Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda rencana pengenaan bea keluar (BK) ekspor produk turunan nikel.
Dia menuturkan pemerintah terbuka dengan masukan dari para pemangku kepentingan, khususnya pengusaha. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus saling menguntungkan.
Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan formulasi penghitungan bea keluar nikel yang berkeadilan.
"Saya pikir semuanya kami akan akomodir, dan ini kami pending [tunda] dulu sambil kami bikin formulasi yang baik. Formulasi yang baik seperti apa? Yang bijak, baik untuk negara maupun untuk teman-teman swasta," tutur Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Bahlil mengemukakan pengenaan bea keluar nikel dilakukan karena produk penghiliran komoditas tersebut belum dikembangkan hingga tingkat yang lebih hilir, yakni masih di kisaran 40%. Padahal, pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada perusahaan smelter nikel, misalnya tax holiday.
"Cengli [untung pengusaha] dong, kami minta you bangun dong sampai di ujung. Kalau you nggak mau berarti kami akan kenakan pajak lain gitu loh," kata Bahlil.
Rencana pengenaan bea keluar nikel pertama kali diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia memastikan pemerintah akan segera mengenakan bea keluar dan pajak tambahan alias windfall tax atas komoditas nikel dan batu bara.
"Oh iya nanti ada [windfall tax dan bea keluar nikel]. Tetapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM, saya terima saja pokoknya duitnya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengusaha, Purbaya belum memerinci persentase pastinya. Kendati demikian, Bendahara Negara itu menjamin bahwa formulasi tarif yang ditetapkan akan mampu mengompensasi beban subsidi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
Di sisi lain, Purbaya meyakini bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan industri. Sebaliknya, pemerintah akan mengiringi regulasi ini dengan pemberian insentif untuk mendorong ekosistem hilirisasi yang lebih dalam, terutama bagi industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri yang menyerap nikel sebagai bahan baku utamanya.
"Kami akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu supaya nikelnya juga laku. Pokoknya nanti produk yang memakai bahan dalam lagi, dia akan mendapat insentif lebih," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum kunjung memberikan kepastian ihwal pengenaan bea keluar terhadap ekspor batu bara, meskipun sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN 2026. Di tengah rencana tersebut, pemerintah ternyata turut bermaksud juga memungut pajak ekspor turunan nikel.

Rencana pengenaan bea keluar batu bara mencuat khususnya setelah diutarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat di DPR November 2025 lalu.

Namun, setelah tiga bulan masuk 2026, regulasi terkait dengan pungutan ekspor batu bara tidak kunjung terbit. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum kunjung menuntaskan pembahasan lintas kementerian.

Teranyar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah belum akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor 'emas hitam' itu sampai dengan 1 April 2026. Pernyataan ini berbeda dari yang sempat diungkap Menkeu Purbaya sekitar dua hari sebelumnya, Rabu (25/3/2026).

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian. Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adapun Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (25/3/2026) sempat menyebut bea keluar batu bara berpeluang untuk mulai berlaku 1 April 2026. Namun, dia menyebut kini sudah ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Menteri ESDM sehingga dinilai lebih sesuai.

Purbaya mengaku ada dua kali rapat terpisah membahas soal rencana pengenaan bea keluar batu bara. Rapat pertama diselenggarakan di Istana Kepresidenan, kemudian di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Ada strategi baru yang diterapkan. Nanti Pak Bahlil yang akan nentuin, bukan saya tetapi sudah dapat strategi yang pas sekali. Jadi Pak Bahlil menerapkan strategi yang pas, yang tidak mengganggu pendapatan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Bea Keluar Turunan Nikel

Di tengah belum adanya kepastian bea keluar batu bara, Presiden Prabowo Subianto justru disebut telah memberikan 'lampu hijau' untuk ikut mengenakan bea keluar terhadap ekspor produk turunan nikel.

Bahlil dan Purbaya menyebut Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan setelah menggelar rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pekan ini. Ini menjadi salah satu manuver pemerintah untuk mengimbangi tekanan ke ruang fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia maupun derasnya aliran modal asing keluar dari obligasi pemerintah.

Menurut Bahlil, formulasi pengenaan bea keluar ekspor turunan nikel juga masih dibahas dengan Purbaya. Secara terpisah, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut rencananya bea keluar itu akan dikenakan kepada berbagai produk turunan nikel

"Salah satu di antaranya kami dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi, seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kami hitung, sekali lagi saya menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak [ekspor] NPI-nya," ungkap Bahlil pada kesempatan yang sama

Sejalan dengan itu, Bahlil menyebut pihaknnya akan mendorong keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pabrikan dalam negeri dan kualitas harga.

"Bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan," terang Bahlil.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Namun, dia membuka peluang untuk memberlakukan relaksasi secara terukur terkait dengan RKAB, baik nikel maupun batu bara.

Artinya, dia membuka kemungkinan untuk menambah volume produksi dua komoditas mineral itu di dalam negeri. Syaratnya, harganya tidak boleh jatuh dan pasokan maupun permintaannya terjaga.

"Jadi jangan kebutuhan industrinya contoh 300 [juta ton], kami mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400 [juta ton]. Itu nanti harganya jatuh, dan saya enggak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah. Kalau harganya bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik," terangnya.

Target Setoran Pajak Ekspor

Sebagai informasi, dalam rincian anggaran APBN 2026, target penerimaan dari bea keluar diproyeksikan melonjak hingga 852%, sedangkan pos Pendapatan Pajak Lainnya meroket ribuan persen.

Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025, pemerintah menargetkan Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp42,56 triliun pada 2026.

Angka ini melonjak tajam 852% dibandingkan dengan target tahun 2025 yang hanya dipatok senilai Rp4,47 triliun.

Lonjakan pada pos Bea Keluar ini sekaligus menjadi penopang utama Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional yang ditargetkan tumbuh 61,07% menjadi Rp92,46 triliun, mengingat pos Pendapatan Bea Masuk justru diproyeksikan terkontraksi 5,73% dari Rp52,40 triliun (2025) menjadi Rp49,90 triliun (2026).

Berdasarkan realisasinya, sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy). Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun.

Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun. Penurunan performa penerimaan bea keluar dipengaruhi oleh harga crude palm oil atau CPO yang anjlok pada awal tahun ini.

Jakarta (ANTARA) -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan agar rencana penerapan kebijakan bea keluar batu bara dilakukan secara fleksibel dengan skema berbasis harga guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan kebijakan tersebut perlu dirancang secara adaptif mengikuti dinamika pasar global.

“Kami mengusulkan penggunaan skema progresif berbasis harga (price-based mechanism). Diterapkan fleksibel mengikuti siklus komoditas,” kata Anggawira di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, langkah itu penting agar kebijakan fiskal tidak justru menekan daya saing ekspor batu bara, saat Indonesia berpeluang menjadi pemasok energi global.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah memang perlu menjaga penerimaan negara di tengah tekanan geopolitik dan volatilitas harga energi. Namun, desain kebijakan juga harus mempertimbangkan kondisi industri yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga, kenaikan biaya logistik, hingga ketidakpastian permintaan.

“Penyusunan kebijakan perlu melibatkan pelaku usaha agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi di lapangan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Anggawira menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar tidak menimbulkan beban ganda bagi pelaku industri.

Saat ini, harga DMO batu bara buat kebutuhan pembangkit listrik masih dipatok sekitar 70 dolar AS per ton, sementara biaya produksi dan harga pasar global telah meningkat signifikan.

“Jika bea keluar diterapkan tanpa penyesuaian DMO, maka akan terjadi double pressure bagi pelaku usaha. Dari sisi ekspor dikenakan bea keluar, dari sisi domestik masih dibatasi harga,” ujar dia.

Untuk itu, himpunan mengusulkan adanya mekanisme penyesuaian harga DMO secara bertahap dan realistis, atau skema kompensasi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha.

Di sisi lain, Anggawira juga mengingatkan bahwa kebijakan bea keluar bakal berdampak langsung terhadap margin usaha, terutama bagi pelaku usaha menengah dan kecil yang lebih rentan jika dibandingkan perusahaan besar.

Beberapa dampak yang berpotensi muncul antara lain penurunan arus kas, penundaan investasi dan eksplorasi, serta tekanan terhadap keberlanjutan produksi.

Dalam jangka menengah, kondisi itu bisa berisiko memengaruhi pasokan batu bara nasional apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Meski demikian, HIPMI memandang kebijakan ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong hilirisasi batu bara serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, selama dirancang secara tepat dan berimbang.

“Kebijakan fiskal seharusnya memperkuat posisi tersebut, bukan melemahkan,” kata Anggawira.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Selain batu bara, Pemerintah juga tengah menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026