Bisnis.com, BATAM — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memastikan pemerintah tetap memberikan perlindungan penuh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi, termasuk mereka yang diketahui berangkat ke luar negeri secara nonprosedural.

Saat melakukan kunjungan ke shelter penampungan deportan di Batam, Kepulauan Riau, Mukhtarudin menegaskan negara hadir untuk memastikan para pekerja migran mendapatkan pelayanan dasar sebelum dipulangkan ke daerah asal.

"Hari ini kami juga mengunjungi shelter untuk menemui para deportan yang baru datang dari Johor Bahru. Semua kami fasilitasi, termasuk yang sakit akan kami obati," kata Mukhtarudin.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian P2MI tengah melakukan pendataan dan profiling terhadap para deportan untuk mengetahui latar belakang keberangkatan dan kebutuhan penanganan lanjutan.

Berdasarkan temuan awal, sebagian besar deportan diketahui berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural karena tidak memiliki dokumen resmi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan seluruh deportan tetap mendapatkan perlindungan dan pendampingan hingga kembali ke kampung halaman masing-masing.

Batam selama ini menjadi salah satu pintu keluar-masuk utama pekerja migran Indonesia menuju Malaysia dan Singapura. Tingginya mobilitas tersebut berdampak pada tingginya angka deportasi yang masuk melalui wilayah tersebut.

Data Kementerian P2MI mencatat hingga Juni 2026 sebanyak 883 deportan telah dipulangkan melalui Pelabuhan Batam Center. Sementara dalam periode 2024–2026, jumlah deportan yang melintas melalui Batam mencapai 3.829 orang.

Mukhtarudin mengakui Batam menjadi wilayah dengan angka deportasi PMI tertinggi dibanding sejumlah kawasan perbatasan lain di Indonesia.

"Batam ini tertinggi. Selain itu ada Entikong di Kalimantan Barat, Nunukan di Kalimantan Utara, serta jalur perlintasan dari Dumai dan Medan," ujarnya.

Melihat tingginya angka tersebut, ia meminta pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan di Batam serta Kepulauan Riau memperkuat sinergi untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang berangkat bekerja ke luar negeri dengan informasi dan pemahaman yang terbatas terkait prosedur resmi penempatan.

"Karena ini bagian dari pelayanan publik, negara harus hadir memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia, baik yang berangkat secara prosedural maupun mereka yang dideportasi," tegasnya.

Pada akhir kunjungannya, Mukhtarudin juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi melalui kantor Kementerian P2MI, balai pelayanan di daerah, maupun perusahaan penempatan pekerja migran yang memiliki izin resmi.

TANGERANG SELATAN - Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial TAT di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) dideportasi ke negaranya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Sebab, TAT kedapatan melakukan praktik sebagai dokter gigi menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

"Tindakan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan hukum keimigrasian dan memastikan setiap warga negara asing mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di wilayah Indonesia," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Winarko, Sabtu (6/6/2026).

Dia menambahkan, selain tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap TAT, pihaknya juga memasukkan nama TAT ke dalam daftar penangkalan. Deportasi terhadap TAT dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Vietnam setelah Kantor Imigrasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Dia menerangkan, penindakan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta menegakkan hukum keimigrasian secara profesional dan terukur.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh, TAT tinggal di Indonesia menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan. Namun, dalam pengawasan yang dilakukan petugas, dia diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan praktik sebagai dokter gigi di sebuah klinik yang berlokasi di kawasan Ciputat," tuturnya.

Dia mengungkapkan, saat tim pengawasan dan penindakan keimigrasian melakukan pemeriksaan di lokasi, TAT sempat mengaku sebagai pasien yang akan menjalani perawatan di klinik tersebut. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengumpulan fakta oleh petugas, TAT diketahui merupakan tenaga medis yang bekerja dan memberikan pelayanan di klinik tersebut.

"Petugas kemudian membawa TAT ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan dia secara sengaja menggunakan izin tinggal yang diperoleh untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengintruksikan agar aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) segera dideportasi.

Netanyahu mengatakan Israel memiliki kebijakan untuk mencegah masuknya armada yang dianggap provokatif, diduga berisi pendukung teroris Hamas.

“Israel memiliki hak penuh untuk mencegah armada provokatif yang berisi pendukung teroris Hamas memasuki wilayah perairan kami dan mencapai Gaza," katanya dikutip dari akun X @IsraeliPM, dilihat pada Kamis (21/5/2026).

Meskipun memiliki hak untuk mencegah, dia menyangkakan tindakan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir dalam menangani para tahanan. Menurutnya tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai dan normal yang dijunjubg Israel.

Kemudian, Netanyahu mengintruksikan agar para tahanan yang dianggap sebagai provokator untuk dideportasi.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk segera mendeportasi para provokator tersebut," ujarnya.

Diketahui, peristiwa bermula ketika militer Israel menghentikan pelayaran armada Global Sumud Flotilla 2.0 di kawasan perairan menuju Gaza. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 kapal itu diketahui berangkat dari Turki dengan membawa ratusan relawan dari berbagai negara.

Misi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menunjukkan solidaritas internasional bagi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan.

Di tengah operasi penahanan itu, sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ikut diamankan aparat Israel. Informasi yang beredar menyebut para WNI tersebut terdiri atas empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0.

Terkait Itamar Ben-Gvir, dia mengunggah video penahanan aktivis Global Sumud Flotilla melalui akun X pribadinya @itamarbengvir.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah relawan kemanusiaan untuk Gaza dipaksa bersujud dengan kedua tangan diikat kebelakang hingga baju bagian belakang tertarik ke atas sehingga memperlihatkan bagian punggung.

Dari cuplikan video, mereka dikepung ketat oleh militer Israel bersenjata. Itamar mengatakan bahwa mereka bukanlah pahlawan melainkan kelompok yang mendukung teroris.

Dia menyampaikan ucapan “selamat datang di Israel” sambil menegaskan bahwa mereka merupakan penguasa atas rumah tersebut.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," katanya.

Dia mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

CARACAS - Mantan Menteri Perindustrian Venezuela, Alex Saab, yang dikenal sebagai sekutu dekat presiden terguling Nicolas Maduro, telah diusir ke Amerika Serikat (AS) pada hari Sabtu. Ini adalah pengusiran yang kedua kalinya bagi Saab.

Saab sebenarnya merupakan pengusaha kelahiran Kolombia. Namun, dia dekat dengan pemerintah Venezuela di masa lalu dan akhirnya direkrut dalam kabinet Maduro saat berkuasa.

“Tindakan deportasi ini diambil dengan mempertimbangkan fakta bahwa warga negara Kolombia tersebut terlibat dalam berbagai kejahatan di Amerika Serikat, sebagaimana diketahui publik dan telah dilaporkan,” bunyi pernyataan pemerintah Venezuela, seperti dikutip dari AFP, Minggu (17/5/2026).

Saab dekat dengan pemerintah Venezuela pada tahun-tahun terakhir kepresidenan tokoh sayap kiri Hugo Chavez (1999-2013) dan kemudian mengelola jaringan impor yang luas untuk pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Dia pertama kali ditangkap di Cape Verde pada tahun 2020 atas tuduhan pencucian uang dan korupsi dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun berikutnya, tetapi dia dibebaskan pada tahun 2023 sebagai bagian dari pertukaran tahanan dengan Venezuela.

Maduro merekrut Saab ke kabinetnya pada tahun berikutnya. Tapi, tak lama setelah AS menangkap Maduro dalam penggerebekan di Caracas Januari lalu, presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez memecat Saab dari semua jabatan.

Meskipun ekstradisi warga negara Venezuela secara teknis dilarang berdasarkan konstitusi, otoritas imigrasi negara tersebut menetapkan bahwa Saab adalah warga negara Kolombia dan memerintahkannya untuk dideportasi ke Amerika Serikat.

Kekayaan yang Ditumpuk dari Kontrak Pemerintah

Saab (54), mengumpulkan kekayaan melalui kontrak pemerintah Venezuela. Namun dia kehilangan dukungan dari kepemimpinan baru negara itu yang berkuasa setelah penggulingan Maduro.

Sejak mengambil alih kekuasaan dari Maduro pada 3 Januari, Rodríguez menurunkan jabatan Saab, memecatnya dari kabinet dan mencabut perannya sebagai penghubung utama bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Venezuela. Selama berbulan-bulan, berbagai laporan berita yang saling bertentangan beredar bahwa dia dipenjara atau berada di bawah tahanan rumah.

Pengusirannya ke Amerika Serikat kemungkinan akan memperdalam perpecahan di dalam koalisi pemerintahan Rodríguez yang rapuh.

Rodríguez telah menghasilkan dukungan besar di Washington dan berhasil menunda pembicaraan tentang pemilu baru karena dia tunduk pada tuntutan pemerintahan Donald Trump untuk membuka industri minyak dan pertambangannya bagi investasi Amerika.

Namun konsesi terhadap apa yang telah lama dikecam oleh kaum Chavista sebagai "Kekaisaran AS" telah membuat marah banyak sekutunya yang lebih radikal dan berideologi kuat, beberapa di antaranya, seperti Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, memiliki pengaruh besar di dalam pasukan keamanan Venezuela dan menghadapi tuntutan pidana di AS.

Associated Press melaporkan pada bulan Februari bahwa jaksa federal telah menyelidiki selama berbulan-bulan peran Saab dalam dugaan konspirasi penyuapan yang melibatkan kontrak pemerintah Venezuela untuk mengimpor makanan.

Investigasi ini bermula dari kasus tahun 2021 yang diajukan Departemen Kehakiman terhadap mitra lama Saab, Alvaro Pulido, kata seorang mantan pejabat penegak hukum.

Penuntutan tersebut, yang dilakukan di Miami, berpusat pada program yang disebut CLAP yang dibentuk oleh Maduro untuk menyediakan bahan makanan pokok—beras, tepung jagung, minyak goreng—kepada warga Venezuela miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka di tengah hiperinflasi yang merajalela dan mata uang yang runtuh.

Saab diidentifikasi dalam dakwaan sebagai "Rekan Konspirator 1" dan diduga membantu membangun jaringan perusahaan yang digunakan untuk menyuap gubernur pro-Maduro yang memberikan kontrak kepada mitra bisnis tersebut untuk mengimpor kotak makanan dari Meksiko dengan harga yang dinaikkan.

Saab pertama kali ditangkap pada tahun 2020 setelah jet pribadinya melakukan pengisian bahan bakar di Cape Verde dalam perjalanan ke Iran dalam apa yang digambarkan pemerintah Venezuela sebagai misi kemanusiaan untuk menghindari sanksi AS.

Rodríguez merayakan kembalinya Saab pada tahun 2023 sebagai "kemenangan gemilang" bagi Venezuela atas apa yang disebutnya sebagai kampanye kebohongan dan ancaman yang dipimpin AS. Namun, beberapa anggota Partai Republik AS mengkritik kesepakatan tersebut, termasuk Senator Chuck Grassley dari Iowa, yang menulis surat kepada Jaksa Agung Merrick Garland saat itu, mengatakan bahwa sejarah "harus mengingat (Saab) sebagai predator orang-orang yang rentan."

Meskipun mendapat keberatan dari penegak hukum, pemerintah Presiden Joe Biden pada tahun 2023 setuju untuk membebaskan Saab dengan imbalan pembebasan beberapa warga Amerika yang dipenjara dan pengembalian seorang kontraktor pertahanan asing buronan yang dikenal sebagai "Fat Leonard" oleh Venezuela. Kesepakatan itu merupakan bagian dari upaya Gedung Putih era Biden untuk mencabut sanksi dan membujuk Maduro untuk mengadakan pemilihan presiden yang bebas dan adil.

DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar melakukan deportasi atau pemulangan terhadap WNA asal Amerika Serikat berinisial TS pada Selasa (24/2/2026). TS merupakan terpidana kasus pembunuhan yang kasusnya viral pada 2014.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna mengatakan, proses deportasi ini dilakukan seusai TS dinyatakan bebas bersyarat sejak dari Lapas Kerobokan sejak 17 Februari 2026.

"Setelah TS menyelesaikan masa hukumannya, tugas kami adalah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi berada di wilayah kedaulatan kita, mengingat tindak pidana berat yang dilakukannya telah mengganggu ketertiban umum dan norma hukum yang berlaku," ujar Sengky dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2026).

Proses pendeportasian TS dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan pengawalan melekat oleh petugas Rudenim Denpasar hingga TS memasuki pintu pesawat menuju Amerika Serikat.

Selain deportasi, nama TS juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan. Ini artinya, TS dilarang untuk berkunjung dalam waktu tertentu ke Indonesia.

Sengky menambahkan, durasi waktu penangkalan ini akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini, tambah dia, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan hingga sepuluh tahun, bahkan seumur hidup bagi mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum secara serius. Keputusan akhir terkait durasi penangkalan akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kasus dan dampak sosial yang ditimbulkan," tutup Sengky.

TS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembacaan vonis itu dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar pada 9 Juli 2015.

Kasus TS terkenal luas dengan sebutan pembunuhan dalam koper. Pembunuhan itu terjadi di sebuah hotel mewah di kawasan Nusa Dua, Bali.

Saat itu, TS bersama mantan kekasihnya HLM, wanita asal Amerika Serikat, terlibat dalam aksi keji yang merenggut nyawa ibu kandung HLM. HLM telah bebas lebih awal pada 29 Oktober 2021 dan telah dideportasi sejak November 2021.

KUCHING - Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengawal pemulangan dua jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Sarawak, Malaysia.

Kedua PMI tersebut masing-masing berinisial I (24), yang meninggal dunia dalam kecelakaan jalan raya di Bintulu pada 10 Februari 2026, serta R (46), yang wafat akibat kecelakaan lalu lintas di Miri pada 8 Februari 2026.

Proses pemulangan dilakukan setelah KJRI Kuching berkoordinasi dengan pihak keluarga korban, Pemerintah Provinsi NTB, serta Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada hari yang sama, KJRI Kuching juga melakukan pendampingan deportasi terhadap 79 WNI/PMI dari Depot Tahan Imigrasi Bekenu, Sarawak. Selain itu, satu WNI perempuan dalam kondisi khusus asal Singkawang, Kalimantan Barat, yang menderita Hepatitis-A turut direpatriasi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Dengan demikian, total WNI/PMI yang dipulangkan melalui PLBN Entikong pada 13 Februari 2026 mencapai 80 orang, terdiri dari 79 deportan—68 laki-laki dan 11 perempuan—serta satu perempuan dalam skema repatriasi khusus.

Sehari sebelumnya, 12 Februari 2026, KJRI Kuching juga mendampingi deportasi 71 WNI/PMI bermasalah dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Semuja, Serian, Sarawak.

Secara keseluruhan, dalam dua hari yakni 12–13 Februari 2026, sebanyak 151 WNI/PMI berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Para deportan tersebut berasal dari berbagai daerah, dengan rincian terbanyak dari Kalimantan Barat (95 orang), Jawa Timur (28 orang), Nusa Tenggara Timur (7 orang), Jawa Tengah (3 orang), dan Jawa Barat (4 orang). Selebihnya berasal dari Lampung, DKI Jakarta, NTB, Sulawesi Selatan, dan Riau.

Dari sisi pelanggaran hukum, sebanyak 146 orang tercatat masuk secara ilegal dan bekerja tanpa izin yang sah. Selain itu, empat orang terlibat kasus narkotika dan satu orang terkait judi daring.

Adapun sektor pekerjaan yang digeluti para PMI di Sarawak meliputi sektor jasa (47 orang), konstruksi (46 orang), industri (14 orang), perkebunan (28 orang), dan perkapalan (1 orang). Sebanyak 15 orang lainnya tercatat tidak bekerja atau ikut orangtua.

Hingga 13 Februari 2026, KJRI Kuching mencatat sebanyak 982 WNI/PMI bermasalah telah dideportasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, delapan WNI/PMI lainnya telah dipulangkan melalui program repatriasi dari Tempat Tinggal Sementara (TSS) KJRI Kuching.

Konsul Konsuler I Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Musa Derek Sairwona, menegaskan negara senantiasa hadir bagi setiap WNI/PMI di wilayah kerja Sarawak.

“KJRI Kuching berkomitmen untuk memastikan setiap WNI dan PMI memperoleh pelindungan dan pendampingan secara maksimal, baik dalam proses pemulangan jenazah, pendampingan deportasi, penyelesaian persoalan hukum, maupun fasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah asal. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak dan martabat setiap warga negara di luar negeri,” ujarnya.

KUCHING - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching kembali mendampingi pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sarawak, Malaysia. Dalam dua hari berturut-turut, Kamis (29/1/2026) dan Jumat (30/1/2026), sebanyak 425 WNI/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Sarawak dan dipulangkan ke kampung halaman melalui jalur darat.

Pendampingan dilakukan di dua depot imigrasi berbeda yakni Depot Tahanan Imigresen (DTI) Semuja, Serian dengan 99 WNI dan DTI Bekenu, Miri dengan 326 WNI. Dari rombongan deportasi Bekenu, terdapat satu bayi berusia 1 minggu menambah sisi kemanusiaan dalam proses pemulangan yang terkoordinasi ini.

Sebagian besar deportan adalah orang dewasa terdiri atas 344 laki-laki dan 81 perempuan. Dari sisi dokumen perjalanan, 95 orang memiliki paspor, sementara 349 lainnya menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Banyak dari mereka yang menunggu kepulangan dengan campuran perasaan lega dan haru setelah menghadapi masa-masa sulit di penahanan.

Mayoritas WNI berasal dari Kalimantan Barat (178 orang), Nusa Tenggara Barat (78 orang), Jawa Timur (42 orang), serta sejumlah provinsi lain seperti Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Banten, Riau, dan Jambi.

Dari sisi pekerjaan, sebagian besar bekerja di sektor jasa (131 orang) dan konstruksi (124 orang), sementara sisanya tersebar di perkebunan, industri, dan perkapalan.

Terkait pelanggaran hukum keimigrasian, sebanyak 349 orang masuk ke Malaysia tanpa dokumen atau izin resmi, 89 orang overstaying, dan enam orang terjerat kasus judi daring. Meski begitu, proses pemulangan berlangsung tertib dan aman berkat koordinasi KJRI dengan otoritas imigrasi Malaysia dan Indonesia.

Konjen RI di Kuching Abdullah Zulkifli menekankan sisi kemanusiaan dalam setiap proses deportasi.

“KJRI Kuching berkomitmen menjamin kelancaran pemulangan WNI agar mereka dapat kembali ke Tanah Air dengan aman, terkoordinasi baik, dan bermartabat. Kami memahami kondisi mereka, termasuk adanya bayi yang ikut dipulangkan, sehingga pendampingan dilakukan dengan perhatian penuh,” ujar Abdullah.

Dia juga menyampaikan pesan pembelajaran bagi WNI. “Kami mengimbau agar pengalaman ini menjadi pelajaran penting. Jangan kembali melakukan pelanggaran baik dengan masuk ke Sarawak secara ilegal maupun melakukan tindakan kriminal. Kepatuhan terhadap hukum adalah kunci perlindungan bagi WNI di luar negeri,” katanya.

Sejak awal 2026 hingga akhir Januari, KJRI Kuching telah memfasilitasi pemulangan 798 WNI/PMI bermasalah melalui mekanisme deportasi dan delapan orang lainnya melalui repatriasi langsung. KJRI menegaskan setiap proses pemulangan selalu dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, hak asasi, dan martabat para WNI.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menawarkan insentif US$3.000 atau sekitar Rp50,3 juta dan tiket pulang gratis kepada imigran tidak berdokumen atau imigran gelap yang bersedia meninggalkan Amerika Serikat secara sukarela.

Kebijakan tersebut menjadi langkah terbaru Gedung Putih untuk mempercepat deportasi massal sekaligus menekan biaya penegakan hukum imigrasi.

Melansir Bloomberg pada Selasa (22/12/2025, imigran tanpa dokumen yang melakukan deportasi mandiri melalui aplikasi CBP Home akan mendapatkan pengaturan dan pembiayaan perjalanan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Mereka juga berhak memperoleh penghapusan denda atau sanksi perdata akibat tidak meninggalkan AS sesuai ketentuan. Besaran insentif US$3.000 tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan pembayaran US$1.000 yang diumumkan DHS pada Mei lalu.

Pengumuman kebijakan ini merupakan bagian dari kampanye musim liburan yang bertujuan mempercepat proses deportasi. Salah satu unggahan di akun X resmi DHS bahkan memperingatkan warga yang tinggal secara ilegal di AS bahwa mereka akan dipulangkan ke negara masing-masing.

“Imigran ilegal seharusnya memanfaatkan hadiah ini dan melakukan deportasi mandiri. Jika tidak, kami akan menemukan mereka, menangkap mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali,” ujar Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem dalam pernyataannya.

Sejak Januari 2025, sebanyak 1,9 juta migran tidak berdokumen dilaporkan telah meninggalkan AS secara sukarela, dengan puluhan ribu di antaranya menggunakan aplikasi CBP Home, menurut Noem. Namun, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Aplikasi CBP Home awalnya dikembangkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden untuk penjadwalan wawancara suaka. Namun, pemerintahan Trump kemudian mengubah fungsi aplikasi tersebut sebagai sarana deportasi mandiri.

Pejabat pemerintah menyebut program ini sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan penangkapan dan deportasi paksa yang memakan biaya besar. Pemerintah AS memperkirakan biaya rata-rata untuk menangkap, menahan, dan mendeportasi satu migran mencapai sekitar US$17.000 per orang.

Meski demikian, DHS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait dampak kenaikan insentif tersebut terhadap perhitungan penghematan anggaran.

Sejumlah pengacara imigrasi dan aktivis juga meragukan klaim pemerintahan Trump bahwa migran yang meninggalkan AS secara sukarela masih berpeluang kembali secara legal di masa depan.

Sebelumnya dilaporkan dalam banyak kasus, individu yang tinggal di AS tanpa status hukum menghadapi larangan otomatis untuk kembali yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan keringanan atas larangan tersebut jarang diberikan.

Kenaikan insentif ini dilakukan di tengah belum tercapainya target awal pemerintahan Trump untuk melakukan 1 juta deportasi paksa. Sejak menjabat, pemerintahan Trump baru mendeportasi lebih dari 261.000 orang, berdasarkan data US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Dalam periode yang sama, ICE menangkap lebih dari 285.000 warga asing yang diduga tinggal secara ilegal atau memenuhi syarat untuk dideportasi.

Selain itu, pemerintah AS juga memperketat jalur imigrasi legal. Pemerintahan Trump mengumumkan akan meninjau ulang seluruh kasus pengungsi yang direlokasi pada masa pemerintahan Biden serta membekukan pengajuan green card mereka.

Pemerintah juga memasukkan status negara asal dalam daftar larangan perjalanan presiden sebagai salah satu faktor negatif signifikan.

Larangan perjalanan tersebut turut diperluas. Jika sebelumnya mencakup warga dari 19 negara, kini kebijakan itu diberlakukan terhadap penduduk dari lebih dari 30 negara.

JAKARTA - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi mengajukan penangkalan selama 10 tahun terhadap warga negara asing (WNA) atau bintangfilm dewasa berinisial TEB alias Bonnie Blue per 12 Desember 2025. Usulan tersebut disampaikan melalui surat nomor WIM.20-GR.03.02-19449 menyusul serangkaian pelanggaran hukum dan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan kreator konten dewasa tersebut selama berada di Bali.

“Betul, (kami tangkal selama) 10 tahun, bukan enam bulan seperti yang disebutkan yang bersangkutan dalam video,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2025).

Kasus ini bermula dari keresahan masyarakat terkait aktivitas TEB dan belasan WNA lainnya yang dinilai mengganggu ketertiban umum. TEB bersama belasan WNA lainnya diamankan oleh Polres Badung di sebuah studio di Pererenan pada 4 Desember lalu atas dugaan pembuatan konten pornografi.



Meski hasil pemeriksaan gawai menunjukkan adanya video pribadi, polisi menyatakan unsur pidana tidak terpenuhi karena konten tersebut hanya untuk dokumentasi pribadi dan tidak disebarluaskan.

Bonnie diamankan petugas bersama LAJ (27), INL (24), dan JJT (28). Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka terbukti menggunakan mobil bak terbuka bertuliskan “BONNIE BLUE’s BANGBUS” untuk berkeliling Bali demi kepentingan konten, yang dinilai membahayakan keselamatan.

Meski hasil pemeriksaan forensik digital pada ponsel TEB tidak memenuhi unsur pidana UU ITE maupun UU Pornografi karena konten video bersifat pribadi, para WNA tersebut tetap diproses hukum atas pelanggaran lalu lintas. Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) menyatakan TEB dan LAJ bersalah melanggar Pasal 303 jo. Pasal 137 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Meskipun dugaan pornografi tidak terbukti, kami dapati bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan Visa on Arrival (VoA) yang digunakan untuk aktivitas produksi konten komersial yang juga berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga kami menjatuhkan sanksi penangkalan selama 10 tahun karena aktivitas tersebut tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga citra pariwisata Bali yang berkualitas dan menghormati nilai budaya lokal,” pungkas Yuldi.

BALI - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) yang tergabung dalam manajemen Bonnie Blue. Keempat orang itu dinilai melanggar ketertiban umum.

Mereka yang dideportasi di antaranya Tia Emma Bellinger alias Bonnie Blue (26), LAJ (27), INL (24) dan JJT (26). Keputusan menjatuhkan sanksi administratif itu dilakukan usai putusan Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepala Kantor Ngurah Rai Winarko menjelaskan hasil pemeriksaan keempat WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival). Namun, mereka terbukti melakukan aktivitas produksi konten komersial yang tidak sesuai dengan izin tinggal wisata.

"Kami telah mengambil tindakan tegas. Kepada JJT dan INL, kami lakukan deportasi dan penangkalan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian. Sementara untuk TEB dan LAJ, sanksi diberikan berlapis atas pelanggaran keimigrasian dan pelanggaran hukum yang telah diputus pengadilan," tegas Winarko.

Winarko menjelaskan Bonnie Blue Cs telah dideportasi sejak Jumat (12/12) kemarin melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Nama keempat orang itu juga dicantumkan dalam daftar penangkalan.

"Komitmen Menjaga Bali Penindakan ini merupakan bukti sinergitas kuat antara Polri dan Imigrasi dalam menjaga ketertiban umum. Kedua instansi menegaskan komitmennya untuk memastikan wisatawan menghormati hukum, adat, dan kearifan lokal Bali," sambungnya.

ACCRA - Ghana telah mengusir tiga warga negara Israel yang tiba di negara itu. Tindakan ini diklaim sebagai pembalasan setimpal setelah pihak berwenang Zionis memperlakukan tiga pelancong Ghana dengan tidak baik di Bandara Ben Gurion dan mengusir mereka tanpa alasan yang sah.

Kementerian Luar Negeri Ghana menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai tanggapan timbal balik terhadap praktik-praktik yang memalukan yang merusak martabat manusia yang dihadapi oleh para penumpang Ghana.

Kementerian itu menambahkan bahwa, karena duta besar Israel saat ini tidak berada di Accra, kuasa usaha di Kedutaan Israel dipanggil ke Kementerian Luar Negeri untuk menerima protes resmi.

Disebutkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menyelesaikan ketegangan saat ini secara damai, sambil menekankan bahwa pemerintah Ghana tetap berkomitmen untuk melindungi martabat warganya.

Negara di Afrika Barat tersebut menekankan bahwa mereka mengharapkan semua negara sahabat untuk memperlakukan warga Ghana dengan rasa hormat yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara mereka sendiri.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Ghana melaporkan bahwa para pelancong Ghana telah menjadi sasaran “penargetan yang disengaja dan perlakuan kasar” di Bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv sejak hari Minggu.

Kementerian itu mengecam keras apa yang digambarkan sebagai “perlakuan tidak manusiawi” terhadap warga negara Ghana.

Mengutip laporan Middle East Monitor, Jumat (12/12/2025), tujuh warga Ghana, termasuk empat anggota delegasi Parlemen yang menghadiri konferensi keamanan siber internasional di Tel Aviv, ditahan tanpa alasan yang sah.

Setelah upaya diplomatik, otoritas Israel membebaskan para anggota Parlemen dan mendeportasi tiga warga Ghana lainnya.

Bursa Efek Indonesia buka suara soal deportasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terhadap An Shaohong yang menjabat sebagai petinggi di tiga emiten. An sempat menduduki posisi Direktur Utama PT Green Power Group Tbk (LABA), serta Komisaris Utama di PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV) dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA).

Adapun An dideportasi ke negaranya karena melanggar izin tinggal dan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pemerintah Cina.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, pihaknyasudah memiliki mekanisme pengecekan reputasi terhadap direksi dan komisaris sejak awal. Namun, menurut doa, perkembangan status seseorang di negara lain bisa berubah seiring waktu.

“Yang dapat kami lakukan adalah memastikan yang pertama kali itu adalah memonitor pada saat masuk. Itu yang pasti kami sudah lakukan,” ujarnya ketika ditemui di Main Hall BEI pada Kamis (11/12).

Untuk mencegah kasus serupa, ia menegaskan pentingnya tata kelola internal perusahaan. Menurut dia, disiplin tata kelola di tingkat internal semakin penting seiring semakin banyaknya perusahaan tercatat.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang dilakukan BEI. Pertama, owner harus memilih pengurus, baik direksi maupun komisaris yang memiliki reputasi baik. "Karena mereka yang paling tahu. Mereka yang menugaskan agent ini untuk menjalankan tugasnya," kata dia.

Kedua, perusahaan harus mengambil tindakan dan mengumumkan ke Bursa Efek Indonesia jika terjadi masalah. Ketiga, BEI akan berusaha melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang tersedia di publik.

Saat ditanya apakah bursa tidak bisa memantau langsung dan harus menunggu laporan emiten, Nyoman menegaskan bahwa mekanisme tersebut sudah diatur dalam ketentuan. Perusahaan wajib melapor apabila ada kejadian yang memengaruhi operasionalnya, sekaligus menjelaskan langkah apa yang dilakukan untuk memastikan perusahaan tetap berjalan.

Ia juga mengingatkan bahwa emiten wajib melaporkan setiap kejadian material yang dapat memengaruhi operasional perusahaan. Bursa akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas lembaga untuk menjaga keterbukaan informasi publik.

Adapun saat ini, menurut dia, pihaknya telah melakukan korespondensi dengan perusahaan-perusahaan terkait An Shaohong. “Kami sudah melakukan permintaan penjelasan. Ya tentunya kita tunggu ya informasi tanggapan dari perseroan. Karena informasi yang reputable adalah informasi langsung dari perseroan,” ujarnya

Humas Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebelumnya menyebut An dipulangkan ke negaranya karena melanggar izin tinggal dan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pemerintah Cina.

“Pengawasan terhadap A.S. dilakukan secara intensif oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian bersama TIMPORA,” tulis Imigrasi dalam keterangan resmi, Kamis (11/12).

Dalam proses pengawasan, An disebut tidak kooperatif. Ia sempat melarikan diri menggunakan mobil dan mencoba kabur hingga ke Stasiun MRT sebelum akhirnya diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Pemeriksaan menunjukkan An tidak melaporkan keberadaannya melalui APOA, serta diduga tidak melaporkan salah satu dari dua unit properti yang dimilikinya di Indonesia. Temuan tersebut memperkuat dasar penindakan.

Sebagai konsekuensi hukum, An dikenai deportasi dan dimasukkan ke dalam daftar tangkal, yang mencegahnya kembali masuk ke wilayah Indonesia.

“Kami terus bekerja dengan menjunjung nilai-nilai PRIMA profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel agar setiap tindakan penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Bugie Kurniawan.

Profil Emiten yang Dipimpin An Shaohong

PT Green Power Group Tbk (LABA) merupakan perusahaan produsen baja yang berdiri sejak 1989. Pada Juni 2024, LABA memasuki babak baru setelah diakuisisi oleh PT Nev Stored Energy (NSE) dan PT Longping Investasi Indonesia (LII). Akuisisi ini mendorong diversifikasi bisnis LABA ke solusi energi berkelanjutan, mencerminkan ambisi perusahaan merespons peluang di sektor energi baru dan ramah lingkungan.

Pada perdagangan secara intraday pukul 11.23 WIB pada Kamis (11/12), harga saham LABA naik 0,64% atau 1 poin ke level 157. Sejak awal tahun sahamnya terkoreksi 47,67%.

Sementara itu, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV) bergerak di perdagangan eceran furnitur untuk perlengkapan rumah tangga dan dapur. Perusahaan ini kini berada di bawah kendali PT Olive Power Invest.

OLIV dikenal sebagai salah satu pionir penjualan furnitur secara daring dan telah menjadi mitra di berbagai marketplace, termasuk JD.ID dan Lazada. Sejak 2020, OLIV tercatat sebagai salah satu penjual furnitur online terbaik di hampir seluruh platform, bahkan meraih peringkat keenam secara nasional di Lazada dalam kategori level tertinggi.

Harga saham OLIV anjlok 6,76% atau 5 poin ke level 69. Namun, sahamnya melonjak 392% sepanjang tahun berjalan dari posisi Rp 14 pada 2 Januari 2025.

Adapun PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) adalah perusahaan konstruksi spesialis fabrikasi baja dan kontraktor umum yang berbasis di Surabaya. Didirikan pada 2007, KRYA fokus pada proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan air, serta bangunan industri seperti pabrik dan gudang.

Perusahaan ini tercatat di BEI sejak 2022 dan memiliki kualifikasi besar untuk proyek berisiko tinggi. Selain itu, KRYA juga mulai berekspansi ke bisnis kendaraan listrik.

Harga saham KRYA tumbuh 0,56% atau 1 poin ke level 178 pada perdagangan sesi pertama pukul 11.25 WIB. Harga sahamnya melonjak 242% secara year to date.