396 pelanggan, sementara kedatangan mencapai 23.253 pelanggan.

"Disusul Stasiun Bogor Paledang dengan volume keberangkatan 15.734 pelanggan dan kedatangan 15.531 pelanggan," jelasnya.

Secara keseluruhan, selama periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta melayani sebanyak 348.174 pelanggan keberangkatan dan 335.342 pelanggan kedatangan yang terdiri dari pelanggan KA Jarak Jauh maupun KA Lokal.

Pada periode yang sama, tingkat okupansi layanan KA Jarak Jauh juga menunjukkan capaian yang positif. Dari kapasitas 357.320 tempat duduk yang disediakan, KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 295.465 pelanggan dengan tingkat okupansi rata-rata mencapai 82,7 persen.

Kelas Ekonomi Komersial mencatat okupansi sebesar 90,4 persen dengan volume pelanggan sebanyak 136.727 pelanggan dari kapasitas 151.328 tempat duduk.

Sementara kelas Eksekutif mencatat okupansi sebesar 71,4 persen dengan volume pelanggan sebanyak 123.759 pelanggan dari kapasitas 173.286 tempat duduk. Adapun layanan Ekonomi PSO mencatat okupansi sebesar 106,9 persen dengan volume pelanggan sebanyak 34.979 pelanggan.

Untuk layanan KA Lokal Pangrango dan Siliwangi, tingkat okupansi secara keseluruhan mencapai 94,3 persen dengan volume pelanggan sebanyak 47.440 pelanggan dari kapasitas 50.292 tempat duduk yang tersedia.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api terus menunjukkan tren yang positif.

Sehingga tingginya volume pelanggan dan tingkat okupansi selama periode libur panjang ini menjadi motivasi bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pelanggan," ucap Franoto.

KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan kereta api selama periode libur panjang.

KAI juga mengimbau masyarakat untuk terus merencanakan perjalanan dengan baik, datang lebih awal ke stasiun, serta memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah tersedia guna mendukung kemudahan dan kenyamanan perjalanan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Ketua ORI nonaktif, Hery Susanto. Kini, Majelis Etik tengah melakukan musyawarah untuk merumuskan usulan sanksi pelanggaran dan rekomendasi final, yang akan disampaikan secara langsung dalam pleno pada pekan depan.

"Hari Senin itu kita udah siap, tapi Senin libur juga, maka ya kemungkinan Selasa, Rabu, atau Kamis. Ya, gitu ya. Itu kami serahkan pada keputusan ORI, Ombudsman," kata Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Prof Jimly Asshiddiqie yang dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut Jimly, pihaknya masih menunggu jawaban tertulis dari Hery selaku pihak terlapor. Batasnya akhirnya pada Jumat (29/2026) kemarin.

Menurut Jimly, Majelis Etik tidak perlu menunggu proses hukum pidana untuk mengambil keputusan etik karena mekanisme etik memiliki standar dan proses tersendiri.

Sementara itu, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Prof R Siti Zuhro, menegaskan bahwa Majelis Etik bekerja secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun.

"Majelis Etik tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Nawaitunya adalah agar siapa pun menaati peraturan etik," ujar Siti Zuhro.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi sistemik di lingkungan Ombudsman RI agar tata kelola lembaga semakin transparan, profesional, dan akuntabel.

JAKARTA - Ketua Majelis Etik Ombudsman RI (ORI), Jimly Asshiddiqie menyatakan, pimpinan ORI periode 2021-2026 disebut paling buruk. Hal itu berdasarkan pemeriksaan terhadap mantan pegawai dan pegawai lintas pimpinan ORI.

"Maka dinilai bahwa periode yang paling bermasalah periode yang kemarin," kata Jimly saat konferensi pers di kantor ORI, Jumat (29/5/2026).

Jimly menyatakan, pihaknya kemudian mendalami perihal informasi tersebut. Hasilnya, Majelis Etik mengantongi informasi jika pimpinan periode tersebut tidak kompak.

Jimly mengungkapkan terdapat anggota ORI yang lebih dominan di antara pimpinan lainnya. "Setelah kami cek, memang tidak kompak, gitu, ada Ketua, ada Wakil Ketua, tapi ada anggota yang dominan sekali, kerjanya sangat sangat dominan, dan eh banyak sekali menentukan," ujarnya.

"Kadang-kadang bekerjanya pribadi atas nama ORI. Nah, jadi sistem disiplin profesionalnya, yang tidak lain adalah kode etik, itu enggak jalan," sambungnya.

Lihat video: BARU DILANTIK ENAM HARI, KETUA OMBUDSMAN RI DITANGKAP

JAKARTA - Polri bakal melaksanakan kegiatan Operasi Patuh 2026 selama dua pekan sejak 8 hingga 21 Juni 2026. Hal ini untuk memastikan ketertiban berlalu lintas masyarakat.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengungkapkan, Operasi Patuh akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah.

Aries mengungkapkan, dalam Operasi Patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Lewat kegiatan ini, katanya, diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” kata Aries, Selasa (26/5/2026).

Aries menyebut pelanggaran pelat nomor kendaraan mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan. Pasalnya, seluruh penegakan hukum akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE.

Lihat video: Tidak Dilengkapi Plat Nomor, Mobil Mewah Terjaring Operasi Patuh Jaya



Sementara berbagai pelanggaran pelat nomor itu, kata Aries menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik.

"Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Aries menyebut penindakan Operasi Patuh 2026 akan dilakukan lewat ETLE sebanyak 60%. Sementara tilang konvensional hanya 30% dan sisanya 10% melalui teguran simpatik.

Aries mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa Operasi Patuh 2026 itu dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi.

“Teguran simpatik tetap diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis, namun porsinya tetap terbatas hanya 10%,” tutupnya.

JAKARTA - PT PLN (Persero) melaporkan insiden mati listrik serempak yang terjadi di Pulau Sumatera berdampak pada 13,1 juta pelanggan. Hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, baru sekitar 8,3 juta pelanggan berhasil dipulihkan, sehingga masih ada 4,8 juta lagi yang tengah dalam pemulihan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, bahwa sejak awal gangguan terjadi Jumat (22/5), sekitar pukul 18.44 WIB, PLN langsung bergerak melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem kelistrikan. Indikasi awal yang muncul, gangguan disebabkan cuaca buruk yang kemudian berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Sumatera.

"Gangguan pada ruas transmisi berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatera, mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah," jelas Darmawan dalam konferensi pers pada Sabtu (23/5/2026).

Listrik Padam Massal di Sumatera hingga Aceh, Tim Teknis PLN Telusuri Penyebabnya



Ia menjelaskan, dalam waktu sekitar dua jam, jaringan transmisi yang terganggu berhasil dipulihkan kembali. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, lanjut Darmawan, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap.

“Proses penyalaan pembangkit dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan sistem. Pembangkit berbasis hidro dan gas dapat langsung membantu menyuplai sistem sebagai fast response untuk mempercepat recovery awal. Sementara pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih lama, antara 15 hingga 20 jam mulai dari start-up, sinkron dan beroperasi penuh,” ujarnya.

Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi, gardu induk, hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di berbagai wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh.

Darmawan menjabarkan, hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Sehingga, sebanyak 8.351.670 pelanggan terdampak juga kembali mendapat pasokan listrik.

Dirut PLN Ungkap Kronologi dan Penanganan Insiden Padam Listrik Masal di Pulau Sumatera



“Saat ini seluruh petugas dan tim teknis PLN bekerja penuh selama 24 jam di lapangan. Proses pemulihan terus berjalan dan kami all out agar pasokan listrik kepada masyarakat dapat segera pulih kembali secara bertahap dan aman,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan berjalan lancar. Seluruh upaya saat ini difokuskan untuk mempercepat pemulihan sistem agar pasokan listrik masyarakat dapat kembali normal dengan tetap menjaga keandalan sistem.

"Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami terus siaga agar sistem kelistrikan bisa segera pulih dan masyarakat bisa kembali menikmati listrik dengan secepat mungkin," tutup Darmawan.

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI akan meminta keterangan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto pada pekan depan. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyusul status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan terhadap Hery dijadwalkan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 setelah Majelis Etik memeriksa anggota panitia seleksi Ombudsman RI periode 2026-2031 secara terbuka di kantor Ombudsman RI, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimmy Asshiddiqie mengatakan telah mengumpulkan berbagai informasi dari lembaga terkait untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

“Kita sudah kumpulkan bukti-bukti dari internal sudah, dari lembaga terkait seperti Kejaksaan sudah, dari DPR sebetulnya sebagian sudah, informal. Ada macam-macam informasi. Nah, karena itu kami menganggap sudah cukup gitu untuk dibuat mengambil keputusan,” kata Jimmy.

Jimmy menyebut kasus yang menjerat Hery Susanto sudah memenuhi unsur pertimbangan etik karena berpotensi membuat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dalam waktu lama. Sehingga proses terhadap Hery Susanto tidak perlu menunggu putusan inkrah.

Lihat video: PEJABAT DICIDUK! Hery Susanto Jadi Tersangka, Kasus Suap 1,5 Miliar



“Kalau anggota, wakil ketua, ketua tidak bisa bekerja, berhalangan tetap selama lebih dari tiga bulan, ya itu jadi alasan untuk pemberhentian,” kata dia.

Jimly mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kepercayaan publik terhadap Ombudsman dapat dipulihkan.

“Kita harapkan Ombudsman ini bisa diperbaiki kinerjanya supaya kepercayaan publik pada lembaga ini kembali pulih. Dan yang kedua, standar etika di Ombudsman ini harus lebih tinggi dari tempat lain,” ujarnya.

Jimmy menyebut Majelis Etik tetap akan memberikan kesempatan kepada Hery Susanto untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan diambil.

“Tapi kami tidak boleh mengambil keputusan terburu-buru, harus mendengar dulu klarifikasi dari yang bersangkutan. Nah, itu hari Senin,” katanya.

Jimly menambahkan apabila Hery atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pemeriksaan, Majelis Etik tetap akan melanjutkan proses pengambilan keputusan. hasil pemeriksaan Majelis Etik nantinya akan dibawa ke pleno Ombudsman RI sebelum diteruskan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui keputusan presiden.

“Jadi kalau dia tidak datang dia itu namanya bahasa Belandanya rechtsverwerking, dia melepaskan haknya untuk didengar. Berarti setelah itu Majelis Etik langsung membuat keputusan,” ujar Jimmy.

CIREBON, iNews.id - PT MNC Finance menegaskan komitmen menindak tegas seluruh pelanggaran hukumpembiayaan. Langkah itu berlaku bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan tanpa pengecualian. Ketegasan tersebut disampaikan setelah seorang oknum mantan karyawan cabang Cirebon divonis penjara.

Perusahaan menilai penyalahgunaan wewenang merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan. Karena itu, pengawasan internal dan koordinasi hukum terus diperkuat perusahaan.

Mantan karyawan PT MNC Finance Cabang Cirebon, Mesyadi alias Yadi bin Tugimin, divonis tiga tahun penjara. Putusan dijatuhkan Pengadilan Negeri Cirebon pada 5 Januari 2026.

Sidang tersebut tercatat dalam perkara Nomor 149/Pid.B/2025/PN Cbn. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Vonis itu berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan objek jaminan fidusia.

Baca Juga

MNC Finance Perluas Kolaborasi Pengelolaan Sampah Anorganik Bersama BuPeri Foundation

Kasus tersebut terungkap setelah audit internal PT MNC Finance menemukan pelanggaran prosedur. Saat bertugas sebagai collector, Mesyadi mendatangi debitur yang menunggak angsuran kendaraan. Karena kesulitan membayar, debitur menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Mesyadi.

Akan tetapi, kendaraan itu tidak diserahkan sesuai prosedur perusahaan pembiayaan. Objek jaminan justru dialihkan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Kuasa hukum PT MNC Finance, Fandy Gultom, S.H., C.L.A., memastikan pendalaman kasus terus berjalan. Selain itu, kuasa hukum PT MNC Finance, Brefly Wesly Siagian, S.H., menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak lain. Menurut mereka, fakta persidangan membuka peluang adanya pelaku tambahan dalam perkara tersebut. PT MNC Finance juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk pengembangan kasus. 

“Kasus ini akan diusut sampai tuntas,” ujar Fandy.

Direktur Utama PT MNC Finance, Mahjudin, meminta debitur tetap disiplin memenuhi kewajiban angsuran. Dia menegaskan perusahaan terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Debitur juga diminta segera melapor apabila menghadapi kendala pembayaran cicilan kendaraan. Sementara itu, masyarakat diimbau meminta bukti penyerahan kendaraan maupun pembayaran angsuran resmi.

“Komunikasi debitur harus dilakukan melalui jalur resmi perusahaan,” kata Mahjudin.

PT MNC Finance menilai keamanan transaksi pembiayaan harus dijaga secara ketat dan konsisten. Karena itu, perusahaan memastikan tidak mentoleransi penyalahgunaan jabatan maupun pelanggaran hukum. Langkah tegas tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang merugikan perusahaan dan pelanggan.

Selain menjaga kepercayaan masyarakat, kebijakan itu melindungi transaksi pembiayaan tetap aman. PT MNC Finance juga memastikan pengawasan internal perusahaan akan terus diperkuat.

Editor: Reza Fajri

JAKARTA - Awan warna-warni yang muncul di langit Jonggol, Bogor beberapa waktu viral di media sosial. Pakar IPB University memberikan tanggapan mengenai apa perbedaannya dengan pelangi dan apa yang menjadi pemicu fenomena alam tersebut.

Sonni Setiawan, dosen Deparrtemen Geofisika dan Meteorologi IPB University menjelaskan, meski sekilas menyerupai pelangi, Sonni menyebut proses terbentuknya awan pelangi berbeda. Jika pelangi terbentuk melalui pembiasan cahaya, fenomena ini terjadi karena difraksi cahaya. Difraksi terjadi saat cahaya melewati celah atau penghalang yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombang cahaya.

“Di iridescent clouds, ‘celah’ itu adalah tetesan air atau kristal es yang diameternya ∼1–10 mikrometer. Ukuran diameter ini kira-kira sama dengan panjang gelombang cahaya tampak 400–700 nm. Kalau tetesannya terlalu besar seperti di awan hujan, difraksi tidak terlihat. Kalau terlalu kecil seperti di udara bersih, kemungkinan terjadinya difraksi sangat kecil,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, difraksi dalam iridescent cloud ini memenuhi prinsip difraksi celah tunggal, yaitu bahwa setiap droplet atau kristal es bertindak seperti celah tunggal yang menyebarkan cahaya. Intensitas cahaya yang terdifraksi bergantung pada panjang gelombang, sudut difraksi yang berbeda-beda, dan diameter partikel droplet atau kristal es.

“Karena panjang gelombang berbeda-beda untuk tiap warna, maka sudut difraksi pun di mana intensitas maksimum juga berbeda,” jelasnya.

Sebagai contoh, cahaya biru dengan panjang gelombang 450 nm akan terdifraksi pada sudut lebih kecil dibanding cahaya merah pada panjang gelombang 650 nm. Hasilnya, warna biru muncul lebih dekat ke sumber cahaya, sedangkan warna merah lebih jauh.

Menurutnya, awan pelangi merupakan fenomena optika atmosfer yang terjadi secara alami.

“Iridescent clouds terjadi ketika sinar matahari mengalami difraksi oleh partikel-partikel droplet atau kristal es berukuran sekitar 0,001–0,01 mm di dalam awan.

Karena cahaya matahari merupakan radiasi polikromatik, maka cahaya yang mengalami difraksi dengan panjang gelombang yang berbeda akan saling menguatkan atau saling melemahkan pada sudut tertentu, sehingga muncul warna merah, hijau, biru, ungu yang selalu muncul di pinggiran awan,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa fenomena ini umumnya muncul pada awan tinggi yang tipis seperti awan altokumulus dan sirrokumulus (awan tipis di ketinggian 5–10 km), awan lentikular (awan berbentuk lensa di atas gunung), serta awan polaris stratosfer (awan mutiara di kutub, warnanya paling spektakuler).

“Awan harus tipis. Kalau tebal, cahayanya tertutup dan tidak ada efek warna. Struktur awan yang tipis memungkinkan cahaya matahari menembus dan berinteraksi dengan partikel-partikel di dalamnya, sehingga menghasilkan spektrum warna yang tampak berkilau,” jelas Sonni.

Sonni menyebut, tidak semua awan dapat menghasilkan fenomena ini. Hanya partikel dengan ukuran tertentu yang sebanding dengan panjang gelombang cahaya matahari yang mampu membelokkan cahaya, sehingga memunculkan warna-warna tersebut.

“Tidak semua partikel awan bisa mendifraksi cahaya. Hanya partikel dengan ukuran yang sesuai dengan panjang gelombang sinar matahari yang dapat menghasilkan efek warna tertentu,” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi atmosfer tertentu, termasuk keberadaan awan kumulonimbus sebelumnya, dapat berkontribusi pada terbentuknya awan tipis di ketinggian yang mendukung munculnya fenomena ini.

“Fenomena awan pelangi dapat terjadi di berbagai wilayah selama kondisi atmosfer mendukung. Karena itu, masyarakat dapat menikmati kemunculannya sebagai bagian dari keindahan alam sekaligus memahami proses ilmiah yang terjadi di baliknya,” pungkasnya.